DPRP : Pelaksanaan Otsus Masih Dipolitisir

JUBI — Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Papua (DPRP), Jhon Ibo,  mengatakan selama sepuluh tahun perjalanan  Otonomi Khusus (Otsus) Papua, ternyata banyak di politisir dan disalahgunakan fungsinya.

“Apa yang menjadi tujuan dan amanat Undang – Undang Nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua, ternyata belum diimplementasikan secara baik di dalam masyarakat Papua,” ujar Jhon Ibo, di Jayapura, Jumat (29/10).

Menurutnya, kegagalan ini diakibatkan oleh adanya dualisme undang – undang yang dilaksakanan oleh jajaran pemerintahan kabupaten/kota dan provinsi di tanah Papua ini.

“Dalam hal ini Undang – Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah Daerah dan undang-undang 21 tahun 2001, sehingga seringkali menjadi tumpah tindih aplikasi penerapannya,” akuinya.

Lebih lanjut, ia menambahkan keberadaan  Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai implementasi penjabran amanat  Otsus,  juga sangat serba salah dan ada masyarakat yang belum memahami pandangan lembaga kultur masyarakat asli Papua ini.

“MRP adalah lembaga kultur orang asli Papua, sehingga rakyat harus bsia memahami fungsi mereka,” ajaknya.

Jhon Ibo menjelaskan selama ini secara aturan pelaksanaan dana Otsus sebagian besar di berikan ke daerah Kabupaten, tetapi pelaksanannya tidak dilaporkan kepada pemerintah Provinsi.

“Begitu pula di tingkat tingkat Gubernur, mekanisme pelaporanya hanya bersifat keterangan, sehingg tidak akuntabel pertanggungjawbannya,” tambahnya.

Dia berharap pada jajaran pemerintahan di bumi Cenderawasih  ini, dapat menerapkan semangat Otsus dengan mengangkat kesejahteraan masyarakat asli Papua.

“Otsus lahir untuk menjawab permasalahan dan bukan menambah masalah, jadi mari kita benahi lebih lagi,” tandasnya. (Yarid AP)

via ScribeFire

Warga Mosso Trauma, Pos TNI dipindahkan

JUBI — Operasi Tumpas yang dilakukan oleh prajurit TNI era 1969 di Mosso menyisihkan trauma bagi warga setempat karena seluruh rumah mereka dibakar habis.

Ondoafi kampung Mosso, Charles Foo mengatakan Pos TNI dulunya ada di dalam kampung, tetapi warga, terutama mereka yang merasakan hidup di hutan akibat operasi tersebut masih trauma, sehingga pos tersebut di pindahkan ke tempat yang sedikit jauh dari kampung.

“Proses pemindahan disaksikan oleh tokoh adat agama, dan perwakilan dari TNI yang bertugas saat itu,” ujarnya, kemarin.

Menurut Charles Foo, TNI yang bertugas saat ini pendekatan terhadap warga cukup baik. “Mereka membantu mengajar di SD, kebetulan sekolah kekurangan guru”.

Mosso merupakan sebuah kampung yang berada di Distrik Muara Tami, Kota Jayapura. Kampung ini terletak di tapal batas RI – PNG. Ada sekitar 50 Kepala Keluarga (KK); 30 KK diantaranya adalah mantan pelintas batas. Mereka pernah meninggalkan kampong halamannya lantaran Pemerintah Indonesia menempatkan militernya untuk menjaga daerah perbatasan, termasuk di Kampung Mosso.

Saat itulah pemusnahan rumah-rumah dan tanaman penduduk berlangsung. Masyarakat Nyao Mosso ketakutan, lari meninggalkan kampung halaman mereka ke pengungsian di PNG dan menetap di Kampung Nyao Nemo dan Nyao Kofo yang berada di PNG. Dua kampung yang warganya punya hubungan sanak sangat erat. Pada 1999, mereka kembali dan bermukim di Kampung Nyao Mosso. Mei 2007 pemerintah Kota Jayapura menetapkan kampung ini sebagai kampung terakhir di daerah perbatasan. (Marten)

via ScribeFire

DPR-RI Dukung Pemekaran Papua

JAYAPURA—Meski pemerintah pusat sudah mengisyaratkan untuk sementara tidak menginjinkan pemekaran, namun bagi Papua soal pemekaran daerah masih memungkinkan terjadi.

Hal itu sebagaimana tersirat dari pernyataan Komisi II DPR-RI. Dimana KOmisi II ini menyatakan mendukung usulan pemekaran wilayan Papua dan Kalimantan, namun sebelumnya harus dilakukan revisi terhadap Undang-Undang Nomor 32 tahun 2008 tentang OTDA, serta Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2007 tentang Pemekaran Wilayah.

Ketua Panitia Kerja (Panja) Pemekaran Komisi II DPR-RI Ganjar Pranowo, seusai menemui Guberur Provinsi Papua, di Kantor Gubernur, Kamis (28/10) kemarin, mengatakan DPR RI sudah melalukan study Undang-Undang

Nomor 32 Tahun 2008, kesimpulannnya bahwa Papua dan Kalimantan merupakan wilayah yang masih memungkinkan untuk dilakukan pemekaran.

“Kita sudah membuka file-file undang-undang Otda, memang daerah yang layak dimekarkan itu hanya Papua dan Kalimantan, karena luas wilayahnya,” jelas Ganjar yang juga ketua Tim KOmisi II DPR RI ini.

Namun, lanjut Ganjar, keinginan memekarkan wilayah Papua ini masih terkendala dengan berbagai persyaratan, seperti jumlah penduduk yang masih sangat sedikit, kesiapan penduduk, pengelolaan Sumber Daya Alam

yang minim serta pertimbangan teknis lainnya.

“Namun pemakaran Papua Tidak serta merta, kita meminta diperhitungkan ulang, dari sisi criteria, kalau kemudian mau ditambah provinsi baru di Papua, apakah penduduknya sudah siap apa belum, pengelolaan sudah siap belum, kalau semua sudah siap ya silahkan-silahkan saja,” katanya.

Ia juga mengatakan kalau saat ini DPR RI masih menunggu grand design pemekaran wilayah dari pemerintah, sehingga pemekaran wilayah yang diusulkan daerah itu harus dilakukan secara hati-hati.

“Pemekaran itu keniscyaan, tapi harus hati-hati, nah kahatian-hatian itulah yang perlu kita masukkan dalam revisi UU 32 Tahun 2008,” katanya.

Walapun Ganjar mengakui bahwa Papua masih layak dimekarkan namun hal DPR RI akan sangat berhati-hati soal usualan pemekaran di wilayah Papua, karena pengalaman bahwa Pemekaran wilayah hanya menguntungkan

elite birokrasi, sementara rakyat tetap dalam kemiskinan.

“Satu pertimbangan yang cukup rasional adalah circle birokrasi yakni jangan sampai anggaran yang besar itu masuk ke saku elite birokrasi, tidak sampai ke masyarakat, maka itu DPR RI akan sangat berhati-hati dengan usulan pemekaran,” katanya.

Menyoal sikap DPR RI yang terkesan pro-aktif mendorong pemekaran wilayah tanpa berkoordinasi dengan kepala daerah, langsung ditepisnya.

Ia mengatakan, DPR RI hanyalah lembaga representative, usulan pemekaran datang dari daerah.
“DPR-RI dalam fungsinya adalah fungsi reperesentatif, fungsi perwakilan, karena perwakilan maka kita hanya menunggu saja sebenarnya,” tandasnya. (hen/don)

via ScribeFire

Lima Jenazah Kru Dikirim ke Jakarta

Saat ke lima jenazah anggota Polri korban tewas ini, akan dinaikkan ke pesawat merpati di bandara Frans Kaisiepo Biak untuk diberangkatkan ke Jakarta melalui Makassar , Jumat 29 Okt.BIAK—Pesawat jenis Skytruck milik Mabes Polri yang jatuh di Wami, Distrik Wanggar, Kabupaten Nabire, telah berhasil dievakuasi. Sebanyak 5 orang kru anggota Polri yang tewas, Jumat (29/10), telah diberangkatkan melalui bandara Frans Kaisiepo Biak, Papua dengan menggunakan pesawat milik maskapai penerbangan Merpati.

Kepala Bagian Operasi (Kabag.Ops) Polres Biak Numfor, AKP Danang Widaryanto mengatakan kedatangan jenazah di Bandara Frans Kaisiepo dari Nabire menggunakan pesawat jenis twin otter. Menurut Danang, tiga jenazah tiba pukul 11.00 WIT, sedangkan dua jenazah lagi pukul 15.00 WIT. Dan diberangkatkan menggunakan pesawat merpati ke tempat tujuan Jakarta , melalui bandara Hasanuddin Makassar. “ Sebelumnya karena kondisi kelima jenazah ini telah mengeluarkan cairan, sehingga dibawah ke RSUD untuk dibersihkan, dan sekitar pukul 18.20 WIT telah diberangkat dari Biak-Makassar-Jakarta ,” kata Danang Widaryanto kepada Bintang Papua, Jumat (29/10).

Dari laporan identifikasi terhadap korban yang diterima dari Polres Nabire, masing-masing jenazah yang tiba di Biak, pilot AKP Irwan, Ipda Amri dan Briptu Saiful Bahri yang tiba pukul 11.00 WIT, sedangkan dua korban lagi tiba pukul 15.00 WIT di bandara Frans Kaisiepo. Keberangkatan ke lima jenazah korban jatuhnya pesawat milik Mabes Polri ini, diantar anggota kepolisian dan ibu-ibu bhayangkari dijajaran Polres Biak Numfor.

Kabid Humas Polda Papua Kombes Pol Wachyono saat dikonfirmasi tentang upaya penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat tersebut mengatakan bahwa akan didatangkan tim dari KNKT (Komisi Nasional Keselamatan Transortasi). “Kita masih menunggu KNKT yang akan datang guna penyelidikan penyebab jatuhnya pesawat,” ungkapnya saat dihubungi via Hand Phonenya.

Setelah proses penyelidikan oleh KNKT, menurutnya baru akan dilakukan evakuasi pesawat dari lokasi jatuhnya pesawat.(pin/aj/don)

via ScribeFire

‘KKR Papua 2010’ Siap Memberkati Papua

Herbert LinclonJAYAPURA—Tuhan terus melawat dan memberkati Papua, khususnya Kota Jayapura dan sekitarnya melalui kehadiran hamba-hamba Tuhan penginjil bertaraf internasional, baik lewat Kebaktian Kebangunan Rohani (KKR) maupun seminar-seminar.

Adalah Pdt DR Stephen Tong, salah seorang hamba penginjil bertaraf internasional, dipastikan akan memimpin KKR dan seminar pada awal November (bulan depan) di sejumlah daerah di Papua, mulai dari Wamena, Sentani dan Kota Jayapura.

Salah seorang panitia ‘KKR Papua 2010, Herbert Linclon mengatakan, kehadiran hamba Tuhan Pdt Stephen Tong ke Papua, khususnya Jayapura patut disyukuri, pasalnya rencana untuk mengundangnya ke Papua sudah cukup lama, hanya saja jadwal pelayanan beliu yang begitu padat, tidak hanya di dalam negeri, namun juga ke luar negeri, termasuk ke Amerika sehinga baru kali ini bisa ke menyempatkan diri Papua.

“ Dan itu tidak terjadi secara kebetulan, tetapi suatu rencana Tuhan untuk memberkati Tanah Papua. Sehingga adanya perbedaan-perbedaan pandangan yang terjadi selama ini, bisa dipersatukan kembali untuk bersama-sama membangun Tanah Papua yang damai,”jelas GM Hola Plaza ini.

Lanjutnya, “Jadi KKR ini tidak ada muatan-muatan lain-lain, murni pelayanan dan pembinaan umat Kristiani di tanah Papua,”tambahnya.

Menyoal talenta-talenta khusus dalam pelayanan PDT Stephen Tong, dikatakan yang bersangkutan lebih menekankan pada pembinaan dan pengajaran-pengajaran yang alkitabiah untuk memperkokoh Iman umat Kristiani. Karena iman merupakan dasar dari segala sesuatunya, termasuk mujizat-mujizat kesembuhan dengan sendirinya akan terjadi.

”Dan yang saya tahu, beliu sangat tegas dan tidak mau kompromi dengan hal-hal yang menyimpang dari ajaran Firman Tuhan,”katanya.

Untuk itu, ia mengajak kepada masyarakat di Kota Jayapura untuk tidak menyia-nyiakan kesempatan ini menerima berkat iman, untuk hadir, baik pada acara KKR maupun Seminar. Untuk KKRnya pada Hari Jumat (5/11) pukul 15.00 Wit akan dipusatkan di lapangan Sinapuk, Wamena. Setelah dari Wamena, Sabtu-Senin tanggal 5-8 November pukul 17.00 WIT KKR dipusatkan di Lapangan PTC Entrop, sedangkan Selasa tanggal 9/10 di pusatkan di lapangan Makam Theyi di Sentani.

Dan yang menarik ada juga KKR dan seminar khusus bagi Siswa atau generasi muda. Yaitu Senin 8 November KKR dan besoknya Selasa 9 November 2010 Seminar, kedua acara khusus siswa ini  diselenggarakan Gor Cenderawasih Jayapura. (don)

via ScribeFire