Tagged: politik otonomisasi Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 2:14 am on June 4, 2010 Permalink | Balas
    Tags: politik otonomisasi   

    DPRP Kecewa Kepada Mendagri 

    Aksi demo yang dilakukan oleh Pansus Pemilukada DPR Papua bersama Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM] Papua dengan mengarahkan massa yang terdiri dari mahasiswa sekitar 60 orang di kantor Kemendagri di Jakarta

    Jakarta [PAPOS]- Aksi demo yang dilakukan oleh Pansus Pemilukada DPR Papua bersama Badan Eksekutif Mahasiswa [BEM] Papua dengan mengarahkan massa yang terdiri dari mahasiswa sekitar 60 orang di kantor Kementrian Dalam Negeri [Kemendagri] di Jakarta, Selasa [1/6] berakhir dengan kekecewaan, karena gagal bertemu dengan Menteri dalam Negeri, Gamawan Fauzi.

    Para pendemo datang dengan tertip, setelah berjalan kaki dari titik kumpul di depan Kedutaan Amerika dengan membawa berbagai poster. Intinya menuntut diberlakukannya SM MRP Nomor 14 Thn 2009 sebagai persyaratan Pemilukada di Papua dimana calon kepala daerah dan wakil kepala daerah harus orang asli Papua.

    Para pendemo itu menangih janji Kemendagri dan Kemenko Polhukam pada tanggal 9 April 2010 lalu di Balai Kartini, untuk jedah politik dan mengeluarkan Peraturan pemerintah untuk Pemilukada di Tanah Papua.

    Para pendemo menuntut pemerintah untuk melindungi hak-hak orang asli papua yang diatur dalam UU no. 21 Tahun 2001, dengan menetapkan SK MRP No.14 Thn 2009 dilaksanakan di seluruh wilayah Tanah Papua.

    Namun para pendemo itu tidak diterima oleh Mendagri ataupun jajarannya. Mereka tertahan diluar pintu pagar Kantor Kemendagri di Jakarta.

    Tidak mendapat ijin masuk halaman dan pintu dijaga ketat aparat Kepolisian.

    Sedangkan para anggota DPR papua diantranya, Wk Ketua DPRP, Yunus Wonda, Ketua Komisi A Ruben Magai yang juga Ketua Pansus Pemilukada DPRP, Wkl Ketua Komisi A, Weynand Watori, anggota DPRP, Yan Ayomi dan beberapa anggota DPRP lainnya, sejak awal memang sudah datang lebih awal dan menunggu di lobi Kemendagri.

    Karena Mendagri, Gumawan Fauzi tidak bersedia menerima, akhirnya para anggota DPRP itu keluar dan bergabung dengan para pendemo BEM Papua kemudian satu persatu naik mobil pick up terbuka melakukan orasi melalui pengeras suara yang dihadapkan ke Gedung kantor Kemendagri.

    Ruben Magai dengan nada keras menyetakan kekecewaan dan penyesalannya rombongan ditolak bertemu Mendagri.

    “ Kami sudah sebulan berada di Jakarta, Mendagri selalu menghindar, dengan berbagai alasan tidak berada ditempat. Pada hal kami sudah 3 kali berkirim surat minta bertemu dengan Mendagri dan bukan stafnya,” tegasnya.

    Ruben Magai mengatakan, pihaknya akan kembali ke Papua dan tidak akan ke Jakarta lagi. Selanjutnya, akan diserahkan ke rakyat Papu . Kalau terjadi apa-apa, Mendagri yang bertanggungjawab dan harus datang ke Papua.

    Lebih keras lagi Weynand Watori berorasi. Dia mempertanyakan kenapa Mendagri tidak mau menerima. Kenapa Mendagri tidak mau urus Papua yang memang sudah tugasnya. “ Kalau tidak mau urus Papua, jangan heran nanti jika ada tetangga yang urus,” ujarnya.

    Bahkan dia mengatakan, kalau kami ditolak, kami kasih kembali Undnag-Undang Otsus. Kami kasih batas waktu sampai satu minggu ini. Kalau kami sampai tidak menerima PP, maka yang mau terjadi di papua kami tidak mau tanggungjawab.

    Sementara itu Yan Ayomi mengatakan, jangan tuduh macam-macam kalau kepala daerah dan wakil kepala daerah orang asli Papua. Jangan sampai ada tuduhan, Papua sudah menjadi bagian NKRI akan merdeka. “ Megara ini sudah selayaknya urus Papua. Kalau tidak, kami akan minta PBB yang urus,” ujarnya.

    Selanjutnya dari kantor Kemendagri, rombongan para intelektual Papua itu dengan berjalan kaki bergerak menuju kantor Kemenko Polhukam yang terletak di jalan Merdeka barat. Mereka juga tertahan dipagar pintu masuk.

    Para anggota DPR Papua ini menyatakan ingin bertemu langsung dengan Menko Polhukam, Djoko Suyanto dan menolak ditawari bertemu dengan desk Papua, karena tidak berhasil akhirnya para pendemo bubar.

    Sebelumnya, Menteri Dalam Negeri, Gumawan Fauzi meminta agar SK MRP No.14 Thn 2009 itu ditarik karena bersifat diskriminatif dan betentangan dengan prinsip kehidupan berbangsa dna bernegara. [suhendarto]

    Ditulis oleh Suhendarto/Papos      
    Kamis, 03 Juni 2010 02:50

     
  • Papua Post 10:09 am on May 7, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , , , politik otonomisasi,   

    Distrik Airu Dimekarkan 

    SENTANI [PAPOS] –Menyadari bahwa rentan kendali pemerintahan ke Distrik Airu sebagai distrik paling jauh dari ibu kota kabupaten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura berfikir untuk mendekatkan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat dengan cara pemekaran Distrik Airu.

    “Kami sudah mulai mempersiapkan pemekaran distriknya, karena dengan begitu dapat memperpendek pelayanan pemerintahan,”kata Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Dr Jeck Ayemseba SH,M,Si kepada wartawan di gedung Tabita Sentani, Kamis (6/5) kemarin.

    Dikatakanya, rencana pemekaran Distrik Airu itu, secara administrasi sebenarnya belum bisa, karena distrik yang akan dimekarkan hanya memiliki empat kampung, dengan jumlah penduduk tidak lebih dari seratus KK.

    Namun dari sisi pelayanan pemerintahan sangat tidak memungkinkan kalau daerah itu hanya ada di dalam satu wilayah administarasi pemerintahan Distrik.

    Oleh sebab itu, akan diupayakan agar pemekaran harus terjadi, karena kondisinya pelayanan pemerintahannya cukup memprihatinkan, mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamberamo Raya, dan Mamberamo Tenggah.

    “Dari sisi politis harus dimekarkan untuk memenangkan wilayah tersebut masuk dalam Kabupaten Jayapura, sekaligus juga wilayah Airu ke depan akan menjadi pusat-pusat pengembangan pertanian,”jelasnya.

    Untuk itu, Pemkab Jayapura harus berupaya dengan berbagai macam strategi untuk membuka akses daerah Distrik Airu, sehingga bisa menjangkau distrik sekitar seperti Distrik Yapsi, Distrik Kaure.

    “Supaya daerah ini bisa berkembang dengan cepat,”ujarnya.

    Disinggung soal nama distrik baru tersebut, Jeck mengakui belum mengetahui namanya secara pasti, tetapi nama itu merupakan kewenangan masyarakat adat.

    “Soal nama akan dibicarakan di forum adat, sedangkan tugas Pemerintah kabupaten Jayapura menyiapkan segala sesuatu untuk mempercepat proses pemekarannya,”jelas Jeck.[nabas]

    Ditulis oleh Nabas/Papos  
    Jumat, 07 Mei 2010 00:00

     
    • Thomas 10:41 pm on Mei 14, 2010 Permalink | Balas

      Kapan2 pengen ke Papua….ke Jyapura…ada teman di DOK 8
      salam

    • helukasem 8:23 pm on Agustus 14, 2011 Permalink | Balas

      pemerintah papua cara bagimana untuk cara mengatasi masalah papua selaluh terjadi komplad ada apa dengan selaluh permasalahan segerah atasi batas batas wialayah dan negara tunggu siapa langi pemerintah papua adalah mengorbankan orang papua sediri bikin maluh dunia saja . apaka pemerintah bisa atasi hak hak keadilan atas tanah papua

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal