Agus Alua: MRP Ibarat Bayi yang Lahir di Hutan

JAYAPURA-Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Drs. Agus Alue Alua,M.Th mengatakan, sejak Otonomi Khusus diberlakukan dan melahirkan MRP, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dirinya merasa MRP ibarat seorang bayi yang lahir di hutan belantara tanpa arah tujuan yang jelas. “Pasalnya sejak dibentuknya MRP, belum ada satu Perdasus yang telah dibentuk oleh pemerintah sebagai pegangan bagi MRP dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Musyawarah Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Masyarakat Asli Papua dalam rangka mengevaluasi Kinerja MRP dan evaluasi terhadap implementasi Otonomi Khusus di Kantor MRP, Rabu (9/6) kemarin.

Musyawarah yang akan berlangsung hingga Kamis (10/6) ini, diharapkan akan menghasilkan beberapa butir pemikiran brilian sebagai alternatif solusi dari pelaksanaan Otsus di tanah Papua untuk menolong dan menyelamatkan orang asli Papua di atas tanah warisan leluhurnya.

Musyawarah ini dihadiri sejumlah Muspida Provinsi Papua, pimpinan lembaga keagamaan, akademisi, aktivis LSM, aktivis HAM, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, anggota MRP dan sejumlah mahasiswa asli Papua. Dimana panitia sendiri menyediakan sekitar 450 tempat duduk di dalam ruang rapat.

Di awal pembukaan musyawarah, tampak penjagaan menuju ruang musyawarah begitu ketat. Sejumlah wartawan yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk. “Memang begitu protokolernya,” kata seorang security yang sedang berjaga di pintu masuk.

Walau pertemuan dilakukan tertutup, setiap pembicaraan di dalam ruang sidang ternyata dapat didengar dari luar, sebab sound sitem juga ditempatkan di luar sidang.

“MRP dilantik tepat 31 Oktober 2005 oleh Menteri Dalam Negeri di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, anggota MRP dibekali dengan UU No. 21 Tahun 2001, satu buku PP No. 54 Tahun 2004 dan satu buku tata tertib MRP, namun saat pembetukan MRP itu, MRP belum memiliki Perdasus sebagai dasar untuk melakukan tugasnya,” kata Agus Alua.

Walau demikian, MRP selama masa jabatannya selalu memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua, walau dipandang salah oleh berbagai pihak. Hal ini diakuinya pula dalam perjuangan pembentukan SK MRP yang hingga kini belum ada kejelasan.

Usai sambutan, Agus Alua sempat membacakan evaluasi singkat Implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua dari Januari 2002 hingga Juni 2010 versi MRP.

Dikatakannya, Otonomi Khusus ada karena masalah di Papua, yakni akibat kehendak rakyat yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun dalam perjalanannya terdapat inkonsistensi sikap dan perbuatan pemerintah pusat dan daerah terhadap pelaksanaan UU Otonomi Khusus di Tanah Papua.

Secara terang-terangan Alua memaparkan sejumlah hal, yang menurutnya menjadi bentuk ketidakkonsitenan Pemerintah Pusat dalam menjalankan Otsus. “Inpres No 1 tahun 2003 ditetapkan untuk menghidupkan Provinsi Irian Jaya Barat walau bertentangan dengan pasal 76 UU No 21 Tahun 2001. Tidak menerbitkan dengan segera berbagai PP yang diamanatkan dalam Undang-undang Otsus, SK Mendagri yang dibackup Mantan Wapres Yusuf Kala untuk Gubernur IJB tahun 2006, mencapai deadlock pada tahun 2006, pencairan dana Otsus cenderung terlambat, tidak ada realisasi atas bagi hasil sumber daya alam Papua untuk Papua dan Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 UU Otsus, penetapan PP 77 tahun 2007 tentang larangan bendera separatis dijadikan sebagai bendera cultural. Ini bertentangan dengan amanat UU Otsus khususnya pasal 5. Termasuk masalah politisasi SK 14 MRP tahun 2009, sehingga SK yang bertolak dari amanat UU Otsus mejadi bola liar yang panas dan dipermainkan oleh siapa saja dari pusat sampai daerah.

Agus Alua juga membeberkan sejumlah inkonsistesi pemerintah daerah dalam mejalankn Otsus, seperti tidak segera membetuk Perdasi dan Perdasus, tidak membetntuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pengadilan HAM, berlakunya dualisme hukum antara provinsi dan dearah, dimana Otsus menjalankan UU 21 tahun 2001, sedang kabupaten/kota melaksanakan UU No. 32, dan rekrutmen pegawai dianggap masih kurang berpihak bagi masyarakat asli Papua.

Dengan melihat kenyataan itu, Agus Alua memberikan sejumlah opsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk opsi dihentikannya pelaksanaan UU Otsus karena dianggap tidak menolong orang asli Papua.

Pilihan lain yang dilontarkannya adalah, Undang-undang Otsus dikembalikan ke pusat untuk direvisi, atau ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Undang-undang Federal dengan cara satu negara dua sistem, atau pilihan terakhir dilakukan dialog antara Jakarta dan Papua dengan diwadahi pihak ketiga yang independen dalam membahas permasalahan-permasalahan Papua.(rik/fud)
(scorpions)

Tak Akomodir SK MRP, Pusat Dinilai Lecehkan Papua

BIAK [PAPOS] – Forum Solidaritas Masyarakat Adat Papua [FSMAP] kabupaten Biak Numfor dan Supiori menilai, Jika SK MRP nomor 14 tahun 2009 tidak disahkan, berarti Pemerintah Pusat tidak lagi mendengar aspirasi dari masyarakat adat Papua.

Forum solidaritas yang menghimpun sejumlah komponen masyarakat dari Dua Kabupaten ini, (8/6) siang kemarin menyampaikan aspirasinya melalui DPRD kabupaten Biak Numfor agar terus mendesak pemerintah pusat, agar SK MRP yang diperjuangkan demi kepentingan dan hak hak orang Papua itu, segera  diakomodir oleh pemerintah Pusat. “ MRP itu kan lembaga kultural yang mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat Papua, jadi kalau SK-nya tidak didukung oleh pemerintah Pusat, berarti sama saja, Pemerintah Pusat itu tidak lagi mendengarkan aspirasi dari masyarakat adat Papua,” ujar  coordinator Forum Solidaritas dari berbagai komponen masyarakat ini, Adolof Baransano saat meyampaikan aspirasinya di Aula gedung DPRD Biak Numfor, yang diterima langsung Oleh ketua DPRD kabupaten Biak Numfor dan sejumlah anggota DPRD di kabupaten tersebut.

Diakatakannya, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat adat Papua ini, hendaknya seluruh institusi dan kelembagaan seperti DPRP, MRP, Pemerintah Propinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota harus menjalin komunukasi Politik secara baik untuk bersama sama memperjuangkan agar SK MRP itu, dapat diberlakukan di tanah Papua.

Ketua DPRD kabupaten Biak Numfor, Nehemia Wospakrik SE.Bsc yang menerima langsung aspirasi masyarakat ini mengatakan, pihaknya tetap menerima aspirasi masyarakat yang diwakili oleh ratusan warga Biak dan Supiori ini, dan berjanji akan tetap mendukung dan mengawal aspirasi masyarakat ini, dan akan segera meneruskannya ke Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan juga MRP, agar kepentingan dan hak hak masyarakat asli Papua yang tercantum didalam SK MRP itu, dapat segera diterapkan didalam penyelenggaraan Pemilukada yang sudah semakin mendesak waktu pelaksanaannya. [cr-54]

Ditulis oleh Cr-54/Papos  
Rabu, 09 Juni 2010 00:00

Tanggapan terhadap Kematian Pempimpin Orde Baru: Soeharto

Hari ini saya tanyakan kepada seorang Papua, yang sedang menonton televisi, mendengarkan dan menonton prosesi pemberangkatan mayat mantan pemimpin orde baru dari RSPP Pertamina menuju Jalan Cendana No. 08, Jakarta Pusat. Saya bertanya kepadanya, “Bagaimana perasaan Anda saat mendengar, dan menonton peristiwa yang membawa duka bagi seluruh bangsa Indonesia ini?”

Ia serta-merta menjawab, “Saya bersyukur, bahwa sang Panglima Komando Mandala, yang memimpin perebutan dan pendudukan NKRI di Papua Barat itu telah pergi.”

Saya lanjutkan, “Tetapi sesuai ajaran agama Anda, seperti dimintakan oleh Presiden SBY dan Wapres Kalla, apakah Anda merasa patut memaafkan dia?”

Jawabannya, “Ya, sebagai sesama manusia, kita tidak bisa tidak mau memaafkan, itu keharusan, tidak ada satupun manusia bisa menolak memaafkan manusia lain yang telah tiada. Tetapi itu bukan berarti kita lalu sama sekalli melupakan kesalahan dan dosanya terhadap sebuah bangsa, sebuah tanah-air. Dalam hal ini bangsa Indonesia dan bangsa Papua, NKRI dan Negara Papua Barat belum mati, maka apa saja yang diperbuatnya atas nama kedua bangsa dan kedua negara ini tidak bisa dilupakan begitu saja.”

Lalu, saya mengandai-andai, kalau seandainya Anda menjadi seorang yang berpengaruh atau penting di kawasan Pasifik atau Asia Tenggara, “Bisakan Anda menyerukan agar bangsa-bangsa di dunia mengampuni dia, sebagai seorang manusia?”

Jawaban, “Beliau sebagai seseorang memang dimaafkan, tetapi tidak bisa dikaitkan dengan bangsa dan negara. Ia melakukan itu sebagai seorang pemimpin dari negara yang bernama Indonesia. Jadi kesalahan Soeharto sebagai Kepala dari Negara Indonesia tidak bisa lantas dihapus pergi bersamanya. Negara Indonesia tetap harus dituntut, itu baru negara hukum, negara demokratis dan peradaban yang manusiawi. Kita tidak bisa menghapus kesalahan atas nama publik dengan kematian seorang individu.”

• Bagaimana pendapat Anda?
• Atau apa tanggapan Anda terhadap wawancara singkat ini?

Silahkan berkomentar.

Soeharto di Mata orang Papua

Mendahului berbagai artikel yang akan ditulis tentang Alm. Jenderal Besar Haji Muhammad Soeharto, yang telah wafat pada Hari Minggu, 27 Januari 2007, tepat pukul 13:10 WIB di RSPP Jakarta Selatan, maka kami merasa perlu menyampaikan beberapa topik pandangan orang Papua terhadap beliau.

Kalau seandainya seorang Jawa atau Indonesia bertanya kepada seorang Papua, “Menurut Anda, siapa atau apa Soeharto itu?”, maka orang Papua akan memberikan jawab antara lain:

1. Dia petinggi militer yang kejam, tak berperi-kemanusiaan;
2. Soeharto seorang yang sudah tidak punya hatinraninya, manusia yang sudah dibutakan oleh ketamakan atas tanah dan bangsa lain demi kepentingan Pulau dan orang Jawa;
3. Soeharto adalah pembunuh ayah, ibu, adik, kaka, paman, kerabat, bangsa saya;
4. Beliau seorang yang sukses meredam aspirasi menyuarakan kebenaran;
5. Dia Raja orang Jawa;
6. Dia secara pribadi manusia bertanggungjawab atas kematian Papua sebagai sebuah bangsa dan perusakan alam di Bumi Cenderawasih.

Pertanyaan untuk diskusi adalah:

• Bagaimana pendapat masing-masing suku-bangsa di Indonesia?
• Apa tanggapan Anda terhadap tanggapan seorang Papua di atas?

Berikanlah tanggapan Anda di bilik Komentar.

Koteka Webmaster