Tagged: gelagat NKRI Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 7:04 am on June 20, 2010 Permalink | Balas
    Tags: gelagat NKRI,   

    Biak Diperjuangkan Ibukota Provinsi Papua Tengah 

    [PAPOS]- Kabupaten Biak Numfor dinilai layak diperjuangkan menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah yang terus diperjuangkan, mengingat daerah ini kondusif dan letaknya cukup strtaegis sebagai pintu masuk kawasan Timur Indonesia, kata tokoh pemekaran daerah setempat.

    Koordinator pemekaran Provinsi Papua Tengah Biak JM Mandibodibo di Biak, Jumat mengatakan, harapan masyarakat Biak menginginkan ibukota Provinsi Papua Tengah itu sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga DPR RI di Jakarta beberapa hari lalu.

    "Masyarakat Biak yang tergabung dalam Tim 502 pemekaran Papua Tengah mendesak pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengangkat putra asli Papua Laksamana Pertama TNI (Purn) Dick Henk Wabiser sebagai `caretaker` Gubernur Papua Tengah," kata J.Mandibodibo pascadeklarasi pendirian Provinsi Papua Tengah.

    Ia berharap, aspirasi masyarakat Biak yang menghendaki penetapan sebagai ibukota provinsi segera ditindaklanjuti pemerintah pusat mengingat tuntutan pemekaran Papua Tengah telah sesuai UU Pemekaran Papua No. 45/1999

    Dia mengakui, melalui pemekaran Provinsi Papua Tengah diharapkan masyarakat bisa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera serta lebih mendekatkan pelayananan pemerintahan kepada masyarakat.

    "Rakyat bisa menikmati kemajuan pembangunan jika pemerintah mengaktifkan kembali pendirian Provinsi Papua Tengah sebagai kado ulang tahun menyambut peringatan kemerdekaan RI ke-61 pada 17 Agustus 2010," kata Mandibodibo melalui Humas C Masing kepada ANTARA.

    Menyinggung kesiapan sarana pendukung Biak sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah, menurut Mandibodibo, tidak ada masalah sebab masyarakat adat telah menyiapkan puluhan hektare lahan di kampung Sepse untuk dijadikan pusat lokasi pemerintahan Papua Tengah.

    "Saya harapkan dalam waktu dekat pemerintah pusat melalui Presiden segera mengeluarkan Keppres tentang pengoperasian kembali Papua Tengah," katanya.

    Sebelumnya, pada 16 Juni 2010, berbagai elemen masyarakat Papua dari Jakarta, Malang, Surabaya, Makassar di Jakarta telah mendeklarasikan pengoperasian Provinsi Papua Tengah.

    [ant/agi]

    Ditulis oleh Ant/Wilpret/Papos  
    Sabtu, 19 Juni 2010 00:00

     
    • heluka 5:53 pm on Januari 2, 2012 Permalink | Balas

      pemerinta papua kerja hati hati jagan jual rakyat papua frogaram otonomi pembagunan apa yang keluarkan dari emerinta pusat jalankan dengan baika baik terhadap rakyat papua suara rakyat papuaa dan alam papua adat papuabumi papua hanya silit tanyam waspada pemerinta papua sediri terhadap rayakyat papua

  • Papua Post 10:12 am on May 7, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , gelagat NKRI, , , resolusi konflik   

    Lembaga Keagamaan Jembatani Proses Dialog Papua-Jakarta 

    Jayapura [PAPOS] – Lembaga-lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran yang bisa menjembatani proses dialog masyarakat Papua dengan Jakarta, dalam rangka menghapuskan tuduhan makar atas oknum atau kelompok masyarakat tertentu yang melakukan aksi sosial.

    Hal tersebut disampaikan pengamat politik Papua sekaligus penulis buku "Makar-Perspektif Papua", Frits Bernard Ramandey SSos MH di Jayapura, Kamis, menanggapi desakan banyak kalangan masyarakat di Papua agar segera digelar dialog nasional Papua dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai permasalahan krusial di wilayah Papua.

    "Pendekatan spiritualitas agama mengajarkan bahwa kedudukan kedudukan manusia adalah sederajat," katanya.

    Menurut Frits, gereja Katolik dan Protestan di Papua selama ini telah menjalankan misi dengan baik dalam menjembatani proses awal komunikasi masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia.

    Dia mengatakan, para tokoh agama di Papua mengambil peran penting dalam memediasi dialog sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan status politik Papua secara bermartabat berdasarkan nilai-nilai ajaran ke-Tuhanan yang bebas kepentingan pragmatisme.

    Dalam catatan Frits, beberapa orang Papua yang menyampaikan pikiran dan ekspresinya d iantaranya Arnol Aap dengan kelompok seniman/budaya asli Papua, juga kelompok sipil yang memilih bergerilya seperti Feri Awom, yang kemudian kepadanya dikenakan pasal subversi.

    Selain itu, makar pernah didakwakan kepada Dr Tom Wanggai yang bersama kelompoknya mendeklarasikan Negara Melanesia Barat pada 14 Desember 1988 di lapangan sepak bola Mandala,Jayapura.

    Selanjutnya Theys H.Eluay juga dijerat dengan pasal-pasal makar. Ia mencetuskan Deklarasi 12 November 1999 dan pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999.

    Ia juga terlibat dalam Mubes Papua pada 23-26 Februari 2000, Komunike Politik Papua dan kegiatan Kongres Papua II pada 29 Mei – 4 Juni 2000.

    Bagi rakyat Papua, rangkaian kegiatan yang diikuti Theys H.Eluay dan ribuan orang Papua itu merupakan ekspresi kebebasan atas nama masyarakat Papua yang menyuarakan status kedaulatan politik Papua Barat berdasarkan peristiwa 1 Desember 1961 sementara itu para penegak hukum memiliki pandangan bahwa tindakan dan kegiatan tersebut adalah perbuatan makar .

    Frits berpendapat, apabila proses tradisi dan politik masyarakat Papua tidak dipahami secara hati-hati dari perspektif sosial, ekonomi, politik dan budaya dengan nafas pluralisme, maka penegakan hukum atas nama keadilan tidak akan ditemukan dalam kasus-kasus tindak makar di Papua. [ant/agi]

     

    Ditulis oleh Ant/Agi/Papos  
    Jumat, 07 Mei 2010 00:00

     
  • Papua Post 10:09 am on May 7, 2010 Permalink | Balas
    Tags: gelagat NKRI, , , ,   

    Distrik Airu Dimekarkan 

    SENTANI [PAPOS] –Menyadari bahwa rentan kendali pemerintahan ke Distrik Airu sebagai distrik paling jauh dari ibu kota kabupaten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura berfikir untuk mendekatkan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat dengan cara pemekaran Distrik Airu.

    “Kami sudah mulai mempersiapkan pemekaran distriknya, karena dengan begitu dapat memperpendek pelayanan pemerintahan,”kata Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Dr Jeck Ayemseba SH,M,Si kepada wartawan di gedung Tabita Sentani, Kamis (6/5) kemarin.

    Dikatakanya, rencana pemekaran Distrik Airu itu, secara administrasi sebenarnya belum bisa, karena distrik yang akan dimekarkan hanya memiliki empat kampung, dengan jumlah penduduk tidak lebih dari seratus KK.

    Namun dari sisi pelayanan pemerintahan sangat tidak memungkinkan kalau daerah itu hanya ada di dalam satu wilayah administarasi pemerintahan Distrik.

    Oleh sebab itu, akan diupayakan agar pemekaran harus terjadi, karena kondisinya pelayanan pemerintahannya cukup memprihatinkan, mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamberamo Raya, dan Mamberamo Tenggah.

    “Dari sisi politis harus dimekarkan untuk memenangkan wilayah tersebut masuk dalam Kabupaten Jayapura, sekaligus juga wilayah Airu ke depan akan menjadi pusat-pusat pengembangan pertanian,”jelasnya.

    Untuk itu, Pemkab Jayapura harus berupaya dengan berbagai macam strategi untuk membuka akses daerah Distrik Airu, sehingga bisa menjangkau distrik sekitar seperti Distrik Yapsi, Distrik Kaure.

    “Supaya daerah ini bisa berkembang dengan cepat,”ujarnya.

    Disinggung soal nama distrik baru tersebut, Jeck mengakui belum mengetahui namanya secara pasti, tetapi nama itu merupakan kewenangan masyarakat adat.

    “Soal nama akan dibicarakan di forum adat, sedangkan tugas Pemerintah kabupaten Jayapura menyiapkan segala sesuatu untuk mempercepat proses pemekarannya,”jelas Jeck.[nabas]

    Ditulis oleh Nabas/Papos  
    Jumat, 07 Mei 2010 00:00

     
    • Thomas 10:41 pm on Mei 14, 2010 Permalink | Balas

      Kapan2 pengen ke Papua….ke Jyapura…ada teman di DOK 8
      salam

    • helukasem 8:23 pm on Agustus 14, 2011 Permalink | Balas

      pemerintah papua cara bagimana untuk cara mengatasi masalah papua selaluh terjadi komplad ada apa dengan selaluh permasalahan segerah atasi batas batas wialayah dan negara tunggu siapa langi pemerintah papua adalah mengorbankan orang papua sediri bikin maluh dunia saja . apaka pemerintah bisa atasi hak hak keadilan atas tanah papua

  • Papua Post 2:17 pm on May 6, 2010 Permalink | Balas
    Tags: gelagat NKRI, pendidikan   

    Mewujudkan Mimpi Melalui Pendidikan di Papua 

    Liputan 6 – Kamis, 6 Mei

    Liputan6.com, Papua: Pagi ini, murid Sekolah Dasar YPK Marthin Luther akan mengikuti pelajaran kesenian. Mereka akan belajar tarian Wayogire, yaitu tarian untuk meluapkan kegembiraan bersama. Dalam berhias murid-murid dibantu para guru. Tarian Wayogire, mendorong semangat anak-anak yang berteduh di puncak awan Yahukimo, Papua. Lirik lagu dalam tarian ini lebih bercerita tentang semangat hidup. Anak-anak ini datang ke sekolah dengan perlengkapan seadanya, itupun hasil santunan.

    Sesampai di sekolah, anak-anak banyak melakukan permainan karena perpustakaan dan buku bacaan tidak tersedia lengkap di sekolah mereka. Anak-anak di lembah Baliem yang masih berusia lima hingga tujuh, sedang memasuki masa emas untuk menjejaki dunia pendidikan. Di kawasan ini, tahun 2007 sekitar 840 ribu dari 28 juta murid SD putus sekolah.

    Bagi mereka yang putus sekolah atau terlambat masuk dunia sekolah, para anak-anak ini kemudian menjalani proses belajar mandiri secara informal di honai, seperti tempat berteduh bagi anak-anak dalam mencari ilmu. Pemuka agama setempat dan relawan dari World Vision Indonesia atau WVI, menjadi pengajarnya. Metode yang digunakan sederhana, tujuannya agar anak dapat mengenal angka dan cara berhitung.

    Di area Pegunungan Wanem, Kabupaten Yahukimo, dengan ketinggian 2700 meter di atas permukaan laut ini, hidup anak-anak yang berjuang untuk mewujudkan mimpinya. Wilayah ini terpencil dan tak terjangkau serta dibalut dengan kemiskinan. Hal ini menjadi kenyataan yang harus dihadapi anak Wanem.

    Ena, siswa kelas 4 SD YPK Marten Luther di Yahukimo, Papua, ini misalnya, untuk menghabiskan waktu menunggu kabut hilang, Ena dan adik-adiknya melantunkan Pesek, sebuah lagu-lagu hiburan. Ini mereka lakukan setiap akan berangkat sekolah. Ketika kabut mulai menghilang, Ena bersama kakak, adik dan sepupunya bergegas berangkat ke sekolah. Medan yang terjal dan licin, harus mereka tapaki dengan hati-hati. Air mancur kecil selalu mereka pilih untuk mandi. Mereka mengganti pakaian di dekat sekolah, agar tetap bersih sampai di sekolah, sebab mereka hanya memiliki satu pasang pakaian.

    Setelah satu jam perjalanan dengan berjalan kaki, mereka tiba di sekolah. Ena harus menunggu gurunya datang. Bagi sekolah di daerah pedalaman seperti di Yahukimo ini, pengajar utama tidak datang, itu hal yang biasa. Secara swadaya hanya guru sukarela yang berasal dari desa tersebut menjadi tenaga bantu. Dalam kesehariannya, jam pertama Ena lalui dengan permainan dan olahraga, hingga bel memanggil anak-anak untuk merapat ke sekolah. Meski demikian anak-anak Pegunungan Wanem ini, tetap setia menimba ilmu untuk mewujudkan impian masa depannya yang lebih baik.

    Kurikulum di sekolah ini jauh dari harapan, akibat sedikitnya jumlah guru, yakni tiga orang, dan harus merangkap mengajar beberapa mata pelajaran. Dari tiga guru, dua diantaranya remaja desa yang telah tamat SMA. Para guru ini sukarela mengajar adik-adik mereka dalam satu desa.

    Ena tekun mengikuti pelajaran, karena ia bercita-cita ingin menjadi seorang guru. Keinginannya ini didasarkan pada minimnya tenaga pengajar di sekolahnya. Setelah lima jam mengikuti pelajaran sekolah, Ena bersiap pulang untuk membantu orangtuanya menggarap lahan. Bagi Ena tugas ini adalah kewajiban. Keluarga Ena berasal dari suku Ngalik.

    Dalam tradisi Papua, kaum wanitalah yang bekerja di ladang. Ena dan keluarganya mencari ubi hanya untuk memenuhi kebutuhan makan sehari-hari. Sejak kecil Ena telah membantu orang tuanya, dengan noken atau tas kecil yang direlungkan dikepala.

    Suku Ngalik di Desa Uwowe, tempat Ena berasal, memasak dengan cara membakar batu. Panas api disekam dengan pasir, membuat ubi menjadi matang dan manis. Walaupun harus membantu orangtuanya di ladang, Ena tetap harus belajar menyiapkan pelajaran esok hari.

    Ruang belajar Ena dan kakaknya Salmon, gelap gulita tanpa listrik. Hanya dengan secercah cahaya dari lilin Ena belajar Matematika dan Bahasa Inggris, mata pelajaran yang menuntut konsentrasi belajar lebih keras. Ena dan kakaknya ingin terus melanjutkan sekolah dan mewujudkan impian sebagai seorang guru dan mendidik adik-adiknya di Desa Uwowe, Papua.(IDS/AYB)

     
  • Papua Post 2:30 am on May 6, 2010 Permalink | Balas
    Tags: gelagat NKRI, gugat NKRI, , protes   

    Pengusaha Asli Papua Protes 

    SENTANI [PAPOS] -Kurang Lebih 100 orang pengusaha asli Papua di Kabupaten Jayapura, mengemis mencari proyek pengadaan barang dan jasa yang berada di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura, karena sejumlah proyek yang nilainya miliaran rupiah sudah dipegang oleh pengusaha besar yang punya duit banyak.  

    “Ini suatu kebiasan yang suda berlansung turun temurun sehingga pengusaha Papua diterlantarkan di atas tanahnya sendiri,”kata Ketua Badan Pimpinan Cabang Gabungan Pengusaha Jasa Konstruksi (Gapensi) Kabupaten Jayapura Obaja Ondi SE kepada wartawan di ruang kerjanya, Rabu (5/5) kemarin. Menurud Dia, kondisi pengusaha asli Kabupaten Jayapura sangat memprihatinkan, karena mereka harus mengemis ke kantor-kantor pemerintah untuk mendapatkan proyek. Bahkan, terkesan pimpinan SKPD menutupi proyek-proyek dari pengusaha Papua, sehingga hampir sebagian besar pengusaha asli Kabupaten Jayapura menggantung di asosiasi seperti Gapensi. “Memang Gapensi wadah yang bermitra dengan pemerintah, tetapi kemitraan seperti apa yang dibangun, karena tahun ini tidak ada tanda-tanda kemitraan itu,”jelasnya.

    Padahal menurutnya, secara administrasi Gapensi sudah menyurat secara resmi agar mendapatkan bagian yang jelas dari proyek-proyek pemerintah, namun tidak terjadi berdampak banyak pengusaha Papua yang terlantar. Kata Obaja, Kabupaten Jayapura melalui kepemimpinan Bupati Habel Melkias Suwae telah dikenal sebagai Bapak pemberdayaan, tetapi pemberdayaan itu hanya focus untuk kampung dari kacamata Gapensi. Realitanya lanjut dia, pengusaha Papua tidak diberdayakan malahan menjadi anak tiri, sedangkan pengusaha berduit terus diakomodir dan dibesarkan.

    “Kami yang berada di asosiasi ini berpikir kabupaten ini kabupaten Pemberdayaan, jadi nanti pengusaha asli Papua juga diberdayakan nyatanya pengusaha banyak duit yang diberdayakan,”ujarnya dengan nada sinis. Hal yang paling mengelisahkan adalah proses tender yang diatur dalam Kepres 80 Tahun 1989 tentang Pengadaan Barang dan Jasa tidak pernah dilakukan. Mestinya ada kebijakan khusus kepada pengusaha orang asli Papua, justru dimanfaatkan oleh para pemangku kepentingan di Gunung Merah menunjuk para pengusaha yang memiliki modal besar. “Praktek uang beli proyek sudah terjadi,”kata Obaja. Praktek-praktek semacam itu lanjut Obaja, sangat merisaukan pengusaha-pengusaha asli di Kabupaten Jayapura, bahkan mereka merasa terancam gulung tikar. ”Pemerintah Kabupaten Jayapura tidak sangguh-sungguh membina pengusaha asli Papua,”ujarnya dengan dana kecewa.[nabas]

    Ditulis oleh Nabas/Papos
    Kamis, 06 Mei 2010 00:00

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal