Tagged: gelagat penjajah Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 3:58 am on July 3, 2010 Permalink | Balas
    Tags: gelagat penjajah,   

    Selamatkan Papua ! (3) 

    Meski tidak menjadi berita besar, isu referendum (jajak pendapat umum) di Papua akhir-akhir ini sebetulnya sangat penting untuk diwaspadai. Setelah konflik Aceh pasca MoU Helsinky, kini gejolak menyeruak kembali di Papua. Saat ini gejolak lebih besar dipicu oleh aksi-aksi politis yang dilakukan masyarakat sipil. Demontrasi besar, misalnya, terjadi pada tanggal 18 Juni, dilanjutkan aksi ribuan warga Papua pada tanggal 8 Juli 2010. Aksi pada awal bulan Juli ini dikoordinasikan oleh Forum Demokrasi Rakyat Papua Bersatu (FDRPB). Forum ini menghimpun elemen-elemen sipil terdiri dari; DAP, PDP, WPNA, Solidaritas Perempuan Papua, PGGP, Sinode GKI, GIDI, Kemah Injil, Baptis Papua, Pantekosta, KNPB, AMPPTPI, AMWP, Front Papera, Garda-P, Forum Independen Mahasiswa,Bem/Senat Mahasiswa Se-Jayapura, dan OKP-OKP se-kota/Kab. Jayapura-Sarmi-Kerom. Dengan semboyan “Satu Tanah, Satu Hati, Satu Bangsa dan Satu Tujuan”, mereka bergerak mendesak DPR Papua melaksanakan sidang paripurna guna menindaklanjuti aksi demo tanggal 18 Juni 2010 dalam rangka menyerahkan hasil musyawarah masyarakat Papua. Tuntutannya adalah mengembalikan Otsus (otonomi khusus) sekaligus menuntut referendum.

    Tentu, ini merupakan tantangan besar bagi Pemerintah Indonesia. Pasalnya, jika Pemerintah tak cermat, Papua akan mengalami kontraksi politik yang bisa berujung pada disintegrasi (pemisahan diri), sebagaimana halnya Timor-Timur yang telah lepas dari pangkuan negeri ini.

    Latar Belakang Tuntutan Referendum

    Luas seluruh Papua adalah 309.934,4 km², sama dengan 3,5 kali Pulau Jawa. Wilayah ini subur dengan kandungan mineral dan potensi SDA (sumber daya alam) yang melimpah; dari mulai hutan, tambang emas, tembaga hingga uranium. Dari sisi geopolitik pun, Papua sangat strategis.

    Namun, dengan potensi SDA Papua yang demikian besar, Indek Pembangunan Manusia (IPM) Papua termasuk yang paling rendah dibandingkan dengan seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Tingkat kemiskinan masyarakatnya juga sangat merisaukan. Padahal Papua telah terbukti memberikan banyak keuntungan dengan kandungan kekayaan alamnya yang melimpah kepada perusahaan lokal, nasional maupun multinasional (asing). Namun, Papua seolah hanya menjadi pundi-pundi kekayaan dan sapi perah kepentingan perusahaan-perusahaan tersebut dan pihak asing, termasuk para elit penguasanya.

    Pemerintah Indonesia melalui Otonomi Khusus Papua yang dituangkan dalam UU No 21 Tahun 2001 berusaha mengubah keadaan di atas. Sayang, Otsus seolah menjadi bumerang. Pasalnya, setelah berjalan 9 tahun, Otsus dirasakan tidak berpengaruh apa-apa, kecuali kepada segelintir elit politiknya. Dana Otsus yang mencapai rata-rata 10juta/warga Papua juga tidak memberikan perubahan berarti. Kondisi inilah yang mendorong sebagian masyarakat Papua (lebih tepatnya; elit politiknya) menyuarakan tuntutan referendum (yang arahnya adalah merdeka atau minimal berformat federalisme). Referendum dianggap sebagai pilihan akhir untuk mengubah keadaan itu semua.

    Ada beberapa analisis mengapa wacana referendum mencuat. Pertama: karena Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua tidak dilaksanakan secara konsisten dan serius oleh pemerintah pusat dan daerah. Ketidakseriusan ini terlihat pada adanya kebijakan-kebijakan yang kontra dengan UU Otsus Papua tersebut. Hal ini menjadi kendala sekaligus memunculkan berbagai masalah penerapannya di lapangan. Jadinya UU Otsus seperti tidak bergigi. Misal, di lapangan ditemukan Pemerintah Provinsi Papua mengaku hingga saat ini hanya ada sekitar 20 persen dari 380-an pemerintahan distrik atau kecamatan yang melaksanakan aktivitasnya dengan baik. Kondisi tersebut disebabkan masih minimnya sarana dan prasarana bagi pemerintahan distrik itu. Pemerintahan distrik sangat sedikit sekali melakukan pelayanan kepada masyarakat. Jika distrik sebagai ujung tombak pemerintah terdepan tidak memiliki kapasitas untuk membangun maka perubahan nasib warga Papua seperti menggantang asap, alias tidak akan berubah.

    Kedua: UU Otsus Papua mengandung blunder politik terkait dengan peran lembaga-lembaga adat dalam melahirkan kebijakan-kebijakan politik di Papua. Pemerintah dianggap tidak memperhatikan pandangan/pendapat dari MRP (Majelis Rakyat Papua) yang dipandang mewakili lembaga-lembaga adat Papua. Inilah yang menjadi salah satu pemicu ketidakpuasan masyarakat Papua.

    Ketiga: Pemerintah dianggap tidak serius dalam mewujudkan Pasal 34 UU No 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua ini. Terkait ayat 3 (yakni: Dana Perimbangan bagian Provinsi Papua, Kabupaten/Kota dalam rangka Otonomi Khusus), tidak ada realisasi atas pembagian hasil Sumber Daya Alam (SDA) Papua antara Papua dan Jakarta sebagaimana yang diamanatkan Pasal 34 UU Otsus Papua.

    Keempat: Pelanggaran HAM yang dilakukan sejak 1963 hingga kini belum ditangani. Padahal UU Otsus Papua menghendaki hal itu. Para korban pelanggaran HAM dibiarkan. Orang Papua belum merasakan keadilan. Oleh sebab itu, bagi orang Papua, Pemerintah gagal melaksanakan UU Otsus Papua. Sekalipun triliunan rupiah sudah dikucurkan, mayoritas orang Papua masih hidup di bawah garis kemiskinan. Karena tidak merasakan manfaatnya maka rakyat Papua mengembalikan UU Otsus secara simbolik kepada pemiliknya, yakni Pemerintah melalui DPR Papua, dan menuntut referendum.

    Peran Negara Asing (Penjajah)

    Untuk menghilangkan tuntutan referendum dari Tanah Papua, faktor pemicu tuntutan ini perlu dipecahkan. Lepasnya Timor-Timor menjadi pengalaman sangat pahit. Sementara itu, Papua jauh lebih besar potensi SDA-nya dibandingkan Timor-Timur. Jika penguasa saat ini tidak mengubah kebijakan dan orentasi pembangunannya, niscaya Pemerintah akan menelan buah simalakama demokrasinya. Dalam ruang demokrasi tidak ada lagi sumbatan bagi setiap warga, khususnya warga Papua, untuk menyerukan keinginannya, bahkan di forum-forum internasional, termasuk PBB. Apalagi Papua adalah ladang subur tempat melampiaskan ketamakan para kapitalis asing melalui instrumen negaranya untuk melakukan penjajahan sekaligus mengeruk habis kekayaan Papua.

    Indonesia harus mencermati ‘dalang’ di balik tuntutan referendum ini. Sebab, masyarakat kecil kebanyakan sebetulnya tidak begitu paham dengan referendum tersebut. Sekelompok elit politiklah yang sebenarnya bermain dengan membangun jejaring baik di pusat kekuasaan maupun jejaring internasional (pihak gereja dan LSM-LSM asing). Namun, sesungguhnya mereka hanyalah ‘alat’. Kepentingan negara-negara besarlah, khususnya Amerika dan Australia, yang memainkan peran penting di Papua. Sesungguhnya negera-negera penjajah inilah yang memiliki kepentingan dan bakal meraih keuntungan jika Papua merdeka atau memisahkan diri melalui referendum yang sedang diusahakan oleh mereka. Jika ini tidak dicermati Pemerintah, boleh jadi nasib Papua nanti akan seperti Timor Timur; lepas begitu saja dari pangkuan Indonesia.

    Banyak ‘bukti’ yang menunjukkannya adanya dukungan Australia dalam membantu para pemberontak di Papua, baik secara langsung atau melalui New Guinea, yang juga menyediakan tempat yang aman kepada para pemberontak separatis di samping dukungan finansial dan militer. Kebijakan yang sama telah dilakukan Australia terhadap provinsi-provinsi di Indonesia selama puluhan tahun, seperti dalam kasus Aceh dan Timor Timur. Amerika juga mulai mengungkapkan keprihatinan besarnya atas konflik di Papua ketika tahun 2005 Kongres AS memutuskan untuk menerapkan klausul: berdasarkan apa Papua telah menjadi bagian dari Indonesia. Pada bulan Juni 2007, Utusan Khusus HAM Sekjen PBB, Hina Jilani, mengunjungi propinsi Aceh dan Papua. Ia membahas ‘pelanggaran HAM’ di dua provinsi itu. Pada bulan Juli 2007 ketua Subkomite Parlemen (Kongres AS) di Asia, Pasifik dan Global, Eni Faleomavaega, mengatakan, “Jika Pemerintah Indonesia tidak mampu menangani dengan baik isu Papua, kami akan memberinya kemerdekaan.”

    Semua itu tentu saja menunjukkan betapa Amerika dan Australia begitu bersemangat untuk ‘melepaskan’ Papua dari Indonesia dengan memanfaatkan konflik-konflik yang terjadi di provinsi ini.

    Solusi Islam

    Indonesia adalah negeri Islam. Papua adalah bagian dari negeri Islam ini. Karena itu, wajib bagi kaum Muslim untuk mencegah para penguasa negeri ini melepaskan Papua, sebagaimana mereka dulu ‘melepaskan’ begitu saja Timor Timur.

    Untuk mengurangi pengaruh dan provokasi Gereja (kaum Kristen) di sana, wajib pula bagi umat Islam untuk menyebarkan seruan Islam di kalangan orang Kristen di sana. Caranya adalah dengan mengundang mereka untuk melakukan perdebatan dengan cara terbaik. Mereka juga harus diingatkan bahwa hak-hak orang Kristen dilindungi di negeri-negeri Muslim.

    Selain itu, penguasa harus menyadari bahwa politik sekular tidak memiliki kapasitas untuk membangun seluruh wilayah Indonesia, termasuk Papua, menjadi makmur, sejahtera dan berkeadilan. Sudah saatnya penguasa negeri ini menerapkan sistem Islam. Penguasa wajib menerapkan hukum syariah yang berasal dari Kitabullah dan Sunnah Rasul-Nya atas semua wilayah di negeri ini tanpa diskriminasi, antara satu provinsi dan lainnya. Dalam sistem Islam (Khilafah), semua orang yang memiliki kewarganegaraan negara akan memiliki hak yang sama, terlepas dari keturunan mereka atau agama mereka. Di sisi lain, penguasa wajib mencegah aksi separatis dan menanganinya secara adil di antara masyarakat.

    Dalam Islam tidak diizinkan untuk memberikan otonomi untuk setiap provinsi yang bisa memicu kemunculan gerakan separatis. Ini dilarang (haram) dan merupakan kejahatan berat dalam Islam. Karena itu, salah besar memberikan otonomi kepada Papua. Karena itu pula, otonomi wajib dibatalkan dan Papua harus dibawa kembali di bawah pemerintahan pusat.

    Umat Islam wajib untuk mencegah penguasa melepaskan wilayah Papua. Karena itu, kaum Muslim wajib mengerahkan tekanan dan bekerja untuk mengubah sistem sekular yang ada karena sistem inilah yang memungkinkan terjadinya pemecahbelahan negeri Muslim terbesar ini. Umat ini selanjutnya harus berupaya mendirikan negara Khilafah. Khilafahlah yang pasti bakal mampu mencegah aksi separatis dan menanganinya secara adil di antara masyarakat. Khilafah juga akan menerapkan hukum syariah Islam atas semua orang di negeri ini tanpa diskriminasi antara satu provinsi dan lainnya, juga tanpa melihat keturunan atau agama mereka.

    Karena itu, marilah setiap diri kita berlomba mewujudkan cita-cita besar ini. Allah SWT berfirman:

    مَنْ عَمِلَ صَالِحًا مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً

    Siapa saja yang mengerjakan amal salih, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan Mukmin, sesungguhnya akan Kami beri kehidupan yang baik (QS an-Nahl [16]: 97).

     
  • Papua Post 2:14 pm on June 7, 2010 Permalink | Balas
    Tags: gelagat penjajah,   

    Pansus DPRP Jangan Membingungkan Masyarakat 

    JAYAPURA-Statemen dari para anggota Tim Pansus DPRP yang ada menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menolak SK MRP No. 14 Tahun 2009, namun ada pula statemen dari Ketua Tim Pansus DPRP Ruben Magai bahwa belum ada bukti penolakan dari Pusat.

    Terkait hal itu, Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto,SH, mengatakan, seharusnya DPRP maupun MRP itu harus memberikan penjelasan yang clear dan benar kepada masyarakat, tentang kondisi riil terhadap SK MRP No 14 Tahun 2009 itu. Apakah SK MRP itu diterima atau ditolak.

    “Hal ini supaya informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang tidak kabur, sebab di satu sisi dinyatakan SK MRP itu di tolak, tapi di sisi yang lainnya menyatakan belum ditolak,” ujarnya.
    Sikap atas statemen seperti itu sangat jelas membingungkan masyarakat, sehingga masyarakat bertanya-tanya terus, dan itu juga membingunkan para penyelenggara Pemilukada, dalam hal ini KPU kabupaten/kota.

    "Yang namanya perjuangan terkait dengan itu mungkin sekarang belum berhasil, tapi mungkin pada berikutnya diperjuangkan dengan alasan-alasan yang logis, alasan hukum dan tidak mendadak, seperti sekarang ini, yang pada akhirnya menjadi permasalahan di Pemerintah Pusat," sambungnya.

    Menurutnya, yang terpenting di sini MRP dan DPRP menjelaskan tentang kondisi riil, sebab masyarakat sudah tahu bahwa MRP dan DPRP sudah berjuangan, tapi belum disetujui pusat karena alasan-alasannya tersendiri. "Supaya masyarakat bisa tenang dan mendudukkan masalah yang sebenarnya, serta tidak diombang- ambingkan dengan ketidakpastian,” ujarnya lagi.

    Sementara itu, Praktisi Hukum dan Pengamat Hukum Tata Negara di Papua, Anthon Raharusun, SH,MH, berpendapat, bahwa Pemilukada secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis dan kuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Dalam kaitan ini, maka tentunya tidak boleh terjadi kekosongan (kevakuman) dalam pemerintahan, sebab apabila terjadi kekosongan pemerintahan di suatu daerah (kabupaten/kota) maka dikhawatirkan terjadi rongrongan terhadap wibawa pemerintahan yang sah.

    Oleh karena, menurutnya bahwa apa yang sedang dilakukan oleh KPU Papua yang mengulur-ulur batas waktu penyelenggaraan Pemilukada dapat dikualifisir ke arah itu, bahkan ada keinginan menjadikan kekosongan dalam pemerintahan, dan ini sangat berbahaya karena menyangkut integritas bangsa dan negara.

    “Sikap ambivalen yang ditunjukkan KPU ini sangat jelas sekali menghambat penyelenggaraan pemerintahan, bahkan memberikan ketidak pastian hukum yang bisa mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan berhenti (vakum),” ujarnya.

    Terkait dengan hal-hal tersebut, maka sebaiknya KPU Pusat segera mengambil tindakan sanksi yang tegas terhadap Para Anggota KPU Papua dengan menon-aktifkan atau memberhentikan para anggota KPU Papua, karena telah bertindak secara sewenang-wenang bahkan telah bertindak melampaui batas tugas dan kewenangan konstitusional yang diberikan kepada lembaga tersebut, sehingga sangat beralasan hukum apabila KPU Pusat memberhentikan para Anggota KPU Papua tersebut.

    “Dasar pemberhentiannya sangat jelas, dimana sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (a) dan huruf (e) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (termasuk Pemilukada) yang salah satunya antara lain disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya. (nls/fud)

     
  • Papua Post 8:43 pm on May 25, 2010 Permalink | Balas
    Tags: gelagat penjajah,   

    Bahasa Daerah Perlu Dijadikan Mulok

    SENTANI-Kepala Dinas Pariwisata, Seni dan Budaya Kabupaten Jayapura Drs.Yotam Fonataba, MM mengungkapkan, untuk melestarikan dan mengangkat kembali bahasa daerah di kalangan generasi muda, sudah selayaknya bahasa daerah itu diusulkan untuk menjadi mata pelajaran muatan lokal (Mulok) di sekolah-sekolah.

    Sebab, berdasarkan pengamatannya dari hasil penyelenggaraan pidato berbahasa daerah tingkat pelajar SMP,SMA dan SMK, sebagian besar pelajar tidak memahami bahasa daerahnya sendiri.
    “Jadi ini realita dalam kehidupan kita,ternyata bahasa daerahnya saja ada yang tidak dipahami atau dimengerti oleh anak-anak. Mereka itukan generasi penerus para orang tua, jika mereka tidak memahami bahasa daerahnya sendiri lalu siapa yang akan melestarikan bahasa daerahnya,”ujarnya.

    Menurut Yotam, hampir disetiap distrik memiliki bahasa daerahnya masing-masing. Bahasa daerah Sentani tidak sama dengan bahasa daerah Genyem. Nah, agar bahasa daerah ini bisa dipahami oleh kalangan generasi muda, tidak ada salahnya setiap sekolah memasukkan bahasa daerah itu menjadi Mulok.

    Misalnya, untuk di wilayah Sentani, Mulok yang harus diadakan di sekolah adalah bahasa Sentani.Begitu halnya, dengan wilayah di Genyem, Mulok yang perlu dimasukkan di sekolah adalah bahasa Genyem.

    Harapannya, jika bahasa daerah ini bisa dijadikan Mulok, sampai kapanpun bahasa daerah itu akan tetap lestari dan terjaga sebagai kesatuan budaya yang tidak terpisahkan di Kabupaten Jayapura.

    “Saya usulkan agar bahasa daerah ini bisa masuk Mulok kurikulum pendidikan sebagai satu pendekatan untuk terus menggali dan mengangkat bahasa daerah. Kenyataan yang ada, sekarang ini kita jarang mendengar kalangan generasi muda berbahasa daerah. Belum lagi kalau anak itu merupakan hasil perkawinan campuran Papua Jawa atau Papua Ujung Pandang otomatis mereka semakin tidak paham lagi,”tandasnya.(mud/tri)
    (scorpions)

     
  • Papua Post 3:56 am on August 14, 2008 Permalink | Balas
    Tags: gelagat penjajah,   

    Selamatkan Papua 2 

    Sebagaimana diberitakan sejumlah media, beberapa waktu lalu 40 anggota Kongres AS mengirimkan sepucuk surat kepada Presiden RI, Susilo Bambang Yudoyono. Surat bertanggal 29 Juli 2008 tersebut intinya adalah meminta Presiden SBY untuk membebaskan “segera dan tanpa syarat” dua orang aktivis sparatis Papua, yakni anggota Organisasi Papua Merdeka (OPM), yang bernama Filep Karma dan Yusak Pakage. Sebagaimana diketahui, keduanya telah mengibarkan Bendera Bintang Kejora di Abepura, 1 Desember 2004 lalu. Kemudian, pada Mei 2005, pengadilan menjatuhkan hukuman 14 tahun penjara terhadap keduanya (Republika, 11/8/2008).

    Kita tentu patut prihatin karena di Papua memang sedang terjadi upaya disintegrasi. Pangkal masalahnya adalah adanya pihak asing yang terus memanas-manasi, bahkan mendorong terjadinya kegiatan sparatis tersebut. Upaya disintegrasi ini memang telah dilakukan secara sistematis, dengan cara menginternasionalisasi isu Papua. Asing, terutama AS, sangat jelas telah merancang upaya pemisahan Papua ini dari wilayah Indonesia. Hal ini antara lain dibuktikan dengan beberapa fenomena berikut:

    1. Kehadiran Sekretaris Kedubes Amerika dan utusan Australia, Inggris dan negara asing lainnya dalam Kongres Papua pada tanggal 29 Mei hingga 4 Juni 2000 yang lalu. Dalam Kongres tersebut, mereka menggugat penyatuan Papua dalam NKRI yang dilakukan pemerintah Belanda, Indonesia dan PBB pada masa Soekarno. Menurut Kongres tersebut, “bangsa” Papua telah berdaulat sebagai bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961. Selanjutnya Kongres meminta dukungan internasional untuk memerdekakan Papua (Kompas, 5/6/2000).

    2. Kasus penembakan yang terjadi di Mile 62-63 Jalan Timika–Tembagapura pada 31 Agustus 2002. Peristiwa tersebut merenggut 3 nyawa karyawan Freeport Indonesia, masing-masing 2 warga negara AS dan 1 WNI, serta melukai 11 orang, 1 di antaranya anak-anak. Kasus ini terus diangkat oleh AS ke dunia internasional. Bahkan FBI dan CIA berdatangan ke Papua untuk mengusut peristiwa tersebut. Sejak saat itu, persoalan Papua berhasil diangkat oleh AS menjadi perhatian negara-negara di dunia maupun masyarakat internasional sebagai kasus pelanggaran HAM.

    3. Kongres AS membuat Rancangan Undang-Undang (RUU) 2601 yang memuat masalah Papua di Amerika pada bulan Juli 2005, yang akhirnya disetujui oleh Kongres AS. RUU tersebut menyebutkan adanya kewajiban Menteri Luar Negeri AS untuk melaporkan kepada Kongres tentang efektivitas otonomi khusus dan keabsahan Penentuan Pendapat Rakyat (Pepera) 1969.

    4. Akhir 2005, Kongres AS mempermasalahkan proses bergabungnya Irian Barat (Papua) dengan Indonesia. Padahal sejarah mencatat, bahwa pendukung utama integrasi tersebut adalah Amerika sendiri, dimana persoalan Indonesia dianggap sebagai bagian dari masalah AS.

    5. Kepala Badan Intelijen Nasional (BIN), Syamsir Siregar (22/3/2006), menduga ada upaya LSM yang didanai asing hingga terjadi kerusuhan di Abepura. Wakil dari LSM saat berbicara bersama seorang anggota Komisi I DPR-RI—dalam dialog di salah satu stasiun TV nasional (22/3/2006)—tidak secara tegas menolak hal itu. Ternyata, hingga saat ini pun, ada upaya sistematis untuk mengadu-domba antarumat beragama di Papua, antara kelompok Muslim dengan Muslim di satu sisi, dan Muslim dengan non-Muslim di sisi lain. Tulisan International Crisis Group (ICG), yang dirilis Juni 2008 lalu jelas mengisyaratkan hal ini.

    6. Pemberian visa sementara bagi pencari suaka pada 42 aktivis pro-kemerdekaan Papua oleh Australia. Menteri Imigrasi Australia (23/3/2006) Amanda Vanston mengatakan, “Ini didasarkan pada bukti yang disampaikan oleh individu sendiri serta laporan dari pihak ketiga.” Siapa yang dimaksud pihak ketiga, itu tidak pernah dijelaskan. Namun, umumnya pihak ketiga itu adalah NGO atau LSM yang didanai oleh asing. Pemberian suaka ini juga merupakan hal penting, sebab terkait dengan upaya kemerdekaan Papua melalui proses internasionalisasi.

    7. Anggota Kongres AS, Eny Faleomavaega, kembali melakukan kunjungan ke Indonesia pada 28/11/2007. Secara khusus Eny melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah Papua seperti Biak dan Manokwari. Alasan yang disampaikan oleh Eny adalah melihat langsung kondisi Papua setelah enam tahun otonomi khusus (otsus). Jika kita menelaah rangkaian kunjungan dan aktivitasnya selama ini, kedatangan Eny Faleomavaega ke Papua sebenarnya semakin mengokohkan opininya, bahwa Papua memang layak untuk merdeka.

    8. Pada 16 Juni 2008, ICG mengeluarkan laporan “Indonesia: Communal Tensions in Papua”. Di sana ditulis, “Konflik Muslim dengan Kristen di Papua dapat meningkat jika tidak dikelola dengan baik. Kaum Kristen merasa ‘diserang’ oleh kaum migrasi Muslim dari luar Papua. Mereka merasa Pemerintah mendukung aktivitas Islam untuk mengekpansi minoritas non-Muslim. Kaum Muslim pindahan itu memandang demokrasi dapat diarahkan menjadi tirani mayoritas sehingga posisi mereka di sana terancam”. Laporan ini lebih merupakan propaganda dan upaya adu domba.

    Sementara itu, surat tertanggal 29 Juli 2008 dari 40 anggota Kongres AS yang mereka kirim kepada Presiden SBY, dalam alinea terakhirnya manyatakan, ”We urge you to take action to ensure the immediate and unconditional release of Mr. Karma and Mr. Pakage. Any security officials who mistreated Mr. Karma or who may have employed inappropriate force against peaceful demonstrators should be prosecuted. Such steps would be an important indicator that Indonesia, as a member of the UN Human Rights Council, takes its international obligations to fully respect universally recognized human rights.” (Kami mendesak Anda untuk membebaskan segera dan tanpa syarat Mr. Karma dan Mr. Pakage. Siapapun aparat keamanan yang memperlakukan Mr. Karma dengan buruk atau mungkin melakukan kekerasan terhadap para pendemo yang melakukan aksi damai, maka aparat tersebut harus dihukum. Tindakan semacam itu merupakan indikator penting, bahwa Indonesia sebagai anggota Dewan HAM PBB, telah melakukan kewajiban internasionalnya untuk benar-benar menghormati HAM yang telah diakui secara universal).

    Surat tersebut ternyata dimuat dan dipuji-puji dalam situs resmi The East Timor and Indonesia Action Network (ETAN). ETAN adalah LSM internasional asal AS yang berpengalaman menjadi salah satu arsitek lepasnya Timor Timur dari Indonesia.

    Surat anggota Kongres AS ini jelas semakin membuktikan adanya intervensi terhadap Pemerintah Indonesia, sekaligus membuktikan bahwa AS mendukung upaya disintegrasi tersebut.

    Wahai kaum Muslim:

    Kita tidak boleh lengah, dengan mengatakan, bahwa sikap 40 anggota Kongres AS ini hanyalah sikap pribadi, bukan sikap resmi pemerintah. Sebagai negara penjajah, AS tentu tidak akan tinggal diam, sebelum Indonesia benar-benar bisa dikuasai dan dicengkram sepenuhnya. Caranya dengan menciptakan konflik di dalam negeri dan terus memicu terjadinya disintegrasi, hingga benar-benar lepas satu persatu. Kenyataan inilah yang pernah mereka lakukan terhadap Timor Timur. Hal yang sama, kini tengah mereka lakukan di Papua dan Sudan Selatan.

    Karena itu, kami menyerukan kepada Presiden SBY beserta seluruh jajaran pemerintahan, termasuk para anggota wakil rakyat di DPR, untuk tidak tunduk pada campur tangan dan tekanan asing yang bertujuan untuk memecah-belah keutuhan wilayah Indonesia.

    Kami juga menyeruskan kepada umat Islam, khususnya di Papua, agar bersatu dengan umat Islam di seluruh Indonesia untuk menolak rancangan negara kafir penjajah guna memisahkan diri dari wilayah Indonesia. Sebab, upaya pemisahan diri dari wilayah Islam merupakan dosa besar di hadapan Allah SWT. Dengan tindakan ini, umat Islam di Papua tidak akan pernah mendapatkan kebaikan sedikit pun, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Dengan memisahkan diri, umat Islam di Papua akan menjadi minoritas. Setelah itu, mereka akan mengalami nasib yang sama seperti saudara-saudara Muslim mereka di Timor Timur pasca pemisahan diri dari Indonesia. Mereka diusir dari rumah dan negeri mereka sendiri. Bahkan sangat mungkin mereka akan mengalami inkuisisi sebagaimana yang pernah dialami oleh kaum Muslim di Spanyol.

    Kami juga menyerukan kepada umat Kristiani, baik di Papua maupun di seluruh Indonesia, agar menolak hasutan dan fitnah yang dihembuskan oleh negara-negara penjajah. Meski mereka seagama, mereka tidak pernah peduli dengan nasib Anda. Yang mereka pedulikan adalah kekayaan alam Papua yang melimpah. Dengan lepas dari Indonesia, Anda pun tidak akan luput dari penjajahan, sebagaimana nasib saudara-saudara Anda di Timor Timur. Bahkan nasib mereka tidak lebih baik, dibanding dengan ketika mereka bersama dengan Indonesia. Hingga kini, mereka pun masih belum merdeka, bahkan untuk disebut negara pun masih belum layak.

    Wahai kaum Muslim:

    Kami melihat, bahwa tindakan 40 anggota Kongres AS dan upaya pemisahan diri dari wilayah Indonesia ini merupakan tindakan politik. Tindakan politik harus dihadapi dengan tindakan dan kebijakan politik. Tindakan dan kebijakan politik ini tentu membutuhkan kemauan dan keberanian politik. Kemauan dan keberanian politik tersebut bukan hanya dari penguasa, tetapi juga dari rakyat.

    Namun sayang, saat ini partai-partai politik yang seharusnya memainkan peranan ini, nyaris tidak berbuat apa-apa. Mereka saat ini lebih disibukkan dengan urusan Pemilu. Rakyat pun sama. Pasahal di depan mereka ada bahaya disintegrasi yang sudah mengancam di depan mata.

    Karena itu, kami menyeru semua pihak, baik pemerintah, DPR/MPR, TNI, Polri, para pimpinan parpol, ormas, tokoh dan seluruh masyarakat untuk mengambil bagian dalam upaya mencegah terjadinya disintegrasi ini. Kesalahan pada masa lalu tidak boleh terulang kembali. Nabi saw. ngatkan,

    لاَ يُلْدَغُ الْمُؤْمِنُ مِنْ جُحْرٍ وَاحِدٍ مَرَّتَيْنِ

    Tidak layak seorang Mukmin dipatuk oleh ular pada lubang yang sama dua kali (HR Muslim).

    Kami juga mengingatkan seluruh rakyat dan para penguasa di negeri ini, bahwa inilah fakta negeri kita, yang selalu dipandang sebelah mata. Inilah fakta negeri-negeri kaum Muslim yang lainnya. Inilah buah sekularisme yang diterapkan di negeri ini, dan negeri-negeri kaum Muslim yang lainnya.

    Solusinya tidak ada lagi, kecuali syariah. Hanya syariahlah yang bisa menggantikan sistem sekular. Dengan Khilafah, Indonesia dan negeri-negeri kaum Muslim lain akan menjadi negara adidaya dan diperhitungkan dunia, mampu mencegah disintegrasi, sekaligus menyatukan negeri-negeri Islam di bawah satu bendera. []

     
  • Papua Post 3:49 am on August 12, 2008 Permalink | Balas
    Tags: features, gelagat penjajah,   

    Selamatkan Papua !! 

    Surat 40 Anggota Kongres AS yang meminta Presiden SBY membebaskan dua tahanan OPM segera menuai reaksi. Panglima TNI mengatakan surat itu jelas merupakan bentuk intervensi. Sementara Menhan Juwono Sudarsono mengatakan sebaliknya , wajar kalau itu dilakukan. Padahal sudah sangat jelasitu adalah bentuk intervensi dan sekaligus bentuk nyata dukungan AS terhadap disintegrasi Papua dari Indonesia.

    Muncul pula berdebatan bagaimana pemerintah Indonesia harus bersikap. Abdillah Toha dari komisi I DPR mengatakan kita tidak perlu berlebihan mensikapi surat ini. Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) pernyataan kongres tersebut tidak mewakili pemerintah AS dan bukan pula mewakili seluruh anggota kongres. Presiden SBY menurutnya tidak perlu menanggapi surat itu. Ada juga pengamat politik yang mengatakan surat itu anggap saja sampah, tidak perlu dipedulikan.

    Kita tentu saja boleh berbeda tentang teknis bagaimana kita mensikapi surat itu. Namun substansi yang harus kita cermati, surat itu meskipun tidak mewakili seluruh anggota kongres atau pemerintah AS jelas merupakan political warning , semacam sinyal bahaya terhadap ancaman keutuhan wilayah Indonesia. Dan jelas sekecil apapun peluang yang memungkinkan terjadinya disintegrasi Indonesia harus dicegah. Dan itu merupakan merupakan persoalan serius. Lepasnya Timor Timur akibat kelalain kita merupakan pengalaman pahit yang tidak boleh terulang.

    Berdasarkan syariah Islam disintegrasi dari kesatuan negeri Islam seperti Indonesia adalah sesuatu yang diharamkan. Syariah Islam mewajibkan negara maupun rakyat untuk bersatu dan menghalangi , mencegah siapapun yang ingin memecah belah kesatuan wilayah negeri Islam. Apalagi disintegrasi adalah alat politik negara imperialis seperti AS untuk lebih mencengkram penjajahannya. Semuanya itu kemudian bermuara pada perampokan kekayaan alam negeri Islam termasuk Papua.

    Surat 40 Anggota kongres ini bagaimanapun merupakan bentuk intervensi politik, sekecil apapun pengaruhnya . Intervensi tentu tidak bisa kita pahami harus dilakukan oleh pemerintah secara resmi atau anggota kongres secara keseluruhan. 40 Anggota kongres , yang jelas merupakan aktor politik resmi negara AS, jelas memiliki pengaruh politik. Intervensi tentu saja tidak bisa dipahami dalam bentuk gamblang seperti serangan militer atau boikot. Surat 40 Anggota kongres jelas merupakan tekanan politik.

    Apalagi surat ini diblow up dan dimuat dalam situs ETAN (East Timor and Indonesia Action Networking), LSM internasional yang selama ini diduga punya perhatian penting dalam agenda disintegrasi Timor Timur dari Indonesia. Dalam pernyataan persnya Tom Ricker (advocacy coordinator for ETAN ) bergembira dengan surat anggota Kongres ini dan mengatakan apa yang dilakukan oleh anggota OPM adalah hak politik kebebasan berekspresi mereka.

    Hal itu senada dengan isi surat anggota kongres yang menyatakan anggota OPM ditahan karena aktifitas sah dan damai untuk kebebasan bereksperesi (for their involvement in the legitimate and peaceful exercise of their freedom of expression). Sesuatu yang jelas kita tolak. Disintegrasi yang berarti memecah belah kesatuan sebuah negara berdaulat bukanlah hak politik yang legal. Tindakan OPM secara keseluruhan juga jelas bukan tindakan damai tapi juga menggunakan kekuatan senjata.

    Perlu juga diperhatikan, intervensi politik AS ini bukanlah untuk pertama kali. Dua anggota Kongres AS, Eni Fa’aua’a Hunkin Faleomavaega asal Samoa dan Donald Milford Payne asal Newark, New Jersey, berhasil menggolkan RUU mengenai Papua Barat yang isinya mempertanyakan keabsahan proses masuknya Papua ke Indonesia. Adanya indikasi campur tangan asing untuk membantu kelompok separatisme sudah tampak dari kehadiran Sekretaris I Kedubes Amerika pada Kongres Papua dan kehadiran utusan Australia, Inggris, dan negara-negara asing lainnya yang menghadiri kongres itu.

    Kongres Rakyat Papua yang berlangsung tanggal 29 Mei-4 Juni 2000 menggugat penyatuan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan Pemerintah Belanda, Indonesia, dan PBB pada masa Presiden Soekarno. Menurut Kongres, bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961. Selanjutnya Kongres meminta dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua (Kompas, 05/06/2000).

    Artinya , surat anggota kongres ini tidak bisa dilihat berdiri sendiri. Tapi secara keseluruhan menunjukkan upaya sistematis mendukung disintegrasi Papua. Adalah konyol kalau kita percaya 100 persen dengan pernyataan resmi pemerintah AS yang mendukung kesatuan NKRI. Hal yang sama pernah berulang-ulang dikatakan oleh AS dan Australia dalam kasus Timor Timur, bahwa mereka mendukung kesatuan integritas Indonesia. Buktinya, justru merekalah yang paling berperan dalam lepasnya Timor Timur. Percaya pada penjajah adalah kebodohan yang nyata.

    Sikap tegas dalam masalah disintegrasi Papua ini, tentu saja bukan berarti dukungan terhadap pelanggaran kemanusiaan yang secara obyektif memang masih terjadi di Papua. Bukan pula berarti kita tidak peduli kemiskinan dan ketidaksejahteraan rakyat Papua. Perlu dicatat, kedzoliman itu bukan hanya dirasakan rakyat Papua tapi mayoritas rakyat Indonesia. Kita juga menegaskan pemerintah punya andil yang sangat besar dalam masalah ini.

    Namun yang ingin kita katakan bahwa solusinya bukanlah disinterasi atau memisahkan diri. Berbagai kemiskinan dan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada rakyat Papua dan juga rakyat Indonesia yang lain justru disebabkan sistem Kapitalisme yang dipaksakan AS di dunia dan diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Kekayaan alam seperti tambang emas dan minyak , yang sesungguhnya merupakan milik rakyat, diberikan ke asing. Sementara rakyat menderita..

    Kita jangan lagi mau diadu domba dan dibodoh-bodohi oleh kekuatan imperialisme asing seperti AS. Isu HAM dan sentimen Agama (kristen) hanyalah alat bagi mereka untuk memprovokasi keadaan. AS tidak punya otoritas moral dan politik lagi bicara HAM. Justru negara itu adalah pelanggar HAM nomor wahid di dunia. Mereka juga tidak peduli nasib umat kristiani di Afrika dan Amerika Latin yang miskin. Justru AS punya andil besar memiskinkan wilayah itu dengan ekonomi kapitalisme globalnya.

    Semua itu untuk kepentingan penjajahan ekonomi mereka. Negara Imperialis seperti AS tidak akan pernah berpikir untuk mensejahterakan rakyat Papua. Yang menjadi fokus mereka adalah menjarah kekayaan alam Papua. Apa yang terjadi di Irak termasuk Timor Timur menunjukkan hal itu. Setelah Timor Timur lepas dari Indonesia, alih-alih menjadi negara yang sejahtera. Timor Timur diterlantarkan oleh negara-negara Barat dan menjadi salah satu negara termiskin di dunia.

    Dalam konteks inilah kita menawarkan solusi syariah Islam . Solusi ini disamping akan tetap memperkokoh persatuan negara yang berarti itu akan memperkuat negara . Syariah Islam juga menjamin kesejahteraan dan keadilan setiap warganya, baik muslim maupun non muslim. Pendidikan dan kesehatan gratis akan dirasakan seluruh rakyat. Syariah Islam akan menjamin non muslim untuk beribadah menurut keyakinan . Menjamin pula persamaan di depan hukum.

    Realita itu digambarkan secara jujur oleh T.W. Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam , dia menulis : “ Ketika Konstantinopel kemudian dibuka oleh keadilan Islam pada 1453, Sultan Muhammad II menyatakan dirinya sebagai pelindung Gereja Yunani. Penindasan terhadap kaum Kristen dilarang keras dan untuk itu dikeluarkan sebuah dekrit yang memerintahkan penjagaan keamanan pada Uskup Agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya. Hal yang tak pernah didapatkan dari penguasa sebelumnya. Gennadios diberi staf keuskupan oleh Sultan sendiri. Sang Uskup juga berhak meminta perhatian pemerintah dan keputusan Sultan untuk menyikapi para gubernur yang tidak adil,” (Farid Wajdi)

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal