Tagged: Otsus gagal Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 4:47 pm on August 1, 2013 Permalink | Balas
    Tags: , , Otsus gagal   

    Otsus Telah Gagal 

    Otsus Telah Gagal.

    JAYAPURA [PAPOS] – Dengar pendapat dengan orang asli Papua dalam rangka evaluasi Otonomi Khusus [Otsus] Papua dan Papua Barat yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Sahid Papua yang secara resmi ditutup Sabtu, [27/7] telah menghasilkan beberapa rumusan sementara.

    Dari forum dengar pendapat Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang dihadiri 40 kabupaten/kota Papua dan Barat tersebut yang merupakan keterwakilan orang asli Papua menghasilkan beberapa rumusan sementara yakni pertama bahwa undang-undang nomor 21 tahun 2001 dalam implementasi dan aparatur pemerintahan bagi pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/kota dalam pelaksanaannya telah gagal.

    Kedua Isi undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus, berdasarkan penilain dan pandangan dari keterwakilan orang asli Papua terhadap undang-undang Otsus dapat diidentifikasi timbul permasalahan yang kompleks dan mandasar bagi sektor yang strategis bagi pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat yakni pertama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kependudukan dan ketenaga kerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sektor kesejahtaan sosial, kegaaman, kebudayaan dan adat istiadat, hak asazi manusia, politik dan pemerintahan, pengawasan, hukum dan sektor keuangan.

    Ketiga rekomendasi pertama membuka ruang untuk dilakukan dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak yang netral dan dilaksanakan pada tempat yang netral pula dan keempat undang-undang nomor 21 tahun 2001 sebagaimana dimuat undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang Otsus bagi Papua dan Papua Barat di rekonstruksi sesudah melakukan tahap lain yang disebut dialog Jakarta-Papua.

    Ketua MRP Timotius Murib menegaskan, hasil rapat dengar pendapat yang telah dirumuskan dalam rumusan sementara akan ditindaklanjuti sebagaiman mestinya.

    “Hasil rumusan dengar pendapatn ini akan dirampungkan secepatnya dan selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan MRP melalui rapat pleno MRP,”Kata Timotius Murib.

    Hal dilakukan agar ada legitimasi atas hasil telah dicapai bersama melalui rapat dengar pendapat, namun demikian Timotius Murib kembali menegaskan bahwa MRP tidak akan menghilangkan sedikitpun dari apa yang telah disampaikan dalam forum dengat pendapat dari para perwakilan orang asli Papua se- Tanah Papua.

    Selanjutnya, hasil rumusan dan rekomendasi yang telah dicapai dalam forum denga pendapat yang dilalakukan selama tiga ini akan disampaikan kepada semua pihak yakni akan disampaikan kepada pemerintah Pusat, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat yang ditujukan kepada MRP dan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

    Dikatakannya, semua pihak yang hadir telah sepakat bahwa dalam menanggapi atau merespon berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat hendaknya ditempuh dengan cara yang bermartabat dengan berupaya sedapat mungkin untuk menghindari atau mencegah cara-cara yang tidak bermartabat yang justru akan merugikan masyarakat Papua terutama orang asli Papua sendiri.

    Timotius Murib menghimbau kepada masyarakat Papua dan orang asli Papua agar dalam menghadapi dan menanggapi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat hendaknya bersikap kritis akan tetapi bertindak rasional dan obyektif dengan menempuh cara-cara yang bermartabat.[tho]

    Enhanced by Zemanta
    Iklan
     
  • Papua Post 12:42 am on July 25, 2013 Permalink | Balas
    Tags: Otsus gagal, ,   

    Tak Ada Urusan Kelompok Bintang Kejora/Merah Putih 

    Yakobus: Evaluasi Otsus Jangan Kaitkan Ideologi Tertentu

    JAYAPURA- Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otsus Perspektif Orang Asli Papua bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difasilitasi MRP, dipastikan dilaksanakan tanggal 25-27 Juli dan akan dihadiri utusan dari 40 Kabupaten di dua provinsi di Tanah Papua.

    Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat, Yakobus Dumupa menyatakan, sebagian peserta sudah berdatangan dan dipastikan seluruh perwakilan sesuai undangan menyatakan diri hadir, termasuk 14 narasumber yang akan hadir dan menyampaikan penilaian mereka terhadap implementasi Otsus Papua dalam 14 bidang.
    Yakobus Dumupa menegaskan, dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan MRP ini tak terkait ideologi tertentu. Evaluasi Otsus ini juga tidak ada urusannya dengan kelompok ideologi tertentu, seperti kelompok Bintang Kejora (BK) atau merah putih.

    Menurut dia, kita harus melihat evaluasi Otsus perspektif Orang Asli Papua ini dalam konteks kita sebagai orang Papua, bukan kita sebagai orang yang punya ideologi tertentu, tidak demikian. Karena itu, selaku Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat MRP ini menghimbau kepada semua masyarakat Papua untuk dapat melihat evaluasi yang akan dilaksanakan ini sebagai evaluasi dari kita sebagai orang Papua tanpa peduli ideologi apapun.” Jangan evaluasi ini dikaitkan dengan Ideologi tertentu”, tegasnya.

    Sangat Disayangkan Selama 12 Tahun Otsus Baru Dievaluasi
    Sementara itu Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, rencana evaluasi Otsus Papua oleh MRP pada 25-27 Juli 2013 sesuai ketentuan UU Otsus, namun hal itu sangat disayangkan, karena setelah 12 tahun baru dilaksanakan ketentuan pasal 78 UU Otsus Papua dimaksud.

    Diakuinya, memang MRP terlambat lahir di Tanah Papua, karena ada ketakutan Jakarta kepada MRP sebagai lembaga super body yang merupakan perwujudkan kelembagaan dari gerakan kebangkitan nasionalisme Papua. MRP dipandang juga sebagai simbol perlawanan terhadap kedaulatan Indonesia di Papua karena dengan membentuk MRP sama saja dengan membentuk Negara dalam Negara.
    Kecurigaan Jakarta yang cukup besar terhadap lembaga kultural ini, yang membuat MRP kehilangan power sama sekali dalam trias politikal kekuasaan model sistem politik lokal Papua. Tapi lepas dari hal kegiatan evaluasi UU Otsus tahun 2013 ini jangan sampai dimaksudkan untuk memberikan dasar konstitusional kepada lahirnya UU Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua.

    Menurutnya, jika tujuannya Otsus Plus/Pemerintahan Papua untuk memberikan dasar hukum yang kuat terhadap UU Otsus Plus , dirinya berpikir bahwa MRP sudah terseret kedalam kepentingan politik dan ekonomi pemerintahan pusat.

    “Evaluasi Otsus kalau boleh tidak dimaksudkan untuk memberikan penguatan terhadap proses legislasi UU Otsus plus, tetapi lebih kepada pertanggungjawaban UU Otsus Papua kepada rakyat Papua, dan harus meminta pendapat umum rakyat Papua terhadap kelangsungan UU Otsus Papua ini,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Selasa, (23/7).

    Dijelaskannya, secara hukum internasional, tidak ada salahnya kalau diakhir dari evaluasi UU Otsus ini, MRP mengusulkan kepada DPRP untuk menggelar referendum terhadap UU Otsus. Karena DPRP memiliki hak konstitusi untuk melaksanakan referendum terhadap UU Otsus.

    Dari hasil referendum itulah DPRP akan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Pasalnya, jika dilihat hasil referendum akan memberikan gambaran kepada pemerintah pusat apa sesungguhnya yang orang Papua inginkan atau harapkan tentang UU Otsus Papua dimaksud. Bahwa apakah akan terus dilaksanakan atau harus diganti dengan UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua atau pendapat masyarakat Papua tentang pilihan politik yang lain.

    Untuk itu, dirinya mendorong dan menghimbau kepada MRP untuk mempertimbangkan akhir dari evaluasi Otsus ini, karena lembaga kultural ini harus melakukan dua langkah penting. Pertama, mengusulkan digelarnya referendum di Tanah Papua terhadap UU Otsus Papua. Kedua, merekomendasikan hasil evaluasi Otsus ini menjadi agenda utama dalam dialog damai Papua dengan Jakarta yang sedang dipersiapkan oleh Jaringan Damai Papua dalam menghentikan dan menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.

    “Dialog damai ini belum disetujui Jakarta karena kecurigaan terhadap agenda dialog. Saya pikir melalui hasl evaluasi Otsus ini bisa dijadikan salah satu agenda utama dalam dialog damai,” pungkasnya.(Ven/Nls/Don/l03)

     
  • Papua Post 12:31 am on July 25, 2013 Permalink | Balas
    Tags: Otsus gagal,   

    Pemerintah Pusat Komitmen Terus Bangun Ekonomi Papua 

    Pemerintah Pusat Komitmen Terus Bangun Ekonomi Papua.

    AKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi, Felix Wanggai, mengatakan, kedepan pemerintah Pusat akan berusaha keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan berencana membuka akses transportasi darat, yakni membuka jalan trans Papua dan berbagai program yang sudah disiapkan pihaknya, dalam kepimpinan 5 (Lima ) Tahun kedepan bersama wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE., M.M., sesuai visi misinya dan untuk menyukseskan program Otsus Plus, mendapatkan dukungan yang positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Disampaikan pula, bahwa Presiden SBY juga menginstruksikan kepada para Bupati, DPRP, MRP, dan semua komponen di Papua untuk bersama Gubernur dan Wakil Gubernur bersatu dan bekerja sama serta saling berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Papua lewat program Otonomi Khusus Plus itu sendiri.

    Terhadap itu, maka untuk mendukung hal tersebut, dirinya bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., MH., dalam pertemuan tersebut dirinya dan Gubernur Papua, meminta DPR RI untuk mendukung adanya permintaan Papua menjadi tuan rumah PON 2020, karena Papua sudah siap untuk menjadi tuan rumah iven besar skala nasional itu.

    “Sebab orang Papua memiliki segudang prestasi diberbagai cabang olahraga dan orang Papua sudah banyak mengharumkan nama Indonesia diberbagai cabang olahraga,” tegasnya kepada Bintang Papua, di Hotel Sahid Jayapura, baru – baru ini.

    Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso yang menerima Gubernur Papua bersama rombongan di ruang kerjanya menandaskan, sangat mendukung penuh akan program yang disiapkan Gubernur Papua yang berencana membuka akses jalan trans Papua sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dan sangat mendukung akan adanya kesiapan menjadi tuan rumah PON 2020 nantinya, sehingga dirinya berharap semua masyarakat juga pemerintah daerah harus benar mendukung program yang sangat baik ini, dan pihaknya (DPR RI) berharap niat baik Gubernur Papua dalam meningkatkan kesejahteraan orang Papua akan menjadikan Papua lebih baik lagi dan angka kemiskinan di Papua akan semakin kecil lagi.

    “Inti dari perbincangan Gubernur Papua dengan Wakil Ketua DPR RI adalah meminta dukungan agar program Papua kedepan mendapat dukungan pihak DPR RI dan Papua dalam perjalanan Otsus Plus bisa berjalan baik dan sukses, guna orang Papua bisa sejahtera,” tandasnya.

    “Gubernur Papua, hanya mau mengurus rakyat Papua bisa sejahtera dan bukan urus permasalahan politik yang sementara ramai dibicarakan dan dibesarkan oleh media nasional saat ini,sebab persoalan di Oxford Inggris itu (pembukaan kantor perwakilan OPM) kewenangan pemerintah pusat, di Papua hanya mau mengurus orang Papua bagaimana bisa sejahtera dan mandiri melalui Otsus Plus,” sambungnya.(Nls/Don/l03)

     
    • heluka 3:56 pm on Agustus 7, 2013 Permalink | Balas

      kami orang papua bukan meminta otonomi tidak dan indonesia buka n bagian dari papua ndonesia terhadap orang papua kurang =kurang baik terahadap orang papua kami tidak mau unutk otonomi karena kami slaluh korban diatas korban apa fungsi dari otonomi

  • Papua Post 9:59 am on June 12, 2010 Permalink | Balas
    Tags: Otsus gagal   

    Pansus Desak KPU Tunda Pemilukada 

    JAYAPURA [PAPOS]- Panitia khusus [Pansus] pemilukada Papua meminta KPU untuk segera menunda proses Pemilukada di Papua, hingga Perdasi-Perdasus yang mengakomodir SK MRP nomor 14 tahun 2009 itu diterbitkan.

    Meski sudah diterbitkannya, SK Mendagri yang menolak SK MRP nomor 14 tahun 2009 diakomodir dalam Pemilukada di Papua beberapa waktu lalu, KPU harus menunda Pemilukada di Papua guna mencegah konflik yang akan terjadi.

    Dan Perdasi – Perdasus harus dikeluarkan pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun ini, serta segera membuat SK akademik Perdasi –Perdasus tersebut.

    Salah satu anggota Pansus Pemilukada, Yan P Mandenas saat ditemui wartawan di ruang rapat Humas DPR Papua, Jumat (11/6) mengatakan, KPU harus jeli melihat situasi di Papua dengan tidak diakomodirnya SK MRP nomor 14 tahun 2009.

    “Dengan dijalankannya Pemilukada, tanpa SK MRP maka hanya akan menimbulkan konflik dari ketidak pastian UU,” kata Yan.

    Dirinya merasa ragu, jika sewaktu-waktu muncul konflik yang berkepanjangan akibat tidak terakomodirnya SK MRP tersebut, maka KPU Papua dan KPU pusat harus bertanggung jawab atas konflik tersebut tanpa harus menyalahkan pihak lain.

    “Maka itu mari kita duduk beersama-sama untuk membicarakan hal ini kembali,” ajak Yan.

    Perlunya SK MRP diakomodir, kata Yan, adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk memimpin daerahnya, hal ini supaya kedepan ada regenerasi orang Papua sebagai penerus pembangunan di Papua.

    Dimana SK MRP tersebut, dikatakan tidak ada unsure diskriminatif negative yang ada adalah unsure diskriminatif positif yang memberikan kesempatan bagi putra-putri Papua.[lina]

    Ditulis oleh Lina/Papos  
    Sabtu, 12 Juni 2010 00:00

     
  • Papua Post 8:10 am on June 11, 2010 Permalink | Balas
    Tags: Otsus gagal,   

    Pansus Desak KPU Tunda Pemilukada 

    JAYAPURA [PAPOS]- Panitia khusus [Pansus] pemilukada Papua meminta KPU untuk segera menunda proses Pemilukada di Papua, hingga Perdasi-Perdasus yang mengakomodir SK MRP nomor 14 tahun 2009 itu diterbitkan.

    Meski sudah diterbitkannya, SK Mendagri yang menolak SK MRP nomor 14 tahun 2009 diakomodir dalam Pemilukada di Papua beberapa waktu lalu, KPU harus menunda Pemilukada di Papua guna mencegah konflik yang akan terjadi.

    Dan Perdasi – Perdasus harus dikeluarkan pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun ini, serta segera membuat SK akademik Perdasi –Perdasus tersebut.

    Salah satu anggota Pansus Pemilukada, Yan P Mandenas saat ditemui wartawan di ruang rapat Humas DPR Papua, Jumat (11/6) mengatakan, KPU harus jeli melihat situasi di Papua dengan tidak diakomodirnya SK MRP nomor 14 tahun 2009.

    “Dengan dijalankannya Pemilukada, tanpa SK MRP maka hanya akan menimbulkan konflik dari ketidak pastian UU,” kata Yan.

    Dirinya merasa ragu, jika sewaktu-waktu muncul konflik yang berkepanjangan akibat tidak terakomodirnya SK MRP tersebut, maka KPU Papua dan KPU pusat harus bertanggung jawab atas konflik tersebut tanpa harus menyalahkan pihak lain.

    “Maka itu mari kita duduk beersama-sama untuk membicarakan hal ini kembali,” ajak Yan.

    Perlunya SK MRP diakomodir, kata Yan, adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk memimpin daerahnya, hal ini supaya kedepan ada regenerasi orang Papua sebagai penerus pembangunan di Papua.

    Dimana SK MRP tersebut, dikatakan tidak ada unsure diskriminatif negative yang ada adalah unsure diskriminatif positif yang memberikan kesempatan bagi putra-putri Papua.[lina]

    Ditulis oleh Lina/Papos  
    Sabtu, 12 Juni 2010 00:00

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal