Pembaruan Terkini Toggle Comment Threads | Pintasan Kibor

  • Papua Post 8:07 pm on August 22, 2013 Permalink | Balas
    Tags: , ,   

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla 

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla.

    Ketua MRP: Hasil RDP MRP Belum Dapat Diserahkan ke Gubernur

    Timotius MuribJAYAPURA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Timotius Murib mengatakan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan MRP Papua dan Papua Barat 24-27 Juli 2013 lalu telah diplenokan. Sesuai rencana sebelumnya hasil RDP itu akan diserahkan 14 Agustus 2013 ini, namun MRP masih harus merangkumkan seluruh hasil RDP .

    Seperti diketahui, dialog merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat dalam mengevaluasi 12 Tahun implementasi Otsus di Papua disisa waktu penerapan Otsus Papua, solusinya duduk sama-sama. Untuk itu, MRP dan DPRP kami akan bawa hasil RDP ke Pemerintah Pusat,” kata Murib di kantornya, Rabu (21/8).

    Menurut Murib tertundanya penyerahan hasil RDP lebih pada penyesuaian waktu dengan waktu Gubernur dan MRP sendiri saat ini tengah siapkan hasil RDP yaitu setelah dijilid akan diserahkan ke Gubernur sekaligus melaporkan seluruh kegiatan terkait RDP yang dilaksanakan MRP.

    Murib menyatakan, terkait Dialog, setiap orang dapat menterjemahkan Dialog ini seperti apa, tetapi perlu diingat, Dialog merupakan sebuah sarana dimana didalam sarana ini membicarakan solusi yang diinginkan masyarakat demi perubahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Selama 12 Tahun Implementasi Otsus, masyarakat merasa belum ada pembangunan yang menyentuh bagi mereka dikampung-kampung. Oleh karena itu Dialog penting dilakukan dan harus dilakukan. Murib tak memungkiri bila dikalangan luas masyarakat mengartikan Dialog secara berlebihan, namun Dialog itulah sarana mempertemukan Pemerintah Pusat dengan masyarakat, demi tercapainya solusi pembangunan Papua yang lebih baik dari hari ini.

    Ia mengingatkan, namun jangan kita lupa Sarana Dialog ini sama dengan Aceh, dan Aceh mengawali seluruh proses pembangunan dalam penyelesaian masalah Aceh juga lewat Dialog yang difasilitasi pihak independen yang hadir dan menyiapkan seluruh materi sehingga sekarang Aceh telah menikmati sebuah perubahan dan mengalami langkah maju dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu lanjut Murib, Papua juga harus bisa melakaukan Dialog. Murib mengatakan, sebagai Ketua MRP dirinya bersyukur keinginan rakyat ini sudah dijalankan dengan baik, sudah diplenokan karena Komunikasi melalui Dialoglah yang diinginkan masyarakat dan saya merasa pemerintah pusat juga bersedia untuk melakukan Dialog seperti yang dilakukan masyarakat Aceh. “Kami sangat yakin bahwa Pemerintah akan merespon keinginan ini demi kesejahteraan masyarakat Papua”, ujar Murib. (Ven/Don/l03/@dv)

     
    • helukasem 11:15 am on Oktober 19, 2013 Permalink | Balas

      kami sampaikan kepada orang yang tidak bertangung jawab kerja diatas tanah ini bumi ini leluhur ini atas nama adat nenek mojang dusun wilayah kutuklah dia karen dia tidak kerja jujur untuk diatas tanah ini

  • Papua Post 4:47 pm on August 1, 2013 Permalink | Balas
    Tags: , ,   

    Otsus Telah Gagal 

    Otsus Telah Gagal.

    JAYAPURA [PAPOS] – Dengar pendapat dengan orang asli Papua dalam rangka evaluasi Otonomi Khusus [Otsus] Papua dan Papua Barat yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Sahid Papua yang secara resmi ditutup Sabtu, [27/7] telah menghasilkan beberapa rumusan sementara.

    Dari forum dengar pendapat Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang dihadiri 40 kabupaten/kota Papua dan Barat tersebut yang merupakan keterwakilan orang asli Papua menghasilkan beberapa rumusan sementara yakni pertama bahwa undang-undang nomor 21 tahun 2001 dalam implementasi dan aparatur pemerintahan bagi pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/kota dalam pelaksanaannya telah gagal.

    Kedua Isi undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus, berdasarkan penilain dan pandangan dari keterwakilan orang asli Papua terhadap undang-undang Otsus dapat diidentifikasi timbul permasalahan yang kompleks dan mandasar bagi sektor yang strategis bagi pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat yakni pertama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kependudukan dan ketenaga kerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sektor kesejahtaan sosial, kegaaman, kebudayaan dan adat istiadat, hak asazi manusia, politik dan pemerintahan, pengawasan, hukum dan sektor keuangan.

    Ketiga rekomendasi pertama membuka ruang untuk dilakukan dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak yang netral dan dilaksanakan pada tempat yang netral pula dan keempat undang-undang nomor 21 tahun 2001 sebagaimana dimuat undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang Otsus bagi Papua dan Papua Barat di rekonstruksi sesudah melakukan tahap lain yang disebut dialog Jakarta-Papua.

    Ketua MRP Timotius Murib menegaskan, hasil rapat dengar pendapat yang telah dirumuskan dalam rumusan sementara akan ditindaklanjuti sebagaiman mestinya.

    “Hasil rumusan dengar pendapatn ini akan dirampungkan secepatnya dan selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan MRP melalui rapat pleno MRP,”Kata Timotius Murib.

    Hal dilakukan agar ada legitimasi atas hasil telah dicapai bersama melalui rapat dengar pendapat, namun demikian Timotius Murib kembali menegaskan bahwa MRP tidak akan menghilangkan sedikitpun dari apa yang telah disampaikan dalam forum dengat pendapat dari para perwakilan orang asli Papua se- Tanah Papua.

    Selanjutnya, hasil rumusan dan rekomendasi yang telah dicapai dalam forum denga pendapat yang dilalakukan selama tiga ini akan disampaikan kepada semua pihak yakni akan disampaikan kepada pemerintah Pusat, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat yang ditujukan kepada MRP dan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

    Dikatakannya, semua pihak yang hadir telah sepakat bahwa dalam menanggapi atau merespon berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat hendaknya ditempuh dengan cara yang bermartabat dengan berupaya sedapat mungkin untuk menghindari atau mencegah cara-cara yang tidak bermartabat yang justru akan merugikan masyarakat Papua terutama orang asli Papua sendiri.

    Timotius Murib menghimbau kepada masyarakat Papua dan orang asli Papua agar dalam menghadapi dan menanggapi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat hendaknya bersikap kritis akan tetapi bertindak rasional dan obyektif dengan menempuh cara-cara yang bermartabat.[tho]

    Enhanced by Zemanta
     
  • Papua Post 12:42 am on July 25, 2013 Permalink | Balas
    Tags: , ,   

    Tak Ada Urusan Kelompok Bintang Kejora/Merah Putih 

    Yakobus: Evaluasi Otsus Jangan Kaitkan Ideologi Tertentu

    JAYAPURA- Rapat Dengar Pendapat Evaluasi Otsus Perspektif Orang Asli Papua bagi Provinsi Papua dan Papua Barat, yang difasilitasi MRP, dipastikan dilaksanakan tanggal 25-27 Juli dan akan dihadiri utusan dari 40 Kabupaten di dua provinsi di Tanah Papua.

    Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat, Yakobus Dumupa menyatakan, sebagian peserta sudah berdatangan dan dipastikan seluruh perwakilan sesuai undangan menyatakan diri hadir, termasuk 14 narasumber yang akan hadir dan menyampaikan penilaian mereka terhadap implementasi Otsus Papua dalam 14 bidang.
    Yakobus Dumupa menegaskan, dalam Rapat Dengar Pendapat yang diselenggarakan MRP ini tak terkait ideologi tertentu. Evaluasi Otsus ini juga tidak ada urusannya dengan kelompok ideologi tertentu, seperti kelompok Bintang Kejora (BK) atau merah putih.

    Menurut dia, kita harus melihat evaluasi Otsus perspektif Orang Asli Papua ini dalam konteks kita sebagai orang Papua, bukan kita sebagai orang yang punya ideologi tertentu, tidak demikian. Karena itu, selaku Ketua Tim Rapat Dengar Pendapat MRP ini menghimbau kepada semua masyarakat Papua untuk dapat melihat evaluasi yang akan dilaksanakan ini sebagai evaluasi dari kita sebagai orang Papua tanpa peduli ideologi apapun.” Jangan evaluasi ini dikaitkan dengan Ideologi tertentu”, tegasnya.

    Sangat Disayangkan Selama 12 Tahun Otsus Baru Dievaluasi
    Sementara itu Pengamat Hukum Internasional, Sosial Politik Universitas Cenderawasih Jayapura, Marinus Yaung, mengatakan, rencana evaluasi Otsus Papua oleh MRP pada 25-27 Juli 2013 sesuai ketentuan UU Otsus, namun hal itu sangat disayangkan, karena setelah 12 tahun baru dilaksanakan ketentuan pasal 78 UU Otsus Papua dimaksud.

    Diakuinya, memang MRP terlambat lahir di Tanah Papua, karena ada ketakutan Jakarta kepada MRP sebagai lembaga super body yang merupakan perwujudkan kelembagaan dari gerakan kebangkitan nasionalisme Papua. MRP dipandang juga sebagai simbol perlawanan terhadap kedaulatan Indonesia di Papua karena dengan membentuk MRP sama saja dengan membentuk Negara dalam Negara.
    Kecurigaan Jakarta yang cukup besar terhadap lembaga kultural ini, yang membuat MRP kehilangan power sama sekali dalam trias politikal kekuasaan model sistem politik lokal Papua. Tapi lepas dari hal kegiatan evaluasi UU Otsus tahun 2013 ini jangan sampai dimaksudkan untuk memberikan dasar konstitusional kepada lahirnya UU Otsus Plus atau Undang-Undang Pemerintahan Papua.

    Menurutnya, jika tujuannya Otsus Plus/Pemerintahan Papua untuk memberikan dasar hukum yang kuat terhadap UU Otsus Plus , dirinya berpikir bahwa MRP sudah terseret kedalam kepentingan politik dan ekonomi pemerintahan pusat.

    “Evaluasi Otsus kalau boleh tidak dimaksudkan untuk memberikan penguatan terhadap proses legislasi UU Otsus plus, tetapi lebih kepada pertanggungjawaban UU Otsus Papua kepada rakyat Papua, dan harus meminta pendapat umum rakyat Papua terhadap kelangsungan UU Otsus Papua ini,” ungkapnya kepada Bintang Papua di kediamannya, Selasa, (23/7).

    Dijelaskannya, secara hukum internasional, tidak ada salahnya kalau diakhir dari evaluasi UU Otsus ini, MRP mengusulkan kepada DPRP untuk menggelar referendum terhadap UU Otsus. Karena DPRP memiliki hak konstitusi untuk melaksanakan referendum terhadap UU Otsus.

    Dari hasil referendum itulah DPRP akan menyampaikan hasilnya kepada pemerintah pusat melalui DPR RI. Pasalnya, jika dilihat hasil referendum akan memberikan gambaran kepada pemerintah pusat apa sesungguhnya yang orang Papua inginkan atau harapkan tentang UU Otsus Papua dimaksud. Bahwa apakah akan terus dilaksanakan atau harus diganti dengan UU Otsus Plus atau UU Pemerintahan Papua atau pendapat masyarakat Papua tentang pilihan politik yang lain.

    Untuk itu, dirinya mendorong dan menghimbau kepada MRP untuk mempertimbangkan akhir dari evaluasi Otsus ini, karena lembaga kultural ini harus melakukan dua langkah penting. Pertama, mengusulkan digelarnya referendum di Tanah Papua terhadap UU Otsus Papua. Kedua, merekomendasikan hasil evaluasi Otsus ini menjadi agenda utama dalam dialog damai Papua dengan Jakarta yang sedang dipersiapkan oleh Jaringan Damai Papua dalam menghentikan dan menyelesaikan konflik dan kekerasan di Papua.

    “Dialog damai ini belum disetujui Jakarta karena kecurigaan terhadap agenda dialog. Saya pikir melalui hasl evaluasi Otsus ini bisa dijadikan salah satu agenda utama dalam dialog damai,” pungkasnya.(Ven/Nls/Don/l03)

     
  • Papua Post 12:31 am on July 25, 2013 Permalink | Balas
    Tags: ,   

    Pemerintah Pusat Komitmen Terus Bangun Ekonomi Papua 

    Pemerintah Pusat Komitmen Terus Bangun Ekonomi Papua.

    AKARTA – Staf Khusus Presiden Bidang Pembangunan Daerah dan Otonomi, Felix Wanggai, mengatakan, kedepan pemerintah Pusat akan berusaha keras meningkatkan pertumbuhan ekonomi masyarakat yang masih hidup di bawah garis kemiskinan dengan berencana membuka akses transportasi darat, yakni membuka jalan trans Papua dan berbagai program yang sudah disiapkan pihaknya, dalam kepimpinan 5 (Lima ) Tahun kedepan bersama wakil Gubernur Papua Klemen Tinal, SE., M.M., sesuai visi misinya dan untuk menyukseskan program Otsus Plus, mendapatkan dukungan yang positif dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

    Disampaikan pula, bahwa Presiden SBY juga menginstruksikan kepada para Bupati, DPRP, MRP, dan semua komponen di Papua untuk bersama Gubernur dan Wakil Gubernur bersatu dan bekerja sama serta saling berkoordinasi untuk memberikan yang terbaik bagi masyarakat Papua lewat program Otonomi Khusus Plus itu sendiri.

    Terhadap itu, maka untuk mendukung hal tersebut, dirinya bersama Gubernur Papua, Lukas Enembe, S.I.P., MH., dalam pertemuan tersebut dirinya dan Gubernur Papua, meminta DPR RI untuk mendukung adanya permintaan Papua menjadi tuan rumah PON 2020, karena Papua sudah siap untuk menjadi tuan rumah iven besar skala nasional itu.

    “Sebab orang Papua memiliki segudang prestasi diberbagai cabang olahraga dan orang Papua sudah banyak mengharumkan nama Indonesia diberbagai cabang olahraga,” tegasnya kepada Bintang Papua, di Hotel Sahid Jayapura, baru – baru ini.

    Dalam pertemuan itu, Wakil Ketua DPR RI, Priyo Budi Santoso yang menerima Gubernur Papua bersama rombongan di ruang kerjanya menandaskan, sangat mendukung penuh akan program yang disiapkan Gubernur Papua yang berencana membuka akses jalan trans Papua sebagai upaya peningkatan ekonomi masyarakat, dan sangat mendukung akan adanya kesiapan menjadi tuan rumah PON 2020 nantinya, sehingga dirinya berharap semua masyarakat juga pemerintah daerah harus benar mendukung program yang sangat baik ini, dan pihaknya (DPR RI) berharap niat baik Gubernur Papua dalam meningkatkan kesejahteraan orang Papua akan menjadikan Papua lebih baik lagi dan angka kemiskinan di Papua akan semakin kecil lagi.

    “Inti dari perbincangan Gubernur Papua dengan Wakil Ketua DPR RI adalah meminta dukungan agar program Papua kedepan mendapat dukungan pihak DPR RI dan Papua dalam perjalanan Otsus Plus bisa berjalan baik dan sukses, guna orang Papua bisa sejahtera,” tandasnya.

    “Gubernur Papua, hanya mau mengurus rakyat Papua bisa sejahtera dan bukan urus permasalahan politik yang sementara ramai dibicarakan dan dibesarkan oleh media nasional saat ini,sebab persoalan di Oxford Inggris itu (pembukaan kantor perwakilan OPM) kewenangan pemerintah pusat, di Papua hanya mau mengurus orang Papua bagaimana bisa sejahtera dan mandiri melalui Otsus Plus,” sambungnya.(Nls/Don/l03)

     
    • heluka 3:56 pm on Agustus 7, 2013 Permalink | Balas

      kami orang papua bukan meminta otonomi tidak dan indonesia buka n bagian dari papua ndonesia terhadap orang papua kurang =kurang baik terahadap orang papua kami tidak mau unutk otonomi karena kami slaluh korban diatas korban apa fungsi dari otonomi

  • Papua Post 11:17 pm on December 12, 2012 Permalink | Balas  

    Penolakan atas Rencana Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Ke Jerman 

    Penolakan atas Rencana Kunjungan Kerja Anggota DPR RI Ke Jerman

    Setelah berita yang simpang siur mengenai rencana kunjungan kerja Panita Khusus Rancangan
    Undang-Undang Pemerintahan Daerah, kini nampaknya kunjungan tersebut diperkirakan akan
    terlaksana pada minggu-minggu ini, dari 18 sampai 30 November 2012.
    Merujuk pada tuntutan PPI Berlin/Jerman dan PCI NU Jerman atas kunjungan kerja DPR RI
    komisi I ke Jerman pada April 2012 lalu yang belum terpenuhi dan untuk mengantisipasi
    rencana Kunjungan Kerja ini, maka kami PPI Berlin, PCI NU Jerman dan Watch Indonesia!
    menyatakan penolakan rencana kunjungan kerja tersebut dengan alasan:
    1. Sebaiknya mereka lebih memfokuskan diri pada masalah-masalah di tanah air terutama yang
    berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi DPR RI yang sedang mendapat sorotan dan kritikan
    tajam dari berbagai pihak.
    2. Hendaknya mereka menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan hal yang
    akan mereka studibandingkan dengan mengandalkan informasi-informasi serta kerjasama dengan
    lembaga-lembaga lokal –local wisdom– mengingat adanya perbedaan yang cukup kontras antara
    Indonesia dan Jerman dalam hal system dan tata kelola pemerintahan-kenegaraan, tata hukum,
    struktur sosial dan budaya. Karenanya kami menilai kunjungan mereka seperti ini tidak
    bermanfaat bagi kepentingan kita di Indonesia.
    3. Kami tetap menuntut adanya transparansi atas kunjungan kerja, berupa tujuan kunjungan
    kerja, biaya perjalanan, akomodasi selama kunjungan kerja, jadwal kunjungan kerja selama
    di luar negeri, materi-materi yang dibicarakan, dan partner kerja di tempat tujuan. Hal
    tersebut seharusnya dipublikasikan secara resmi yang bisa diakses oleh masyarakat secara
    luas dari jauh-jauh hari, minimal 1 bulan sebelum keberangkatan.
    4. Menuntut adanya publikasi hasil konkret dari kunjungan-kunjungan kerja keluar negeri
    yang selama ini dilakukan oleh DPR RI, terutama dalam konteks kunjungan ke Jerman pada
    April 2012 lalu, di mana hasil kunjungan kerja Komisi I DPR RI tersebut sampai saat ini
    belum dipublikasikan secara resmi.

    Kami yang menyatakan:
    1. PPI Berlin
    2. PCI NU Jerman
    3. Watch Indonesia!

     
    • heluka 4:53 pm on Januari 10, 2013 Permalink | Balas

      setiap hari setiap tahun pemerinta papua rus kiri kanan ini itu omongkosang menyatukan rakyat papua baru percuma progaram ini itu kutuklah engkau diatas tanah hitam ini tanah ini Tuhan di persebahan untuk orang papaua bukan papua di kecewakan dan orang apapua tidak ,siapa jujur kerja diatas tanah papua , dia akan berkati

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal
Ikuti

Kirimkan setiap pos baru ke Kotak Masuk Anda.