Tagged: opini Papindo Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 8:07 pm on August 22, 2013 Permalink | Balas
    Tags: , , opini Papindo   

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla 

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla.

    Ketua MRP: Hasil RDP MRP Belum Dapat Diserahkan ke Gubernur

    Timotius MuribJAYAPURA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Timotius Murib mengatakan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan MRP Papua dan Papua Barat 24-27 Juli 2013 lalu telah diplenokan. Sesuai rencana sebelumnya hasil RDP itu akan diserahkan 14 Agustus 2013 ini, namun MRP masih harus merangkumkan seluruh hasil RDP .

    Seperti diketahui, dialog merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat dalam mengevaluasi 12 Tahun implementasi Otsus di Papua disisa waktu penerapan Otsus Papua, solusinya duduk sama-sama. Untuk itu, MRP dan DPRP kami akan bawa hasil RDP ke Pemerintah Pusat,” kata Murib di kantornya, Rabu (21/8).

    Menurut Murib tertundanya penyerahan hasil RDP lebih pada penyesuaian waktu dengan waktu Gubernur dan MRP sendiri saat ini tengah siapkan hasil RDP yaitu setelah dijilid akan diserahkan ke Gubernur sekaligus melaporkan seluruh kegiatan terkait RDP yang dilaksanakan MRP.

    Murib menyatakan, terkait Dialog, setiap orang dapat menterjemahkan Dialog ini seperti apa, tetapi perlu diingat, Dialog merupakan sebuah sarana dimana didalam sarana ini membicarakan solusi yang diinginkan masyarakat demi perubahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Selama 12 Tahun Implementasi Otsus, masyarakat merasa belum ada pembangunan yang menyentuh bagi mereka dikampung-kampung. Oleh karena itu Dialog penting dilakukan dan harus dilakukan. Murib tak memungkiri bila dikalangan luas masyarakat mengartikan Dialog secara berlebihan, namun Dialog itulah sarana mempertemukan Pemerintah Pusat dengan masyarakat, demi tercapainya solusi pembangunan Papua yang lebih baik dari hari ini.

    Ia mengingatkan, namun jangan kita lupa Sarana Dialog ini sama dengan Aceh, dan Aceh mengawali seluruh proses pembangunan dalam penyelesaian masalah Aceh juga lewat Dialog yang difasilitasi pihak independen yang hadir dan menyiapkan seluruh materi sehingga sekarang Aceh telah menikmati sebuah perubahan dan mengalami langkah maju dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu lanjut Murib, Papua juga harus bisa melakaukan Dialog. Murib mengatakan, sebagai Ketua MRP dirinya bersyukur keinginan rakyat ini sudah dijalankan dengan baik, sudah diplenokan karena Komunikasi melalui Dialoglah yang diinginkan masyarakat dan saya merasa pemerintah pusat juga bersedia untuk melakukan Dialog seperti yang dilakukan masyarakat Aceh. “Kami sangat yakin bahwa Pemerintah akan merespon keinginan ini demi kesejahteraan masyarakat Papua”, ujar Murib. (Ven/Don/l03/@dv)

    Iklan
     
    • helukasem 11:15 am on Oktober 19, 2013 Permalink | Balas

      kami sampaikan kepada orang yang tidak bertangung jawab kerja diatas tanah ini bumi ini leluhur ini atas nama adat nenek mojang dusun wilayah kutuklah dia karen dia tidak kerja jujur untuk diatas tanah ini

  • Papua Post 4:47 pm on August 1, 2013 Permalink | Balas
    Tags: , opini Papindo,   

    Otsus Telah Gagal 

    Otsus Telah Gagal.

    JAYAPURA [PAPOS] – Dengar pendapat dengan orang asli Papua dalam rangka evaluasi Otonomi Khusus [Otsus] Papua dan Papua Barat yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Sahid Papua yang secara resmi ditutup Sabtu, [27/7] telah menghasilkan beberapa rumusan sementara.

    Dari forum dengar pendapat Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang dihadiri 40 kabupaten/kota Papua dan Barat tersebut yang merupakan keterwakilan orang asli Papua menghasilkan beberapa rumusan sementara yakni pertama bahwa undang-undang nomor 21 tahun 2001 dalam implementasi dan aparatur pemerintahan bagi pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/kota dalam pelaksanaannya telah gagal.

    Kedua Isi undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus, berdasarkan penilain dan pandangan dari keterwakilan orang asli Papua terhadap undang-undang Otsus dapat diidentifikasi timbul permasalahan yang kompleks dan mandasar bagi sektor yang strategis bagi pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat yakni pertama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kependudukan dan ketenaga kerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sektor kesejahtaan sosial, kegaaman, kebudayaan dan adat istiadat, hak asazi manusia, politik dan pemerintahan, pengawasan, hukum dan sektor keuangan.

    Ketiga rekomendasi pertama membuka ruang untuk dilakukan dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak yang netral dan dilaksanakan pada tempat yang netral pula dan keempat undang-undang nomor 21 tahun 2001 sebagaimana dimuat undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang Otsus bagi Papua dan Papua Barat di rekonstruksi sesudah melakukan tahap lain yang disebut dialog Jakarta-Papua.

    Ketua MRP Timotius Murib menegaskan, hasil rapat dengar pendapat yang telah dirumuskan dalam rumusan sementara akan ditindaklanjuti sebagaiman mestinya.

    “Hasil rumusan dengar pendapatn ini akan dirampungkan secepatnya dan selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan MRP melalui rapat pleno MRP,”Kata Timotius Murib.

    Hal dilakukan agar ada legitimasi atas hasil telah dicapai bersama melalui rapat dengar pendapat, namun demikian Timotius Murib kembali menegaskan bahwa MRP tidak akan menghilangkan sedikitpun dari apa yang telah disampaikan dalam forum dengat pendapat dari para perwakilan orang asli Papua se- Tanah Papua.

    Selanjutnya, hasil rumusan dan rekomendasi yang telah dicapai dalam forum denga pendapat yang dilalakukan selama tiga ini akan disampaikan kepada semua pihak yakni akan disampaikan kepada pemerintah Pusat, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat yang ditujukan kepada MRP dan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

    Dikatakannya, semua pihak yang hadir telah sepakat bahwa dalam menanggapi atau merespon berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat hendaknya ditempuh dengan cara yang bermartabat dengan berupaya sedapat mungkin untuk menghindari atau mencegah cara-cara yang tidak bermartabat yang justru akan merugikan masyarakat Papua terutama orang asli Papua sendiri.

    Timotius Murib menghimbau kepada masyarakat Papua dan orang asli Papua agar dalam menghadapi dan menanggapi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat hendaknya bersikap kritis akan tetapi bertindak rasional dan obyektif dengan menempuh cara-cara yang bermartabat.[tho]

    Enhanced by Zemanta
     
  • Papua Post 8:38 am on June 22, 2010 Permalink | Balas
    Tags: opini Papindo, penghianat   

    KNPB: Jangan Jadi Alat Kompromi Politik 

    Ramses Ohee: Pikir Dulu Persoalan yang Kecil

    JAYAPURA- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengkhawatirkan Hasil Mubes MRP dan Rakyat Papua yang telah disampaikan ke tangan DPRP (18/6), akan dijadikan sebagai alat kompromi politik antara Papua dan pusat untuk meloloskan keinginan elit-elit politik.

    Arah Bargaining politik seperti itu telah tercium KNPB sebab hingga rekomendasi hasil Mubes itu diserhakan ke DPRP, KNPB tidak mendapatkan salinannya. Demikian dikatakan juru bicara KNPB Mako Tabuni kepada sejumlah wartawan Sabtu (19/6).

    Bentuk Kompromi Politik tersebut menurut Maco Tabuni akan mengarah pada Pelolosan SK MRP No. 14 dan atau Revisi Undang-undang Otsus, padahal menurutnya dari hasil musyawarah di MRP jelas disepakati ‘Tolak Otsus, Referendum Solusi terbaik.

    Hal tersebut merupakan dugaan awalnya bahwa tidak akan ada keseriusan pemimpin-pemimpin Papua untuk membicarakan referendum, apalagi dikatakannya soal tenggang waktu 3 minggu cukup panjang untuk berkompromi dengan pusat “ Tenggang waktu yang panjang ini mereka bikin apa?” tukasnya.

    “Kalau memang ini terjadi, KNPB dan seluruh komponen masyarakat akan mengkudeta elit polit Politik Papua, karena sudah cukup lama mereka menjual aspirasi murni rakyat untuk kepentingan pridabadi atau kelompok,” ujarya.

    KNPB juga menilai bahwa dengan adanya tuntutan rakyat Papua Barat yang menuntut referendum merupakan solusi terbaik dalam penyelesaian status sosial dan politik bangsa Papua Barat melalui prinsip-prinsip dan ketentuan, standar hukum dan HAM internasional yang kini sedang ditanggapi serius oleh masyarakat Internasional melalui dua lembaga (media) rakyat Papua yakni IPWP dan ILWP.

    Dalam kesempatan ini, KNPB juga menghimbau kepada seluruh komponen rakyat Papua Barat, termasuk MRP dan DPRP agar segera merapatkan barisan dan memupuk persatuan semesta rakyat Papua untuk mendukung IPWP dan ILWP dalam gugatan proses rekayasa Pepera 1969 di Mahkamah Internasional.

    Di samping itu, lanjut Mako Tabuni, KNPB akan terus mengawal dan memediasi keinginan murni rakyat Papua Barat yang berada di balik gunung, hutan rimba, pesisir dan di dalam penjara, di kamp-kamp pengusian dan suaka politik di luar negeri untuk mewuujudkan kedaulatan penuh bagi Bangsa Papua Barat.

    "Dengan cara memediasi dan mendorong secara menyeluruh akar masalah status politik Papua Barat melalui mekanisme hukum dan HAM internasional yang dimediasi oleh Media internasionla rakyat Papua Barat, yakni ILWP dan IPWP," ujar Mako Tabuni.

    Suara berbeda, datang dari Ketua Umum Barisan Merah Putih Ramses Ohee. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan ribuan massa dalam Demo ke DPRP tentang menolak Otsus dan minta Referendum pada Jumat (18/6) merupakan hal yang terlalu luas, alangkah baiknya masyarakat Papua berpikir dulu untuk persoalan yang kecil, seperti memperjuangkan agar Otsus benar-benar dilaksanakan secara baik dulu di Papua, misalnya seperti memperjuangkan agar 11 kursi, dimana sudah harus dibekap tahun ini agar bisa terealisasi pada tahun-tahun mendatang.

    “Kita pikir dulu persoalan yang kecil, jangan berpikir dulu tentang persoalan yang besar,”ungkapnya, saat ditemui di kediamannya, akhir pekan kemarin.

    Dijelaskan oleh Ramses, bahwa otonomi khusus yang dilaksanakan di Papua selama kurung waktu 8 tahun ini, sebenarnya sudah mengutungkan masyarakat Papua, hanya saja orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan otonomi khusus tersebut yang kurang bekerja dengan baik, seperti MRP, DPRP, dan Gubernur Papua, serta para pejabat Papua sendiri. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Papua berpikir bahwa otonomi khusus tidak terlaksana dengan baik, padahal dalam kenyataan pelaksanan Osudah memberikan kesempatan yang baik buat masyarakat Papua.

    “Saya mengambil contoh seperti 11 kursi yang sudah disetujui oleh pusat melalui keputusan MK, ternyata sampai di daerah tidak dilaksanakan oleh orang di Papua sendiri, jadi kesalahan sebenarnya dimana, Otonomi khusus ini merupakan solusi yang tepat untuk memberikan kesempatan yang baik buat masyarakat Papua, jika kami menolak kesempatan tersebut, kapan lagi orang Papua bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,”tuturnya.

    Untuk itu kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, Gubernur, DPRP, MRP, serta LSM dan adat serta agama, serta masyarakat Papua sendiri dan para pejabat yang berwenang mengurus Otsus, selaku orang tua, Ramses mengharapkan agar ke depan perlu duduk bersama untuk berbicara soal persoalan pelaksanaan Otsus di Papua, hal-hal mana saja yang tidak berjalan secara maksimal membuat hingga pelaksanaan Otsus tersebut gagal, selanjutnya dicari soluasi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga hak kekhususan yang telah diberikan oleh pusat ke Papua ini tidak dicabut lagi.

    Pendapat lainnya, datang dari anggota DPRP Yunus Wonda. Menurutnya, aksi demo damai di kantor DPRP, Jumat (18/6) yang dilakukan komponen masyarakat Papua yang menolak Otsus kemudian meminta referendum, dinilainya sebagai pukulan telak bagi seluruh pejabat di Provinsi Papua baik itu legislatif maupun eksekutif. ” Sebetulnya itu suatu teguran bagi kita di legislatif dan eksekutif Provinsi Papua, artinya ini suatu jejak rekam dari perjalanan sekian tahun, masyarakat melihat ada kepincangan-kepincangan. Ini sebenarnya akumulasi kekecewaan masyarakat yang cukup jenuh, kita buat program dan lain sebagainya namun rakyat membutuhkan sesuatu yang nyata sehingga membuat rakyat meminta Otsus dikembalikan,”ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (19/6) kemarin.

    Dikatakan, sebenarnya kalau mau menerjemahkan secara obyektif, kewenangan sudah diberikan oleh pusat bahkan dana sudah cukup besar namun pengelolaan harus kembali dipilah yang mana untuk kepentingan rakyat. Sehingga kalau ini memang kegagalan Otsus berarti semua pemimpin di Papua ini gagal, baik ekskutif maupun legislatif.

    ” Kalau bicara Otsus gagal berarti itu koreksi besar kepada pemerintah dan harus diterjemahkan isi UU No 21 Tahun 2001 kepada rakyat. Kita harus mengakui itu gagal dan itu penting. Ini korektifitas rakyat dari 9 tahun,”ujarnya lagi.

    Disinggung soal tindaklanjut ke depan soal rekomendasi waktu yang diberikan komponen masyarakat yang melakukan demo, Yunus Wonda mengungkapkan, pihaknya akan menunggu seluruh unsur pimpinan lengkap untuk membicarakan terkait tuntutan para pendemo. Karena ini bukan membicarakan masalah HAM atau Pemekaran, melainkan Otsus dan masih berhubungan dengan pusat. Ini tidak bisa semena-mena diputuskan dan tetap harus koordinasikan melalui beberapa tahapan. Bahkan yang penting adalah aspirasi ini bisa sampai ke Komisi II DPR RI untuk selanjutnya dibahas, karena tidak mungkin bisa cepat ketemu Menteri.

    ”Ya paling tidak waktu 3 minggu dari pendemo, aspirasi ini sudah sampai di Jakarta sebab disamping itu hal ini juga akan dibicarakan dengan Papua Barat karena bila pincang tentunya tidak lucu. Karena otsus itu juga digunakan Provinsi Papua Barat,”tandasnya. (bat/cak/nal)

     
    • Minsar Hutabalian,SH 9:11 am on Juni 22, 2010 Permalink | Balas

      Referendum bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah papua, tetapi yang perlu diperbaiki adalah Integritas dan Jati diri lembaga Penyelenggara Pemerintahan di Papua harus diperbaiki yg selama ini tidak jujjur mengelola dana otonomi sehingga masyarakar tdk menikmatinya. Ingat bahwa jgn sampai uang membutakan mata Pejabat yg akhirnya jatuh kedalam dosa yang tdk akan pernah bangkit.

    • nikos 7:52 pm on November 1, 2010 Permalink | Balas

      MEMANG PROVINSI PAPUA BERMAINKAN MACAM ALAT???????

    • heluka 8:03 pm on Juni 12, 2011 Permalink | Balas

      anda pepmimpin papua tapi anda junga mengkorbankan rakyat papua baik DPR maupun bupati pemimpin pemimpin yang lain juga merungikan rakyat papua bukan memberbaikai nilai -nilai masyarakat dan khusus pribumi papua anda pemimpin tapi menjatukan masyarakat anda duduk denan kantor bukan benda mati nama masyrakat papua maka anda duduk di kontor otak goblok yang tidak dipake tapi anda kerja bermacam macam diatas masyarakat diatas tanah papua akan me gutuk anda .

    • daf 1:47 pm on Juli 12, 2011 Permalink | Balas

      Bikib pusing ajha…..MERDEKA

    • heluka 4:08 pm on Agustus 28, 2011 Permalink | Balas

      siapa berani mengugarkan KNPB itu adalah hak dan kewajiban kami siapa berani gugatkan KNPB pemerinta papua semakin megurugikan rakyat papua pemerinta papua harus berpiki 10 kali 100 kali karena rakyap papua suda korban diatas korban maka KNPB merugikan rakyat papua tidak kecuali pemerinta papua dan melitery indonesia akan lakukan terhadap masyarakat papua salam repolusi untuk papua barat akan terlepas tidak lama lagi pemerinta papua akan dapat resikao karena maslah itu mempermalukan di mata dunia slam repolusi merdeka adalah harga mari untuk orang papua

    • maikel korwa 9:48 pm on September 8, 2011 Permalink | Balas

      pak ramses ohee kamu itu sudah dapat suap dari orang indonesia jadi pantas aja kalau kamu takut menyatakan kemerdekaan…. kamu orang sentani itu macam perempuan juga jadi…kamu adalah orang yang di kutuk diatas tanah ini…. jadi kami orang papua butuh itu kemerdekaan bukan otsus….HARUS DIMENGERTI……!!!!!!!

    • heluka 5:57 pm on Januari 2, 2012 Permalink | Balas

      mari teman teman KNPB mejadikan satu untuk menujukan dan melepaskan dari NKRI karena kami korban diatas korban tidak adilaan terhadap rakyat papau kenapa da bangimana terjadi seperti begitu dan begini

  • Papua Post 3:49 am on August 12, 2008 Permalink | Balas
    Tags: features, , opini Papindo   

    Selamatkan Papua !! 

    Surat 40 Anggota Kongres AS yang meminta Presiden SBY membebaskan dua tahanan OPM segera menuai reaksi. Panglima TNI mengatakan surat itu jelas merupakan bentuk intervensi. Sementara Menhan Juwono Sudarsono mengatakan sebaliknya , wajar kalau itu dilakukan. Padahal sudah sangat jelasitu adalah bentuk intervensi dan sekaligus bentuk nyata dukungan AS terhadap disintegrasi Papua dari Indonesia.

    Muncul pula berdebatan bagaimana pemerintah Indonesia harus bersikap. Abdillah Toha dari komisi I DPR mengatakan kita tidak perlu berlebihan mensikapi surat ini. Menurut Ketua Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) pernyataan kongres tersebut tidak mewakili pemerintah AS dan bukan pula mewakili seluruh anggota kongres. Presiden SBY menurutnya tidak perlu menanggapi surat itu. Ada juga pengamat politik yang mengatakan surat itu anggap saja sampah, tidak perlu dipedulikan.

    Kita tentu saja boleh berbeda tentang teknis bagaimana kita mensikapi surat itu. Namun substansi yang harus kita cermati, surat itu meskipun tidak mewakili seluruh anggota kongres atau pemerintah AS jelas merupakan political warning , semacam sinyal bahaya terhadap ancaman keutuhan wilayah Indonesia. Dan jelas sekecil apapun peluang yang memungkinkan terjadinya disintegrasi Indonesia harus dicegah. Dan itu merupakan merupakan persoalan serius. Lepasnya Timor Timur akibat kelalain kita merupakan pengalaman pahit yang tidak boleh terulang.

    Berdasarkan syariah Islam disintegrasi dari kesatuan negeri Islam seperti Indonesia adalah sesuatu yang diharamkan. Syariah Islam mewajibkan negara maupun rakyat untuk bersatu dan menghalangi , mencegah siapapun yang ingin memecah belah kesatuan wilayah negeri Islam. Apalagi disintegrasi adalah alat politik negara imperialis seperti AS untuk lebih mencengkram penjajahannya. Semuanya itu kemudian bermuara pada perampokan kekayaan alam negeri Islam termasuk Papua.

    Surat 40 Anggota kongres ini bagaimanapun merupakan bentuk intervensi politik, sekecil apapun pengaruhnya . Intervensi tentu tidak bisa kita pahami harus dilakukan oleh pemerintah secara resmi atau anggota kongres secara keseluruhan. 40 Anggota kongres , yang jelas merupakan aktor politik resmi negara AS, jelas memiliki pengaruh politik. Intervensi tentu saja tidak bisa dipahami dalam bentuk gamblang seperti serangan militer atau boikot. Surat 40 Anggota kongres jelas merupakan tekanan politik.

    Apalagi surat ini diblow up dan dimuat dalam situs ETAN (East Timor and Indonesia Action Networking), LSM internasional yang selama ini diduga punya perhatian penting dalam agenda disintegrasi Timor Timur dari Indonesia. Dalam pernyataan persnya Tom Ricker (advocacy coordinator for ETAN ) bergembira dengan surat anggota Kongres ini dan mengatakan apa yang dilakukan oleh anggota OPM adalah hak politik kebebasan berekspresi mereka.

    Hal itu senada dengan isi surat anggota kongres yang menyatakan anggota OPM ditahan karena aktifitas sah dan damai untuk kebebasan bereksperesi (for their involvement in the legitimate and peaceful exercise of their freedom of expression). Sesuatu yang jelas kita tolak. Disintegrasi yang berarti memecah belah kesatuan sebuah negara berdaulat bukanlah hak politik yang legal. Tindakan OPM secara keseluruhan juga jelas bukan tindakan damai tapi juga menggunakan kekuatan senjata.

    Perlu juga diperhatikan, intervensi politik AS ini bukanlah untuk pertama kali. Dua anggota Kongres AS, Eni Fa’aua’a Hunkin Faleomavaega asal Samoa dan Donald Milford Payne asal Newark, New Jersey, berhasil menggolkan RUU mengenai Papua Barat yang isinya mempertanyakan keabsahan proses masuknya Papua ke Indonesia. Adanya indikasi campur tangan asing untuk membantu kelompok separatisme sudah tampak dari kehadiran Sekretaris I Kedubes Amerika pada Kongres Papua dan kehadiran utusan Australia, Inggris, dan negara-negara asing lainnya yang menghadiri kongres itu.

    Kongres Rakyat Papua yang berlangsung tanggal 29 Mei-4 Juni 2000 menggugat penyatuan Papua dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang dilakukan Pemerintah Belanda, Indonesia, dan PBB pada masa Presiden Soekarno. Menurut Kongres, bangsa Papua telah berdaulat sebagai sebuah bangsa dan negara sejak 1 Desember 1961. Selanjutnya Kongres meminta dukungan internasional untuk kemerdekaan Papua (Kompas, 05/06/2000).

    Artinya , surat anggota kongres ini tidak bisa dilihat berdiri sendiri. Tapi secara keseluruhan menunjukkan upaya sistematis mendukung disintegrasi Papua. Adalah konyol kalau kita percaya 100 persen dengan pernyataan resmi pemerintah AS yang mendukung kesatuan NKRI. Hal yang sama pernah berulang-ulang dikatakan oleh AS dan Australia dalam kasus Timor Timur, bahwa mereka mendukung kesatuan integritas Indonesia. Buktinya, justru merekalah yang paling berperan dalam lepasnya Timor Timur. Percaya pada penjajah adalah kebodohan yang nyata.

    Sikap tegas dalam masalah disintegrasi Papua ini, tentu saja bukan berarti dukungan terhadap pelanggaran kemanusiaan yang secara obyektif memang masih terjadi di Papua. Bukan pula berarti kita tidak peduli kemiskinan dan ketidaksejahteraan rakyat Papua. Perlu dicatat, kedzoliman itu bukan hanya dirasakan rakyat Papua tapi mayoritas rakyat Indonesia. Kita juga menegaskan pemerintah punya andil yang sangat besar dalam masalah ini.

    Namun yang ingin kita katakan bahwa solusinya bukanlah disinterasi atau memisahkan diri. Berbagai kemiskinan dan pelanggaran kemanusiaan yang terjadi pada rakyat Papua dan juga rakyat Indonesia yang lain justru disebabkan sistem Kapitalisme yang dipaksakan AS di dunia dan diadopsi oleh pemerintah Indonesia. Kekayaan alam seperti tambang emas dan minyak , yang sesungguhnya merupakan milik rakyat, diberikan ke asing. Sementara rakyat menderita..

    Kita jangan lagi mau diadu domba dan dibodoh-bodohi oleh kekuatan imperialisme asing seperti AS. Isu HAM dan sentimen Agama (kristen) hanyalah alat bagi mereka untuk memprovokasi keadaan. AS tidak punya otoritas moral dan politik lagi bicara HAM. Justru negara itu adalah pelanggar HAM nomor wahid di dunia. Mereka juga tidak peduli nasib umat kristiani di Afrika dan Amerika Latin yang miskin. Justru AS punya andil besar memiskinkan wilayah itu dengan ekonomi kapitalisme globalnya.

    Semua itu untuk kepentingan penjajahan ekonomi mereka. Negara Imperialis seperti AS tidak akan pernah berpikir untuk mensejahterakan rakyat Papua. Yang menjadi fokus mereka adalah menjarah kekayaan alam Papua. Apa yang terjadi di Irak termasuk Timor Timur menunjukkan hal itu. Setelah Timor Timur lepas dari Indonesia, alih-alih menjadi negara yang sejahtera. Timor Timur diterlantarkan oleh negara-negara Barat dan menjadi salah satu negara termiskin di dunia.

    Dalam konteks inilah kita menawarkan solusi syariah Islam . Solusi ini disamping akan tetap memperkokoh persatuan negara yang berarti itu akan memperkuat negara . Syariah Islam juga menjamin kesejahteraan dan keadilan setiap warganya, baik muslim maupun non muslim. Pendidikan dan kesehatan gratis akan dirasakan seluruh rakyat. Syariah Islam akan menjamin non muslim untuk beribadah menurut keyakinan . Menjamin pula persamaan di depan hukum.

    Realita itu digambarkan secara jujur oleh T.W. Arnold dalam bukunya The Preaching of Islam , dia menulis : “ Ketika Konstantinopel kemudian dibuka oleh keadilan Islam pada 1453, Sultan Muhammad II menyatakan dirinya sebagai pelindung Gereja Yunani. Penindasan terhadap kaum Kristen dilarang keras dan untuk itu dikeluarkan sebuah dekrit yang memerintahkan penjagaan keamanan pada Uskup Agung yang baru terpilih, Gennadios, beserta seluruh uskup dan penerusnya. Hal yang tak pernah didapatkan dari penguasa sebelumnya. Gennadios diberi staf keuskupan oleh Sultan sendiri. Sang Uskup juga berhak meminta perhatian pemerintah dan keputusan Sultan untuk menyikapi para gubernur yang tidak adil,” (Farid Wajdi)

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal