Biak Diperjuangkan Ibukota Provinsi Papua Tengah

[PAPOS]- Kabupaten Biak Numfor dinilai layak diperjuangkan menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah yang terus diperjuangkan, mengingat daerah ini kondusif dan letaknya cukup strtaegis sebagai pintu masuk kawasan Timur Indonesia, kata tokoh pemekaran daerah setempat.

Koordinator pemekaran Provinsi Papua Tengah Biak JM Mandibodibo di Biak, Jumat mengatakan, harapan masyarakat Biak menginginkan ibukota Provinsi Papua Tengah itu sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga DPR RI di Jakarta beberapa hari lalu.

"Masyarakat Biak yang tergabung dalam Tim 502 pemekaran Papua Tengah mendesak pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengangkat putra asli Papua Laksamana Pertama TNI (Purn) Dick Henk Wabiser sebagai `caretaker` Gubernur Papua Tengah," kata J.Mandibodibo pascadeklarasi pendirian Provinsi Papua Tengah.

Ia berharap, aspirasi masyarakat Biak yang menghendaki penetapan sebagai ibukota provinsi segera ditindaklanjuti pemerintah pusat mengingat tuntutan pemekaran Papua Tengah telah sesuai UU Pemekaran Papua No. 45/1999

Dia mengakui, melalui pemekaran Provinsi Papua Tengah diharapkan masyarakat bisa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera serta lebih mendekatkan pelayananan pemerintahan kepada masyarakat.

"Rakyat bisa menikmati kemajuan pembangunan jika pemerintah mengaktifkan kembali pendirian Provinsi Papua Tengah sebagai kado ulang tahun menyambut peringatan kemerdekaan RI ke-61 pada 17 Agustus 2010," kata Mandibodibo melalui Humas C Masing kepada ANTARA.

Menyinggung kesiapan sarana pendukung Biak sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah, menurut Mandibodibo, tidak ada masalah sebab masyarakat adat telah menyiapkan puluhan hektare lahan di kampung Sepse untuk dijadikan pusat lokasi pemerintahan Papua Tengah.

"Saya harapkan dalam waktu dekat pemerintah pusat melalui Presiden segera mengeluarkan Keppres tentang pengoperasian kembali Papua Tengah," katanya.

Sebelumnya, pada 16 Juni 2010, berbagai elemen masyarakat Papua dari Jakarta, Malang, Surabaya, Makassar di Jakarta telah mendeklarasikan pengoperasian Provinsi Papua Tengah.

[ant/agi]

Ditulis oleh Ant/Wilpret/Papos  
Sabtu, 19 Juni 2010 00:00

Tokoh Masyarakat Desak Pembentukan Papua Selatan

JAKARTA [PAPOS]-Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintahan dari empat kabupaten di Papua mendesak Komisi II DPR RI mempercepat proses pembentukkan Provinsi Papua Selatan.

Desakan ini terungkap saat para tokoh adat masyarakat dari empat kabupaten yakni Asmat, Boven Digul, Merauke, serta Mappi, audiensi dengan Komisi II (bidang pemerintahan) di Gedung DPR, Jakarta, Senin [7/6]. Para tokoh adat ini menegaskan bahwa mereka sudah lelah dengan penantian panjang selama tujuh tahun untuk pemekaran provinsi baru tersebut.

"Kami datang ke Jakarta ini untuk meminta kepastian kapan aspirasi pembentukkan provinsi Papua Selatan ini bisa diwujudkan. Sebelum kami pulang harus ada jawaban untuk disampaikan ke masyarakat di sana," ujar Nico Deti, tokoh masyarakat Asmat.

Dia mengatakan, selama ini orang tua mereka telah berjuang mempertahankan keutuhan NKRI dan sebagai imbalannya mereka meminta agar dibentuk provinsi baru Papua Selatan sebagai pemekaran dari Papua.

Hal senada disampaikan tokoh pemuda setempat, Yohanes, yang mengatakan, wilayah Papua selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah dan belum termanfaatkan secara maksimal. Diharapkan dengan adanya pemerintahan baru hasil pemekaran wilayah, penggalian potensi daerah itu bisa dilakukan secara optimal untuk kepentingan menyejahterakan masyarakat di sana.

Menurut dia, saat ini masih banyak rakyat Papua yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Sementara berbagai pembangunan yang dilakukan di wilayah Papua bagian utara tidak pernah dirasakan hasil-hasilnya untuk masyarakat di wilayah Papua bagian selatan.

Selain itu, wilayah papua yang sangat luas juga telah menyulitkan rakyat setempat untuk mengurus berbagai kebutuhan administratifnya sehingga diperlukan adanya pemekaran wilayah, di antaranya dengan membentuk Provinsi Papua Selatan yang bersamaan dengan pemekaran Kotamadya Merauke dan Kabupaten Mojo.

Menanggapi desakan itu, Ketua Komisi II Chaeruman Harahap menegaskan bahwa prvpinsi Papua Selatan sudah masuk dalam pembahasan sejumlah pemekaran wilayah baru.

Bahkan, kata politisi Partai Golkar itu, Komisi II juga sudah mengirimkan surat hasil evaluasinya kepada Gubernur Papua sebagai provinsi induk, DPRD setempat, dan Majelis Rakyat Papua.

"Yang kami tunggu saat ini adalah bagaimana rekomendasi mereka. Kita berharap semua persyaratan yang dibutuhkan, termasuk berbagai surat rekomendasi itu segera masuk DPR untuk dibicarakan lebih lanjut," ujarnya.

Dia mengatakan, DPR mempunyai keinginan yang sama dengan masyarakat Papua selatan agar provinsi baru itu segera terwujud karena bagaimana pun aspirasi rakyat tidak bisa dihambat. Tetapi, ia menambahkan, tetap ada proses yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi yang mengatakan, persoalan sebenarnya ada di daerah dan bukan di tingkat pusat. "DPR tidak pernah mengulur-ulur keputusannya. Masalah ini terletak di daerah sendiri. Jawaban tertulis mengenai apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sudah kita sampaikan. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan balik ke DPR," ujar mantan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara itu.[bel/ant]

Ditulis oleh Bel/Ant/Papos  
Selasa, 08 Juni 2010 00:00

Distrik Airu Dimekarkan

SENTANI [PAPOS] –Menyadari bahwa rentan kendali pemerintahan ke Distrik Airu sebagai distrik paling jauh dari ibu kota kabupaten, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Jayapura berfikir untuk mendekatkan pelayanan administrasi pemerintahan kepada masyarakat dengan cara pemekaran Distrik Airu.

“Kami sudah mulai mempersiapkan pemekaran distriknya, karena dengan begitu dapat memperpendek pelayanan pemerintahan,”kata Asisten I Bidang Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Jayapura Dr Jeck Ayemseba SH,M,Si kepada wartawan di gedung Tabita Sentani, Kamis (6/5) kemarin.

Dikatakanya, rencana pemekaran Distrik Airu itu, secara administrasi sebenarnya belum bisa, karena distrik yang akan dimekarkan hanya memiliki empat kampung, dengan jumlah penduduk tidak lebih dari seratus KK.

Namun dari sisi pelayanan pemerintahan sangat tidak memungkinkan kalau daerah itu hanya ada di dalam satu wilayah administarasi pemerintahan Distrik.

Oleh sebab itu, akan diupayakan agar pemekaran harus terjadi, karena kondisinya pelayanan pemerintahannya cukup memprihatinkan, mengingat wilayah tersebut berbatasan langsung dengan Kabupaten Mamberamo Raya, dan Mamberamo Tenggah.

“Dari sisi politis harus dimekarkan untuk memenangkan wilayah tersebut masuk dalam Kabupaten Jayapura, sekaligus juga wilayah Airu ke depan akan menjadi pusat-pusat pengembangan pertanian,”jelasnya.

Untuk itu, Pemkab Jayapura harus berupaya dengan berbagai macam strategi untuk membuka akses daerah Distrik Airu, sehingga bisa menjangkau distrik sekitar seperti Distrik Yapsi, Distrik Kaure.

“Supaya daerah ini bisa berkembang dengan cepat,”ujarnya.

Disinggung soal nama distrik baru tersebut, Jeck mengakui belum mengetahui namanya secara pasti, tetapi nama itu merupakan kewenangan masyarakat adat.

“Soal nama akan dibicarakan di forum adat, sedangkan tugas Pemerintah kabupaten Jayapura menyiapkan segala sesuatu untuk mempercepat proses pemekarannya,”jelas Jeck.[nabas]

Ditulis oleh Nabas/Papos  
Jumat, 07 Mei 2010 00:00