Tokoh Masyarakat Desak Pembentukan Papua Selatan

papua_selatan JAKARTA [PAPOS]-Sejumlah tokoh masyarakat dan perwakilan pemerintahan dari empat kabupaten di Papua mendesak Komisi II DPR RI mempercepat proses pembentukkan Provinsi Papua Selatan.

Desakan ini terungkap saat para tokoh adat masyarakat dari empat kabupaten yakni Asmat, Boven Digul, Merauke, serta Mappi, audiensi dengan Komisi II (bidang pemerintahan) di Gedung DPR, Jakarta, Senin [7/6]. Para tokoh adat ini menegaskan bahwa mereka sudah lelah dengan penantian panjang selama tujuh tahun untuk pemekaran provinsi baru tersebut.

"Kami datang ke Jakarta ini untuk meminta kepastian kapan aspirasi pembentukkan provinsi Papua Selatan ini bisa diwujudkan. Sebelum kami pulang harus ada jawaban untuk disampaikan ke masyarakat di sana," ujar Nico Deti, tokoh masyarakat Asmat.

Dia mengatakan, selama ini orang tua mereka telah berjuang mempertahankan keutuhan NKRI dan sebagai imbalannya mereka meminta agar dibentuk provinsi baru Papua Selatan sebagai pemekaran dari Papua.

Hal senada disampaikan tokoh pemuda setempat, Yohanes, yang mengatakan, wilayah Papua selatan memiliki kekayaan alam yang melimpah dan belum termanfaatkan secara maksimal. Diharapkan dengan adanya pemerintahan baru hasil pemekaran wilayah, penggalian potensi daerah itu bisa dilakukan secara optimal untuk kepentingan menyejahterakan masyarakat di sana.

Menurut dia, saat ini masih banyak rakyat Papua yang hidup dalam kemiskinan dan keterbelakangan pendidikan. Sementara berbagai pembangunan yang dilakukan di wilayah Papua bagian utara tidak pernah dirasakan hasil-hasilnya untuk masyarakat di wilayah Papua bagian selatan.

Selain itu, wilayah papua yang sangat luas juga telah menyulitkan rakyat setempat untuk mengurus berbagai kebutuhan administratifnya sehingga diperlukan adanya pemekaran wilayah, di antaranya dengan membentuk Provinsi Papua Selatan yang bersamaan dengan pemekaran Kotamadya Merauke dan Kabupaten Mojo.

Menanggapi desakan itu, Ketua Komisi II Chaeruman Harahap menegaskan bahwa prvpinsi Papua Selatan sudah masuk dalam pembahasan sejumlah pemekaran wilayah baru.

Bahkan, kata politisi Partai Golkar itu, Komisi II juga sudah mengirimkan surat hasil evaluasinya kepada Gubernur Papua sebagai provinsi induk, DPRD setempat, dan Majelis Rakyat Papua.

"Yang kami tunggu saat ini adalah bagaimana rekomendasi mereka. Kita berharap semua persyaratan yang dibutuhkan, termasuk berbagai surat rekomendasi itu segera masuk DPR untuk dibicarakan lebih lanjut," ujarnya.

Dia mengatakan, DPR mempunyai keinginan yang sama dengan masyarakat Papua selatan agar provinsi baru itu segera terwujud karena bagaimana pun aspirasi rakyat tidak bisa dihambat. Tetapi, ia menambahkan, tetap ada proses yang harus diikuti sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal senada disampaikan Wakil Ketua Komisi II Taufiq Effendi yang mengatakan, persoalan sebenarnya ada di daerah dan bukan di tingkat pusat. "DPR tidak pernah mengulur-ulur keputusannya. Masalah ini terletak di daerah sendiri. Jawaban tertulis mengenai apa-apa saja persyaratan yang harus dipenuhi sudah kita sampaikan. Tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan balik ke DPR," ujar mantan Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara itu.[bel/ant]

Ditulis oleh Bel/Ant/Papos  
Selasa, 08 Juni 2010 00:00