Tagged: tapol/napol Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 9:57 am on June 24, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , tapol/napol   

    Bebaskan Tapol Papua Seperti Aceh 

    pieter ell sh  ok copy Pieter Ell SHJAYAPURA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak untuk segera membebaskan Tahanan Politik (Tapol) dan Narapidana Politik (Napol) di seluruh  Tanah Papua. Pasalnya, sesuai perjanjian Hensilki tahun 2006, pemerintah pusat telah membebaskan Tapol dan Napol yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tapi  Tapol dan Napol di Tanah Papua masih terus menjalankan hukuman di penjara, baik di Jayapura maupun pada  penjara pada  beberapa kota di Pulau Jawa.

    “Kalau Tapol dan Napol di Aceh telah dibebaskan, tapi  Tapol dan Napol masih ada di Tanah Papua.  Saya minta Presiden SBY  saat ini juga  segera bebaskan Tapol dan Napol di Tanah Papua tanpa syarat, “ tukas  Pieter Ell SH, pengacara hukum tersangka kasus makar saat dikonfirmasi Bintang Papua di Jayapura, Selasa (22/6) siang terkait  pernyataan pollitik dari Ketua Komite  Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni mendesak aparat keamanan segera menangkap dan memproses hukum  massa MRP yang menuntut referendum saat   menyerahkan 11 poin tuntutan dari hasil Musyawarah Besar (Mubes) MRP  pada Jumat(18/6) siang di Gedung DPRP, Jayapura. Menurut Pieter Ell, penyidik polisi pada saat  KNPB melakukan aksi unjukrasa  langsung menjerat Buchtar Tabuni dan kawan kawan melakukan makar dan penghasutan serta  menuntut kemerdekaan bagi  bangsa  Papua Barat. Tapi kini penyidik polisi berbeda saat massa MRP melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Buchtar Tabuni dan kawan kawan yakni  menuntut referendum.   “Penyidik polisi dulu dan kini berbeda, padahal aturannya sama,” tuturnya.  Dia menegaskan, kedepan siapapun yang mendengungkan orasi bernuasa politik tak perlu ditangkap, karena unsur membentuk negara  dan memisahkan diri dari NKRI  mesti memenuhi 3 unsur unsur penting,  yakni  ada pengakuan dari negara lain, ada rakyat serta wilayah. “Kalau tidak memenuhi unsur unsur penting tersebut maka apapun yang dilakukan seseorang  tak bisa dikategorikan makar,” tukasnya.

    Dia menambahkan, Buchtar Tabuni dan kawan kawan adalah korban ketidakprofesionalan aparat keamanan seiring dengan kebijakan Presiden SBY  yang dinilai diskriminatif dalam penegakan hukum dan HAM di Tanah Papua.   Karena itu, lanjutnya, aparat keamanan dalam hal ini Polda Papua mesti profesional dan proporsional. Pasalnya, apapun tindakan  yang dilakukan aparat keamanan dalam mengamankan kasus- kasus yang bernuansa politik di Tanah Papua tak terlepas dari kebijakan Presiden SBY yang belum memberikan grasi bagi Tapol dan Napol diseluruh Tanah Papua.  (mdc)

    Iklan
     
  • Papua Post 8:41 am on June 22, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , tapol/napol   

    Kasus Napi Kabur, Buntut dari Peralihan Kepemimpinan 

    Praktisi Hukum Kritisi Pembinaan di Lapas

    JAYAPURA – Buntut kaburnya 26 orang narapida dan tahanan dari LP Kelas IIA Abepura beberapa waktu lalu dinilai oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Nazarudin Bunas, SH, MH bahwa peristiwa tersebut adalah dampak dari peralihan pergantian kepemimpinan di Lapas Abepura.

    ”Peristiwa yang terjadi di Lapas itu sebetulnya dampak dari peralihan pergantian kepemimpinan di Lapas Abepura. Dari situ ada pegawai-pegawai yang mendukung bahkan ada yang tidak sama sekali,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos saat ditemui usai mengikuti Muswil PPRN di Hotel Matoa, Sabtu (19/6).

    Dikatakan, dengan adanya peristiwa itu, pihaknya sangat menyesalkan dan berharap supaya tidak terulang kembali karena pihaknya sudah melaporkan hasil-hasil pemeriksaan baik yang dilakukan Inspektorat Jenderal maupun Direktur Kamtib Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

    ” Kami bertugas sudah melapor ke Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jendral Pemasyarakatan dan Sektretaris Jenderal terkait apa langkah-langkah yang harus dilakukan di LP Abepura,”ujarnya lagi.
    Dijelaskannya, langkah-langkah yang ditempuh memang langsung melaporkan ke Menteri yang dimintakan oleh Inspektur Pemasyarakatan karena rekomendasi itu dari Inpektur Pemasyarakatan ke Kanwil. Sebab yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh adalah mereka. Sementara pihaknya tidak mau ikut campur dalam urusan rekomendasi dari Inpektur Pemasyarakat adanya pergantian pejabat-pejabat dan mutasi 11 pegawai, pemasangan pagar ornames di dalam penjara sehingga ada daerah steril antara blok tahanan dan dinding.

    Menurutnya, seharusnya ada daerah steril di LP Abepura sedangkan pagar berdurinya sudah rusak sehingga itu yang disampaikan dari para pemeriksa yang berkunjung di Lapas Abepura. Saat disinggung soal apa ada unsur kesengajaan dalam kasus ini, Kakanwil menegaskan, Inspektur Pemasyarakatan telah bekerja sama dengan Polda Papua dan Polda sudah memanggil beberapa pihak, hanya saja pihaknya belum mengetahui hasilnya.

    Kakanwil menambahkan, sejauh ini dari 26 narapidana dan tahanan yang kabur belum satupun tertangkap sementara dari 18 narapidana dan tahanan yang kabur sebelumnya sudah 3 orang yang tertangkap. ”Jadi kita bandingkan peristiwa yang terjadi di Abepura dan Serui, kalau di Serui yang keluar sekitar 50 orang namun dari informasi Kalapas hanya 1 yang belum kembali dan satupun itu akan dicari melalui pihak keluarga karena selama ini dari 17 napi yang keluar diketahui mereka tengah membantu korbannya yang kena gempa dan kini sudah kembali,”imbuhnya.

    Untuk itu, lanjutnya, Menteri meminta kepada Kapolda Papua agar menseriusi membantu pencarian terhadap para napi ini. ”Kalo mereka dapat, tentunya akan terapkan peratuan-peratuan yang berlaku dan mungkin hak-haknya akan dibatasi, termasuk ditinjau hak remisinya,”tandasnya.

    Ditempat terpisah, praktisi hukum Gustaf Kawer,SH menilai, kasus sering keluarnya penghuni Lapas Kelas II A Abepura lebih dikarenakan Penghuni lapas merasa tidak mendapat kepastian hukum yang adil.

    Menurutnya, pergantian pegawai bukan solusi yang tepat, untuk menyelesaikan persoalan di Lapas kelas II A Abepura, persoalan mendasar yang menyebabkan hingga para penghuni Lapas tersebut melarikan diri adalah lebih kepada system hukum yang tidak didapatkan dengan baik oleh para penguni lapas tersebut.

    “Jika kita tanyakan sama mereka yang melarikan diri, atau mereka yang sementara menjalani masa hukumannya di Lapas, pasti semua akan mengatakan bahwa pelanyanan hukum yang mereka jalani tidak seperti yang mereka lakukan, dampak phisikologis tersebut yang membuat hingga mereka pun merasa tidak betah dalam Lapas, lalu mencari jalan untuk keluar dari Lapas,”tukasnya kepada Cenderawasih Pos di Abepura dua hari lalu.

    Kata Gustaf, ada juga dari penghuni Lapas yang menjadi korban dari konspirasi oknum-oknum tertentu yang hanya ingin mencari popularitas atau jabatan, misalnya seperti penangkapan kasus pengedar ganja, mereka sering dijadikan objek oleh oknum aparat, yang akhirnya membuat mereka dihukum, padahal dalam kenyataan mereka hanya dijebak.

    Kasus-kasus seperti inilah yang menyebabkan hingga tahanan tersebut ingin untuk keluar dari tahanan karena perlakuan hukum tidak adil.

    Selain itu menurut Gustaf, satu hal yang harus juga dibenahi sistem pembinaan di dalam Lapas, mulai dari SDM pegawai dan kondisi sarana-prasarana di dalam Lapas, yang hingga saat ini masih semraut tidak sesuai dengan standar Lapas, artinya sampai saat ini masih saja digabungkannya narapidana dan tahanan serta terdakwa, yang merupakan titipan dari Polisi dan Kejaksaan dan hakim, menyebabkan hingga terjadi over kapasitas didalam Lapas.

    Untuk itulah Kanwil hukum dan HAM Papua sudah harus memikirkan untuk membentuk satu rumah tahanan (rutan), yang terlepas dari Lapas Kelas II A Abepura.

    Sementara itu praktisi hukum Harry Maturbong dari Kontras Papua menjelaskan bahwa hal yang membuat hingga para penghuni Lapas tersebut ingin keluar dari lapas menggunakan jalur tembok, lebih dikarenan criminal justice system yang dibangun oleh penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga ke hakim sampai ke Lapas, yang tidak berjalan dengan baik, dampaknya model pembinaan apa saja yang ditawarkan didalam Lapas kepada para tahanan, tidak akan diikuti dengan baik oleh para tahanan tersebut.

    “Orang mengikuti pembinaan di dalam lapas jika mereka merasa bersalah, jika mereka tidak bersalah trus dihukum, maka apa saja model pembinaan yang ditawarkan kepada narapidana tidak akan diikuti dengan baik oleh narapidana tersebut, yang ada dipikirannya adalah bagaimana bisa keluar,”katanya.

    Hal lain yang menurut Harry menyebabkan tahanan lari, adalah sistem peradilan hukum yang terkesan diskriminasi, contihnya seperti kasus pencuri ayam atau judi, ternyata proses hukumnya sampai ke Pengadilan, bahkan divonis, meskipun sempat sudah ada penyelesaikan secara adat, berbeda dengan kasus korupsi, meskipun pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata mereka tetap saja bebas melaksanakan aktivitasnya seperti biasa.

    “Terjadi banyak diskriminasi dalam pemberlakukan hukum di Papua ini,kasus kecil saja yang bisa diproses hingga ke pengadilan, sementara yang berdasi seperti korupsi sering diperlakukan berbeda, hal inilah yang menyebabkan hingga para tahanan tersebut berusaha melarikan diri,”pukasnya. (nal/ cak)

     
  • Papua Post 10:49 am on June 8, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , tapol/napol   

    Para Napi Dikejar, Pegawai Lapas Diperiksa 

    JAYAPURA [PAPOS]- Ke-26 orang Narapidana dan Tahanan Lapas Abepura yang kabur, Sabtu (5/6) lalu kini dalam pengejaran pihak kepolisian.

    Kalapas Abepura Drs. Liberti Sitinjak kepada Papua Pos, Senin (7/6) kemarin di ruang kerjanya menyampaikan, kalau saat ini ke-26 Narapidana yang melarikan diri dari Lapas Abepura itu belum ada yang menyerahkan diri atau kembali ke Lapas.

    Sehingga pihak Lapas Abepura melaporkan hal itu ke Polresta Jayapura sekaligus untuk minta bantuan Polresta Jayapura untuk menangkap para pelarian tersebut.

    Kalapas mengatakan bahwa setelah peristiwa kaburnya 26 Narapidana dan Tahanan tersebut pihaknya langsung melayangkan surat permintaan bantuan pencarian serta penangkapan kepada Polresta Jayapura.

    Waka Polresta Jayapura, Kompol Amazona Pelamonia ketika dikonfirmasi Papua Pos melalui telepon terkait permintaan dari Kepala Lapas Abepura untuk melakukan pengejaran terhadap para narapidana yang kabur, membenarkan bahwa pihak Lapas Abepura telah menyerahkan tugas kepada pihak Polresta untuk melakukan pengejaran pengejaran terhadap narapidana tersebut.

    Kompol Amazona Pelamonia mengatakan bahwa untuk melakukan pengeharan terhadap narapidana yang kabur tersebut pihaknya telah menerbitkan daftar DOP dan akan dibagikan ke Polsek jajaran serta Polres-Polres tetangga seperti Polres Sentani dan Kerom.

    Selain itu pihaknya juga menurunkan personil untuk menutup jalur-jalur yang kemungkinan tempat narapidana lari keluar daerah seperti pelabuhan, bandara, dan daerah perbatasan Indonesia PNG.

    Kompol Amazona Pelamonia juga menyampaikan bahwa untuk memback-up pengamanan di Lapas Abepura Polresta menurunkan 10 orang personil untuk membantu sipir Lapas dalam melakukan penjagaan dan itu pun atas permintaan pihak Lapas.

    Selain melakukan pengejaran terhadap Narapidana yang lari, pihaknya juga akan melakuka pemeriksaan terhadap petugas Lapas yang bertugas pada saat kaburnya para Narapidana tersebut.

    “ Sejak kaburnya ke-26 Narapidana dan tahanan tersebut kami sudah melakukan olah TKP serta pemeriksaan terhadap pegawai Lapas yang bertugas pada saat itu, namun belum diketahui secara pasti penyebab kaburnya 26 Narapidana tersebut,” katanya.[eka]

    Ditulis oleh Eka/Papos  
    Selasa, 08 Juni 2010 00:00

     
  • Papua Post 10:49 am on June 8, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , tapol/napol   

    Para Napi Dikejar, Pegawai Lapas Diperiksa 

    JAYAPURA [PAPOS]- Ke-26 orang Narapidana dan Tahanan Lapas Abepura yang kabur, Sabtu (5/6) lalu kini dalam pengejaran pihak kepolisian.

    Kalapas Abepura Drs. Liberti Sitinjak kepada Papua Pos, Senin (7/6) kemarin di ruang kerjanya menyampaikan, kalau saat ini ke-26 Narapidana yang melarikan diri dari Lapas Abepura itu belum ada yang menyerahkan diri atau kembali ke Lapas.

    Sehingga pihak Lapas Abepura melaporkan hal itu ke Polresta Jayapura sekaligus untuk minta bantuan Polresta Jayapura untuk menangkap para pelarian tersebut.

    Kalapas mengatakan bahwa setelah peristiwa kaburnya 26 Narapidana dan Tahanan tersebut pihaknya langsung melayangkan surat permintaan bantuan pencarian serta penangkapan kepada Polresta Jayapura.

    Waka Polresta Jayapura, Kompol Amazona Pelamonia ketika dikonfirmasi Papua Pos melalui telepon terkait permintaan dari Kepala Lapas Abepura untuk melakukan pengejaran terhadap para narapidana yang kabur, membenarkan bahwa pihak Lapas Abepura telah menyerahkan tugas kepada pihak Polresta untuk melakukan pengejaran pengejaran terhadap narapidana tersebut.

    Kompol Amazona Pelamonia mengatakan bahwa untuk melakukan pengeharan terhadap narapidana yang kabur tersebut pihaknya telah menerbitkan daftar DOP dan akan dibagikan ke Polsek jajaran serta Polres-Polres tetangga seperti Polres Sentani dan Kerom.

    Selain itu pihaknya juga menurunkan personil untuk menutup jalur-jalur yang kemungkinan tempat narapidana lari keluar daerah seperti pelabuhan, bandara, dan daerah perbatasan Indonesia PNG.

    Kompol Amazona Pelamonia juga menyampaikan bahwa untuk memback-up pengamanan di Lapas Abepura Polresta menurunkan 10 orang personil untuk membantu sipir Lapas dalam melakukan penjagaan dan itu pun atas permintaan pihak Lapas.

    Selain melakukan pengejaran terhadap Narapidana yang lari, pihaknya juga akan melakuka pemeriksaan terhadap petugas Lapas yang bertugas pada saat kaburnya para Narapidana tersebut.

    “ Sejak kaburnya ke-26 Narapidana dan tahanan tersebut kami sudah melakukan olah TKP serta pemeriksaan terhadap pegawai Lapas yang bertugas pada saat itu, namun belum diketahui secara pasti penyebab kaburnya 26 Narapidana tersebut,” katanya.[eka]

    Ditulis oleh Eka/Papos  
    Selasa, 08 Juni 2010 00:00

     
  • Papua Post 12:27 am on June 7, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , tapol/napol   

    Sebanyak 26 penghuni Penjara Klas II A Abepura, Jayapura, Papua melarikan diri 

    JAYAPURA, KOMPAS.com – Sebanyak 26 penghuni Penjara Klas II A Abepura, Jayapura, Papua melarikan diri, Sabtu (5/6/2010).

    Kepala kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Nazarudin Bunas, membenarkan kejadian tersebut. "Kejadian kaburnya para warga binaan Lapas Abepura itu terjadi sekitar pukul 15.15 WIT, dan baru diketahui pada sore harinya," kata Nazarudin Bunas, Sabtu malam.

    Ia menjelaskan, dari total 26 orang warga binaan lapas Abepura yang melarikan diri terdiri dari 11 orang berstatus tahanan dan 15 orang di antaranya sudah berstatus narapidana.

    Nazarudin Bunas yang mengaku baru menerima laporan perihal kejadian itu menambahkan, dirinya akan segera melaporkannya kepada Menkumham, Patrialis Akbar.

    "Sudah banyak kali kejadian warga binaan yang kabur di Lapas Abepura. Jadi saya akan usulkan kepada Pak Menteri untuk menambah lagi petugas keamanan di lapas Abepura. Selain itu, kepada para petugas dan sipir yang selama ini bertugas di lapas Abepura akan saya tindak tegas. Bila perlu mereka akan dipecat," papar Nazarudin Bunas.

    Kejadian kaburnya warga binaan di Lapas Klas IIA Abepura, Jayapura, Papua, ini, bukan kejadian pertama. Pada awal bulan Mei 2010 lalu, 18 orang warga binaan juga dilaporkan melarikan diri dari lapas Abepura. Dari 18 orang itu, baru satu orang yang telah berhasil ditangkap.

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal