Tagged: dialogue Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 8:07 pm on August 22, 2013 Permalink | Balas
    Tags: dialogue, ,   

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla 

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla.

    Ketua MRP: Hasil RDP MRP Belum Dapat Diserahkan ke Gubernur

    Timotius MuribJAYAPURA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Timotius Murib mengatakan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan MRP Papua dan Papua Barat 24-27 Juli 2013 lalu telah diplenokan. Sesuai rencana sebelumnya hasil RDP itu akan diserahkan 14 Agustus 2013 ini, namun MRP masih harus merangkumkan seluruh hasil RDP .

    Seperti diketahui, dialog merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat dalam mengevaluasi 12 Tahun implementasi Otsus di Papua disisa waktu penerapan Otsus Papua, solusinya duduk sama-sama. Untuk itu, MRP dan DPRP kami akan bawa hasil RDP ke Pemerintah Pusat,” kata Murib di kantornya, Rabu (21/8).

    Menurut Murib tertundanya penyerahan hasil RDP lebih pada penyesuaian waktu dengan waktu Gubernur dan MRP sendiri saat ini tengah siapkan hasil RDP yaitu setelah dijilid akan diserahkan ke Gubernur sekaligus melaporkan seluruh kegiatan terkait RDP yang dilaksanakan MRP.

    Murib menyatakan, terkait Dialog, setiap orang dapat menterjemahkan Dialog ini seperti apa, tetapi perlu diingat, Dialog merupakan sebuah sarana dimana didalam sarana ini membicarakan solusi yang diinginkan masyarakat demi perubahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Selama 12 Tahun Implementasi Otsus, masyarakat merasa belum ada pembangunan yang menyentuh bagi mereka dikampung-kampung. Oleh karena itu Dialog penting dilakukan dan harus dilakukan. Murib tak memungkiri bila dikalangan luas masyarakat mengartikan Dialog secara berlebihan, namun Dialog itulah sarana mempertemukan Pemerintah Pusat dengan masyarakat, demi tercapainya solusi pembangunan Papua yang lebih baik dari hari ini.

    Ia mengingatkan, namun jangan kita lupa Sarana Dialog ini sama dengan Aceh, dan Aceh mengawali seluruh proses pembangunan dalam penyelesaian masalah Aceh juga lewat Dialog yang difasilitasi pihak independen yang hadir dan menyiapkan seluruh materi sehingga sekarang Aceh telah menikmati sebuah perubahan dan mengalami langkah maju dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu lanjut Murib, Papua juga harus bisa melakaukan Dialog. Murib mengatakan, sebagai Ketua MRP dirinya bersyukur keinginan rakyat ini sudah dijalankan dengan baik, sudah diplenokan karena Komunikasi melalui Dialoglah yang diinginkan masyarakat dan saya merasa pemerintah pusat juga bersedia untuk melakukan Dialog seperti yang dilakukan masyarakat Aceh. “Kami sangat yakin bahwa Pemerintah akan merespon keinginan ini demi kesejahteraan masyarakat Papua”, ujar Murib. (Ven/Don/l03/@dv)

    Iklan
     
    • helukasem 11:15 am on Oktober 19, 2013 Permalink | Balas

      kami sampaikan kepada orang yang tidak bertangung jawab kerja diatas tanah ini bumi ini leluhur ini atas nama adat nenek mojang dusun wilayah kutuklah dia karen dia tidak kerja jujur untuk diatas tanah ini

  • Papua Post 10:12 am on May 7, 2010 Permalink | Balas
    Tags: dialogue, , , , resolusi konflik   

    Lembaga Keagamaan Jembatani Proses Dialog Papua-Jakarta 

    Jayapura [PAPOS] – Lembaga-lembaga keagamaan merupakan salah satu saluran yang bisa menjembatani proses dialog masyarakat Papua dengan Jakarta, dalam rangka menghapuskan tuduhan makar atas oknum atau kelompok masyarakat tertentu yang melakukan aksi sosial.

    Hal tersebut disampaikan pengamat politik Papua sekaligus penulis buku "Makar-Perspektif Papua", Frits Bernard Ramandey SSos MH di Jayapura, Kamis, menanggapi desakan banyak kalangan masyarakat di Papua agar segera digelar dialog nasional Papua dengan pemerintah pusat untuk menuntaskan berbagai permasalahan krusial di wilayah Papua.

    "Pendekatan spiritualitas agama mengajarkan bahwa kedudukan kedudukan manusia adalah sederajat," katanya.

    Menurut Frits, gereja Katolik dan Protestan di Papua selama ini telah menjalankan misi dengan baik dalam menjembatani proses awal komunikasi masyarakat Papua dengan pemerintah Indonesia.

    Dia mengatakan, para tokoh agama di Papua mengambil peran penting dalam memediasi dialog sebagai jalan keluar dalam menyelesaikan persoalan status politik Papua secara bermartabat berdasarkan nilai-nilai ajaran ke-Tuhanan yang bebas kepentingan pragmatisme.

    Dalam catatan Frits, beberapa orang Papua yang menyampaikan pikiran dan ekspresinya d iantaranya Arnol Aap dengan kelompok seniman/budaya asli Papua, juga kelompok sipil yang memilih bergerilya seperti Feri Awom, yang kemudian kepadanya dikenakan pasal subversi.

    Selain itu, makar pernah didakwakan kepada Dr Tom Wanggai yang bersama kelompoknya mendeklarasikan Negara Melanesia Barat pada 14 Desember 1988 di lapangan sepak bola Mandala,Jayapura.

    Selanjutnya Theys H.Eluay juga dijerat dengan pasal-pasal makar. Ia mencetuskan Deklarasi 12 November 1999 dan pengibaran bendera Bintang Kejora 1 Desember 1999.

    Ia juga terlibat dalam Mubes Papua pada 23-26 Februari 2000, Komunike Politik Papua dan kegiatan Kongres Papua II pada 29 Mei – 4 Juni 2000.

    Bagi rakyat Papua, rangkaian kegiatan yang diikuti Theys H.Eluay dan ribuan orang Papua itu merupakan ekspresi kebebasan atas nama masyarakat Papua yang menyuarakan status kedaulatan politik Papua Barat berdasarkan peristiwa 1 Desember 1961 sementara itu para penegak hukum memiliki pandangan bahwa tindakan dan kegiatan tersebut adalah perbuatan makar .

    Frits berpendapat, apabila proses tradisi dan politik masyarakat Papua tidak dipahami secara hati-hati dari perspektif sosial, ekonomi, politik dan budaya dengan nafas pluralisme, maka penegakan hukum atas nama keadilan tidak akan ditemukan dalam kasus-kasus tindak makar di Papua. [ant/agi]

     

    Ditulis oleh Ant/Agi/Papos  
    Jumat, 07 Mei 2010 00:00

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal