Tagged: MRP Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 8:07 pm on August 22, 2013 Permalink | Balas
    Tags: , MRP,   

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla 

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla.

    Ketua MRP: Hasil RDP MRP Belum Dapat Diserahkan ke Gubernur

    Timotius MuribJAYAPURA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Timotius Murib mengatakan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan MRP Papua dan Papua Barat 24-27 Juli 2013 lalu telah diplenokan. Sesuai rencana sebelumnya hasil RDP itu akan diserahkan 14 Agustus 2013 ini, namun MRP masih harus merangkumkan seluruh hasil RDP .

    Seperti diketahui, dialog merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat dalam mengevaluasi 12 Tahun implementasi Otsus di Papua disisa waktu penerapan Otsus Papua, solusinya duduk sama-sama. Untuk itu, MRP dan DPRP kami akan bawa hasil RDP ke Pemerintah Pusat,” kata Murib di kantornya, Rabu (21/8).

    Menurut Murib tertundanya penyerahan hasil RDP lebih pada penyesuaian waktu dengan waktu Gubernur dan MRP sendiri saat ini tengah siapkan hasil RDP yaitu setelah dijilid akan diserahkan ke Gubernur sekaligus melaporkan seluruh kegiatan terkait RDP yang dilaksanakan MRP.

    Murib menyatakan, terkait Dialog, setiap orang dapat menterjemahkan Dialog ini seperti apa, tetapi perlu diingat, Dialog merupakan sebuah sarana dimana didalam sarana ini membicarakan solusi yang diinginkan masyarakat demi perubahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Selama 12 Tahun Implementasi Otsus, masyarakat merasa belum ada pembangunan yang menyentuh bagi mereka dikampung-kampung. Oleh karena itu Dialog penting dilakukan dan harus dilakukan. Murib tak memungkiri bila dikalangan luas masyarakat mengartikan Dialog secara berlebihan, namun Dialog itulah sarana mempertemukan Pemerintah Pusat dengan masyarakat, demi tercapainya solusi pembangunan Papua yang lebih baik dari hari ini.

    Ia mengingatkan, namun jangan kita lupa Sarana Dialog ini sama dengan Aceh, dan Aceh mengawali seluruh proses pembangunan dalam penyelesaian masalah Aceh juga lewat Dialog yang difasilitasi pihak independen yang hadir dan menyiapkan seluruh materi sehingga sekarang Aceh telah menikmati sebuah perubahan dan mengalami langkah maju dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu lanjut Murib, Papua juga harus bisa melakaukan Dialog. Murib mengatakan, sebagai Ketua MRP dirinya bersyukur keinginan rakyat ini sudah dijalankan dengan baik, sudah diplenokan karena Komunikasi melalui Dialoglah yang diinginkan masyarakat dan saya merasa pemerintah pusat juga bersedia untuk melakukan Dialog seperti yang dilakukan masyarakat Aceh. “Kami sangat yakin bahwa Pemerintah akan merespon keinginan ini demi kesejahteraan masyarakat Papua”, ujar Murib. (Ven/Don/l03/@dv)

     
    • helukasem 11:15 am on Oktober 19, 2013 Permalink | Balas

      kami sampaikan kepada orang yang tidak bertangung jawab kerja diatas tanah ini bumi ini leluhur ini atas nama adat nenek mojang dusun wilayah kutuklah dia karen dia tidak kerja jujur untuk diatas tanah ini

  • Papua Post 4:47 pm on August 1, 2013 Permalink | Balas
    Tags: MRP, ,   

    Otsus Telah Gagal 

    Otsus Telah Gagal.

    JAYAPURA [PAPOS] – Dengar pendapat dengan orang asli Papua dalam rangka evaluasi Otonomi Khusus [Otsus] Papua dan Papua Barat yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Sahid Papua yang secara resmi ditutup Sabtu, [27/7] telah menghasilkan beberapa rumusan sementara.

    Dari forum dengar pendapat Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang dihadiri 40 kabupaten/kota Papua dan Barat tersebut yang merupakan keterwakilan orang asli Papua menghasilkan beberapa rumusan sementara yakni pertama bahwa undang-undang nomor 21 tahun 2001 dalam implementasi dan aparatur pemerintahan bagi pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/kota dalam pelaksanaannya telah gagal.

    Kedua Isi undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus, berdasarkan penilain dan pandangan dari keterwakilan orang asli Papua terhadap undang-undang Otsus dapat diidentifikasi timbul permasalahan yang kompleks dan mandasar bagi sektor yang strategis bagi pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat yakni pertama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kependudukan dan ketenaga kerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sektor kesejahtaan sosial, kegaaman, kebudayaan dan adat istiadat, hak asazi manusia, politik dan pemerintahan, pengawasan, hukum dan sektor keuangan.

    Ketiga rekomendasi pertama membuka ruang untuk dilakukan dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak yang netral dan dilaksanakan pada tempat yang netral pula dan keempat undang-undang nomor 21 tahun 2001 sebagaimana dimuat undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang Otsus bagi Papua dan Papua Barat di rekonstruksi sesudah melakukan tahap lain yang disebut dialog Jakarta-Papua.

    Ketua MRP Timotius Murib menegaskan, hasil rapat dengar pendapat yang telah dirumuskan dalam rumusan sementara akan ditindaklanjuti sebagaiman mestinya.

    “Hasil rumusan dengar pendapatn ini akan dirampungkan secepatnya dan selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan MRP melalui rapat pleno MRP,”Kata Timotius Murib.

    Hal dilakukan agar ada legitimasi atas hasil telah dicapai bersama melalui rapat dengar pendapat, namun demikian Timotius Murib kembali menegaskan bahwa MRP tidak akan menghilangkan sedikitpun dari apa yang telah disampaikan dalam forum dengat pendapat dari para perwakilan orang asli Papua se- Tanah Papua.

    Selanjutnya, hasil rumusan dan rekomendasi yang telah dicapai dalam forum denga pendapat yang dilalakukan selama tiga ini akan disampaikan kepada semua pihak yakni akan disampaikan kepada pemerintah Pusat, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat yang ditujukan kepada MRP dan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

    Dikatakannya, semua pihak yang hadir telah sepakat bahwa dalam menanggapi atau merespon berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat hendaknya ditempuh dengan cara yang bermartabat dengan berupaya sedapat mungkin untuk menghindari atau mencegah cara-cara yang tidak bermartabat yang justru akan merugikan masyarakat Papua terutama orang asli Papua sendiri.

    Timotius Murib menghimbau kepada masyarakat Papua dan orang asli Papua agar dalam menghadapi dan menanggapi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat hendaknya bersikap kritis akan tetapi bertindak rasional dan obyektif dengan menempuh cara-cara yang bermartabat.[tho]

    Enhanced by Zemanta
     
  • Papua Post 10:21 am on June 10, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , , MRP   

    Agus Alua: MRP Ibarat Bayi yang Lahir di Hutan 

    JAYAPURA-Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Drs. Agus Alue Alua,M.Th mengatakan, sejak Otonomi Khusus diberlakukan dan melahirkan MRP, dalam kurun waktu lima tahun terakhir, dirinya merasa MRP ibarat seorang bayi yang lahir di hutan belantara tanpa arah tujuan yang jelas. “Pasalnya sejak dibentuknya MRP, belum ada satu Perdasus yang telah dibentuk oleh pemerintah sebagai pegangan bagi MRP dalam menjalankan tugasnya,” ungkapnya saat memberikan sambutan pada acara pembukaan Musyawarah Majelis Rakyat Papua (MRP) dan Masyarakat Asli Papua dalam rangka mengevaluasi Kinerja MRP dan evaluasi terhadap implementasi Otonomi Khusus di Kantor MRP, Rabu (9/6) kemarin.

    Musyawarah yang akan berlangsung hingga Kamis (10/6) ini, diharapkan akan menghasilkan beberapa butir pemikiran brilian sebagai alternatif solusi dari pelaksanaan Otsus di tanah Papua untuk menolong dan menyelamatkan orang asli Papua di atas tanah warisan leluhurnya.

    Musyawarah ini dihadiri sejumlah Muspida Provinsi Papua, pimpinan lembaga keagamaan, akademisi, aktivis LSM, aktivis HAM, tokoh adat, tokoh perempuan, tokoh agama, anggota MRP dan sejumlah mahasiswa asli Papua. Dimana panitia sendiri menyediakan sekitar 450 tempat duduk di dalam ruang rapat.

    Di awal pembukaan musyawarah, tampak penjagaan menuju ruang musyawarah begitu ketat. Sejumlah wartawan yang hendak meliput tidak diperkenankan masuk. “Memang begitu protokolernya,” kata seorang security yang sedang berjaga di pintu masuk.

    Walau pertemuan dilakukan tertutup, setiap pembicaraan di dalam ruang sidang ternyata dapat didengar dari luar, sebab sound sitem juga ditempatkan di luar sidang.

    “MRP dilantik tepat 31 Oktober 2005 oleh Menteri Dalam Negeri di Sasana Krida Kantor Gubernur Dok II Jayapura, anggota MRP dibekali dengan UU No. 21 Tahun 2001, satu buku PP No. 54 Tahun 2004 dan satu buku tata tertib MRP, namun saat pembetukan MRP itu, MRP belum memiliki Perdasus sebagai dasar untuk melakukan tugasnya,” kata Agus Alua.

    Walau demikian, MRP selama masa jabatannya selalu memperjuangkan hak-hak dasar orang Papua, walau dipandang salah oleh berbagai pihak. Hal ini diakuinya pula dalam perjuangan pembentukan SK MRP yang hingga kini belum ada kejelasan.

    Usai sambutan, Agus Alua sempat membacakan evaluasi singkat Implementasi Otonomi Khusus di Tanah Papua dari Januari 2002 hingga Juni 2010 versi MRP.

    Dikatakannya, Otonomi Khusus ada karena masalah di Papua, yakni akibat kehendak rakyat yang ingin melepaskan diri dari NKRI. Namun dalam perjalanannya terdapat inkonsistensi sikap dan perbuatan pemerintah pusat dan daerah terhadap pelaksanaan UU Otonomi Khusus di Tanah Papua.

    Secara terang-terangan Alua memaparkan sejumlah hal, yang menurutnya menjadi bentuk ketidakkonsitenan Pemerintah Pusat dalam menjalankan Otsus. “Inpres No 1 tahun 2003 ditetapkan untuk menghidupkan Provinsi Irian Jaya Barat walau bertentangan dengan pasal 76 UU No 21 Tahun 2001. Tidak menerbitkan dengan segera berbagai PP yang diamanatkan dalam Undang-undang Otsus, SK Mendagri yang dibackup Mantan Wapres Yusuf Kala untuk Gubernur IJB tahun 2006, mencapai deadlock pada tahun 2006, pencairan dana Otsus cenderung terlambat, tidak ada realisasi atas bagi hasil sumber daya alam Papua untuk Papua dan Jakarta sebagaimana diamanatkan dalam pasal 34 UU Otsus, penetapan PP 77 tahun 2007 tentang larangan bendera separatis dijadikan sebagai bendera cultural. Ini bertentangan dengan amanat UU Otsus khususnya pasal 5. Termasuk masalah politisasi SK 14 MRP tahun 2009, sehingga SK yang bertolak dari amanat UU Otsus mejadi bola liar yang panas dan dipermainkan oleh siapa saja dari pusat sampai daerah.

    Agus Alua juga membeberkan sejumlah inkonsistesi pemerintah daerah dalam mejalankn Otsus, seperti tidak segera membetuk Perdasi dan Perdasus, tidak membetntuk Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi Pengadilan HAM, berlakunya dualisme hukum antara provinsi dan dearah, dimana Otsus menjalankan UU 21 tahun 2001, sedang kabupaten/kota melaksanakan UU No. 32, dan rekrutmen pegawai dianggap masih kurang berpihak bagi masyarakat asli Papua.

    Dengan melihat kenyataan itu, Agus Alua memberikan sejumlah opsi untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, termasuk opsi dihentikannya pelaksanaan UU Otsus karena dianggap tidak menolong orang asli Papua.

    Pilihan lain yang dilontarkannya adalah, Undang-undang Otsus dikembalikan ke pusat untuk direvisi, atau ditingkatkan statusnya menjadi sebuah Undang-undang Federal dengan cara satu negara dua sistem, atau pilihan terakhir dilakukan dialog antara Jakarta dan Papua dengan diwadahi pihak ketiga yang independen dalam membahas permasalahan-permasalahan Papua.(rik/fud)
    (scorpions)

     
    • chau yaris 10:15 pm on Juli 10, 2010 Permalink | Balas

      Belajar memimpin dari pa GUSTUR, yang menenankan warga Papua, dengan menginginkan merdeka dan membuat kebijakan untuk naikan bendera Bintang Kejora dari tahun 1999 s/d tahun 2002, dipaksa oleh Megawati untuk diturunkan. Banyak orang pintar di Indonesia, tetapi tidak ada orang berhikmat di Indonesia seperti GUSTUR. kebijakasanaan harus disertai dengan Hikmat, agar sempurana. Semua orang bisa bikin kebijaksanaan, tapi tampa hikamat, mati kebijakan itu.

  • Papua Post 10:34 am on June 9, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , MRP,   

    Tak Akomodir SK MRP, Pusat Dinilai Lecehkan Papua 

    BIAK [PAPOS] – Forum Solidaritas Masyarakat Adat Papua [FSMAP] kabupaten Biak Numfor dan Supiori menilai, Jika SK MRP nomor 14 tahun 2009 tidak disahkan, berarti Pemerintah Pusat tidak lagi mendengar aspirasi dari masyarakat adat Papua.

    Forum solidaritas yang menghimpun sejumlah komponen masyarakat dari Dua Kabupaten ini, (8/6) siang kemarin menyampaikan aspirasinya melalui DPRD kabupaten Biak Numfor agar terus mendesak pemerintah pusat, agar SK MRP yang diperjuangkan demi kepentingan dan hak hak orang Papua itu, segera  diakomodir oleh pemerintah Pusat. “ MRP itu kan lembaga kultural yang mewakili dan memperjuangkan aspirasi masyarakat adat Papua, jadi kalau SK-nya tidak didukung oleh pemerintah Pusat, berarti sama saja, Pemerintah Pusat itu tidak lagi mendengarkan aspirasi dari masyarakat adat Papua,” ujar  coordinator Forum Solidaritas dari berbagai komponen masyarakat ini, Adolof Baransano saat meyampaikan aspirasinya di Aula gedung DPRD Biak Numfor, yang diterima langsung Oleh ketua DPRD kabupaten Biak Numfor dan sejumlah anggota DPRD di kabupaten tersebut.

    Diakatakannya, untuk mewujudkan aspirasi masyarakat adat Papua ini, hendaknya seluruh institusi dan kelembagaan seperti DPRP, MRP, Pemerintah Propinsi dan juga pemerintah kabupaten/kota harus menjalin komunukasi Politik secara baik untuk bersama sama memperjuangkan agar SK MRP itu, dapat diberlakukan di tanah Papua.

    Ketua DPRD kabupaten Biak Numfor, Nehemia Wospakrik SE.Bsc yang menerima langsung aspirasi masyarakat ini mengatakan, pihaknya tetap menerima aspirasi masyarakat yang diwakili oleh ratusan warga Biak dan Supiori ini, dan berjanji akan tetap mendukung dan mengawal aspirasi masyarakat ini, dan akan segera meneruskannya ke Pemerintah Provinsi Papua, DPRP dan juga MRP, agar kepentingan dan hak hak masyarakat asli Papua yang tercantum didalam SK MRP itu, dapat segera diterapkan didalam penyelenggaraan Pemilukada yang sudah semakin mendesak waktu pelaksanaannya. [cr-54]

    Ditulis oleh Cr-54/Papos  
    Rabu, 09 Juni 2010 00:00

     
  • Papua Post 2:14 pm on June 7, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , MRP   

    Pansus DPRP Jangan Membingungkan Masyarakat 

    JAYAPURA-Statemen dari para anggota Tim Pansus DPRP yang ada menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menolak SK MRP No. 14 Tahun 2009, namun ada pula statemen dari Ketua Tim Pansus DPRP Ruben Magai bahwa belum ada bukti penolakan dari Pusat.

    Terkait hal itu, Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto,SH, mengatakan, seharusnya DPRP maupun MRP itu harus memberikan penjelasan yang clear dan benar kepada masyarakat, tentang kondisi riil terhadap SK MRP No 14 Tahun 2009 itu. Apakah SK MRP itu diterima atau ditolak.

    “Hal ini supaya informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang tidak kabur, sebab di satu sisi dinyatakan SK MRP itu di tolak, tapi di sisi yang lainnya menyatakan belum ditolak,” ujarnya.
    Sikap atas statemen seperti itu sangat jelas membingungkan masyarakat, sehingga masyarakat bertanya-tanya terus, dan itu juga membingunkan para penyelenggara Pemilukada, dalam hal ini KPU kabupaten/kota.

    "Yang namanya perjuangan terkait dengan itu mungkin sekarang belum berhasil, tapi mungkin pada berikutnya diperjuangkan dengan alasan-alasan yang logis, alasan hukum dan tidak mendadak, seperti sekarang ini, yang pada akhirnya menjadi permasalahan di Pemerintah Pusat," sambungnya.

    Menurutnya, yang terpenting di sini MRP dan DPRP menjelaskan tentang kondisi riil, sebab masyarakat sudah tahu bahwa MRP dan DPRP sudah berjuangan, tapi belum disetujui pusat karena alasan-alasannya tersendiri. "Supaya masyarakat bisa tenang dan mendudukkan masalah yang sebenarnya, serta tidak diombang- ambingkan dengan ketidakpastian,” ujarnya lagi.

    Sementara itu, Praktisi Hukum dan Pengamat Hukum Tata Negara di Papua, Anthon Raharusun, SH,MH, berpendapat, bahwa Pemilukada secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis dan kuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

    Dalam kaitan ini, maka tentunya tidak boleh terjadi kekosongan (kevakuman) dalam pemerintahan, sebab apabila terjadi kekosongan pemerintahan di suatu daerah (kabupaten/kota) maka dikhawatirkan terjadi rongrongan terhadap wibawa pemerintahan yang sah.

    Oleh karena, menurutnya bahwa apa yang sedang dilakukan oleh KPU Papua yang mengulur-ulur batas waktu penyelenggaraan Pemilukada dapat dikualifisir ke arah itu, bahkan ada keinginan menjadikan kekosongan dalam pemerintahan, dan ini sangat berbahaya karena menyangkut integritas bangsa dan negara.

    “Sikap ambivalen yang ditunjukkan KPU ini sangat jelas sekali menghambat penyelenggaraan pemerintahan, bahkan memberikan ketidak pastian hukum yang bisa mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan berhenti (vakum),” ujarnya.

    Terkait dengan hal-hal tersebut, maka sebaiknya KPU Pusat segera mengambil tindakan sanksi yang tegas terhadap Para Anggota KPU Papua dengan menon-aktifkan atau memberhentikan para anggota KPU Papua, karena telah bertindak secara sewenang-wenang bahkan telah bertindak melampaui batas tugas dan kewenangan konstitusional yang diberikan kepada lembaga tersebut, sehingga sangat beralasan hukum apabila KPU Pusat memberhentikan para Anggota KPU Papua tersebut.

    “Dasar pemberhentiannya sangat jelas, dimana sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (a) dan huruf (e) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (termasuk Pemilukada) yang salah satunya antara lain disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya. (nls/fud)

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal