Demo DAP Dibubarkan

STOP : Massa Dewan Adat (DAP) saat dihadang oleh aparat Kepolisian di jalan Sosial Padang Bulan Distrik Hedam

STOP : Massa Dewan Adat (DAP) saat dihadang oleh aparat Kepolisian di jalan Sosial Padang Bulan Distrik Hedam

JAYAPURA [PAPOS] -Massa Dewan Adat Papua (DAP) yang dipimpin oleh Dominikus Rerabut dalam perjalanan menuju gedung DPRP untuk melakukan aksi unjuk rasa dihadang aparat Kepolisian di Padang Bulan-Distrik Heram, Jumat (4/6) kemarin.

Massa DAP itu hendak menyampaikan aspirasi ke DPRP tentang penhentian pemasukan Minuman Keras (Miras) ke Papua, terpaksa dicegat aparat Kepolisian lantaran aksi massa itu tidak mempunyai ijin resmi.

Diperkirakan ada sekitar 50 orang massa DAP, awalnya mereka kumpul di Ekspo Waena, kemudian melakukan perjalana dengan menggunakan dua truk dan satu mobil Suzuki Cerry.

Namun di tengah perjalanan tepatnya di jalan Sosial Padang Bulan, massa menghentikan langkahnya, karena dihadang dua SST Dalmas Polresta Jayapura yang dipimpin oleh Kasat Samapta AKP Arnolus Korwa.

Koordinator aksi langsung melakukan negosiasi dengan pihak Kepolisian, agar massa bisa melanjutkan perjalanan, namun pihak Kepolisian tidak memberi kesempatan massa untuk melanjutkan perjalanan.

Sempat terjadi ketegangan saat proses negosiasi, karena massa aksi memaksa untuk tetap melanjutkan aksinya, sedangkan aparat Kepolisian menghimbau agar massa segera membubarkan diri.

Koordinator aksi Dominukus Resabut ketika dimintai keterangan terkat aksi yang dilakukan mengatakan, bahwa aksi yang dilakukan oleh DAP mempunyai satu tujuannya yakni, menyampaikan kepada DPRP, agar pemerintah harus menghentikan pemasukan Miras di Papua.

“Miras merupakan sumber kriminalitas di Papua, Miras dapat memusnahkan generasi muda, bahkan etis Papua yang hudup diatas tanah ini, namun DAP sangat kecewa terhadap aparat Kepolisian karena maksud baik yang akan dilakukan DAP,”katanya.

Menyoal surat pemberitahuan tentang aksi tersebut, pihak DAP telah dilayangkan kepada pihak Kepolisian dalam hal ini Polda Papua tiga hari yang lalu sesuai prosedur.

Sementara itu, Kasat Samapta Polresta Jayapura AKP Arnolus Korwa ketika dimintai keterangan mengatakan, aksi tersebut sampai saat ini belum ada ijin.

Walau mengatakan memang pihak pelaksanaan aksi telah mengajukan surat pemberitahuan kepada Polda Papua, namun sampai aksi dilakukan belum ada surat tembusan ijin kepada pihak Polresta Jayapura.

“Kami punya hak membubarkan aksi, sebab aksi yang dilakukan berada di wilayah hukum Polresta Jayapura,”jelasnya.

Kasat menambahkan, pihak Polresta Jayapura tidak melarang siapapun untuk melakukan aksi demo atau menyampaikan pendapat di depan umum, asalkan dilakukan sesuai prosedur.

”Harus menunggu sampai surat ijin diterbitkan, barulah bisa melakukan aksi,”kata AKP Arnolus Korwa.[eka]

Ditulis oleh Eka/Papos
Sabtu, 05 Juni 2010 00:00

Ratusan Massa Datangi DPRD Merauke

DEMO : Ratusan massa yang datang sambil membawa spanduk-spanduk ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke

DEMO : Ratusan massa yang datang sambil membawa spanduk-spanduk ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke
MERAUKE [PAPOS] – Ratusan massa yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pendamping Rakyat (DePeRa) Kabupaten Merauke, Jumat (4/6) sekitar pukul 15.00 Wit, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kedatangan mereka tidak lain mendesak kepada para wakil rakyat agar menghadirkan Bupati Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze bersama KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pemilukada) agar memberikan penjelasan tentang alasan tidak menaati Surat Keputusan (SK) MRP Nomor 14 Tahun 2009.

Disaksikan Papua Pos sekitar pukul 14.30 Wit, massa bergerak dari Kelapa Lima dengan menggunakan tiga truk bersama beberapa kendaraan roda dua. Selanjutnya, mereka turun di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Merauke dan berjalan menuju ke Kantor DPRD. Mereka juga membawa sejumlah spanduk yang isinya bersifat kecaman seperti, Bupati 2010 orang Sandawi- harga harga mati sesuai keputusan rapat umum masyarakat adat di Salor Tahun 2007 lalu, rakyat tidak butuh pemimpin yang berjalan dari satu hotel ke hotel lain, Drs Johanes Gluba Gebze gagal dua periode memimpin Merauke, Merauke adalah Papua, Papua adalah NKRI sehingga tidak boleh berjalan sendiri. Dasar goblok, tidak tahun peraturan.

Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit, massa pun masuk ke halaman Kantor DPRD Merauke. Dari situ, sejumlah orang termasuk Simon Metalmetty melakukan orasi politiknya. “Kami datang kesini dengan suatu tujuan yang baik dan mulia tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Kami salut dengan sikap DPRD Kabupatern Merauke yang memberikan dukungan penuh agar Pemilukada harus ditunda sesuai SK MRP. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Olehnya, dengan kehadiran kembali ratusan warga ini, sekiranya aspirasi yang disampaikan bisa ditindaklanjuti,” kata Metalmetty dengan suara tinggi.

Sesaat setelah berorasi, dilakukan negosiasi dan dicapai kata sepakat agar 10 perwakilan bisa masuk ke dalam ruangan untuk berdialog dengan Wakil Ketua I DPRD Merauke, Matheos Liem Gebze. Dalam pertemuan itu, Metalmetty mempertanyakan mengapa sehingga DPRD mendukung Pemilukada ditunda dua bulan seperti daerah lain, sementara Bupati Gebze bersama KPU menyatakan tetap menginginkan agar Pemilukada tetap berlangsung tanggal 9 Agustus 2010. “Saya minta agar Dewan harus menghadirkan bupati bersama KPU dalam ruangan resmi ini untuk memberikan penjelasan agar bisa diketahui semua orang,” pintanya.

DePeRa, tegas Metalmetty, meminta agar semua orang harus menjunjung tinggi SK yang dikeluarkan oleh MRP. “Saya juga mau tanya, susah apa untuk menunda Pemilukada dua bulan kedepan. Dan, bupati maupun wakil bupati untuk periode lima tahun mendatang harus orang Sandawi. Itu adalah harga mati sesuai kesepakatan yang telah dibicarakan pada beberapa tahun silam,” ungkapnya.

Sementara salah seorang calon bupati (Cabup) Merauke, H. Waros Gebze mengungkapkan, massa tidak akan bergerak pulang ke rumah masing-masing jika tidak ada jawaban pasti tentang penundaan Pemilukada. Saat ini juga, pimpinan dewan harus menelpon Ketua MRP maupun Gubernur Provinsi Papua dan menyampaikan bahwa Pemilukada Merauke ditunda dua bulan kedepan. Jika tidak ada inisiatif dari Dewan, massa tidak akan bergerak pulang dan menginap di rumah rakyat ini sambil menunggu ada kepastian dan kejelasan. “Kita tidak ingin berpolemik panjang tetapi menginginkan agar Pemilukada ditunda dua bulan ke depan,” pinta Waros Gebze.

Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan, Wakil Ketua DPRD Merauke, Matheos Liem Gebze mengatakan, pihaknya tidak bisa dengan serta merta mengambil suatu keputusan menyatakan apakah Pemilukada harus ditunda atau tidak. Semua melalui proses dan harus dibicarakan lagi dengan semua anggota dewan. “Bapak-bapak bisa melihat kalau yang hadir sekarang hanya tiga orang anggota Dewan. Dengan demikian kita idak bisa memuuskan begitu saja sejumlah aspirasi yang disampaikan,” katanya.

Dewan, jelas Liem Gebze, tetap menerima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan yang datang dan nanti akan dibicarakan lagi di tingkat lembaga untuk mencari solusi penyelesaian. “Kita pun akan memanggil Bupati Merauke bersama KPU untuk didengar keterangan, tetapi waktunya nanti diatur dari belakang karena masih ada sejumlah agenda penting yang harus diselesaikan oleh DPRD. Saya minta pemahaman dan pengertian dari kita semua dan yang jelas bahwa aspirasi yang disampaikan tetap akan ditindaklanjuti,” tandas dia.[(frans]
Ditulis oleh Frans/Papos
Sabtu, 05 Juni 2010 00:00