Ratusan Massa Datangi DPRD Merauke

DEMO : Ratusan massa yang datang sambil membawa spanduk-spanduk ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke

DEMO : Ratusan massa yang datang sambil membawa spanduk-spanduk ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke

DEMO : Ratusan massa yang datang sambil membawa spanduk-spanduk ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke
MERAUKE [PAPOS] – Ratusan massa yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pendamping Rakyat (DePeRa) Kabupaten Merauke, Jumat (4/6) sekitar pukul 15.00 Wit, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kedatangan mereka tidak lain mendesak kepada para wakil rakyat agar menghadirkan Bupati Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze bersama KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pemilukada) agar memberikan penjelasan tentang alasan tidak menaati Surat Keputusan (SK) MRP Nomor 14 Tahun 2009.

Disaksikan Papua Pos sekitar pukul 14.30 Wit, massa bergerak dari Kelapa Lima dengan menggunakan tiga truk bersama beberapa kendaraan roda dua. Selanjutnya, mereka turun di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Merauke dan berjalan menuju ke Kantor DPRD. Mereka juga membawa sejumlah spanduk yang isinya bersifat kecaman seperti, Bupati 2010 orang Sandawi- harga harga mati sesuai keputusan rapat umum masyarakat adat di Salor Tahun 2007 lalu, rakyat tidak butuh pemimpin yang berjalan dari satu hotel ke hotel lain, Drs Johanes Gluba Gebze gagal dua periode memimpin Merauke, Merauke adalah Papua, Papua adalah NKRI sehingga tidak boleh berjalan sendiri. Dasar goblok, tidak tahun peraturan.

Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit, massa pun masuk ke halaman Kantor DPRD Merauke. Dari situ, sejumlah orang termasuk Simon Metalmetty melakukan orasi politiknya. “Kami datang kesini dengan suatu tujuan yang baik dan mulia tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Kami salut dengan sikap DPRD Kabupatern Merauke yang memberikan dukungan penuh agar Pemilukada harus ditunda sesuai SK MRP. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Olehnya, dengan kehadiran kembali ratusan warga ini, sekiranya aspirasi yang disampaikan bisa ditindaklanjuti,” kata Metalmetty dengan suara tinggi.

Sesaat setelah berorasi, dilakukan negosiasi dan dicapai kata sepakat agar 10 perwakilan bisa masuk ke dalam ruangan untuk berdialog dengan Wakil Ketua I DPRD Merauke, Matheos Liem Gebze. Dalam pertemuan itu, Metalmetty mempertanyakan mengapa sehingga DPRD mendukung Pemilukada ditunda dua bulan seperti daerah lain, sementara Bupati Gebze bersama KPU menyatakan tetap menginginkan agar Pemilukada tetap berlangsung tanggal 9 Agustus 2010. “Saya minta agar Dewan harus menghadirkan bupati bersama KPU dalam ruangan resmi ini untuk memberikan penjelasan agar bisa diketahui semua orang,” pintanya.

DePeRa, tegas Metalmetty, meminta agar semua orang harus menjunjung tinggi SK yang dikeluarkan oleh MRP. “Saya juga mau tanya, susah apa untuk menunda Pemilukada dua bulan kedepan. Dan, bupati maupun wakil bupati untuk periode lima tahun mendatang harus orang Sandawi. Itu adalah harga mati sesuai kesepakatan yang telah dibicarakan pada beberapa tahun silam,” ungkapnya.

Sementara salah seorang calon bupati (Cabup) Merauke, H. Waros Gebze mengungkapkan, massa tidak akan bergerak pulang ke rumah masing-masing jika tidak ada jawaban pasti tentang penundaan Pemilukada. Saat ini juga, pimpinan dewan harus menelpon Ketua MRP maupun Gubernur Provinsi Papua dan menyampaikan bahwa Pemilukada Merauke ditunda dua bulan kedepan. Jika tidak ada inisiatif dari Dewan, massa tidak akan bergerak pulang dan menginap di rumah rakyat ini sambil menunggu ada kepastian dan kejelasan. “Kita tidak ingin berpolemik panjang tetapi menginginkan agar Pemilukada ditunda dua bulan ke depan,” pinta Waros Gebze.

Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan, Wakil Ketua DPRD Merauke, Matheos Liem Gebze mengatakan, pihaknya tidak bisa dengan serta merta mengambil suatu keputusan menyatakan apakah Pemilukada harus ditunda atau tidak. Semua melalui proses dan harus dibicarakan lagi dengan semua anggota dewan. “Bapak-bapak bisa melihat kalau yang hadir sekarang hanya tiga orang anggota Dewan. Dengan demikian kita idak bisa memuuskan begitu saja sejumlah aspirasi yang disampaikan,” katanya.

Dewan, jelas Liem Gebze, tetap menerima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan yang datang dan nanti akan dibicarakan lagi di tingkat lembaga untuk mencari solusi penyelesaian. “Kita pun akan memanggil Bupati Merauke bersama KPU untuk didengar keterangan, tetapi waktunya nanti diatur dari belakang karena masih ada sejumlah agenda penting yang harus diselesaikan oleh DPRD. Saya minta pemahaman dan pengertian dari kita semua dan yang jelas bahwa aspirasi yang disampaikan tetap akan ditindaklanjuti,” tandas dia.[(frans]
Ditulis oleh Frans/Papos
Sabtu, 05 Juni 2010 00:00