Tagged: neo-kolonialisme Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 11:00 am on June 6, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , neo-kolonialisme,   

    Ketua MRP : Belum Ada Penolakan SK MR 

    JAYAPURA [PAPOS]- Adanya desas-desus bahwa Menteri Dalam Negeri [Mendagri] telah menolak SK MRP Nomor 14 tahun 2009 tentang Kepala Daerah di Papua beserta wakilnya harus asli Papua. Namun hal itu dibantah Ketua MRP, karena sampai saat ini belum ada jawaban dari Mendagri.

    Ketua MRP, Drs. Agus Alue Alua,M.Th yang ditemui Papua Pos, usai coffee morning dengan Kapolda Papua mengaku belum ada wacana soal penolakan SK MRP sejak disampikan kepada Mendagri.

    “Kalau memang ditolak ya apa boleh buat, tapi sampai saat ini belum ada wacana penolakan. Jadi itu sudah merupakan kewenangan negara, dan apabila negara menganggap begini, itu sama dengan berbicara pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat, karena belum semua aturan dibuat pemekaran dilaksanakan. Jadi apa yang dilakukan bertentangan dengan aturan,” tegas Agus Alua kepada wartawan usai Coffe Morning dengan Kapolda Papua di Aula Rupatama Polda, Rabu (2/6) kemarin.

    Menurut Agus Alua, bahwa SK MRP masih tahap proses pembuatan PP oleh Mendagri dan Menko Polhukam, hanya saja waktu yang ditentukan oleh KPU sulit untuk disanggupi oleh Kemendagri.

    “ Karena kami [ MRP-red] tidak bisa menginterfensi sampai ke KPU-KPU dan gubernur, sehingga kami meminta kepada Mendagri untuk mengatur ulang skep untuk Pemilukada di Papua,”terangnya.

    Hanya saja tambah Agus, untuk kepastian pelaksanaan Pemilukada di Papua masih belum diketahui, meskipun sudah menjadi kewenangan KPUD tetapi karena masih menunggu Perdasi, sehingga belum dapat ditetapkan kapan akan dilaksanakan. “Ini juga tidak tahu, apakah Mendagri setuju atau tidak. Kalau hal lain bisa dibuat menerima apa yang diputuskan oleh Yang Maha Kuasa, maka itulah yang akan dilakukan,” tandasnya. [loy]

    Ditulis oleh loy/Papos
    Kamis, 03 Juni 2010 00:00

    Iklan
     
  • Papua Post 10:52 am on June 6, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , , neo-kolonialisme   

    Ratusan Massa Datangi DPRD Merauke 

    DEMO : Ratusan massa yang datang sambil membawa spanduk-spanduk ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke

    DEMO : Ratusan massa yang datang sambil membawa spanduk-spanduk ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke

    DEMO : Ratusan massa yang datang sambil membawa spanduk-spanduk ke Kantor DPRD Kabupaten Merauke
    MERAUKE [PAPOS] – Ratusan massa yang dipimpin langsung oleh Ketua Dewan Pendamping Rakyat (DePeRa) Kabupaten Merauke, Jumat (4/6) sekitar pukul 15.00 Wit, mendatangi Kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat. Kedatangan mereka tidak lain mendesak kepada para wakil rakyat agar menghadirkan Bupati Merauke, Drs. Johanes Gluba Gebze bersama KPU sebagai penyelenggara pemilihan kepala daerah (Pemilukada) agar memberikan penjelasan tentang alasan tidak menaati Surat Keputusan (SK) MRP Nomor 14 Tahun 2009.

    Disaksikan Papua Pos sekitar pukul 14.30 Wit, massa bergerak dari Kelapa Lima dengan menggunakan tiga truk bersama beberapa kendaraan roda dua. Selanjutnya, mereka turun di depan Kantor Pengadilan Negeri (PN) Merauke dan berjalan menuju ke Kantor DPRD. Mereka juga membawa sejumlah spanduk yang isinya bersifat kecaman seperti, Bupati 2010 orang Sandawi- harga harga mati sesuai keputusan rapat umum masyarakat adat di Salor Tahun 2007 lalu, rakyat tidak butuh pemimpin yang berjalan dari satu hotel ke hotel lain, Drs Johanes Gluba Gebze gagal dua periode memimpin Merauke, Merauke adalah Papua, Papua adalah NKRI sehingga tidak boleh berjalan sendiri. Dasar goblok, tidak tahun peraturan.

    Setelah berjalan kaki selama kurang lebih 20 menit, massa pun masuk ke halaman Kantor DPRD Merauke. Dari situ, sejumlah orang termasuk Simon Metalmetty melakukan orasi politiknya. “Kami datang kesini dengan suatu tujuan yang baik dan mulia tanpa diboncengi kepentingan tertentu. Kami salut dengan sikap DPRD Kabupatern Merauke yang memberikan dukungan penuh agar Pemilukada harus ditunda sesuai SK MRP. Ini merupakan suatu kebanggaan tersendiri bagi kami. Olehnya, dengan kehadiran kembali ratusan warga ini, sekiranya aspirasi yang disampaikan bisa ditindaklanjuti,” kata Metalmetty dengan suara tinggi.

    Sesaat setelah berorasi, dilakukan negosiasi dan dicapai kata sepakat agar 10 perwakilan bisa masuk ke dalam ruangan untuk berdialog dengan Wakil Ketua I DPRD Merauke, Matheos Liem Gebze. Dalam pertemuan itu, Metalmetty mempertanyakan mengapa sehingga DPRD mendukung Pemilukada ditunda dua bulan seperti daerah lain, sementara Bupati Gebze bersama KPU menyatakan tetap menginginkan agar Pemilukada tetap berlangsung tanggal 9 Agustus 2010. “Saya minta agar Dewan harus menghadirkan bupati bersama KPU dalam ruangan resmi ini untuk memberikan penjelasan agar bisa diketahui semua orang,” pintanya.

    DePeRa, tegas Metalmetty, meminta agar semua orang harus menjunjung tinggi SK yang dikeluarkan oleh MRP. “Saya juga mau tanya, susah apa untuk menunda Pemilukada dua bulan kedepan. Dan, bupati maupun wakil bupati untuk periode lima tahun mendatang harus orang Sandawi. Itu adalah harga mati sesuai kesepakatan yang telah dibicarakan pada beberapa tahun silam,” ungkapnya.

    Sementara salah seorang calon bupati (Cabup) Merauke, H. Waros Gebze mengungkapkan, massa tidak akan bergerak pulang ke rumah masing-masing jika tidak ada jawaban pasti tentang penundaan Pemilukada. Saat ini juga, pimpinan dewan harus menelpon Ketua MRP maupun Gubernur Provinsi Papua dan menyampaikan bahwa Pemilukada Merauke ditunda dua bulan kedepan. Jika tidak ada inisiatif dari Dewan, massa tidak akan bergerak pulang dan menginap di rumah rakyat ini sambil menunggu ada kepastian dan kejelasan. “Kita tidak ingin berpolemik panjang tetapi menginginkan agar Pemilukada ditunda dua bulan ke depan,” pinta Waros Gebze.

    Menanggapi berbagai tuntutan yang disampaikan, Wakil Ketua DPRD Merauke, Matheos Liem Gebze mengatakan, pihaknya tidak bisa dengan serta merta mengambil suatu keputusan menyatakan apakah Pemilukada harus ditunda atau tidak. Semua melalui proses dan harus dibicarakan lagi dengan semua anggota dewan. “Bapak-bapak bisa melihat kalau yang hadir sekarang hanya tiga orang anggota Dewan. Dengan demikian kita idak bisa memuuskan begitu saja sejumlah aspirasi yang disampaikan,” katanya.

    Dewan, jelas Liem Gebze, tetap menerima aspirasi yang disampaikan oleh perwakilan yang datang dan nanti akan dibicarakan lagi di tingkat lembaga untuk mencari solusi penyelesaian. “Kita pun akan memanggil Bupati Merauke bersama KPU untuk didengar keterangan, tetapi waktunya nanti diatur dari belakang karena masih ada sejumlah agenda penting yang harus diselesaikan oleh DPRD. Saya minta pemahaman dan pengertian dari kita semua dan yang jelas bahwa aspirasi yang disampaikan tetap akan ditindaklanjuti,” tandas dia.[(frans]
    Ditulis oleh Frans/Papos
    Sabtu, 05 Juni 2010 00:00

     
  • Papua Post 10:49 am on June 6, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , neo-kolonialisme   

    DPRD Terus Perjuangkan 

    JAYAPURA [PAPOS]- Kendati Mendagri dan Menko Polhukam tidak mau bertemu dengan Pansus Pilkada DPRP terkait SK MRP nomor 14 tahun 2009, namun Pansus Pilkada DPRP terus berupaya dengan berbagai cara sampai Mendagri mengeluarkan Perpu soal SK MRP tersebut.

    Sekitar 16 anggota Pansus Pilkada DPRP terus berjuang di Jakarta agar pusat mengeluarkan Perpu sebagai landasan pelaksanaan Pemilukada di Papua. Ke 16 anggota sudah mewakili rakyat Papua.

    “ Tidak mesti semua rakyat Papua demo, tetapi anggota dewan ini sudah mewakili rakyat Papua karena kami dipilih secara langsug oleh rakyat,” ujar sekretaris komisi A DPRP, Yulius Miagomi, SH saat berbincang-bincang dengan Papua Pos diruang kerjanya, Jumat [4/6].

    Sebagai wakil rakyat Pansus Pilkada DPRP akan terus berjuangan hingga pusat mengeluarkan Perpu. ”Sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan SK MRP tersebut,” imbuhnya.

    Sebenarnya sebagai pejabat negara, Mendagri tidak boleh takut terhadap aspirasi masyarakat Papua. DPRP sebagai wakil rakyat Papua punya tugas menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah pusat.

    “ Jadi bukan semata-mata anggota dewan demo di Jakarta, ada kepentingan dewan sendiri, tetapi anggota dewan ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Ini sudah menjadi tugas dewan untuk menyalurkan kepihak yang berkompoten,” kata politisi Politisi Partai Kasih Demokrasi Indonesia.

    Dia sangat menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak mau menerima aspirasi rakyat ini. Jika sesuatu terjadi di daerah ini, maka DPRP tidak bertanggungjawab. Biar saja pemerintah pusat yang bertanggunggungjawab dan turun ke Papua untuk mengatasinya.

    Sebagai orang tua, dia pasti tahu jika sampai anaknya menangis. Pusat harusnya bertanya, kenapa anggota dewan sampai nekad melakukan demo. Anehnya, pusat justru mungkin menilai anggota dewan mengada-mengada sehingga mereka tidak mau bertemu dengan pansus Pilkada DPRP.

    Oleh karena Mendagri tidak mau menerima pansus Pilkada, maka hal ini kata dia membuat Pansus Pilkada kebingungan dan ngotot untuk memperjuangkan pemerintah pusat segera mengeluarkan Perpu. Jika sampai Mendagri tidak mau menerima Pansus Pilkada. Maka Pilkada tetap ditunda sampai SK MRP diakomodir. Dengan demikian orang pusat turun ke Papua untuk menyelesaikan masalah penundaan Pilkada. ‘’kalau Pilkada di Papua ditunda, ini khan sudah masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita minta pusat yang turun menyelesaikan persoalan ini,’’ katanya.

    ‘’Kita mengerti posisi Mendagri apalagi dia orang baru, pemahaman Mendagri tentang Papua masih kurang. Sebenarnya yang tahu persoalan adalah dirjen-dirjen, seperti Dirjen Otonomi Daerah. Mereka orang-orang lama dan perkembangan setiap daerah mereka ketahui,’’ katanya.

    Jadi begitu muncul tuntutan yang melawan UU, Mendagri kelabakan ini dianggap sesuatu baru sehingga Mendagri mengelak. Padahal UU Otsus adalah memproteksi orang asli Papua. Memang jika dikatakan diskriminasi, ya memang kondisinya demikian karena isinya memproteksi orang asli Papua. Ketika ia memproteksi orang Papua, maka UU otsus itu sebenarnya sudah diskriminasi. “Jadi kalau UU Otsus dijabarkan secara baik, maka diskriminasi memang lebih menonjol,” katanya.[bela]

    Ditulis oleh Bela/Papos
    Sabtu, 05 Juni 2010 00:00

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal