Pembaruan Terkini Laman 2 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 11:16 pm on December 12, 2012 Permalink | Balas  

    Ini Daftar Pesanan Tank Indonesia pada Jerman 

    Date: 07 November 2012 at 20:27
    Subject: Ini Daftar Pesanan Tank Indonesia pada Jerman
    jaringnews.com, 7 November 2012
    http://www.jaringnews.com/internasional/uni-eropa/26992/ini-daftar-pesanan-ta…

    Ini Daftar Pesanan Tank Indonesia pada Jerman
    oleh Silvia Werner

    Leopard 2A4 dan Leopard 2 Revolution sudah dikirim untuk dipresentasikan pada pameran
    senjata "Indo Defence", Kemayoran, Jakarta 7-10/11.

    BERLIN, Jaringnews.com – Menurut informasi terbaru dari Financial Times Jerman, penjualan
    tank Leopard dan Marder ke Indonesia ternyata bukan bisnis antar pemerintah, melainkan
    berdasarkan permintaan khusus pada perusahaan Jerman Rheinmetall. Dikatakan oleh Wakil
    Menteri Pertahanan RI Sjafrie Sjamsoeddin bahwa order senjata tersebut bernilai 217 juta
    Euro itu akan dibiayai lewat kredit dari luar negri. Padahal biasanya, senjata bekas dari
    Jerman dijual lewat kesepakatan antar pemerintah.

    Menurut Kantor Berita Jerman DPA, pemerintah Indonesia sangat mengharapkan pengiriman
    tank-tank pertamanya pada 2012 ini. "Semua proses politis dan administratif sudah selesai,
    kita sekarang dalam tahap produksi," terang Sjafrie Sjamsoeddin di Jakarta.

    Seperti diketahui, pesanan Indonesia meliputi 40 tank "Leopard 2A4“, 63 tank "Leopard 2
    Revolution“, 10 tank penyelamatan Leopard dan 50 tank pengangkut tentara “Marder 1A3“.
    Pengiriman lewat Rheinmetall diharapkan selesai pada triwulan pertama tahun 2014.
    Masing-masing satu prototip Leopard 2A4 dan Leopard 2 Revolution sudah dikirim untuk
    dipresentasikan pada pameran senjata "Indo Defence", Kemayoran, Jakarta 7-10/11.

    Tank Leopard 2 Revolution adalah model Leopard 2A4 yang dikembangkan pada tahun 1980an dan
    sekarang dimodernisasi dengan konsep MBT (Main Battle Tank) Revolution. Konsep ini
    dikembangkan oleh Rheinmetall. Menurut berita DPA pada 30 Oktober 2012 lalu, tujuan
    modernisasi adalah agar tank-tank tersebut disesuaikan untuk pertempuran.

    Menurut berita LSM Jerman Watch Indonesia, dalam buku putih TNI terbaru tidak disebutkan
    adanya ancaman-ancaman luar negri yang berpotensi menimbulkan pertempuran. Dan pada
    kunjungan Kanselir Jerman Angela Merkel bulan Juli kemarin, Presiden SBY mengungkapkan
    "tidak akan pernag mengunakan tank atau helikopter pada masyarakat Indonesia. Juga tidak
    akan melakukan hal itu“

    Karena masih dikabarkan adanya kasus-kasus HAM di propinsi-propinsi Papua dan Papua Barat,
    LSM Aliansi Masyarakat Anti Perdagangan Senjata dengan anggota yang kebanyakan WNI dan LSM
    Watch Indonesia di Jerman mempertanyakan pemakaian tank pertempuran tersebut. Dalam acara
    diskusi Watch Indonesia di Jerman kemarin, pembela hak asasi manusia terkenal dari Papua,
    Markus Haluk, menghargai dengan sangat kata-kata tegas pemerintah Jerman di depan dewan
    hak asasi manusia PBB di Geneva. Pertanyaan dan usulan Jerman pada pemerintah Indonesia di
    pertemuan tersebut adalah berani dan benar.

    Mempertimbangkan persetujuan pada ekspor tank yang direncanakan itu, alasan-alasan untuk
    posisi pemerintah Jerman di pertemuan PBB di atas kurang jelas. Markus Haluk seperti
    dikutip oleh koran Jerman TAZ "Indonesia menjadi makin demokratis sekarang – kecuali
    Papua. Dengan ekspor senjatanya ke Indonesia, Jerman ikut bertanggungjawab“. Maksudnya
    bertanggungjawab tentu saja terkait pelanggaran hak asasi manusi di Irian jika tank-tank
    Jerman itu benar-benar akan dipakai untuk pertempuran Papua. Markus Haluk menganjurkan,
    agar politisi Jerman mengunjungi Papua untuk mendapatkan gambaran sendiri tentang situasi
    konkretnya.
    (Sil / Deb)

     
  • Papua Post 2:21 am on December 7, 2012 Permalink | Balas  

    Gagal, JGG Titip Agenda PPS ke HMS-YOP 

    Dasar penjilat

     
    • helukas 10:44 am on Januari 23, 2013 Permalink | Balas

      kami atas nama Leluhur Bangsa Papua Menyempikan kepada pemerintah pemerinta papua jagan Propokator terhadap orang papua siapa yang kerja jujur diatasa Bumi Cenderawasih ini Tuhan suda di berkati Oleh Bumi Cenderawasih ini bukan menjual rakyat bukan poropokator

    • fery angga 11:09 am on Mei 2, 2013 Permalink | Balas

      PPS udah layak di selatan papua.. kan udah ada lantamal XI trus Universitas Negeri Musamus.. Dipapua hanya ada 3 perguruan negeri yg smuanya terletak di ibukota provinsi termsuk UNMUS di merauke…

  • Papua Post 2:02 pm on November 12, 2012 Permalink | Balas  

    UP4B Tidak Pernah Menjanjikan Rumah 

    Senin, 12 November 2012 08:01

    JAYAPURA—Saat ini Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B) mendapat informasi bahwa ada orang-orang yang mengatasnamakan UP4B berkeliaran menjanjikan program pembangunan rumah kepada penduduk dan kepada instansi pemerintah di tingkat Kabupaten di Provinsi Papua dan Papua Barat. Orang-orang tersebut meminta imbalan sejumlah uang.

    Hal ini disampaikan Juru Bicara UP4B Amiruddin melalui Siaran Pers kepada Bintang Papua, Jumat (9/11). Dia menegaskan bahwa UP4B tidak pernah menyuruh atau menugaskan Staf atau orang- orang UP4B untuk mendata dan menjanjikan pembangunan rumah untuk seseorang atau individu tertentu, apalagi dengan meminta sejumlah uang sebagai kompensasi demi kelancaran program tersebut.

    Lanjut dia, selain itu UP4B juga tidak pernah menunjuk pihak manapun (individu atau lembaga) untuk mendata penduduk yang akan mendapat bantuan rumah tinggal untuk penduduk. Staf UP4B dalam menjalankan tugas lapangan tidak dibenarkan meminta imbalan dari pihak mana pun.

    Karenanya, kata dia, jika ada orang yang mengatasnamakan UP4B menjanjikan pembangunan rumah untuk individu dan masyarakat, atau mendata masyarakat untuk dijanjikan pembangunan rumah, dapat dipastikan itu adalah bukan orang UP4B. “Dan kami bisa pastikan, itu tindak penipuan. Jika ada pihak-pihak mengalami hal seperti itu harap segera laporkan kepada polisi,” ujarnya.

    Menurutnya, pemerintah memang sedang merancang program bantuan perumahan untuk masyarakat. Program tersebut masih dalam perencanaan Kementerian terkait dengan Pemerintah Daerah. Maka dari itu pendataan dan penyaluran rumah bantuan ini dalam pelaksanaannya Pemerintah akan bekerjasama dengan Pemerintah Kabupaten/Kota, Provinsi dengan koordinasi UP4B. “Jadi penyaluran rumah bantuan dari Pemerintah tidak akan melalui individu atau LSM tertentu,” tandasnya.(mdc/don/LO1)

     
  • Papua Post 2:01 pm on November 12, 2012 Permalink | Balas  

    Pemekaran 7 Provinsi Harus Bertahap 

    Senin, 12 November 2012 08:03

    JAYAPURA—Ketua DPR Papua John Ibo mengaku, untuk pemekaran tujuh Provinsi perlu dilakukan secara bertahap dan harus sesuai bertahap dan tidak hanya sekedar ephouria saja, tetapi pemekaran harus dapat dipertimbangkan secara baik dan proporsional dari segala aspek harus diperhitungkan agar supaya provinsi tersebut selalu dapat berdiri dalam kapasitas mampu membiayai seluruh wilayah penduduknya. “Sebenarnya untuk mencari keputusan mengenai pengusulan tujuh Provinsi ini pada hari ini [kemarin-red] itu merupakan sesuatu yang mustahil terjadi, karena forum seperti ini susah untuk kita ambil keputusan dan keputusan itu tidak hanya sebatas wacana, karena kalau hanya sebatas wacana kemungkinan bisa,” kata John Ibo kepada wartawan disela-sela pertemuan Kaukus Parlemen Papua dengan tema Penyamaan Visi, Persepsi dan Gagasan Pemekaran Daerah di Tanah Papua, di Aston Hotel Jayapura, Jumat (9/11) kemarin siang.

    Menurut John Ibo pemekaran tujuh provinsi ini karena harus dibahas sesuai aturan-aturan atau ketentuan perundang-undangan yang sudah mengatur tentang bagaimana langkah mengatur pemekaran seluruhnya, oleh sebab itu wacana tujuh pengusulan kabupaten Provinsi merupakan hasil penelitian yang luar biasa yang dilakukan oleh pemerintah belanda. “Tujuh pemekaran provinsi itu terdapat sub kultur yang besar di Papua, kalau mengikuti subkultur yang besar di Papua. Jika tujuh sub kultur dijadikan satu untuk pemekaran provinsi di Papua maka tidak akan ada konflik di dalam masyarakat,” ujarnya.

    Ditanya jika sampai tujuh Provinsi ini jadi dimekarkan apakah dana otsus yang turun ke Papua dan Papua Barat cukup dan bagaimana dana otsus tersebut merangkap semua daerah pemekaran di Papua. John Ibo mengaku tinggal bagaimana mengatur dana Otsus tersebut, kalau dana yang turun dari pusat untuk seluruh penduduk Papua setelah terjadi pemekaran provinsi maka dana tersebut tinggal dibagi pada besarnya tiap-tiap provinsi. “Dari sekian dana yang dikelolah untuk tujuh provinsi akan dibagi sekian persen untuk seluruh provinsi secara merata, kita bagi sesuai penduduk secara proporsional Cuma biaya,” terangnya.

    Untuk pembagian dana Otsusu tersebut harus dipikirkan bagaimana upaya dari tokoh-tokoh Papua berkumpul bersama pemerintah pusat untuk membicarakan satu pembiayaan bukan hanya untuk penduduk tetapi juga untuk pelayanan yang akan berlangsung pada luas wilayahnya, sehingga demikian dapat dikatakan dana tersebut dapat dibagai secara proporsional jika tujuh provinsi tersebut dibentuk tetapi sesungguhnya tujuh provinsi tersebut tidak dapat dimekarkan sekaligus secara bertahap sambil kita pelajari mungkin satu atau dua provinsi mendatangkan pembelajaran baru mulai memikirkan pengembangan provinsi berikutnya seperti apa. “Jadi kalau kita bicara tentang pemekaran provinsi tidak sekedar efouria, tiap orang dapat mengatakan pemekaran, saya sangat respek jika wilayah ini dibagi dalam tujuh wilayah provinsi karena itu para peneliti antropologi melihat betul-betul dari semua aspek, sehingga menetapkan dalam tujuh criteria dimana tujuh provinsi ini paling tepat,” terangnya.

    Ditanya mengenai pemekaran selama 10 tahun di Papua apakah sudah berjalan sesuai harapan, menurut John Ibo diharapkan melalui forum ini membangun untuk menulusuri tentang perjalanan khusus baik dari pemerintah maupun masyarakat apakah undang-undang otsus telah kita jalankan dengan baik, jika diluar dari undang-undang Otsus maka apa yang dibahas ini tidak akan berhasil. “Saya merasa Undang – Undang (UU) Otsus harus dibahas semua yang mengalami perubahan harus ke jalurnya,” tukasnya. (mir/don/LO1)

     
    • helukasem 11:40 am on November 13, 2012 Permalink | Balas

      kami sebagai masyarakat menyampaikan kepada pengurus provinci papua dan progaram ini itu kami tidak setuju dengan progaram dari pemerinta papua dan pemerintah indonesia hasil itu kami korban diatas korban tanah sediri maka kami pesan atas nama leluhur alam dusun orang pribumi papua katakan tidak tetap tidak

  • Papua Post 1:56 pm on November 11, 2012 Permalink | Balas  

    ARB Komit Berdayakan Pengusaha Kecil di Papua 

    Jumat, 09 November 2012 06:09

    Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Merauke, Yulius Pounganan S.Sos saat menyerahkan sertifikat kepada perwakilan peserta pelatihan dan pendampingan pengusaha kecil di Papua.

    Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Merauke, Yulius Pounganan S.Sos saat menyerahkan sertifikat kepada perwakilan peserta pelatihan dan pendampingan pengusaha kecil di Papua.

    MERAUKE—Gerakan Ayo Bangkit (GAB) yang didukung oleh Aburizal Bakrie dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar Provinsi Papua, menggelar serangkaian kegiatan pelatihan dan pendampingan di Kabupaten Merauke. Kegiatan yang diikuti sekitar 100 peserta dari kalangan usaha kecil di Merauke ini, berlangsung beberapa hari lalu di aula hotel Itese Merauke.

    Koordinator Gerakan Ayo Bangkit Provinsi Papua, Aryo Heriadi mengatakan, kegiatan yang digelar ini untuk melanjutkan prakarsa dalam memberdayakan usaha kecil di seluruh pelosok Indonesia. Dan prakarsa ini juga merupakan tanggapan terhadap derasnya permintaan pelatihan dari berbagai kalangan melalui berbagai media baik secara lisan maupun tertulis.

    “Selain itu kondisi bangsa hari ini dimana indeks pembangunan manusia (IPM) untuk tahun 2011 menempatkan Indonesia di posisi rendah dan tertinggal jauh dari Negara-negara di Asia Tenggara , sehingga memotivasi kami untuk mengadakan pelatihan ini,” kata Aryo .

    Masih dikatakan Aryo, sudah banyak program/bantuan yang digelontorkan Pemerintah namun hasil akhirnya bisa dilihat bersama, yakni seperti apa kondisi bangsa Indonesia saat ini.

    “Karena itu maka masyarakatlah yang harus menyelematkan dirinya sendiri dan anggota masyarakat yang lain dengan cara mengembangkan kewirausahaan,” terangnya.

    Lebih jelas dengan maraknya kasus korupsi yang terjadi akhir-akhir ini sering diberitakan di berbagai media, baik cetak maupun media elektronik, menandakan bahwa saat ini masih banyak rakyat kecil yang dirugikan. Dan harus diakui, kata Aryo, bahwa korupsi merusak perkembangan ekonomi suatu bangsa.

    “Jika suatu bproyek ekonomi dijalankan dengan unsur-unsur korupsi, maka pertumbuhan ekonomi yang diharapkan dari proyek tersebut tidak akan tercapai,” paparnya.

    Tambahnya Partai Golkar dan Aburizal Bakrie tetap berkomitmen untuk mendukung segala upaya pemberantasan korupsi. Hal ini selalu diserukan ARB kepada kader Golkar baik di tingkat pusat maupun di daerah.

    “Hal konkrit yang disarankan Bapak Aburizal Bakriel (ARB) sebagai langkah antisipasi terhadap maraknya budaya korupsi yang mengakibatkan keadaan ekonomi menjadi menurun adalah dengan memperkuat sector usaha mikro, kecil dan menengah. Dimana hal ini bisa dilakukan dengan memperbaiki manajemen usaha yang sedang ditekuni. Selain itu memperluas pasar untuk menggaet semakin banyak konsumen ataupun melaksanakan diversifikasi usaha,” ujarnya seraya menambahkan, pada tahap kelima direncanakan ribuan pengusaha kecil di Provinsi Papua akan mendapatkan peningkatan skill usaha dan insetif pengembangan usaha.

    “Para pengusaha tersebut dinominasikan oleh berbagai kelompok masyrakat, serta diseleksi oleh panitia seleksi independen yang dibentuk oleh GAB”.

    Sementara itu Sekretaris DPC Partai Golkar Kabupaten Merauke, Yulius Ponganan S.Sos mengatakan, dalam suatu Negara jika kesejahteraan masyarakat meningkat maka akan meminimilasirkan tindakan korupsi dan nepotisme.

    “Jadi kegiatan ini jangan selalu dikaitkan dengan momen 2014 , karena bagi sebuah parpol segala kegiatan atau program dilingkup parpol sudah direncanakan dengan matang,” terangnya. (lea/achi/LO1)

     
    • YAQN & TGUH 1:13 am on November 12, 2012 Permalink | Balas

      DISINI KOSONG, DISANA KOSONG
      TAK ADA BATANG TEMBAKAU
      BUKAN SAYA BERKATA BOHONG,
      ADA KATAK MEMIKUL KERBAU

      Golkar lagi, golkar lagi……………..hehehhehehe basi dan berbau lagi….!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    • heluka 4:29 pm on Januari 10, 2013 Permalink | Balas

      stop suda otok bisnis dimana mana otok isi itu bisnis suyapa ko hidup diatas tanah sediri

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal