Updates from Agustus, 2013 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 8:07 pm on August 22, 2013 Permalink | Balas
    Tags: , ,   

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla 

    Polres Diinstruksikan Waspadai Freedom Flotilla.

    Ketua MRP: Hasil RDP MRP Belum Dapat Diserahkan ke Gubernur

    Timotius MuribJAYAPURA – Ketua Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua, Timotius Murib mengatakan, hasil Rapat Dengar Pendapat (RDP) yang diselenggarakan MRP Papua dan Papua Barat 24-27 Juli 2013 lalu telah diplenokan. Sesuai rencana sebelumnya hasil RDP itu akan diserahkan 14 Agustus 2013 ini, namun MRP masih harus merangkumkan seluruh hasil RDP .

    Seperti diketahui, dialog merupakan hasil Rapat Dengar Pendapat dalam mengevaluasi 12 Tahun implementasi Otsus di Papua disisa waktu penerapan Otsus Papua, solusinya duduk sama-sama. Untuk itu, MRP dan DPRP kami akan bawa hasil RDP ke Pemerintah Pusat,” kata Murib di kantornya, Rabu (21/8).

    Menurut Murib tertundanya penyerahan hasil RDP lebih pada penyesuaian waktu dengan waktu Gubernur dan MRP sendiri saat ini tengah siapkan hasil RDP yaitu setelah dijilid akan diserahkan ke Gubernur sekaligus melaporkan seluruh kegiatan terkait RDP yang dilaksanakan MRP.

    Murib menyatakan, terkait Dialog, setiap orang dapat menterjemahkan Dialog ini seperti apa, tetapi perlu diingat, Dialog merupakan sebuah sarana dimana didalam sarana ini membicarakan solusi yang diinginkan masyarakat demi perubahan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

    Selama 12 Tahun Implementasi Otsus, masyarakat merasa belum ada pembangunan yang menyentuh bagi mereka dikampung-kampung. Oleh karena itu Dialog penting dilakukan dan harus dilakukan. Murib tak memungkiri bila dikalangan luas masyarakat mengartikan Dialog secara berlebihan, namun Dialog itulah sarana mempertemukan Pemerintah Pusat dengan masyarakat, demi tercapainya solusi pembangunan Papua yang lebih baik dari hari ini.

    Ia mengingatkan, namun jangan kita lupa Sarana Dialog ini sama dengan Aceh, dan Aceh mengawali seluruh proses pembangunan dalam penyelesaian masalah Aceh juga lewat Dialog yang difasilitasi pihak independen yang hadir dan menyiapkan seluruh materi sehingga sekarang Aceh telah menikmati sebuah perubahan dan mengalami langkah maju dalam kehidupan masyarakat Aceh. Oleh karena itu lanjut Murib, Papua juga harus bisa melakaukan Dialog. Murib mengatakan, sebagai Ketua MRP dirinya bersyukur keinginan rakyat ini sudah dijalankan dengan baik, sudah diplenokan karena Komunikasi melalui Dialoglah yang diinginkan masyarakat dan saya merasa pemerintah pusat juga bersedia untuk melakukan Dialog seperti yang dilakukan masyarakat Aceh. “Kami sangat yakin bahwa Pemerintah akan merespon keinginan ini demi kesejahteraan masyarakat Papua”, ujar Murib. (Ven/Don/l03/@dv)

    Iklan
     
    • helukasem 11:15 am on Oktober 19, 2013 Permalink | Balas

      kami sampaikan kepada orang yang tidak bertangung jawab kerja diatas tanah ini bumi ini leluhur ini atas nama adat nenek mojang dusun wilayah kutuklah dia karen dia tidak kerja jujur untuk diatas tanah ini

  • Papua Post 4:47 pm on August 1, 2013 Permalink | Balas
    Tags: , ,   

    Otsus Telah Gagal 

    Otsus Telah Gagal.

    JAYAPURA [PAPOS] – Dengar pendapat dengan orang asli Papua dalam rangka evaluasi Otonomi Khusus [Otsus] Papua dan Papua Barat yang diselenggarakan selama tiga hari di Hotel Sahid Papua yang secara resmi ditutup Sabtu, [27/7] telah menghasilkan beberapa rumusan sementara.

    Dari forum dengar pendapat Undang-Undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua dan Papua Barat yang dihadiri 40 kabupaten/kota Papua dan Barat tersebut yang merupakan keterwakilan orang asli Papua menghasilkan beberapa rumusan sementara yakni pertama bahwa undang-undang nomor 21 tahun 2001 dalam implementasi dan aparatur pemerintahan bagi pemerintah Pusat, pemerintah Provinsi Papua dan Papua Barat serta Kabupaten/kota dalam pelaksanaannya telah gagal.

    Kedua Isi undang-undang nomor 21 tahun 2001 tentang Otsus, berdasarkan penilain dan pandangan dari keterwakilan orang asli Papua terhadap undang-undang Otsus dapat diidentifikasi timbul permasalahan yang kompleks dan mandasar bagi sektor yang strategis bagi pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat yakni pertama sektor pendidikan, kesehatan, infrastruktur, ekonomi kerakyatan, kependudukan dan ketenaga kerjaan, sumber daya alam dan lingkungan hidup, sektor kesejahtaan sosial, kegaaman, kebudayaan dan adat istiadat, hak asazi manusia, politik dan pemerintahan, pengawasan, hukum dan sektor keuangan.

    Ketiga rekomendasi pertama membuka ruang untuk dilakukan dialog antara rakyat Papua dengan pemerintah Pusat yang dimediasi oleh pihak yang netral dan dilaksanakan pada tempat yang netral pula dan keempat undang-undang nomor 21 tahun 2001 sebagaimana dimuat undang-undang nomor 35 tahun 2008 tentang Otsus bagi Papua dan Papua Barat di rekonstruksi sesudah melakukan tahap lain yang disebut dialog Jakarta-Papua.

    Ketua MRP Timotius Murib menegaskan, hasil rapat dengar pendapat yang telah dirumuskan dalam rumusan sementara akan ditindaklanjuti sebagaiman mestinya.

    “Hasil rumusan dengar pendapatn ini akan dirampungkan secepatnya dan selanjutnya akan ditetapkan dalam keputusan MRP melalui rapat pleno MRP,”Kata Timotius Murib.

    Hal dilakukan agar ada legitimasi atas hasil telah dicapai bersama melalui rapat dengar pendapat, namun demikian Timotius Murib kembali menegaskan bahwa MRP tidak akan menghilangkan sedikitpun dari apa yang telah disampaikan dalam forum dengat pendapat dari para perwakilan orang asli Papua se- Tanah Papua.

    Selanjutnya, hasil rumusan dan rekomendasi yang telah dicapai dalam forum denga pendapat yang dilalakukan selama tiga ini akan disampaikan kepada semua pihak yakni akan disampaikan kepada pemerintah Pusat, pemerintah provinsi Papua dan Papua Barat yang ditujukan kepada MRP dan akan memperhatikan dengan sungguh-sungguh.

    Dikatakannya, semua pihak yang hadir telah sepakat bahwa dalam menanggapi atau merespon berbagai permasalahan yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Otsus Papua dan Papua Barat hendaknya ditempuh dengan cara yang bermartabat dengan berupaya sedapat mungkin untuk menghindari atau mencegah cara-cara yang tidak bermartabat yang justru akan merugikan masyarakat Papua terutama orang asli Papua sendiri.

    Timotius Murib menghimbau kepada masyarakat Papua dan orang asli Papua agar dalam menghadapi dan menanggapi berbagai permasalahan yang timbul dalam masyarakat hendaknya bersikap kritis akan tetapi bertindak rasional dan obyektif dengan menempuh cara-cara yang bermartabat.[tho]

    Enhanced by Zemanta
     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal