Tak Ada Dialog Jakarta—Papua

 Posted by mamage • 04/11/2011 

Bintang Papua – Para penggagas Dialog Jakarta—Papua yang selama ini  mengharapkan agar Pemerintah Pusat  berkenan menginisiasi  adanya Dialog Jakarta—Papua seperti Koordinator Jaringan Damai Papua (JDP) DR. Neles Tebay dan tokoh  tokoh Papua merdeka lainnya,  rupanya harus menahan diri.

Pasalnya, Pemerintah Pusat  telah  mengisyaratkan Dialog  Jakarta—Papua tak perlu dilakukan.  Tapi  yang perlu dilakukan adalah  komunikasi konstruktif. Hal ini sebagaimana disampaikan Sesmenkopolhukam  Letjen (Pur) Hotma Panjaitan kepada Bintang Papua usai  bertemu Wakil Ketua I DPR Papua Yunus Wonda SH di Kantor DPR Papua, Kamis (3/11). Bahkan, kata dia, Presiden  RI Susilo  Bambang Yudhoyono bahkan   menekankan   yang  utama untuk mengatasi persoalan Papua adalah komunikasi konstruktif antara pemerintah pusat dan daerah. “Dialog Jakarta—Papua ada karena kita bukan orang luar. Kalau  orang luar itu berdialog  tapi sesama kita itu berkomunikasi. Jadi komunikasi it terus kita jalin,” katanya.

Ditanya kehadiran Unit Percepatan Pembangunan Papua dan Papua Barat (UP4B), ujarnya, UP4B harus segera disambut  dan semua pihak dihimbau segera bekerja. Dia menandaskan,  pertemuan  bersama stakeholder atau pemangku kepentingan di Papua  adalah bagian dari komunikasi konstruktif  dalam rangka  mendapatkan masukan dari semua pihak  menyangkut aspirasi  rakyat Papua baik yang sejalan dengan pemerintah  pusat maupun yang  tak sejalan.

 Namun demikian, lanjutnya,   pihaknya  berupaya mendengarnya  selanjutnya dibahas  bersama di Jakarta sebagai  dasar  untuk menentukan  langka atau  tindaklanjutnya.

“Bila Menteri  waktunya terbatas   kita usahakan waktu lebih  banyak  lagi berkomunikasi seperti ini dengan semua pihak dan lapisan masyarakat di Papua,” tukasnya. Dia mengatakan,  melalui  komunikasi konstruktif  pihaknya berharap  hal- hal yang menyumbat  daripada kesejahteraan rakyat Papua bisa dicari jalan keluarnya.

“Jadi  bisa menggunakan pendekatan yang lebih  jernih. Kalau  kita  berpikir jernih mudah menyelesaikan masalah, tapi bila  adanya sentimen  sintimen yang  nantinya bersifat kepentingan  kelompok atau kepentingan yang sempit itu nanti justru menggangu pemikiran  yang  jernih  jadi kita  berusaha berpikir dalam platform yang sama  yakni platform NKRI,” tukasnya.

 

Terkait peristiwa penembakan di sejumlah  daerah di Papua apakah diupayakan sesuai  komunikasi konstruktif, lanjutnya, pihaknya  sebelumnya  bertemu Kapolda Papua Irjen Pol BL Tobing  yang  juga tetap melakukan upaya maksimal untuk bisa mengungkap permasalahan permasalahan yang terjadi di Papua.  “Saya  minta kepada Kapolda  seintensif mungkin  mengungkap perisiwa peristiwa itu. Apabila pelakunya telah ditangkap harus diproses sesuai hukum  supaya bisa lebih obyektif.

Selain bertemu DPR Papua,   Sekretaris Menkopolhukam juga bertemu Majelis Rakyat Papua( MRP). Dalam pertemuan itu MRP   menyerukan agar pola pendekatan Keamananan   terhadap masalah di Papua pasca Kongres Rakyat Papua III  dapat dilakukan sesuai Protap.

 

Pola pendekatan  kemanusiaan justru harus diutamakan    ketika berhadapan dengan masyarakat di Timika  antara SPSI dengan Freeport, Pola pendekatan Kemanusiaan diterapkan untuk mengurangi jatuhnya korban di masyarakat.

 Seruan MRP itu disampaikan langsung kepada Sekretaris Menkopolhukam   DR. Hotmangaradja Pandjaitan, MH bersama rombongan dari  kementerian Polhukam yang hadir di Jayapura dan melakukan pertemuan langsung dengan unsur pimpinan MRP, Kamis( 3/11) di Kantor MRP Kotaraja.

Pertemuan antara MRP dan Sekretaris Menkopolhukam dimaksudkan agar Kementerian Polhukam mendapatkan informasi dan laporan resmi dari lembaga kultural ini mengenai situasi dan solusi menyelesaikan masalah di Papua pasca KSP III, Kasus Freeport  dan SPSI  serta  implementasi  Undang undang Otsus Papua yang tidak sesuai harapan masyarakat dan dinilai sama juga oleh Pemerintah Pusat dengan demikian Pemerintah Pusat berupaya mendorong tercapainya proses percepatan pembangunan di Papua  dan Papua Barat .

Sementara Hotmangaradja Pandjaitan kepada Wartawan mengungkapkan, hasil pembicaraan serta laporan  berupa masukan yang didengar dari MRP  akan disampaikan kepada  Pemerintah,  entah laporan dan masukan itu dari pihak pihak yang tidak puas maupun yang puas semua akan ditampung,   diantaranya ada masalah ketidak adilan didengarkan serta menjadi bahan pertimbangan dan perbaikan untuk keselamatan dan kesejahteraan rakyat di Papua dan kesejahteraan rakyat itulah yang utama, ungkapnya.

Dengan mendapatkan laporan dari MRP Pemerintah akan mencari Solusi dengan menjalin Komunikasi yang rutin dengan Papua  yaitu melalui Komunikasi Konstruktif  karena Komunikasi Konstruktif merupakan  Komunikasi yang dibangun dalam rangka  menyamakan komitmen, untuk mencapai Kesejahteraan. Dirinya mengakui Pemerintah Punya perhatian besar terhadap kesejahteraan rakyat di Papua . bila otsus dianggap  belum berhasil hal itu diakui Pemerintah dengan membentuk satu  Desk khusus masalah Papua yaitu Unit percepatan pembangunan  Papua.

Wakil Ketua I MRP Hofni Simbiak mengungkapkan, Pemerintah Pusat perlu melihat kembali pelaksanaan Undang undang Otsus Papua karena implementasinya tumpang tindih dengan Peraturan peraturan Pemeritah yang lain padahal kedudukan suatu Undang undang lebih tinggi dari sebuah  peraturan Pemerintah, namun kenyataan yang terjadi Undang undang Otsus kehilangan makna dan implementasinya.