Forum Perlawanan Terhadap Freeport Dibentuk

Jumat, 28 Oktober 2011 01:02 

Pembakaran spanduk bergambarkan bendera Amerika Serikat dan logo PT Freeport

JAYAPURA – Sejumlah organisasi kemahasiswaan, baik intra maupun ekstra kampus, Kamis (27/10) kemarin di halaman parkir samping gedung administrasi Universitas Cenderawasih, bersama-sama dengan KNPB (Komite Nasional Papua Barat) secara resmi mendeklarasikan berdirinya gerakan untuk melawan PT Freeport, yang menurut mereka dinilai memunculkan banyak masalah di Papua. Dengan menggelar dua spanduk besar dan salah satunya bergambarkan bendera Amerika Serikat yang digabung dengan logo PT Freeport, gerakan yang diberi nama Gerakan Rakyat Lawan Kejahatan Freeport (Gerklaf), langsung ditunjuk sebagai koordinator gerakan adalah Fanny Kogoya dan Bovid Befa sebagai Sekretaris. Deklarasi yang diakhiri dengan pembakaran spanduk bergambar bendera Amerika Serikat tersebut, adalah sebagai bentuk perlawanan terhadap keberadaan PT Freeport yang dinilainya cikal bakal adanya kontrak politik antara AMERIKA Serikat dengan sekutunya untuk mempertahankan Papua dalam NKRI.

Yang mana dalam spanduk yang dibuat oleh Komite Nasional Papua Barat (KNPB) tersebut bertuliskan “Pencaplokan wilayah Papua oleh Ir. Soekarno 1963, perjanjian New York & Roma 1962, Kontrak karya PT FI 1967, Peppera 1969, John F Kenedy & Proposal Bunker, resolusi 2504, yang didasar spanduk tertulis Aktor Pemusnahan Rakyat Papua.
Sebelum pendeklarasian, delapan pimpinan organisasi mahasiswa dan Ketua I KNPB, Mako Tabuni melakukan orasi-orasi untuk mengajak para mahasiswa yang ada di sekitar tempat deklarasi untuk mendukung gerakan yang dibentuknya.

Berbagai orasi yang menyudutkan PT Freeport dan Amerika Serikat, diungkapkan di depan sekitar 50 orang mahasiswa yang tampak menonton jalannya deklarasi.
Termasuk dukungan kepada para karyawan PT Freeport. “Mari kita peduli pada para buruh Freeport. Amerika yang mengaku diri sebagai pahlawan HAM itu omong kosong,” ungkap Fredy C Rumbiak dari Forum Komunikasi Mahasiswa Pelajar Mimika.

Fanny Kogoya selaku coordinator gerakan menyatakan akan melakukan konsolidasi ke seluruh Tanah Papua untuk memperluas gerakan tersebut. “Kita akan konsolidasi ke seluruh tanah papua untuk melakukan perlawanan terhadap Freeport,” ungkapnya dalam orasinya sesaat setelah ditunjuk sebagai koordinator.

Rencana renegoisasi oleh Pemerintah terkait kontrak karya Freeport, menurutnya harus melibatkan orang asli Papua.

Dalam deklarasinya yang dibacakan Bovid selaku sekretaris, meski muncul statement untuk mengusir PT Freeport dari Papua, namun juga menyatakan bahwa Freeport harus menjadi milik rakyat Papua, yang tertuang dalam spanduk deklarasi. Yang mana Rakyat Papua harus berdaulat atas kekayaan alamnya.(aj/ven/don/l03)