Presiden Dituntut Tegas Selesaikan Persoalan di Papua

Detik.com, Jakarta – Dalam sebulan terakhir peristiwa berdarah terus terjadi di tanah Papua. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dituntut untuk tegas dalam menyelesaikan persoalan tersebut.

“Kami, warga negara Republik Indonesia meminta dengan tegas kepada Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono untuk menyelesaikan persoalan di Papua dengan membangun dialog sejati yang damai yang menghormati martabat dan hak budaya rakyat Papua,” tulis rilis yang dikirim oleh sejumlah LSM yang diterima detikcom, Selasa (25/10/2011).

Saat ini, Papua dinilai telah menjadi ladang subur kekerasan, ketika negara lebih memilih untuk menghadirkan aparat keamanan dalam skala masif, ketimbang meningkatkan derajat warga Papua setara dengan warga negara Indonesia lainnya. Tindakan kekerasan adalah wajah keseharian yang luput dari koreksi kehidupan pembangunan bernegara. 

Dalam sebulan terakhir, kekerasan semakin meningkat. Diawali dengan aksi demonstrasi buruh PT Freeport menuntut peningkatan kesejahteraan yang dijawab dengan pengerahan pasukan keamanan berlebihan. Dua orang buruh yang tewas dalam aksi demonstrasi serta seorang intel polisi kritis telah menunjukkan fakta aktual yang tidak bisa kita abaikan. 

“Hal ini diperburuk pula dengan penerapan logika keamanan berlebihan yang terlihat pada kasus penyerangan Kongres Rakyat Papua III. Dalam penyerangan tersebut ratusan orang ditangkap, 3 tewas dan 6 orang lainnya dituduh telah melakukan kegiatan subversif,” ujar koalisi LSM itu. 

Terkait penembakan di mil 38-39 Timika yang menyebabkan 3 orang meninggal dunia dan 1 orang kritis, koalisi LSM juga menyayangkan hal ini. Bahkan Kapolsek Mulia, Puncak Jaya juga meninggal akibat ditembak oleh pelaku yang belum diketahui.

“Apa yang terjadi di Papua adalah buah dari kegagalan pemerintah Republik Indonesia untuk menghadirkan rasa keadilan, kesetaraan, jaminan hak sipil-politik serta hak ekonomi, sosial dan budaya yang selama ini tidak pernah dinikmati oleh seluruh rakyat Papua. Tindakan pemerintah ini dikhawatirkan akan mendorong kekecewaan yang meluas di kalangan rakyat Papua.” tulis rilis tersebut.

Untuk mencegah kembali terjadinya insiden berdarah itu, Presiden SBY selaku pucuk pimpinan kepala negara diminta memerintahkan Panglima TNI Laksamana TNI Agus Suhartono untuk menarik seluruh personel TNI non organik dari Tanah Papua. Gelar kekuatan berlebihan ini telah melanggar UU TNI dan tidak searah dengan kebijakan pemerintah yang menekankan pendekatan ekonomi sosial budaya untuk masyarakat Papua.

“Kami juga meminta Presiden memerintahkan kepada Kapolri Jenderal Polisi Timur Pradopo agar segera melindungi dan menciptakan rasa aman di tengah rakyat Papua. Presiden harus memerintahkan Kapolri untuk mengevaluasi MoU antara Polda Papua dan PT Freeport terkait dengan pengamanan yang telah menempatkan personil TNI/Polri sebagai satgas Objek Vital,” imbuhnya.

Gabungan LSM tersebut diantaranya Setara Institut, WALHI, YLBHI, IMPARSIAL, ELSAM, LBH JAKARTA, KOMISI HAK KWI, PGI, HRWG, Solidaritas Perjuangan Untuk Buruh Freeport dan lain-lain.

(mpr/her)