Updates from Juli, 2011 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 1:49 pm on July 9, 2011 Permalink | Balas  

    Karyawan Minta Mogok Hingga 18 Juli 

    Check out this website I found at bintangpapua.com

    Karyawan Minta Mogok Hingga 18 Juli

    Ribuan Karyawan Freeport yang melakukan aksi demo, mereka tertahan di pintu masuk Kuala Kencana karena dihadang petugas. Aksi mogok yang menuntut peningkatan kesejahteraan ini diprediksi bakal berlanjut hingga 18 Juli. (Hadmarus/binpa)

    MIMIKA- Sepertinya, aksi mogok ribuan karyawan Freeport Indonesia, masih akan berlanjut beberapa hari lagi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika di hadapan forum pertemuan penyelesaian permasalahan perburuan mengatakan, karyawan bersama SPSI PTFI telah mengajukan surat perpanjangan mogok karyawan dari tanggal 11 hingga 18 Juli mendatang. “ Dinsostenakertrans Kabupaten Mimika telah menerima surat perpanjangan mogok dari SPSI PTFI. Dengan surat ini berarti mogok akan lanjut hingga tanggal 18 Juli mendatang. Resiko dari mogok berarti aktifitas perusahaan tidak akan jalan hingga tanggal yang sudah ditentukan, dan pemerintah daerah mengharapkan manajemen segera mengambil langkah supaya ada titik temu penyelesaian kasus perbutuan ini,” terang Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Dionisius Mameyao, SH.M.Si kepada wartawan di Timika usai mengikuti pertemuan di ruang sidang DPRD Mimika.

    Dionisius mengatakan dirinya telah menyampaikan surat perpanjangan aksi mogok tersebut kepada semua pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Tugas pemerintah, memfasilitasi pertemuan agar cepat selesai dengan mengajukan sejumlah anjuran-anjuran. Menanggapi soal lanjutan aksi mogok karyawan, pimpinan DPRD Mimika meminta manajemen PTFI dan SPSI bersama karyawan agar segera menuntaskan masalah ini. Kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya dengan kepala dingin. “ Memang ini pilihan yang cukup sulit, mau tidak mau pemda bersama dewan perlu memberitahukan kedua belah pihak untuk saling mendengar, saling menerima masukan, pemikiran. Saya piker berbagai pemikiran dari dewan, muspida dan pemda sudah jelas cepat selesai masalah ini dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh. Dewan hanya minta agar usulan dari kedua belah pihak jangan berubah terus menerus,” kata Ketua DPRD Mimika Trifena M Tinal, BSc.
    Berkaitan dengan desakan SPSI untuk menghadirkan pemilik saham James Moffet, Trifena mengatakan karena ini aspirasi dari karyawan bagaimanapun Moffet harus datang bertemu dan berdialog sendiri dengan karyawan.

    Deadlock
    Sementara itu, pertemuan marathon sehari kemarin yang difasilitasi DPRD Mimika-Pemda di ruang sidang DPRD Mimika tidak ada kata sepakat alais deadlock. Untuk itu, dewan kembali mengagendakan pertemuan pada Senin (11/7/2011) mendatang.

    Demikian dikatakan Ketua DPRD Mimika, Tifena M Tinal, BSc kepada wartawan usai memimpin pertemuan di Kantor DPRD Mimika, Jumat (8/7/2011). Pasalnya, pertemuan Senin mendatang, manajemen PTFI harus menghadirkan Presdir dan CEO PTFI Armando Mahler dan wakilnya Sinta Sirait serta beberapa wakil presdir. Presdir dan wakil presdir jajaran manajemen yang mengambil keputusan sehingga mereka wajib hadir. Pertemuan hari ini kedua belah pihak saling mempertahakan usulan masing-masing sehingga tidak ada kata sepakat. Bahkan manajemen PTFI hanya dihdiri oleh beberapa pejabat setingkat manajer yang bukan pengambil keputusan.
    “ Pertemuan Senin saya harapkan pimpinan hadir untuk menengahi semua persoalan ini sekaligus memutuskan tuntutan karyawan ini. Dan pertemuan kedua ini harus ada keputusan apapun resikonya. PTFI perusahaan besar berkelas dunia, yang manajemen pengelolanya sangat bagus, kami yakin mereka bisa dating memberikan keputusan,” jelas Trifena yang sebelumnya bekerja di PT Freeport Indonesia.

    Selain itu, Wakil Ketua DPRD Mimika, Karel Gwijangge meminta kedua belah pihak dapat menghargai forum yang telah difasilitasi Pemda dan DPRD Mimika. Pemerintah mengharapkan segera ada keputusan sehingga produksi bisa berjalan kembali. Karena terlalu lama karyawan mogok kerja, akan mempengaruhi terhadap semua mesin-mesin produksi yang ada di tambang Gresberg. Selain itu pula bila terlalu lama karyawan gelar mogok kerja akan berdampak pada situasi kamtibmas, kehidupan social ekonomi yang ada di Kabupaten Mimika.

    Karel sependapat dengan rekan-rekannya yang lain untuk melanjutkan pertemuan pada Senin mendatang, dengan harapan manajemen puncak PTFI bisa hadir dan dapat memberikan keputusan yang jelas sehingga perselisihan perburuan ini dapat selesai lebih cepat. (HDM/don/lo3)- Sepertinya, aksi mogok ribuan karyawan Freeport Indonesia, masih akan berlanjut beberapa hari lagi. Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika di hadapan forum pertemuan penyelesaian permasalahan perburuan mengatakan, karyawan bersama SPSI PTFI telah mengajukan surat perpanjangan mogok karyawan dari tanggal 11 hingga 18 Juli mendatang. “ Dinsostenakertrans Kabupaten Mimika telah menerima surat perpanjangan mogok dari SPSI PTFI. Dengan surat ini berarti mogok akan lanjut hingga tanggal 18 Juli mendatang. Resiko dari mogok berarti aktifitas perusahaan tidak akan jalan hingga tanggal yang sudah ditentukan, dan pemerintah daerah mengharapkan manajemen segera mengambil langkah supaya ada titik temu penyelesaian kasus perbutuan ini,” terang Kepala Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Mimika, Dionisius Mameyao, SH.M.Si kepada wartawan di Timika usai mengikuti pertemuan di ruang sidang DPRD Mimika.

    Dionisius mengatakan dirinya telah menyampaikan surat perpanjangan aksi mogok tersebut kepada semua pihak yang hadir dalam pertemuan tersebut. Tugas pemerintah, memfasilitasi pertemuan agar cepat selesai dengan mengajukan sejumlah anjuran-anjuran.
    Menanggapi soal lanjutan aksi mogok karyawan, pimpinan DPRD Mimika meminta manajemen PTFI dan SPSI bersama karyawan agar segera menuntaskan masalah ini. Kedua belah pihak sedapat mungkin menyelesaikannya dengan kepala dingin. “ Memang ini pilihan yang cukup sulit, mau tidak mau pemda bersama dewan perlu memberitahukan kedua belah pihak untuk saling mendengar, saling menerima masukan, pemikiran. Saya piker berbagai pemikiran dari dewan, muspida dan pemda sudah jelas cepat selesai masalah ini dengan langkah-langkah yang sudah ditempuh. Dewan hanya minta agar usulan dari kedua belah pihak jangan berubah terus menerus,” kata Ketua DPRD Mimika Trifena M Tinal, BSc.

    Berkaitan dengan desakan SPSI untuk menghadirkan pemilik saham James Moffet, Trifena mengatakan karena ini aspirasi dari karyawan bagaimanapun Moffet harus datang bertemu dan berdialog sendiri dengan karyawan.

    Deadlock
    Sementara itu, pertemuan marathon sehari kemarin yang difasilitasi DPRD Mimika-Pemda di ruang sidang DPRD Mimika tidak ada kata sepakat alais deadlock. Untuk itu, dewan kembali mengagendakan pertemuan pada Senin (11/7/2011) mendatang.

    Demikian dikatakan Ketua DPRD Mimika, Tifena M Tinal, BSc kepada wartawan usai memimpin pertemuan di Kantor DPRD Mimika, Jumat (8/7/2011). Pasalnya, pertemuan Senin mendatang, manajemen PTFI harus menghadirkan Presdir dan CEO PTFI Armando Mahler dan wakilnya Sinta Sirait serta beberapa wakil presdir. Presdir dan wakil presdir jajaran manajemen yang mengambil keputusan sehingga mereka wajib hadir. Pertemuan hari ini kedua belah pihak saling mempertahakan usulan masing-masing sehingga tidak ada kata sepakat. Bahkan manajemen PTFI hanya dihdiri oleh beberapa pejabat setingkat manajer yang bukan pengambil keputusan.
    “ Pertemuan Senin saya harapkan pimpinan hadir untuk menengahi semua persoalan ini sekaligus memutuskan tuntutan karyawan ini. Dan pertemuan kedua ini harus ada keputusan apapun resikonya. PTFI perusahaan besar berkelas dunia, yang manajemen pengelolanya sangat bagus, kami yakin mereka bisa dating memberikan keputusan,” jelas Trifena yang sebelumnya bekerja di PT Freeport Indonesia.

    Selain itu, Wakil Ketua DPRD Mimika, Karel Gwijangge meminta kedua belah pihak dapat menghargai forum yang telah difasilitasi Pemda dan DPRD Mimika. Pemerintah mengharapkan segera ada keputusan sehingga produksi bisa berjalan kembali. Karena terlalu lama karyawan mogok kerja, akan mempengaruhi terhadap semua mesin-mesin produksi yang ada di tambang Gresberg. Selain itu pula bila terlalu lama karyawan gelar mogok kerja akan berdampak pada situasi kamtibmas, kehidupan social ekonomi yang ada di Kabupaten Mimika.

    Karel sependapat dengan rekan-rekannya yang lain untuk melanjutkan pertemuan pada Senin mendatang, dengan harapan manajemen puncak PTFI bisa hadir dan dapat memberikan keputusan yang jelas sehingga perselisihan perburuan ini dapat selesai lebih cepat. (HDM/don/lo3)

    Iklan
     
    • heluka sem 10:55 am on Juli 10, 2011 Permalink | Balas

      trimaksi atas pemberitahuan dari berbangai maslah sepertini dimana mana maslah terjadi adalah salah bukan barang salah adalah mansuaia salah maka muncul seperti ini trimakasi lanjutkan imfo dan lacak angain

    • helukasem 8:44 pm on Juli 19, 2011 Permalink | Balas

      bagimana hasil keputusan tgl 18 juli harus hasil keputusan semua bangi untuk berita seluruh dunia dan bangi masing masing punya emael dan fb itu tidak tersembunyi-sembunyi selaluh kompled masalah perusahaan untuk demi masyarakat papua . olehkarena itu saya imfoharus jelas depan umun apaka itu kenaikan gaji atau mereka punya tuajuan nya apa itu yang harus ketahui bahwa benar dan burung itu yang kami tau

  • Papua Post 11:48 pm on July 7, 2011 Permalink | Balas  

    MK Kabulkan Judical Reviuw Sama Saja Merobek Otsus 

    Check out this website I found at papuapos.com

    MK Kabulkan Judical Reviuw Sama Saja Merobek Otsus

    JAYAPURA [PAPOS]- Kaukus Papua di Parlemen Republik Indonesia [RI] dan Dewan Pimpinan Rakyat Papua [DPRP] secara tegas menolak pengajuan judical review [JR] pasal 12 a UU Nomor 21/2001 tentang otonomi khusus [Otsus] Papua yang diajukan Kamaruddin Watubun, SH.

    Penolakan itu disampaikan Koordinator Kaukus Papua di Parlemen RI, Paskalis Kosay, MM lewat telepon selularnya kepada Papua Pos, Rabu [6/7] pagi. ‘’Kami dari kaukus Papua parlemen RI menolak pengajuan yudical reviuw yang diajukan oleh saudara Kamaraddin Watubun,’’ kata Paskalis.

    Sebab mantan wakil ketua DPRP ini menilai jika Mahkamah Konstitusi [MK] mengabulkan gugatan Kamaruddin Watubun, makna kekhususan Otsus Papua akan hilang, pada akhirnya orang Papua akan mengembalikan UU Nomor 21 tahun 2001 tersebut kepada pemerintah pusat. ‘’Jadi kalau sampai MK mengabulkan judical reviuw yang diajukan, karena UU Otsus tidak ada lagi kekhususannya, maka kita kembalikan saja Otsus tersebut,’’ tegasnya.

    Ketika disinggung bahwa Kamaruddin Watubun telah mendapat pengakuan sebagai anak adat. Mantan calon wakil Gubernur Papua periode 2005-2010 ini mengatakan pengakuan terhadap Kamaruddin Watubun hanya untuk mendapatkan hak sebagai orang, bukan hak sebagai orang asli Papua.

    Sedangkan jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur, itu haknya orang asli Papua. Jika sampai hak jabatan tertinggi ini dirampas oleh orang yang bukan orang asli Papua, maka Otsus dianggap gagal. ‘’Otsus harus kita pahami secara menyeluruh. Otsus jangan diartikan secara sepenggal-sepenggal. Apa jadinya Papua ini, jika semua orang yang bukan asli Papua menjadi anak adat kemudian menjadi Gubernur dan wakil Gubernur. Kekhususan dalam Otsus tidak ada artinya, sama saja Otsus gagal,’’ katanya.

    Untuk itu, ia meminta kepada semua unsure masyarakat yang tinggal di Papua agar lebih menghormati dan memberikan kesempatan kepada para putra-putri asli Papua terbaik di tanah Papua untuk bersaing secara sehat menjadi Gubernur dan wakil Gubernur dalam membangun tanah Papua menuju masyarakat yang lebih sejahtera. ‘’Mengapa sih kita ini tidak bisa melihat orang asli Papua berkarya membangun negerinya ditanah leluhurnya sendiri. Kalau bukan di tanah Papua. Mari kita hargai hak-hak asli orang Papua sebagai anak negeri membangun tanah sendiri,’’ tukasnya.

    Bukan Asli Papua

    Sementara ditempat terpisah ketua komisi A DPRP, Ruben Magai, S.IP saat jumpa pers meminta agar orang yang bukan asli Papua tidak melakukan judicial review tentang ke asliaan orang Papua ke Mahkamah Konstitusi [MK].

    Dikatakannya, roh Undang- undang Nomor 21 tahun 2001 ada 2 hal penting tercantum didalamnya. Pertama adalah MRP, bagaimana MRP mengakomodir hak-hak asli masyarakat adat. Sedangkan yang ke-2 adalah pengakuan tentang bagaimana ke asliaan orang Papua. ‘’Dua itu saja inti dari UU Otsus,”ujar Ruben kepada wartawan di ruang rapat komisi A DPRP, Rabu [6/7] siang.

    Oleh karena itu, sangat aneh jika ada oknum-oknum tertentu yang bukan orang asli Papua melakukan judicial review tentang keaslian orang Papua dalam undang-undang Otsus pasal 1 pada huruf T yang mengatakan tentang orang asli Papua.

    Sedangkan pasal lain adalah kewajiban Pemerintah dalam membangun masa depan orang Papua ada 5 bidang penting, diantaranya, Pendidikan, Kesehatan, Infrasuktur, peningkatan kesejahteraan dan penegakan Hukum dan Ham.’’ ‘’Itu semua adalah kewajiban Negara untuk orang asli Papua yang pada masa lalu tidak dilakukan. Atas dasar itu UU otsus diberikan untuk mempercepat menanggulangi dari ketertinggalan masa lalu oleh Pemerintah terhadap Orang Papua,’’ tandasnya.

    Tetapi kata politisi ulung partai Demokrat ini, yang paling penting dari semua itu adalah MRP dan pengakuan orang asli Papua yang dinilai mengangkat harkat dan martabat orang asli Papua. Didalam kewajiban Pemerintahlah membangun orang Papua dibutuhkan perhatian khusus dari Negara dan di dalam Motto ”Walaupun berbeda-beda tetapi tetap satu jua”.

    Untuk itu, Ruben Magai berpesan kepada Komarudin Watubun agar tidak merobek-robek UU ke asliaan orang Papua, dimana telah jelas-jelas bahwa yang bersangkutan bukan orang asli Papua. Apabila ternyata apa yang diajukan Komaruddin Watubun dikabulkan MK, berarti ia ikut merobek-robek UU tentang ke aslian orang Papua. Orang seperti itulah yang dapat mengembangkan isu-isu kegagalan Otsus di Papua yang memberikan legitimasi memprovokasi ketidak percayaan Pemerintah Pusat terhadap Provinsi Papua.

    ‘’Jadi saya minta bagi saudara-saudara pendatang diperlukan pemahamannya terhadap persoalan ini, berfilosofi di Papua juga harus benar-benar terarah untuk masyarakat Papua. Sejarah masa lalu orang Papua sudah berlalu. Jangan lagi ada oknum –oknum yang tidak bertanggung di atas Tanah Papua ini yang dapat memperkeruh suasana politik di Papua. Ada baiknya oknum tersebut ikut membangun Papua lebih baik dan maju menuju masyarakat yang lebih sejahtera,’’ ujarnya.

    ‘’Sekaligi kami tegaskan Mahkamah Konstitusi bahwa yang bukan orang asli Papua tidak bisa melakukan revisi judicial review Ke MK. Sebab dalam UU Otsus secara jelas telah memuat antara asli dan tidak asli orang Papua berbeda sekali. Otsus lahir karena adanya tuntunan Merdeka,”tukasnya.[cr -62].

    Written by Cr-62/Papos
    Thursday, 07 July 2011 00:00

     
    • heluka 3:52 pm on Juli 8, 2011 Permalink | Balas

      trimaksi atas pemberitahuan anda anda bukan hak tanah papua dan hak asai orang paua saratus persen tidak hak di tanah papua justru itu jangan korupsi mayarakat bukan korupsi lain anda orang papua jangan membagun otonomi khusus adalah adalah orang papau orang papua yang bermacam macam nanti dihadapan saya

      • budiono 4:38 am on Juli 22, 2011 Permalink | Balas

        Orang Papua banyak berkoar ketika yang kata mereka adalah haknya diambil..tp yang berkoar-koar itu sendiri ada berbuat apa untuk masyarakat papua sendiri..?
        Malah banyak sekarang calon2 koruptor dan target KPK malah orang asli Papua…
        PAPUA MAKAN PAPUA…MENYEDIHKAN…

    • wanus 11:45 pm on Oktober 6, 2011 Permalink | Balas

      mana orang papua da koropsi,yang koropsi tu pendatang,yang tidak tau malu

    • hendrik ayaori 8:30 pm on Oktober 16, 2011 Permalink | Balas

      Kenapa sih orang2 pendatang merasa sudah lama di papua ingin merampas hak politik orang papua kam sadar kalo jadi pemimpin itu harus berjiwa besar berikan haknya orang papua itu hanya itu saja haknya mereka Bpk. Komaruddin dan Tony Tessar sama2 politikus kawakan kenapa sih ambisi skali

  • Papua Post 11:39 pm on July 7, 2011 Permalink | Balas  

    Komnas HAM-YAMAHAK Kritisi PTFI 

    Check out this website I found at papuapos.com

     
    • heluka 8:08 pm on Juli 10, 2011 Permalink | Balas

      Ham papua harus di tegas masalah hak -hak asasi manusia dimana terjadi masalah HAM papua seperti wamena biak barat timika dengn lain -lain orang dinilai hak Ham kurang tegas maka orang di remekan orang papua oleh karena itu orang papua dan Ham papua adat papua kerja sama membelah Hak asasi manusia dan tuntuk imfo papua lancar terus jangan putus 2

    • Papua Post 8:32 pm on Juli 13, 2011 Permalink | Balas

      Masalah HAM di Papua berawal dari Masalah HAM Pertama (I), yaitu pelanggaran HAM di waktu Pepera, setelah itu baru bisa kita lanjutnya dengan masalah-masaalh HAM yang sedang terjadi sekarang. Tanpa itu tidak akan pernah selesai.

      Pelanggaran HAM Pertama itu terjadi sebagai sebuah pelanggaran atas HAM sebuah bangsa. Karena hak asasi bangsa sudah dilanggar, maka selanjutnya hak-hak asasi manusia yang berasal dari bangsa yang haknya dilanggar tadi terus terjadi. Ini yang tidak pernah diakui oleh orang Indonesia secara jujur dari hatinurani.

  • Papua Post 11:37 pm on July 7, 2011 Permalink | Balas  

    Dana PNPM Mandiri-Respek ‘Disunat’ 

    Check out this website I found at papuapos.com

    Dana PNPM Mandiri-Respek ‘Disunat’

    MERAUKE [PAPOS] – Dana PNPM Mandiri-Respek untuk tahun anggaran (TA) 2009 lalu di Distrik Muting, Kabupaten Merauke, diduga ‘disunat’ oleh oleh oknum petugas T-PKK disana. Besarnya dana yang disalahgunakan mencapai kurang lebih Rp 20 juta untuk tahun 2009 lalu. Dana tersebut semestinya dimanfaatkan untuk pengadaan seng, namun tidak digunakan tepat sasaran.

    Kepala Badan Pemberdayaan Kampung Kabupaten Merauke, Drs. Fredhy Talubun yang ditemui Papua Pos, kemarin, membenarkan adanya dugaan penyunatan dana dimaksud. Menurutnya, dengan mengacu kepada aturan yang berlaku, penyimpangan yang dilakukan oknum tersebut, harus diambil suatu tindakan tegas. Sekecil apapun uang yang disalahgunakan, bersangkutan harus ditindak tegas.

    Perbuatan yang dilakukan, demikian Fredhy, sangat disayangkan. Karena sebelum kegiatan dijalankan dan atau dilaksanakan, telah berlangsung musyawarah distrik dan kampung. Semestinya penyimpangan tidak boleh terjadi seperti demikian. “Saya mengharapkan dukungan dan partisipasi dari aparat tingkat distrik maupun kampung untuk melakukan monitoring penggunaan dana PNPM Mandiri-Respek di kampung-kampung. Hal itu dilakukan untuk mengantisipasi jangan sampai adanya penyelewengan yang dilakukan oknum tak bertanggungjawab,” pintanya.

    Dijelaskan, tujuan dari program PNPM Mandiri-Respek sangat baik untuk kepentingan banyak orang. Hanya saja, disalahgunakan oleh oknum tertentu dan secara tidak langsung telah merugikan masyarakat. Kedepan, katanya, akan dilakukan monitoring setiap dana PNPM Mandiri-Respek sehingga asas manfaat dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat. Selain itu juga, kualitas pekerjaan yang telah dibuat dan disepakati bersama, memberikan dampak positif bagi kelangsungan mereka di tingkat kampung.

    Fredhy menambahkan, ada temuan dari Bank Dunia terhadap empat hal yakni menurunnya partisipasi masyarakat, semangat gotong royong, kualitas pekerjaan serta dana bergulir di setiap kampung bagi kaum perempuan yang diduga ada penyimpangan. Memang sampai sekarang belum diterima juga revisi DIPA tahun 2011. Meski begitu, berbagai kegiatan pendampingan baik di tingkat distrik maupun kampung-kampung tetap dijalankan. [frans]
    Written by Frans/Papos
    Thursday, 07 July 2011 00:00

     
  • Papua Post 11:34 pm on July 7, 2011 Permalink | Balas  

    Di Skyland Mobil Dibakar OTK – Papua News Posterous 

    JAYAPURA [PAPOS]- Pemerintah Provinsi Papua akan mencairka Dana Otonomi Khusus (Otsus) Tahap II, sesuai Peraturan Menteri Keuangan yakni, Dana Otsus tahap II cair bulan Juli ini. Namun, untuk pencairan Dana Otsus tahap II harus ada laporan pertanggung jawaban tahap I.

    Demikian disampaikan Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset aDaerah [BPKAD] Provinsi Papua, DR. Achmad Hatari,SE,M.Si, kepada wartawan di kantor Gubernur, belum lama ini.‘’Untuk pencairan dana Otsus tahap kedua harus ada laporan pertanggungn jawaban dari masing-masing kabupaten dan Kota mengenai penggunaan dana Otsus,”ujarnya.

    Lantaran kata dia, sampai saat ini sebagian besar Kabupaten/kota belum menyampaikan laporan pertanggungjawaban tahap I. Padahal dana Otsus tahap II dapat dicairkan apabila laporan pertanggungjawabannya sudah ada.

    Walaupun demikian sudah ada beberapa Kabupaten yang menyampaikan laporan pertanggung jawabannya. Pemerintah Provinsi Papua telah mengajukan kepada Pemerintah Pusat untuk pencairan dana otsus tahap II. Hanya saja, jika mengikuti prosedur pencairan dana Otsus, maka dalam pencairan tahap berikutnya, harus ada pertanggungjawaban dana Otsus tahap I, bersamaan dengan surat permintaan Gubernur dengan melampirkan pertanggungjawaban dimaksud. Selanjutnya, jika ketentuan itu sudah lengkap maka Pemerintah Pusat akan segera mentransfer dana tahap berikutnya kepada Pemerintah Provinsi Papua.

    Kemudian untuk transfer ke Kabupaten/Kota, Pemerintah Provinsi bakal menunggu penyampaian pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus yang telah disalurkan sebelumnya serta Bupati melakukan permintaan dengan melampirkan pertanggungjawaban dimaksud.

    Untuk itu, ia mengharapkan kalau dana Otsus tahap II turun bulan Juli, maka diharapkan Pemerintah secepatnya Kabupaten/Kota menyampaikan pertanggungjawaban. ‘’Kita selalu akan mengingatkan kabupaten/kota melalui telepon dan radiogram agar memberikan pertanggungjawaban penggunaan dana Otsus,’’ katanya.[tho]

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal