Implementasi Sejumlah Perda Belum Maksimal

BIAK-Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Nehemia ospakrik, SE menilai implementasi sejumlah Peraturan aerah (Perda) belum maksimal sehingga terkesan Perda ersebut mubazir. “Ada sejumlah SKPD kurang tegas dalam menerapkan Perda, khususnya yang terkait dengan Perda penarikan retribusi dan pajak daerah, termasuk Perda penataan wilayah Kabupaten Biak Numfor,”katanya kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Akibat kurang konsistennya penerapan Perda di lapangan, lanjutnya, maka sering kali Perda itu dalam perjalanan kadang diusulkan lagi untuk direvisi atau dievaluasi. Padahal persoalannya adalah penerapannya yang kurag maksimal.

Terkait dengan itu, dirinya meminta kepada setiap SKPD yang ada supaya mengimplementasikan Perda tersebut dengan baik guna mendongkrak PAD. “Harus ada keseriusan dari intansi terkait untuk mengimplementasikan setiap Perda yang ada, jika hanya mubazir saja maka sebaiknya dicabut saja,”tandasnya. Dia juga menyinggung terhadap 20 Perda yang baru disahkan itu supaya implementasinya di lapangan benar-benar maksimal. “Intansi terkait harus memberikan perhatian terhadap 20 Perda yang telah disahkan ini, tidak ada alasan implementasinya kurang optimal, apalagi yang terkait dengan penarikan retribusi dan pajak daerah,” pungkasnya.(ito/tho)

Implementasi Sejumlah Perda Belum Maksimal

BIAK-Ketua DPRD Kabupaten Biak Numfor, Nehemia ospakrik, SE menilai implementasi sejumlah Peraturan aerah (Perda) belum maksimal sehingga terkesan Perda ersebut mubazir. “Ada sejumlah SKPD kurang tegas dalam menerapkan Perda, khususnya yang terkait dengan Perda penarikan retribusi dan pajak daerah, termasuk Perda penataan wilayah Kabupaten Biak Numfor,”katanya kepada Cenderawasih Pos, kemarin. Akibat kurang konsistennya penerapan Perda di lapangan, lanjutnya, maka sering kali Perda itu dalam perjalanan kadang diusulkan lagi untuk direvisi atau dievaluasi. Padahal persoalannya adalah penerapannya yang kurag maksimal.

Terkait dengan itu, dirinya meminta kepada setiap SKPD yang ada supaya mengimplementasikan Perda tersebut dengan baik guna mendongkrak PAD. “Harus ada keseriusan dari intansi terkait untuk mengimplementasikan setiap Perda yang ada, jika hanya mubazir saja maka sebaiknya dicabut saja,”tandasnya. Dia juga menyinggung terhadap 20 Perda yang baru disahkan itu supaya implementasinya di lapangan benar-benar maksimal. “Intansi terkait harus memberikan perhatian terhadap 20 Perda yang telah disahkan ini, tidak ada alasan implementasinya kurang optimal, apalagi yang terkait dengan penarikan retribusi dan pajak daerah,” pungkasnya.(ito/tho)

Selamatkan Manusia dan Hutan Papua

JUBI — Kampanye ‘Selamatkan Manusia dan Hutan Papua’ jelang hari Lingkungan Hidup sedunia (World Environment Day) 5 Juni 2011 agaknya relevan. Berbagai pihak yang peduli lingkungan di Papua serukan, agar hutan dan manusia Papua tidak punah.

Aktivis Forest Compaigner, Greenpeace SEA Indonesia, Richarth Charles Tawaru kepada Jubi mengatakan, pembangunan di Papua, semestinya mempertimbangkan aspek SDA (Sumber Daya Alam) dan kesejahteraan masyarakat adat.

“Pada prinsipnya kita tidak menolak pembangunan. Tapi pembangunan itu harus seimbang dengan pemanfaatan SDA. Hari lingkungan hidup ini kita merefleksikan untuk menyelamatkan lingkungan hidup, dan kesejahteraan masyarakat adat,” kata Charles di Jayapura, Papua. Jumat, 3 Juni 2011 siang.

Papua merupakan salah satu penyedia areal hutan yang masih dibutuhkan dunia selain hutan di Brazil, dan di Kongo. Namun di era Otonomi Khusus (Otsus) seiring perkembangan wilayah, pembangunan, program Merauke Intergrated Food and Energy Estate (MIFEE) dan pemekaran justru menjadikan hutan Papua kian dikeruk. Menurut Charles, sejak 2009, hutan Papua tersisa 42 juta hektar. Tahun 2010, sedikitnya tersisa 39 juta hektar dari jumlah areal hutan yang ada. Maka, perlu dijaga yang tersisa. Setidaknya, untuk memperluas pembangunan, dan program pemukinan warga, kata dia, pemerintah mesti menggunakan lahan kritis yang kini seluas sekitar 3 juta hektar, yang tersebar di Papua dan Papua Barat semisal Merauke dan Manokwari.

“Ini membutuhkan komitmen dari pemerintah Papua dan Papua Barat. Jangan lagi membuka hutan.” lanjutnya.

Lanjut dia, Isu REDD (Reducing Emission from Deforestation and Degradation), yang difokuskan pada isu stabilisasi konsentrasi gas rumah kaca (emisi) pada sektor industri. Di COP 13 Bali, yang diperkuat COP 15 di Kopenhagen tahun lalu mesti dipertimbangkan juga. Di Indonesia, Papua di bagian timur adalah provinsi yang paling siap untuk melaksanakan Pengurangan Emisi dari Deforestasi dan Degradasi Hutan ini. Ini dimungkinkan karena dari 42 juta hektar, hutan Papua ternyata bisa menyimpan lebih dari 400 ton karbon bagi kelangsungan hidup di bumi. Bagi Charles, REDD perlu ada mekanisme dan skema yang jelas agar bisa mensejahterakan masyarakat adat Papua.

“Pada pertengahan Mei lalu, presiden SBY resmikan moratorium hutan di Papua. Saya harap, ini serius, ada mekanisme dan skema yang jelas,” harap Charles Tawaru. (Timo Marten)

Program TMMD Percepat Akselarasi Pembangunan di Daerah

Terlihat salah satu infrastruktur yang dibangun TNI

DOGIYAI — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-86 merupakan program lintas sektoral yang mana pelaksanaannya secara nasional digelar serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, program ini bertujuan membantu mempercepat akselarasi pembangunan didaerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya ketahanan wilayah yang tangguh untuk menghadapi berbagai macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di wilayah. Program TMMD ke-86 yang dilaksanakan di wilayah jajaran Kodam XVII/Cenderawasih dibuka secara resmi oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu. Tempat pembukaannya berlokasi di kampung Kamu Distrik Ikebo kabupaten Dogiyai. Hadir pada acara tersebut jajaran pejabat TNI dan Muspida setempat serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Kegiatan TMMD ke-86 ini akan berlangsung dari tanggal 1 s/d 30 Juni 2011.
Pangdam XVII/Cenderawasih yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kasad Jenderal TNI George Toisutta, mengatakan bahwa Program TMMD merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai kekuatan sistem Pertahanan semesta.

“Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dua kali setiap tahunnya ini, merupakan program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta segenap lapisan masyarakat,” ujarnya.

Disebutkannya, program TMMD dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam upaya memberdayakan wilayah pertahanan, meningkatkan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh dalam menghadapi hakekat ancaman yang ada.

“Sedangkan untuk wilayah Papua dan Papua Barat, melalui program TMMD ke-86 yang digelar Kodam XVII/Cenderawasih ini diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah pedesaan/kampung, mengingat proses perencanaannya disusun dengan system Bottom Up Planning,” urainya.

Lanjutnya, dimana keputusan tempat atau lokasi ini sesuai hasil musyawarah kampung, distrik dan kabupaten, sehingga benar – benar dari bawah dan setelah diperhatikan daerah tersebut memang masih memerlukan beberapa bantuan pembangunan fasilitas umum.
Untuk itulah sasaran kegiatan fisik diutamakan untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana yang betul-betul menjadi kebutuhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama untuk membuka isolasi daerah terpencil guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat di daerah. (dee/jer/erick)

Ditulis oleh redaksi binpa
Jumat, 03 Juni 2011 15:22

Program TMMD Percepat Akselarasi Pembangunan di Daerah

Terlihat salah satu infrastruktur yang dibangun TNI

DOGIYAI — Program TNI Manunggal Membangun Desa (TMMD) ke-86 merupakan program lintas sektoral yang mana pelaksanaannya secara nasional digelar serentak di seluruh kabupaten/kota di Indonesia, program ini bertujuan membantu mempercepat akselarasi pembangunan didaerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sehingga terwujudnya ketahanan wilayah yang tangguh untuk menghadapi berbagai macam bentuk ancaman, gangguan, hambatan dan tantangan di wilayah. Program TMMD ke-86 yang dilaksanakan di wilayah jajaran Kodam XVII/Cenderawasih dibuka secara resmi oleh Pangdam XVII/Cenderawasih Mayor Jenderal TNI Erfi Triassunu. Tempat pembukaannya berlokasi di kampung Kamu Distrik Ikebo kabupaten Dogiyai. Hadir pada acara tersebut jajaran pejabat TNI dan Muspida setempat serta tokoh masyarakat, tokoh agama dan tokoh adat. Kegiatan TMMD ke-86 ini akan berlangsung dari tanggal 1 s/d 30 Juni 2011.
Pangdam XVII/Cenderawasih yang dalam kesempatan tersebut membacakan amanat Kasad Jenderal TNI George Toisutta, mengatakan bahwa Program TMMD merupakan program yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mewujudkan kemanunggalan TNI-Rakyat sebagai kekuatan sistem Pertahanan semesta.

“Kegiatan yang dilaksanakan secara rutin dua kali setiap tahunnya ini, merupakan program lintas sektoral yang melibatkan TNI, Kementerian, Lembaga Pemerintah Non Kementerian dan Pemerintah Daerah serta segenap lapisan masyarakat,” ujarnya.

Disebutkannya, program TMMD dilaksanakan untuk membantu pemerintah dalam upaya memberdayakan wilayah pertahanan, meningkatkan akselerasi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat serta memantapkan wawasan kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, dalam rangka mewujudkan ketahanan wilayah yang tangguh dalam menghadapi hakekat ancaman yang ada.

“Sedangkan untuk wilayah Papua dan Papua Barat, melalui program TMMD ke-86 yang digelar Kodam XVII/Cenderawasih ini diharapkan dapat mewadahi aspirasi dan kepentingan rakyat di daerah pedesaan/kampung, mengingat proses perencanaannya disusun dengan system Bottom Up Planning,” urainya.

Lanjutnya, dimana keputusan tempat atau lokasi ini sesuai hasil musyawarah kampung, distrik dan kabupaten, sehingga benar – benar dari bawah dan setelah diperhatikan daerah tersebut memang masih memerlukan beberapa bantuan pembangunan fasilitas umum.
Untuk itulah sasaran kegiatan fisik diutamakan untuk membangun infrastruktur, sarana dan prasarana yang betul-betul menjadi kebutuhan dan dirasakan langsung oleh masyarakat, terutama untuk membuka isolasi daerah terpencil guna meningkatkan roda perekonomian masyarakat di daerah. (dee/jer/erick)

Ditulis oleh redaksi binpa
Jumat, 03 Juni 2011 15:22