Updates from April, 2011 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 11:21 am on April 19, 2011 Permalink | Balas  

    MRP Jilid II Dihadang ‘PR’ 

    JAYAPURA[PAPOS]- Desas-desus pelantikan anggota MRP jilid di Sasana Krida, Selasa [12/4] akan didemo oleh elemen masyarakat, tidak terbukti sama sekali. Pelantikan 73 anggota MRP jilid II oleh Mendagri berjalan aman dan lancar tanpa mengalami hambatan. 73 anggota MRP Jilid II yang baru dilantik oleh Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi, terdiri dari perwakilan provinsi Papua 40 orang dan Papua Barat 33 orang. Pelantikan anggota MRP jilid II dibawah pengamanan ketat dari aparat keamanan Polda Papua.

    Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi mengingatkan sebagai lembaga kultural, anggota MRP hendaknya tidak masuk dalam ranah politik praktis dan lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat, budaya, pemberdayaan perempuan, serta pemantapan kehidupan beragama.

    Yang lebih penting lagi kata Mendagri, meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan gubernur dan lembaga perwakilan daerah dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendorong penyelesaian Perdasus yang belum selesai. Ini tentunya menjadi pekerjaan rumah bagi semua anggota MRP untuk menuntaskan Perdasus ini dengan sebaik-baiknya.

    “Masih ada 11 Perdasus yang belum diselesaikan. Untuk itu, kerjasama dengan gubernur dan lembaga perwakilan daerah penting dilakukan agar semuanya dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

    Gamawan berharap, permasalahan yang terjadi dalam kepengurusan lama dapat dijadikan pelajaran, sehingga permasalahan itu tidak perlu terulang kembali.

    Pelantikan dihadiri Gubernur Papua Barnabas Suebu, SH, Gubernur Papua Barat Abraham Octavianus Atururi, para pejabat dilingkungan Pemerintah Papua, Papua Barat sejumlah bupati yang ada ditanah Papua dan Muspida. Menteri Dalam Negeri Gamawan Fauzi saat melakukan pelantikan serta pengambilan sumpah anggota MRP jilid II, Selasa [12/4] kemarin di Sasana Krida mengaharapkan anggota MRP dapat memfasilitasi dan mendorong pembahasan 11 Perdasus yang belum ditetapkan.

    “Kelahiran MRP merupakan implementasi kebijakan dari Otonomi khsus untuk Papua dan Papua Barat berdasarkan UU nomor 21 tahun 2011,” ujar Gamawan.

    Menurut Darmawan, MRP merupakan lembaga khusus yang representasi cultural masyarakat asli Papua yang memiliki kewenangan untuk perlindungan hak asli orang Papua. Dengan berlandaskan pada adat dan budaya, pemberdayaan perempuan dan pemantapan hidup beragama.“MRP mempunyai peran strategis dalam memperjuangkan dan perlindungan orang asli Papua, sesuai dengan kewenangan yang dimiliki oleh MRP,”ujarnya.

    Kewenangan yang dimiliki oleh anggota MRP yakni memberikan kewenangan dan pertimbangan bakal calon Gubernur dan wakil Gubernur Papua, member pertimbangan serta persetujuan terhadap rancangan Perdasus yang diajukan oleh DPRP bersama dengan gubernur Papua.

    “Serta memberikan pertimbangan dan tujuan terhadap rencana perjanjian kerjasama yang dibuat oleh pemerintah dengan pihak ketiga yang berlaku di tanah Papua khususnya mengenai perlindungan hak-hak hidup orang asli Papua,”jelasnya.

    Disamping itu, anggota MRP yang baru perlu melakukan pendalaman dan pemahaman terhadap subtansi dari Undang-Undang No. 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, sebagaimana telah diubah menjadi Undang-undang No.35 Tahun 2008.

    Lebih lanjut dikatakannya, peraturan perundang-undangan dan mempunyai komitmen untuk menjunjung tinggi nilai-nilai kebangsaan termasuk komitmen untuk melaksanakan berbagai pernyataan sebagai suatu persyaratan menjadi anggota MRP pada saat pendaftaran sebagai amanat Pasal 4 Peraturan Pemerintah No.54 Tahun 2004 tentang majelis Rakyat Papua.

    Sebagai lembaga kultural, tegasnya, anggota MRP hendaknya tidak masuk dalam rana politik praktis dan lebih fokus pada pelaksanaan kewenangan dalam rangka perlindungan hak-hak asli orang Papua dengan berlandaskan pada penghormatan terhadap adat, budaya, pemberdayaan perempuan, serta pemantapan kehidupan beragama.

    Meningkatkan koordinasi dan kerjasama dengan gubernur dan lembaga perwakilan daerah dengan sebaik-baiknya dalam rangka mendorong penyelesaian Perdasus yang belum selesai.

    “Masih ada 11 Perdasus yang belum diselesaikan. Untuk itu, kerjasama dengan gubernur dan lembaga perwakilan daerah penting dilakukan agar semuanya dapat berjalan dengan baik,” tegasnya.

    Gamawan Fauzi berharap, permasalahan yang terjadi dalam kepengurusan lama dapat dijadikan pelajaran, sehingga permasalahan itu tidak perlu terulang kembali.

    Diketahui, 73 anggota Majelis Rakyat Papua periode 2011-2016 terdiri dari unsur adat sebanyak 14 orang, perempuan, 13 orang, agama, 13 orang untuk Provinsi Papua.

    Sedangkan Provinsi Papua Barat terdiri dari unsur adat sebanyak 11 orang, perempuan, 11 orang, dan agama, 11 orang.

    Penghinaan

    Sementara itu ditempat terpisah, penanggung Jawab Selpius Bobii melalui juru bicara KRPBK, Usama Usman Yogoby mengatakan sebuah bentuk penghinaan dan pelecehan, serta pengkhianatan terhadap perjuangan masyarakat Adat Papua yang dilakukan oleh para anggota MRP jilid II yang mana menyerahkan dirinya untuk dilantik di tengah hiruk pikuknya gelombang protes dari masyarakat Adat Papua terkait OTSUS Papua yang gagal total, perekrutan dan pelantikan MRP rekayasa pemerintah Indonesia.

    Lebih menyedihkan lagi bahwa para anggota MRP jilid II boneka Jakarta ini menyerahkan diri untuk dilantik oleh Negara Indonesia yang membunuh salah satu tokoh Intelektual Papua “Alm. Drs. Agus A. Alua, M.Th” yang selama ini vokal memperjuangkan hak-hak dasar orang asli Papua. Amat sangat hina menyerahkan dirinya dilantik oleh Negara Indonesia menjadi MRP anak kandung UU OTSUS yang terbukti gagal total dan kini menjadi lambang kejahatan kemanusiaan, sangat murah dirinya menjadi budak NKRI.

    Publik telah mengetahui bahwa lembaga MRP tidak memiliki gigi taring, apa pun yang dihasilkan MRP selama ini ditolak oleh Pemerintah Pusat, bahkan DPRP maupun gubernur di tanah Papua pun tidak bekerja sama. Jika demikian, apa yang hendak diperjuangkan oleh para anggota MRP jilid II boneka Jakarta yang menyerahkan dirinya dilantik pada hari ini. MRP Jilid II hendak memperjuangkan kepentingan rakyat yang mana, karena masyarakat Adat Papua telah menolak OTSUS dan MRP di tanah Papua melalui gelombang protes.

    Publik mengetahui bahwa pelantikan MRP jilid II bernuansa politik sama seperti MRP jilid I. Publik juga mengetahui bahwa keberadaan MRP di Tanah Papua bukan untuk memperjuangkan kepentingan Masyarakat Adat Papua, tetapi demi mengamankan kepentingan Jakarta di Tanah Papua dan memperjuangkan hak-hak dasar ras melayu dan ras lain yang ada di Tanah Papua.

    Untuk menyikapi pelantikan MRP jilid II boneka Jakarta pada hari ini, maka kami menyerukan Rakyat bangsa Papua menolak dengan tegas Paket Politik Otsus Papua-MRP jilid II dan rakyat bangsa Papua tidak akan pernah mengakui keberadaan MRP jilid II boneka Jakarta di Tanah Papua.

    UU OTSUS telah gagal total, bubarkan MRP jilid II, serta cabut UU OTSUS Papua yang kini menjadi lambang kejahatan kemanusiaan, segera menjawab 11 Rekomendasi mubes MRP bersama orang asli Papua; dan menolak tegas semua paket politik, seperti UP4B yang hendak diterapkan di Tanah Papua pasca kegagalan OTSUS, serta segera menutup semua Investasi (perusahaan) ditanah Papua.

    Negara Indonesia segera mempertanggung jawabkan kematian Alm. Drs. Agus. A Alua, M.Th.

    Demikian juga kepada 73 anggota MRP yang sudah dilantik segera mengundurkan diri jika Anda adalah anak Adat Papua yang tahu budaya dan beragama, jika tidak mengundurkan diri, silahkan Anda menari-nari di atas darah dan air mata Masyarakat Adat Papua, namun camkanlah bahwa dengan cara demikian Anda menjadi alat kekuasaan Negara Indonesia untuk memusuhi Masyarakat Adat Papua dan memperpanjang penindasan di Tanah Papua; namun ingatlah bahwa waktu akan menjawabnya.

    Tak lupa pula ia menyerukan kepada Masyarakat Adat Papua jangan pernah mengakui keberadaan mrp di tanah Papua, jangan pernah mengadu masalah ke lembaga MRP karena Masyarakat Adat Papua sebagai pemegang kedaulatan di Tanah Papua telah menolaknya melalui gelombang protes. ‘’Perjuangan kita belum berakhir, maka rakyat Bangsa Papua tetap bersatu dan bersiaplah memobilisasi umum untuk membubarkan pemerintahan OTSUS -MRP jilid II dan Golput Pilkada di Tanah Papua,’’ tegas Usman dalam siaran pers yang diterima Papua Pos, Selasa [12/4]. [tho/ida]

    Written by Thoding/Ida/Papos  
    Wednesday, 13 April 2011 00:00

    Iklan
     
    • helukasm 2:59 pm on April 20, 2011 Permalink | Balas

      mulai kelemarin hari selasa pelantihan pemimpin seluruh papua mulai saat ini kami minta kerja yang benar benar untuk orangpaua maju untuk kedepan

    • heluka 3:13 pm on April 22, 2011 Permalink | Balas

      PAPUA selaluh masalah diatas masalah kaban di bebaskan papua pemerintah papau harus tindakan sekarang korban diatas korban masalah apa sebernarnya oran gpapua tidak punya apa-apa banyak mati korban bukan sedri yang mati tidak orang yang membermain kan kita maka kami harus bersiap dan mengalahan orang

  • Papua Post 11:16 am on April 19, 2011 Permalink | Balas  

    Temuan Dana Otsus Dipakai Melancong ke Eropa, Dibantah 

    Yan Mandenas: Minta KPK yang Tangani, Jangan Polisi atau Jaksa

    Kepala BPKAD Provinsi Papua Drs. Achmad Hatari, SE. M.Si saat  diwawancarai wartawan di ruang kerjanya kemarin (Senin, 18/4)

    JAKARTA- Pernyataan anggota BPK Rizal Djalil, yang menyebutkan  dari jumlah dana Otsus Rp 19,12 triliun yang diperiksa Badan  Pemeriksa Keuangan (BPK), sebanyak Rp 4,12 triliun digunakan  bermacam-macam penyimpangan oleh Pemerintah Provinsi Papua maupun  Papua Barat, mulai dari penggunaan yang fiktif, tak sesuai  ketentuan, kurang bayar, ada pula yang digunakan untuk jalan-jalan  santai (JJS) ke Eropa, seperti ke Roma, dan lainnya, dibantah oleh  Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua   DR. Achmad Hatari, SE, M.Si.  ‘’Penggunaan dana otsus sesuai  aturan tidak benar digunakan untuk jalan-jalan,’’sanggahnya. Ia  mensinyalir, pernyataan anggota BPK RI Rizal Dajlil sarat dengan  muatan politik, pasalnya, Papua dalam waktu dekat akan menggelar  Pilkada Gubernur. ‘’Itu pernyataan yang berbau politis karena  tanpa mengacu aturan yang ada, dan kemungkina besar berkaitan  dengan suksesi yang akan berlangsung di Papua,’’tegasnya.  

     Mengenai adanya dana otonomi khusus Papua periode 2008-2010,  sebesar 1,85 Trilyun didepositokan di bank swasta, tepatnya di  Bank Mandiri memang diakui benar. Hanya saja kata Hatari, dana  tersebut bukanlah dana otsus dari sektor pendidikan maupun  kesehatan, tetapi merupakan akumulasi dari sumber-sumber  pendapatan yang ada di rekening kas daerah seperti dana otsus,  dana DAK, dana DAU dan lain sebagainya.

    “Kebijakan pendepositoan dana senilai Rp. 1,85 Triliun di Bank  Mandiri dan Bank Papua karena dana menganggur di Bank Papua atau  yang disebut idle money sangat tinggi sementara pada waktu-waktu  tersebut pemerintah daerah Provinsi Papua belum membutuhkan dana,”  ungkapnya ketika ditemui wartawan.

    Dijelaskannya, idle money sendiri adalah uang yang tidak digunakan  oleh Pemerintah Provinsi Papua atau disebut dana “menganggur” yang  cukup tinggi dimana pendepositoan dana senilai Rp. 1,85 Triliun  tersebut dilakukan karena Pemerintah Provinsi Papua pada waktu  tertentu belum membutuhkan dana tersebut untuk pembangunan di  wilayah Papua.

    “Rekening tersebut baik di Bank Mandiri maupun di Bank Papua  menggunakan nama pemerintah Provinsi Papua bukan atas nama  pribadi,” tuturnya.

    Ditambahkannya, adanya isu yang mengatakan bahwa dana tersebut  disalahgunakan dengan dipergunakan bagi perjalanan ke Eropa dan  tempat lainnya merupakan hal yang tidak benar.

    “Lalu terkait dengan penyimpanan dana yang lebih besar di Bank  Mandiri dikarenakan pada peraturan pemerintah disebutkan bahwa  pemerintah daerah diberikan kewenangan untuk menunjuk satu bank  yang sehat untuk mengelola dana yang diberikan pemerintah pusat,”  terangnya.

    Hatari juga menegaskan bahwa pada bulan November tahun 2010 selama  1,5 bulan, pihak KPK telah melakukan klarifikasi atas temuan ini  sehingga jika temuan ini mencuat lagi, pihaknya disinyalir bahwa  ini untuk kepentingan suksesi pemilukada yang saat ini tengah  memanas di Papua.

    “Sangat disayangkan bahwa statement yang sangat parsial seperti  ini dapat membingungkan masyarakat umum Papua dan bisa  mempengaruhi stabilitas politik di Papua sehingga seharusnya  keterangan ini harus lebih menyeluruh,” pungkasnya.

    Sekedar diketahui, temuan BPK RI atas dana sebesar Rp. 1,85  Triliun terinci Rp. 1,25 Triliun disimpan di Bank Mandiri dengan  Nomor Seri AA379012 per 20 November 2008, lalu Rp. 250 Miliar  kembali disimpan di Bank Mandiri dengan Nomor  Seri AA379304 per  20 Mei 2009 dan Rp. 250 Miliar yang disimpan di Bank Papua dengan  Nomor Seri AO9610 per Januari tahun 2010.

    Sementaran itu anggota DPR Papua, Yan Mandenas dari partai Hanura,  meminta KPK segera menindaklanjuti temuan BPK tersebut. ‘’Jangan  Polisi atau Jaksa yang menangani kasus ini, karena akan berbelit- belit, sebaiknya  KPK,’’ tandas

    Ia meminta KPK yang menuntaskan dugaan penyelewengan itu, karena  jika Polisi maupun jaksa yang menangani, birokrasi akan memakan  waktu panjang. ‘’Masih banyak kasus yang belum jelas, yang  ditangani Polisi, seperti penembakan di Dogyai, penikaman terhadap  wartawan dan penembakan di Freeport. Sebaiknya Polisi  berkonsentrasi menyelesaikan masalah-masalah tersebut,’’ ucapnya.

    Sedangkan Kapolda Papua Irjen Pol Bekto Suprapto mengatakan,  dirinya belum mengetahui secara pasti mengenai adanya  pendepositoan dana otsus tersebut.’’ Saya baru dengar, tapi nanti  tentu akan kami tindak lanjuti,’’ tandasnya.(jir/dee/don)

     
  • Papua Post 11:09 am on April 19, 2011 Permalink | Balas  

    Jika Mundur, Hana Hikoyabi Lebih Terhormat 

    JAYAPURA—Menyusul dead line atau batas akhir 14 hari sejak pelantikan anggota MRP Jilid II pada 7 April lalu yang diberikan Mendagri khusus kepada calon anggota MRP terpilih atas nama Hana Hikoyabi, maka lebih terhormat apabika Hana Hikoyabi mundur dari MRP Jilid II. “Saya sarankan agar Hana Hikoyabi mundur sebagai anggota MRP daripada duduk tapi kemudian sikap kritisinya untuk memperjuangan hak hak orang asli Papua terpasung karena mengikuti logika negara yang wajib dipatuhi walaupun acapkali kebijakan pemerintah pusat justri tak memihak orang asli Papua,” demikian diungkapkan pengamat politik Papua Lamadi de Lamato kepada Bintang Papua di Jayapura, Sabtu (16/4). Menurut dia, Hana Hikoyabi mengambil langkah mundur dan berjuang diluar lebih baik daripada berkompromi. Rakyat Papua pasti banyak yang simpatik dengannya berada di luar daripada di dalam MRP tapi hanya menjadi polemik.

    Dia mengatakan, pihaknya meminta Hana Hikoyabi klarifikasi ke Jakarta sama dengan teror pada anggota MRP yang baru dilantik untuk tak boleh lagi kritis dan peduli dengan aspirasi rakyat asli Papua.

    “Ini kan cara-cara Orde Baru yang mirip Litsus (penelitian khusus) pada orang yang dianggap musuh negara,” katanya.

    Diungkapkannya, wajah negara di Papua itu kan banyak yang salah sehingga kalau muncul protes jangan ditanggapi dengan reaktif seperti cara-cara menginterogasi dan membatasi orang.

    “Hana Hikoyabi jangan seolah-olah dijadikan musuh sehingga yang bersangkutan dipaksa patuh pada aturan negara. Kalau ada yang curiga mantan Ketua MRP Jilid I  Agus Alue Alua meninggal terkait dengan rasa tak setuju pusat terhadap beliau tak lebih dari kerjaan negara, jangan kita salah kan,” tukasnya.

    Terus terang, lanjutnya,  dalam rekrutmen anggota MRP banyak orang yang kecewa dengan hasil anggota MRP baru. Banyak pihak tak setuju tapi negara plus kroni-kroninya sangat pandai seperti tupai. Kamu lihat tupai, dia pintar tapi pada saatnya ia jatuh juga.

    “Negara boleh semena-mena tapi ada saatnya mereka kewalahan juga. Sebaiknya cara –cara teror di hilangkan,” katanya.

    Sebagaimana dilaporkan, pelantikan anggota MRP periode  2011-2016 yang mestinya berjumlah 75 orang itu telah dikurangi 2 hingga seluruhnya berjumlah 73 orang,  dikarenakan 2 orang masing masing atas nama  Agus Alue Alua dan Hana Hikoyabi seperti yang diberitakan media bahwa dua nama ini dicoret. Tapi sebenarnya  dipendingnya  Agus Alua dan Hana Hikoyabi oleh Mendagri dilakukan dengan   catatan keduanya harus melakukan verifikasi dan tanggapan, informasi ini diperoleh Rumbekwan ketika Dirjen Otda dan Kesbangpol melakukan pembahasan   kedua nama itu pada 7 Maret lalu dengan Mendagri di Jakarta.

    Hasil pertemuan itu menyatakan,  apabila keduanya  telah  melakukan  verifikasi dan tanggapan serta pernyataan tertulis, maka keduanya diangkat kembali sebagai anggota MRP dengan SK  Mendagri.(mdc/don)

    Minggu, 17 April 2011 16:04

     
    • helukasm 2:53 pm on April 20, 2011 Permalink | Balas

      kenapa? ibu hana mudur itu adalah hak dan wewenang untuk orang papua dan tanggung jawab kerja orang papua bukan mengorbankan masyarakat papua tidak hak dan wewnang adalah orang papua dan pribumi asli oarang papua kemuduran itu beratai kami orangpapua bukan mudar dan koraban tidak

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal