Updates from April, 2011 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 4:36 pm on April 15, 2011 Permalink | Balas  

    Mendagri Berlebihan : Budi, Soal Tidak Ikut Dilantiknya Hana Sebagai Anggota MRP 

    JAYAPURA- Pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi yang menyatakan Hana S. Hikoyabi, mantan Anggota MRP periode 2005-2010 harus memberikan klarifikasi dan pendapatnya soal penundaan pelantikannya hingga 14 hari  batas waktu yang diberikan kepadanya, mendapat komentar dari Direktur Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto SH.    Menurutnya, pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi  tentang perlunya Hana Hikoyabi melakukan proses klarifikasi kepada mendagri, terkait aksi-aksi penolakan Otsus hingga Mubes itu terlalu berlebihan, bukan saja berlebihan tetapi bertentangan dengan hukum.

    Sebab ketika seseorang telah disetujui apalagi yang bersangkutan dipilih langsung oleh rakyat, maka yang harus dilakukan Mendagri adalah melantik dulu Hana Hikoyabi pada 12 April lalu, karena Hana  Hikoyabi sah pilihan rakyat.  “Kalaupun pernyataan mendagri Hana tidak setuju dengan Otsus ataupun rekrutmen anggota MRP yang dilakukan beberapa waktu lalu, sesungguhnya hal itu perbedaan pendapat saja, kenyatannya Hana sudah terpilih, otomatis dia bukan merupakan orang yang menolak Otsus, karena MRP lahir  karena ada Otsus tanpa Otsus tak mungkin ada MRP,” ujar Budi

    Menurut Budi Setyanto, adanya pernyataan Mendagri agar Hana melakukan klarifikasi, sesungguhnya hal itu sudah melanggar Hukum, Klarifikasi boleh saja, kata Budi, tetapi tidak boleh membatalkan semua ketentuan hukum yang sudah dilalui terkait terpilihnya Hana kembali, berikut yang bersangkutan harus dilantik.

    Mantan anggota MRP periode 2005-2010 Simon Simunapendi mengungkapkan, tidak dilantiknya Hana Hikoyabi karena Ia harus melakukan Klarifikasi ke Mendagri terkait Mubes rakyat Papua 7-10 Juni 2010, sesungguhnya mengkaitkan seorang Hana Hikoyabi dengan Mubes sebenarnya salah tafsir, semua pihak entah Kesbangpol, Pemerintah Pusat- Mendagri sudah salah menafsirkan kegiatan Mubes, bila kita merujuk pada Undang undang Otsus Papua pasal 20 ayat 1 butir e jelas, sebagai unsur pimpinan MRP dia harus menfasilitasi aspirasi rakyat Papua dalam mubes  sebab aspirasi yang datang kala itu berasal dari  perwakilan 254 suku  yang datang menyampaikan aspirasi tersebut, sehingga sebagai pemimpin Agus Alua dan Hana Hikoyabi mempunyai kewajiban menyampaikan aspirasi masyarakat adapt itu kepada DPRP.

    Jadi, Hana  Hikoyabi  dan Agus Alua dalam hal ini menerima aspirasi itu dengan niat tulus dan jujur berdasarkan pasal 20 ayat 1 butir e Undang undang Otsus, atas nama 254 suku yang  datang ke MRP 7-10 Juni 2010, jadi sebenarnya tak ada motif lain, sehingga Mendagri jangan salah menafsirkan  kegiatan Mubes yang digelar rakyat Papua, kata Simunapendi.

    Sementara itu Hana S. Hikoyabi sendiri sejak beredar kabar dirinya tidak jadi dilantik, sejak itu ia tak dapat dihubungi dan  tidak mau ditemui sekalipun oleh  Media yang ingin mendapatkan keterangannya terkait pernyataan Mendagri yang diungkapkan saat pelantikan 12 April Lalu.

    Pihak Kesbagpol melihat ditundanya pelantikan Hana Hikoyabi terkait erat dengan adanya aksi aksi penolakan Otsus yang dilakukan awal tahun 2011, bahkan penolakan terhadap Otsus nampak geliatnya ketika Mubes yang digelar 7-10 Juni 2010 oleh kesbangpol yang dinilai bukan Produk MRP, sehingga tidak semua anggota MRP saat itu bertanggungjawab, melainkan, lebih pada personal anggota MRP.(ven/don)

    Kamis, 14 April 2011 16:40

    Iklan
     
  • Papua Post 4:34 pm on April 15, 2011 Permalink | Balas  

    Hana Hikoyabi Dikasih Waktu 14 Hari 

    Untuk Klarifikasi Sikap Politiknya yang Menolak Otsus Selama Ini

    Hana HikoyabiJAYAPURA— Dua orang anggota MRP terpilih yang ditunda pelantikannya yakni (Alm) Agus Alue Alua dan Hana Salomina Hikoyabi diberi waktu 14 hari untuk memberikan klarifikasi kepada tim di Depdagri dan selanjutnya diberikan waktu lagi 14 hari untuk proses penetapan SK. ‘’Setelah itu, baru dilantik, tetapi jika memang tidak lolos persyaratan, maka calon berikutnya yang akan dilantik menjadi anggota MRP. Ibu Hana kan dari daerah pemilihan I untuk utusan perempuan. Kalau dia tidak dilantik, maka calon urutan dua dari wilayahnya itu yang diusulkan lagi untuk dilantik,’’ kata Didi Agus P selaku Plt Kepala Kesatuan Bangsa Politik dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Papua. Mendagri Gamawan Fauzi telah melantik 73 anggota MRP (Majelis Rakyat Papua) dari 75 anggota yang sudah terpilih yang berasal dari Propinsi Papua 42 orang dan Propinsi Papua Barat 33 orang.

    Menurut Plt. Kesbangpollinmas Papua seperti yang dilansir sejumlah media, bahwa total anggota MRP yang terpilih ada 75 orang. Tapi dua orang ditunda pelantikannya. “Dua orang yang ditundah itu adalah Almarhum Agus Alue Alua dan Hana Salomina Hikoyabi. Kedua calon anggota ini adalah anggota MRP periode pertama yaitu dari tahun 2005 – 2010,” ungkap Didi.
    Anggota MRP periode 2005 – 20010 yang terpilih dan tidak ditunda pelantikannya, jumlah ada 8 orang. Lalu mengapa Hana Hikoyabi ditunda pelantikannya?

    Didik tidak mau terus terang tentang persyaratan apa yang harus dilengkapi Hana Hikoyabi, namun secara tersirat , Didik mengatakan tidak terlepas dari aksi-aksi penolakan UU otonomi khusus yang marak dilakukan menjelang pemilihan anggota MRP awal tahun 2011.

    Awal tahun 2011, muncul aksi yang menolak pemilihan anggota MRP serta tuntutan untuk mengembalikan Otonomi KHusus ke pemerintah pusat dan mendesak pemerintah segera menggelar dialog antara pemerintah Indonesia dan rakyat Papua yang dimediasi pihak ketiga.
    Tuntutan tersebut berdasarkan hasil musyawarah rakyat Papua yang digelar oleh sejumlah komponen rakyat Papua pada tanggal 7 – 10 Juni 2010, dan atas desakan berbagai komponen itu, akhirnya musyawarah itu dilakukan di Kantor Majelis Rakyat Papua.

    Didik melihat aksi penolakan yang dilakukan rakyat Papua berdasarkan hasil Mubes, bukan produk MRP, sehingga tidak semua anggota MRP saat itu bertanggungjawab, tetapi terlebih pada personal anggota MRP.

    Sebelumnya diberitakan bahwa sekitar 10 calon terpilih anggota MRP bermasalah dengan persoalan usia. Dan ada juga yang diduga terindikasi masalah disintegrasi bangsa.

    Persoalan ini terungkap berdasarkan hasil pertemuan Menteri Koordinasi Politik Hukum dan Keamanan dengan Kementerian Dalam Negeri, dan Gubernur Papua di Jakarta, belum lama ini.
    Dalam pertemuan itu terungkap, bahwa sejumlah calon anggota MPR yang terpelih, ada yang tidak memenuhi persyaratan keanggotaan MRP, sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 54 Tahun 2004 tentang Majelis Rakyat Papua. Menurut PP No 54 Tahun 2004 Bab II tentang Pembentukan dan keanggotaan MRP, pasal 4 ayat (f) disebutkan, anggota MRP berumur serendah-rendahnya 30 tahun dan setinggi-tingginya 60 tahun. Dari calon anggota terpilih, ada sekitar 10 orang yang usianya sudah di atas 60 tahun dan ada satu orang yang usianya belum 30 tahun. Berdasarkan data di Kementerian Polhukkam bahwa ada sejumlah calon anggota MRP yang selalu menyuarakan masalah disintegrasi bangsa. Padahal menerut PP No. 54 tahun 2004, pasal 4 ayat (c) dan (d) disebutkan, bahwa anggota MRP harus setia dan taat kepada Pancasila dan memiliki komitmen yang kuat untuk mengamalkannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kemudian, anggota MRP harus setia dan taat kepada UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia serta Pemerintah yang sah.

    Jika pemerintah konsisten dengan PP No 54 Tahun 2004 tentang Pembentukan dan keanggotaan MRP, maka bukan Hana Salomina Hikoyabi saja yang ditunda pelantikannya, tapi juga ada sejumlah anggota yang harus digugurkan karena persoalan umur dan juga ada sejumlah anggota MPR Periode 2005 – 2010 yang ikut terlibat dalam musyawarah besar rakyat Papua. (amr)

    Kamis, 14 April 2011 00:05

     
  • Papua Post 4:32 pm on April 15, 2011 Permalink | Balas  

    MRP Hanya Memberi Pertimbangan dan Persetujuan Perdasus 

    JAYAPURA—Pernyataan Mendagri Gamawan Fauzi saat melantik anggota MRP periode 2011-2016 di Sasana Krida, Kantor Gubernur Provinsi Papua, Selasa (12/4) bahwa tugas pokok MRP adalah menyusun Perdasi dan Perdasus menuai klarifikasi Badan Legislasi DPR Papua, bahwa dalam pengelolaan Perda atau Regulasi di Papua ini yang mendapatkan pertimbangan dan persetujuan MRP itu hanya Perdasus. Sedangkan Perdasi itu menjadi kewenangan lembaga legislative, dalam hal ini DPR Papua. Sedangkan eksekutif sebagai eksekutor dari pada hasil keputusan legislatif itu ada di tangan Gubernur. “Itu terkait dengan Perdasi, tapi di dalam UU Otsus itu sendiri MRP diberikan kewenangan untuk melakukan peninjuan kembali Perdasus yang dirasakan belum memihak orang asli Papua,” kata Wakil Ketua Badan Legislasi DPR Papua di ruang kerjanya, Rabu (13/4). Dia menandaskan, MRP bisa meminta Gubernur meninjau beberapa Perdasi atau Perdasi yang dianggap tak sesuai atau tak melindungi hak-hak orang Papua. “Jadi dia bukan pada tataran sebagai memberikan pertimbangan dan persetujuan dalam proses pembuatan tapi dia hanya memberikan peninjauan,” tandasnya. Sebagaimana disampaikan Mendagri Gamawan Fauzi saat melantik dan mengambil sumpah 73 anggota MRP periode 2011- 2016 pada Selasa (12/4) yakni salah satu bentuk perlindungan MRP adalah diharapkan memainkan perannya dalam memberikan Pertimbangan kepada Gubernur dan DPRP terkait masuknya investasi di Papua serta menyelesaikan 21 Perdasi dan 14 Perdasus. (mdc/don/03) Kamis, 14 April 2011 00:05

     
  • Papua Post 1:02 pm on April 15, 2011 Permalink | Balas  

    Kemdiknas Bahas Percepatan Mutu Pendidikan di Papua 

    JAYAPURA [PAPOS]- Untuk mempercepat mutu pendidikan di Papua, Kementerian Pendidikan Nasional bersama Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Provinsi Papua menggelar loka karya tentang percepatan mutu pendidikan di Papua di kantor Dikti Kementerian Pendidikan Nasional, Rabu [6/4] kemarin. Menurut Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan olahraga Provinsi Papua, Drs. James Modouw, M.MT, isu yang digunakan dalam pembahasan ini menyangkut pendidikan keluarga dan anak usia dini, kemudian percepatan pendidikan wajib belajar 9 tahun, penuntasan buta aksara, peningkatan mutu guru dan kualifikasi dan sertifikasi guru, pengembangan SMK terpadu. “Loka karya tentang percepatan mutu pendidikan di Papua yang dilaksanakan Kementerian Pendidikan Nasional ini cuma berlangsung sehari saja dan dihadiri oleh seluruh Kepala Dinas Pendidikan se-Papua, Bupati, DPRD dari seluruh Papua,” ujar James Modouw kepada Papua Pos saat dihubungi, kemarin. Dikatakan, lokakarya ini sudah dipersiapkan jauh-jauh hari dan pertama kali yang diharapkan adanya sinkronisasi antara kapasitas pusat, provinsi dan kabupaten/kota.“Artinya bahwa, apa yang tersedia di pusat, provinsi serta kabupaten/kota kita padukan dan di sinkronkan, percepatan mana yang dikerjakan oleh siapa dan itu kita lakukan cepat untuk tahun ini dan tahun yang akan datang supaya hal-hal yang belum tertangani dan layanan terhadap masyarakat bisa dapat terjangkau dengan baik,” katanya. Selain itu James Modouw menegaskan, nantinya juga akan dibangun komitmen bersama untuk melihat bahwa pendidikan ini adalah sektor yang strategis yang penting untuk bisa mendongkrak kehidupan masyarakat secara luas. Artinya, khusunya untuk Papua dengan adanya segregrasi wilayah yang begitu luas, serta adanya tingkat peradaban yang berbeda-beda di berbagai lokasi, menyebabkan perhatian pemerintah perlu lebih serius dan lebih terpisah-pisah antara lokasi satu dengan lain artinya bahwa antara lokasi kota dan daerah-daerah pedalaman tentunya sudah berbeda. Begitu juga dengan orientasi pendekatan yang sudah berbeda, artinya bahwa di kota-kota orientasinya sudah kepada mutu, tetapi yang di daerah terpencil dan jauh sudah menuju ke daerah-daerah yang perluasan aksesnya yang diutamakan, serta pemerataan kesempatan yang dahulukan. “Itu adalah hal-hal yang kita upayakan dalam loka karya ini dan akan kita capai cepat. Kegiatan dibuka langsung oleh Menteri Pendidikan Nasional dan selanjutnya dipimpin Wakil Menteri Pendidikan Nasional dan dari Papua dipimpin langsung Sekda mewakili Gubernur dan Kepala Dinas Pendidikan Papua mendampingi seluruh kepala dinas kabupaten/kota dan DPRD dari seluruh kabupaten/kota maupun provinsi,” tandasnya.[anyong] Written by Anyong/Papos Thursday, 07 April 2011 00:00

     
    • heluka 1:09 pm on April 19, 2011 Permalink | Balas

      salam repulusi papua barat anda seorang papua kerja benar benar dipan masyarakat papua anda ri orang papua sendiri jual masyarakat papua stop diatas tanah papua diatas tanah papua alam papua jagan mempermaikan orang papua sediri

c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal