Updates from April, 2011 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 8:16 am on April 2, 2011 Permalink | Balas  

    LSM Minta Rekruitmen Security Bandara Dipending 

    BIAK [PAPOS] – Lembaga Swadaya Masyarakat [LSM] Kobe Eser di Biak tegas meminta agar PT. Angkasa Pura I sebagai pengelola Bandar Udara di Biak, segera menghentikan perekrutan tenaga Security di perusahaan milik negara itu.

    Hal ini disampaikan Ketua LSM Kobe Eser, Simon L. Rumaropen kepada sejumlah wartawan di Biak Rabu [30/3] kemarin. Menurutnya, sejak pertemuan antara pihak DPRD, Angkasa Pura, pemerintah daerah, dan juga warga sekitar bandara pada tahun 2010 lalu, hingga saat ini belum ada penyelesaian yang memihak kepada anak-anak Swapor terkait rekruitmen tenaga security yang dilakukan oleh PT. Angkasa Pura itu.

    Oleh sebab itu, kata Simon sejumlah pihak terkait, baik pemerintah daerah, pihak Angkasa Pura maupun warga sekitar bandara, harus segera melakukan pembicaraan kembali, guna menyelesaikan permasalahan tersebut, jika pihak Angkasa Pura ingin melakukan perekrutan karyawan, termasuk untuk masa-masa mendatang.

    Lebih lanjut Simon L. Rumaropen menegaskan agar permasalahan ini tidak dibiarkan berlarut-larut dan harus segera ditindaklanjuti demi masa depan anak-anak dalam mendapatkan pekerjaan, yakni pemuda-pemudi dari Kampung Ambroben, Kampung Swapodibo, Kampung Kariendi, dan pemuda-pemudi dari Kelurahan Mandala yang berada di sekitar Bandara Frans Kaisiepo tersebut.

    “Kami tidak memaksa untuk seluruhnya anak-anak warga sekitar bandara harus diangkat menjadi karyawan, tapi setidaknya setiap ada penerimaan karyawan, anak dari warga sekitar bandara ini dapat diakomodir secara bertahap,” tegas Simon Rumaropen yang juga sebagai coordinator pada aksi unjuk rasa terkait rekruitmen Security Angkasa Pura beberapa waktu lalu itu. [gia]

    Written by Bahagia/Papos  
    Thursday, 31 March 2011 06:31

    Iklan
     
  • Papua Post 8:13 am on April 2, 2011 Permalink | Balas  

    Lagi Nyabu Polisi Tangkap Bupati Teluk Wondama 

    JAYAPURA [PAPOS] – Tim Penyidik Reserse dan Kriminal Polres Manokwari berhasil menangkap Bupati Teluk Wondama, Albert Torey bersama istri ke duanya di duga tengah asik memakai narkotik jenis shabu di tempat kediamannya, di Manokwari, Jumat [1/4] sekitar pukul 01.00 Wit dini hari.

    Pelaku sendiri sudah lama menjadi target dari aparat kepolisian, hanya saja selama ini kepolisian belum punya barang bukti yang kuat untuk menangkap Albert Torey. Nah, saat dilakukan penangkapan, pelaku tengah bersama istri keduanya diduga asik memakai barang haram itu. Dari hasil penggrebekan itu, tim dari Polres Manokwari juga menemukan barang bukti dilokasi kejadian berupa shabu 2 paket kecil seberat 0,89 gram dan 3 bong alat isap, aluminium fol dan korek gas.

    Kabid Humas Polda Papua, Kombes (Pol) Wachyono didampingi Direskrim Polda, Kombes (Pol) Drs Pietrus Waine, SH M.Hum kepada wartawan membenarkan diruang tamu Dirreskrim Polda Papua, Jumat [1/4] penangkapan Bupati Teluk Wonda, Albert Torey tertangkap tangan menggunakan shabu. Saat dilakukan penangkapan, kata Wachyono Bupati Teluk Wondama tertangkap tangan memakai shabu bersama istri keduanya dan kini telah dibawa ke Polres Manokwari untuk proses hukum selanjutnya.

    Saat dilakukan penggrebekan, lanjut Wachyono, polisi juga menemukan barang bukti berupa 2 paket kecil shabu dengan berat bersih 0,89 gram, 2 bong kecil berikut pipet, 1 bong besar yang terbuat dari botol soft drink, satu pipet utuh, satu pipet potongan, 3 gulungan aluminium foil dan 5 korek api.

    Menyingkapi penangkapan ini, menurut Kabid Humas, Polda Papua akan memberitahukan kepada Presiden selambat-lambatnya 2×24 jam, mengingat yang bersangkutan merupakan pejabat negara. “Kami akan tetap menangani kasus ini sesuai prosedur, namun karena bupati tertangkap tangan sesuai pasal 36 ayat (4) yang berbunyi bila tertangkap tangan bisa dilakukan penyidikan dan wajib melapor kepada Presiden paling lambat 2×24 jam,” terangnya.

    Lanjutnya bahwa, pelaku merupakan target lama polisi dalam kasus penggunaan narkotika. Hanya saja, baru tertangkap tangan tengah memakai shabu bersama istri keduanya di kediamannnya di Manokwari. Sementara itu, penyidikan dan penyelidikan lebih lanjut tetap ditangani Polres setempat, sedangkan Polda Papua hanya memback-up masalah teknis. Atas perbuatan Bupati Teluk Wondama itu dijerat pasal 112 ayat (1) UU No 35 Tahun 2009 yang berbunyi memiliki, menyimpan, atau memakai narkotika golongan satu bukan tanaman dengan terancam hukuman minimal 4 tahun dan maksimal 12 tahun penjara.

    Disamping itu, Lanjut Kabid Wachyono, yang bersangkutan juga dijerat pasal 114 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi menawarkan untuk dijual, menjual atau membeli, menerima, menjadi perantara atau menukar narkotika golongan satu dengan ancaman minimal 5 tahun dan maksimal 20 tahun. Sedangkan pasal 116 ayat (1) UU Narkotika yang berbunyi menggunakan narkotika golongan satu terhadap orang lain atau memberikan untuk digunakan orang lain terancam hukuman minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. [loy]

    Written by Loy/Papos  
    Saturday, 02 April 2011 00:00

     
    • heluka 3:38 pm on April 5, 2011 Permalink | Balas

      kamu orang papua yang kerja landang sediri ygan main -main alam papua bodoh kamu oarang papua sedri yang kerja landang sediri baru macam -macam

  • Papua Post 8:07 am on April 2, 2011 Permalink | Balas  

    Mohammad Thahamude Asso, SE – Komwilpil MRP Dipolisikan 

    JAYAPURA [PAPOS]- Dinilai sepihak pergantian calon terpilih anggota MRP dari wakil Islam, serta adanya sikap tertutup dari Komisi Wilayah Pemilihan [Komwilpil] Papua dalam menanggapi keberatan yang diajukan, serta merasa dirugikan, maka calon terpilih Mohammad Thahamude Asso, SE secara resmi melaporkan Komwilpil MRP ke Polda Papua dengan tuduhan dugaan manipulasi hasil Pemilihan anggota MRP Wakil islam.

    ‘’Saya baru saja melaporkan Komwilpil MRP, Plt KesbangpolLinmas dan Tim 7 ormas Islam ke Polda Papua atas tuduhan melakukan manipulasi hasil pemilihan anggota MRP wakil Islam,’’ kata calon terpilih Mohammad Thahamude Asso, SE kepada Papua Pos di Jayapura, Jumat [1/4] kemarin.

    Seperti pada pemberitaan sebelumnya dalam proses pemilihan anggota MRP dari wakil Islam, Mohammad Thahamude Asso, SE terpilih sebagai anggota MRP mewakili unsure Islam, namun ternyata dalam pengusulan pengesahan ke Menteri Dalam Negeri RI, nama Mohammad Thahamude Asso, SE digantikan dengan Didik Yaleget. Anehnya, Mohammad Thahamude Asso, SE justru tidak tercantum dalam Surat Keputusan Komisi Pemilihan Anggota MRP Wilayah Pemilihan Provinsi Papua No :22/KOMWILPILPROV/II/2011, tanggal 11 Pebruari 2011.

    ‘’Ini khan sudah tidak benar, padahal sudah jelas-jelas nama saya tertera dalam SK yang direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia kepada Komwilpil MRP, tapi lucunya ketika pengusulan pengesahan ke Menteri Dalam Negeri RI, nama saya kok tidak ada, malah nama Didik Yaleget yang tertera, sehingga patut dipertanyakan ada apa dibalik ini semua. Hal ini tidak saya terima sehingga saya memutuskan melaporkan Komwilpil, Plt Kakesbangpol Linmas dan tim 7 Ormas Islam, mereka harus bertanggungjawab,’’ ujar Thahamude dengan raut wajah kecewa.

    Parahnya kata Thahamude,sebelum ia mempolisikan KOMWILPIL MRP, malah ketiak dirinya meminta SK Gubernur tentang penetapan calon terpilih anggota MRP kepada Plt. Kepala Badan Kesbangpol Provinsi Papua, sayangnya pejabat yang bersangkutan tidak memberikan SK tersebut. Alasannya, bahwa SK itu dokumen negera dan rahasia Negara, sehingga tidak etis diserahkan. ‘’Merasa kecewa dengan jawaban Plt Kepala badan Kesbangpol, Jumat [1/4] sekitar pukul 14.00 WIT, saya secara resmi melaporkan Komisi Wilayah Pemilihan MRP dan Plt. Kepala Badan Kesbangpol ke Polda Papua.’’

    Calon terpilih anggota MRP dari wakil Islam ini berharap Polda Papua serius memproses masalah ini, karena perbuatan Komwilpil tergolong sebagai tindakan manipulasi dan rekayasa. Rekayasa yang dilakukan dengan memunculkan SK baru yaitu SK No : 24 tanggal 14 Pebruari 2011 tentang penetapan tambahan calon tetap peserta pemilihan anggota MRP.

    Dalam SK ini muncul nama baru dari unsure Islam yaitu Didik, S.Sos dan Salamut Benny Wuka. Padahal dalam SK No. 22 tanggal 10 Pebruari tentang penetapan calon tetap peserta pemilihan anggota MRP khususnya dari wakil Islam hanya tercantum 3 (tiga) orang yaitu Tahamude Asso, Asri Yelipelle dan Zubaer Daeng Husein, dan lainnya dinyatakan tidak memenuhi syarat berdasarkan hasil keputusan rapat verifikasi Komwilpil tanggal 10 Pebruari 2011.

    ‘’Jadi menurut saya inilah rekayasa dan manipulasi yang dilakukan Komwilpil Provinsi Papua. Namun apapun bentuk rekayasa yang dilakukan, fakta menunjukan bahwa berdasarkan hasil pemilihan lembaga agama Islam, saya ditetapkan sebagai anggota MRP terpilih dari wakil Islam sebagaimana surat MUI Papua No : B-24/DP-P/MUI-Papua/SR-1/II/2011 tanggal 22 Februari 2011. Jadi pertanyaannya dasar apa yang digunakan Komwilpil MRP untuk mengusulkan nama lain?,’’ ujarnya balik bertanya sama wartawan.[bela]

    Written by Bela/Papos  
    Saturday, 02 April 2011 00:00

     
  • Papua Post 8:04 am on April 2, 2011 Permalink | Balas  

    LMA Distrik Tagime Setuju Pemekaran Kabupaten 

    WAMENA [PAPOS] – Ketua Lembaga Masyarakat Adat Distrik Tagime Kabupaten Jayawijaya,Tab Yikwa kepada wartawan di Wamena, Jumat ( 1/4) setuju adanya pemekaran dan pembentukan Kabupaten Baliem Centre.

    Menurutnya, wilayah Distrik Tagime terlalu jauh dari Ibukota kabupaten Jayawijaya. “Selain Distrik Tagime terlalu jauh dengan ibukota Kabupaten Jayawijaya, wilayah Distrik Tagime juga masuk dalam tiga wilayah kabupaten yaitu Kabupaten Jayawijaya, Tolikara dan Memberamo Tengah. Hal ini membuat masyarakat merasa perlu ada pusat pemerintahan yang jelas buat mereka,” ujar Tab Yikwa.

    Lanjut dikatakan, adanya survey yang dilakukan oleh tim pembentukan Kabupaten Baliem Centre melalui Paskalis Kosay juga adalah Komisi III DPR, semakin membuat masyarakat di Distrik Tagime betul-betul berkeinginan memisahkan diri dari Kabupaten Jayawijaya. Mereka berharap adanya pembangunan yang merata di wilayah tersebut.

    Tab Yikwa juga menjelaskan ada beberapa distrik lagi yang masyarakatnya mempunyai keinginan yang sama untuk menjadikan wilayah mereka dapat bergabung dalam pembentukan Kabupaten Baliem Centre yaitu Distrik Yalengga, Piramyd, Bolakme, Korangi, Melagelome dan Distrik Tagineri. [iwan]

    Written by Iwan/Papos  
    Saturday, 02 April 2011 00:00

     
  • Papua Post 8:02 am on April 2, 2011 Permalink | Balas  

    Habiskan Rp 81 M, tapi Hasil Buruk 

    Rifai Darus: Kemana Saja Dana Rekruitmen MRP Itu?

    JAYAPURA—Siapa sangka, ternyata anggaran untuk biaya proses rekruitmen Majelis Rakyat Papua (MRP)  jilid II mencapai angka kurang lebih Rp 81 miliar, suatu angka yang cukup pantastis. Hanya saja hasilnya dianggap buruk atau jauh dari harapan.  Demikian disampaikan Koordinator   Papua Corruption Watc (PCW) M. Rifai Darus,  semalam.  Dikatakan, banyaknya  protes dan ketidakpuasan dari berbagai kalangan  yang dialamatkan kepada  Komisi Wilayah Pemilihan (Komwilpil) MRP  menunjukkan bahwa kinerja Komwilpil MRP Provinsi Papua  sangat buruk dan jauh dari harapan publik. Mestinya proses rekruitmen anggota MRP periode  kedua ini  harus lebih baik dari sebelumnya, mengingat  Pemerintah Provinsi Papua dalam hal ini instansi  terkait sudah mempunyai pengalaman pada periode  sebelumnya, serta didukung dengan  anggaran yang cukup besar.

    Rifai Darus, dalam Press Release yang diterima Bintang Papua semalam mengatakan, berdasarkan informasi yang diperoleh PCW,  anggaran  yang dialokasikan untuk kepentingan rekruitmen anggota MRP kurang lebih  Rp 81 Miliar, namun hasilnya  tidak memuaskan publik.

    “Rendahnya kinerja Komwilpil MRP ini sebenarnya telah terlihat  sejak awal rekruitmen, dimana  sosialisasi  yang dilakukan juga sangat minim dan proses rekruitmen pun berjalan tak transparan,” tukasnya.

    Selain itu,  lanjut dia, Komwilpil Provinsi Papua  terkesan tak responsif  terhadap berbagai protes dan keberatan  yang disampaikan pihak-pihak yang merasa dirugikan.

    Karena itu, tambahnya,  patut  dipertanyakan, anggaran sebesar itu  dipakai untuk apa saja  sehingga aksi protes dan ketidak puasan dari berbagai elemen masyarakat muncul dimana-mana.  Hal ini seperti yang   terjadi pada  calon anggota MRP dari unsur Islam yang disinyalir terjadi perubahan diluar dari prosedur dan mekanisme yang diatur dalam Perdasus No. 4 Tahun 2010. Jika apa yang disampaikan oleh DPD Angkatan Muda Islam Indonesia Provinsi Papua itu benar, maka PCW mendukung  agar calon yang dirugikan melaporkan hal tersebut ke Polda Papua, karena jika dibiarkan,  kedepan akan terjadi hal-hal yang lebih vatal lagi.  Pergantian  calon terpilih secara sipihak  tanpa melalui mekanisme dan prosedur  yang benar,  merupakan  bentuk manipulasi   dan dan  tindakan  melanggar hukum, sehingga harus diproses  secara hukum pula.

    MRP  adalah lembaga  kultural yang lahir  di era Otonomi Khusus (Otsus) Papua dan Provinsi lain tidak memiliki lembaga ini, sehingga rekruitmennya harus dilakukan secara berkualitas, baik dari aspek demokratisasi maupun kepatuhan terhadap aturan main yang telah ditetapkan.

    Terkait dengan  buruknya kinerja Komwilpil MRP Provinsi Papua ini, maka PCW  akan memberikan perhatian khusus terhadap penggunaan dan pengelolaan  anggaran sebesar Rp 81 Miliar, dan jika berdasarkan hasil audit BPK RI ditemukan ada penyimpangan, maka PCW akan mendorong untuk dilakukan proses hukum.   Jadi selain menunggu  hasil audit BPK, saat ini PCW sedang melakukan  investigasi di beberapa kabupaten/kota. (/mdc/don)

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal