Wilayah Perbatasan Jadi Prioritas Pemekaran

Rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi, Chairuman Harahap, SH,MH disambut Bupati Kabupaten Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT dan Muspida di Bandara Mopah Merauke, saat berlawatan di Kabupaten Merauke, Jumat (4/3) lalu. Rombongan Komisi II DPR RI yang dipimpin Ketua Komisi, Chairuman Harahap, SH,MH disambut Bupati Kabupaten Merauke, Drs Romanus Mbaraka, MT dan Muspida di Bandara Mopah Merauke, saat berlawatan di Kabupaten Merauke, Jumat (4/3) lalu. Merauke – Rencana pemekaran wilayah Provinsi Papua Selatan sudah masuk dalam agenda Komisi II DPR RI yang membidangi pemerintahan dalam negeri, otonomi daerah, aparatur negara dan agraria. Sebab itu, rencana pemekaran PPS ini perlu dilakukan pembahasan lebih baik lagi dalam rangka mensejahterakan masyarakat Indonesia khususnya yang mendiami wilayah selatan Papua. Hal tersebut diakui Ketua Komisi II DPR RI, Chairuman Harahap, SH, MH terkait pemekaran Provinsi Papua Selatan yang reaisasinya sudah dinantikan seluruh masyarakat Merauke. Dijelaskan, meski pemekaran wilayah itu dilakukan karena melihat perkembangan dari daerah setempat, namun yang perlu diingat pula bahwa memekarkan wilayah juga membutuhkan dukungan administratif yang kuat untuk mempercepat progres dari rencana pemekaran itu sendiri. “Ya, sehingga kesejahteraan masyarakat kita ini lebih baik,”katanya kepada wartawan saat berlawatan bersama sejumlah anggotnya ke Kabupaten Merauke, Jumat (4/3) lalu. Di satu sisi syarat fisik suatu pemekaran provinsi yakni harus ada lima kabupaten dan satu kota, sementara Kabupaten Merauke sendiri belum memenuhi sehingga yang menjadi pertanyaan, mengapa tidak Pemerintah Kotamadya yang didorong lebih dulu. Menurut Chairuman, pemekaran ini lebih dilihat pada sasaran strategis untuk memajukan bangsa Indonesia yang berada di kawasan perbatasan, dimana Merauke sendiri diketahui merupakan wilayah RI yang perbatasan langsung dengan dua Negara, yaitu Papua New Guinea dan Australia. “Jadi ini lebih kepada memajukan wilayah perbatasan-perbatasan kita yang sangat jauh dengan pusat pertumbuhan ekonomi. Sehingga kita ingin agar wilayah Selatan Papua ini juga ada suatu aktivitas pertumbuhan ekonomi, dan nantinya menjadi satu basis ekonomi Negara juga,”kata politisi Partai Golkar ini beralasan. Lebih jelas materi untuk pemekaran wilayah selatan Papua sendiri sudah sampai ke tangan Komisi II DPR RI. Sebab itu, dengan lawatan pihaknya ke Kabupaten Merauke kemarin, untuk melihat secara gamblang kondisi wilayah ini. “Jadi bukan hanya masalah pemekaran kami juga ingin melihat kondisi wilayah perbatasan kita ini. Disinggung soal moratorium pemekaran jika dikorelasikan dengan isu pemekaran di Papua yang kini marak dijadikan komoditi politik para calon kandidat yang akan berlenggang ke Pemilihan Gubernur Papua mendatang, dijelaskan Chairuman moratoriumnya sendiri sebenarnya menunggu hasil Pemilu, namun karena kesibukkan di momen Pemilu sehingga mengalami penundaan. “Tapi sekarang Pemilu kan sudah selesai, dan Undang-Undang juga memperbolehkan. Dan sekarang kita berpikir bagaimana memajukan kehidupan di seluruh wilayah tanah air kita”akunya. Ditegaskan kembali pemekaran itu perlu dilakukan melihat wilayah tanah air yang begitu luas. Sehingga untuk menempuh satu daerah ke daerah yang lainnya saja sangat mengalami kesulitan. Dan, sambungnya, untuk memperpendek rentang kendali yang ada, maka jawaban dari semua itu adalah dengan dilakukan pemekaran. Selanjutnya luas wilayah Papua dengan segala potensi yang ada jika dihubungkan dengan jumlah provinsi yang ideal untuk daerah ini, kata dia, semuanya harus dilihat dan diatur sedemikian sesuai dengan harapan-harapan rakyat agar selayiknya memajukan pertumbuhan ekonomi dan kehidupan sosial budaya. Sementara itu Chairuman mengakui ada beberapa usulan pemekaran provinsi di Papua yang diajukan selain Papua Selatan. Usulan tersebut meliputi Provinsi Papua Tengah, Papua Barat Daya, dan Pegunungan. “Ini tentu kami bahas untuk menentukan mana yang lebih dulu diprioritaskan melalui pertimbangan-pertimbangan potensi yang akan menjadi pembangunan di daerah itu,”tandasnya mengakhiri. (lea/don/erick) Ditulis oleh redaksi binpa Minggu, 06 Maret 2011 20:37