Updates from Maret, 2011 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 10:09 pm on March 29, 2011 Permalink | Balas  

    Kemdagri Didesak Lantik Anggota MRP 

    ANGGOTA MRP : Constan Oktemka tengah perwakilan adat Pegunungan Bintang didampingi Wasilani Amandus Mabel, Na¬hemia Yebikon dari perempuan, Timotius Murib adat mendesak Gubernur dan Kemdagri segera melantik anggota MRP.

    JAYAPURA [PAPOS}- Sejumlah anggota MRP terpilih periode 2011-2016 asal Pegunungan mendesak Gubernur Papua dan Kemementerian dalam negri [Kemdari] melantik segera anggota MRP terpilih. Lucunya meskipun anggota MRP terpilih sudah disiapkan pemerintah lengkap pakaian pelantikan, tetapi hingga kini belum ada kepastian kapan mereka dilantik. Bahkan anggota MRP terpilih hampir 3 bulan ini terlantar di Jayapura. Ironisnya untuk menunggu pelantikan, anggota MRP yangbaru terpilih ada yang tinggal di rumah kots, dirumah keluarga dan tinggal di asrama.

    Demikian disampaikan Constan Oktemka perwakilan adat dari Pegunungan Bintang didampingi Wasilani Amandus Mabel, Nahemia Yebikon dari perempuan, Timotius Murib dari adat kepada Papua Pos di Jayapura, Senin [28/3].’’Kami anggota MRP dari adat dan perempuan mempertanyakan keseriusan pemerintah untuk melantik anggota MRP periode 2011-2016. Oleh karena sampai sekarang belum ada kepastian kapan anggota MRP terpilih dilantik. Terus terang kami juga rasa kebingungan dan tidak tahu mau berbuat apa menunggu pelantikan ini dilaksanakan karena kami sudah hampir 3 minggu di Jayapura,’’ kata Constan yang diamini Timotius Murib.

    Untuk itu, pihaknya meminta kepada pejabat yang berwenang supaya menjelaskan kepada public, khususnya kepada masyarakat Papua. Kenapa pelantikan anggota MRP yang baru terpilih sampai sekarang belum ada kepastian. ‘’Kami juga belum tahu alasan sebenarnya dari pemerintah mengapa anggota MRP yang baru terpilih belum dilantik. Oleh karena itu, kami mendesak pemerintah untuk menjelaskan kepada public karena kami adalah bagian dari masyarakat. Kami yang baru terpilih diutus oleh rakyat untuk mewakili mereka duduk di MRP,’’ katanya.

    Olehnya, Gubernur Papua dan Papua Barat harus bertanggungjawab, terutama sekretariat MRP harus bertanggungjawab karena mereka juga adalah staf Gubernur yang ditempatkan di MRP untuk membantu kinerja pemerintah dilingkungan MRP. Jika memang ada persoalan yang menyangkut 10 anggota MRP. Itu dikesampingkan saja dulu. Sekarang bagaimana ke 75 anggota MRP yang baru dilantik dulu sehingga tidak mengalami kepakuman. ‘’Buat apa pakaian pelantikan diserahkan kepada kami, jika toh pelantikan saja belum ada kepastian kapan dilakukan,’’ ujar Amandus Mabel seraya menambahkan bahwa ia tidak setuju bila pelantikan MRP dikaitkan dengan usia, sebab tidak ada aturan verifikasi di pusat.

    Verifikasi dilakukan oleh daerah, bukan pusat. Apalagi Gubernur sendiri sudah menyetuji semua anggota MRP. ‘’Oleh karena itu, kami minta semua anggota MRP harus dilantik, tanpa kecuali. Sebab anggota MRP yang barui telah komitmen untuk melakukan perubahan ditubuh anggota MRP. Jangan ragu dengan kemampuan kami, sebab kami juga anak-anak Papua yang telah siap melakukan perubahan dan akan lebih berpihak kepada masyarakat asli Papua,’’ tandasnya.

    Ketika disinggung kira –kira siapa pigur ketua MRP lima tahun ke depan. Menurut Timotius Murib, pihaknya tidak berbicara pigur ketua MRP, tetapi pihaknya ingin pelantikan anggota MRP dilakukan secepatnya. Namun demikian Timotius menyadari bahwa untuk mencari figure ketua MRP tidak gampang, ada proses atau tahapan yang dilakukan. Seseorang figure ketua harus mampu merangkul anggota MRP, bukan membuat jarak dengan anggota MRP. ‘’Sebab dari informasi yang kami dengar dari anggota MRP periode sebelumnya, unsure pimpinan MRP sulit ditemui oleh anggota MRP diruang kerjanya. Untuk bertemu dari anggota MRP saja sudah, apalagi bertemu dengan masyarakat,’’ katanya geleng kepala.

    Ketua MRP kedepan menurut dia adalah figure yang dapat mengerti tentang orang asli Papua, bukan ketua yang hanya mementingkan pribadi. Khan aneh unsure pimpinan MRP sebelumnya malah mendukung menolak otsus. Padahal MRP ada karena Otsus. Demikian juga gaji yang mereka terima setiap bulan adalah uang Otsus. ‘’Jadi kita minta siapapun nanti yang menjadi ketua MRP harus mampu mengakomodir kepentingan rakyat. Yang paling penting lagi ketua MRP harus mengerti adat Papua,’’ katanya.

    Hal senada pula dikemukakan dari perwakilan perempuan kabupaten Yalimo, Nehemia Yebikon. Nehemia meminta pelantikan anggota MRP dipercepat, bahkan ia meminta agar anggota yang MRP terpilih dipasilitasi oleh pemerintah selama berada di Jayapura. Lantaran anggota MRP yang datang dari berbagai daerah sudah tiga bulan di Jayapura hidup mengemis dan menumpang-numpang di rumah keluarga.’’Mungkin bukan hanya saya yang hidup mengemis, teman-teman yang lain juga nasibnya sama. Ada yang tinggal di rumah kost, diasrama mahasiswa untuk tinggal sementara menunggu pelantikan MRP. Kami juga belum tahu kapan kami dilantik. Bila sampai pelantikan ditunda-tunda, maka biaya hidup kami tentu akan semakin besar. Oleh karena itu kami minta pemerintah harus bertanggungjawab atas kondisi yang kami alami,’’ tukasnya. [bela]

    Written by Bela/Papos  
    Tuesday, 29 March 2011 00:00
    http://papuapos.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5463:kemdagri-didesak-lantik-anggota-mrp&catid=1:berita-utama

    Iklan
     
    • heluka 3:42 pm on Maret 31, 2011 Permalink | Balas

      salam repolusi pemilihan MRP waspada siapa yang masuk anggota MRP itu untuk memberbarui papua yangan seperti sipat kucing orang papua menuju papua baru nama papua orang papua bukan mengorbankan orang papua tidak kami orang papua minta berjuang untuk papua baru jagan lagi seperti sifat kucing

  • Papua Post 11:14 pm on March 19, 2011 Permalink | Balas  

    Mayjen TNI Erfi Triassu – Mei Didaulat Jadi Bulan Bakti TNI 

    JAYAPURA—Kabupaten Puncak Jaya yang selama ini dikenal sebagai daerah yang rawan separatis di wilayah Papua, rencananya akan dijadikan sebagai pilot project untuk mengembalikan citra TNI di mata masyarakat, yang dianggap sering melakukan pelanggaran HAM di wilayah tersebut.

    Pengembalian citra TNI tersebut diwujudnyatakan dalam bentuk bakti TNI bagi masyarakat dalam mempercepat pembangunan di wilayah Kabupaten Puncak Jaya. Sehingga diharapkan masyarakat dan TNI dapat terus membangun hubungan baik.

    Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Erfi Triassunu kepada wartawan Jumat (18/03) di Makodam XVII/Cenderawasih usai membuka kegiatan Rapat Pimpinan (Rapim) Kodam XVII/Cenderawasih 2011 mengatakan, Thema yang diangkat dalam Rapim ini adalah pembangunan kekuatan pokok minimum dan pelaksanaan reformasi birokrasi akan mendukung pelaksanaan tugas pokok Kodam XVII/Cenderawasih dimana hal ini sangat bergantung pada kebijakan ketahanan negara. Salah satunya dalam percepatan pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya.

    “Sehingga di satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih tengah diupayakam latihan satuan, peningkatan kemampuan prajurit dan upaya menekan pelanggaran personel seperti yang belum lama ini dilakukan oleh oknum TNI di Kabupaten Puncak Jaya,” tandasnya. Diungkapkan, selain pembangunan kekuatan pokok minimum, juga dilakukan reformasi birokrasi yang tidak hanya bergantung pada Kodam XVII/Cenderawasih semata melainkan juga pada komponen lain di Papua seperti masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan lain sebagainya.

    “Upaya reformasi birokrasi ini memerlukan dukungan semua lapisan masyarakat karena semua merupakan bagian dari Papua, baik itu Kodam XVII/Cenderawasih maupun masyarakat,” tukasnya.

    Pangdam juga menuturkan, untuk mencapai reformasi birokrasi yang diinginkan maka di satuan jajaran Kodam XVII/Cenderawasih diharapkan tidak ada kekerasan militer, tidak ada arogansi prajurit, mengedepankan kasih dan damai serta bersama-sama rakyat Papua, TNI bangun suasana aman dengan bekerja untuk kesejahteraam rakyat melalui bidang kesehatan, pendidikan, pangan dan lainnya. “Bulan Mei akhirnya dipilih sebagai waktu yang tepat untuk menghadirkan TNI di tengah-tengah pembangunan di Kabupaten Puncak Jaya dimana akan dilaksanakan selama kurang lebih 6 bulan,” imbuhnya.

    Ditambahkan, jika program percepatan pembangunan yang dilakukan di Kabupaten Puncak Jaya berhasil maka dapat menjadi contoh percepatan pembangunan di wilayah lainnya. (dee/don/erick)

    Jumat, 18 Maret 2011 21:35

    , ,

     
    • heluka 4:59 pm on Maret 24, 2011 Permalink | Balas

      kami pesan anggota TNI STOP kelkuan kuncing dan anjiang jangan makan -makan masyarakat papua

    • helukasem 5:57 pm on Mei 2, 2011 Permalink | Balas

      tni tidak punya wewenang dan tidak punya hak masalah papua anda mulai saat ini kumpulkan domba- domba anda dan dimana yang ada berkeliaran diatas tanah papua masing masing posisi kumpulkanlah masyarakat yang aramput panjang kami siap mau oprasi

  • Papua Post 11:13 pm on March 19, 2011 Permalink | Balas  

    Berth Kambuaya : Janganlah Kita Bilang Otsus Itu Gagal 

    JAYAPURA – Seringnya sejumlah pihak menyatakan bahwa Otsus telah gagal total, tampaknya musti dibuktikan. Hal itu seperti yang baru saja terungkap saat wisuda di Universitas Cenderawasih Kamis (17/3).  12 Dosen Uncen yang telah berhasil meraih gelar doctor (S3), lima diantaranya adalah atas pembiayaan Otsus.  “Sebenarnya kita mengevaluasi Otsus itu secara baik, dalam penilaiannya. Tidak gagal,” ujar Rektor Uncen Prof DR Berth Kambuaya M.BA  saat ditemui usai mewisuda 1826 mahasiswanya di Auditorium Uncen Kamis (17/3).  Diakui, memang ada bagian-bagian tertentu dimungkinkan gagal. “Tapi bagian lain, Otsus berhasil baik. Pendidikan kita ini misalnya, mendapat dukungan Pemda. Hampir semua atas dukungan dari Pemda dalam bentuk fresh many. Janganlah kita bilang Otsus itu gagal. Kita lihat bagian per bagian,” ujarnya lagi.(aj/don/03)’

     Kamis, 17 Maret 2011 21:39
    http://bintangpapua.com/index.php?option=com_content&view=article&id=…:berth-kambuaya–janganlah-kita-bilang-otsus-itu-gagal&catid=25:headline&Itemid=96

     
    • heluka 5:06 pm on Maret 24, 2011 Permalink | Balas

      makanya jangan bicara otonomi dan otsus otonomi jangan siapa pun kata otonomi anda siap
      untuk mengadapi saya tahun 2012 seluruh papua anda orang paua dan non papua jangan otonomi dan otusus

  • Papua Post 11:11 pm on March 19, 2011 Permalink | Balas  

    Calon MRP yang Tolak Otsus Jangan Dilantik 

    Dari  Aksi Unjukrasa LMA dan PEPERA di Kantor DPRP

    Pemuda Peduli Rakyat (PEPERA) Papua menuntut pemerintah segera melantik anggota MRP ketika menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Jumat (18/3).JAYAPURA—-Lembaga Masyarakat  Adat (LMA) Provinsi Papua dan Pemuda Peduli Rakyat (PEPERA) Papua menyarankan untuk mempercepat rencana pelantikan anggota MRP periode 2011-2016 atau MRP Jilid II.  Hanya saja  lembaga kultur ini  menolak apabila pemerintah pusat melantik pimpinan MRP periode lalu atau MRP Jilid II. Tapi disarankan   untuk digugurkan serta  diganti  calon anggota MRP yang memenuhi syarat. Pasalnya, Ketua, Wakil Ketua serta sejumlah anggota MRP Jilid I justru terpilih kembali sebagai calon anggota MRP Jilid II dan bersiap siap dilantik.  Padahal,  yang bersangkutan  terlibat menandatangani 11 butir rekomendasi dari Musyawarah Besar (Mubes) MRP beberapa waktu lalu,  diantaranya menyatakan Otsus  gagal mensejahterakan  orang asli Papua dan  karena itu  Otsus dikembalikan kepada pemerintah  pusat.  Demikian Wakil  Ketua I LMA  Provinsi Papua Hertog Waisimon dan Koordinator PEPERA Michael Kaleb Woisiri  ketika secara bergantian menyampaikan pernyataan sikap di hadapan Ketua DPRP Drs John Ibo MM dan sejumlah anggota DPRP ketika bersama Pemuda Peduli Rakyat (PEPERA) ketika menggelar aksi unjukrasa di Halaman Kantor DPRP, Jayapura, Jumat (18/3).  Sebelumnya PEPERA juga menggelar aksi yang sama di Halaman Kantor Gubernur Provinsi Papua di Jayapura. Dalam pernyatan sikap tersebut LMA Provinsi menyampaikan hal hal sebagai berikut. Pertama, pihaknya menyampaikan tuntutan kepada Mendagri, Gubernur Provinsi Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih agar tak melantik anggota MRP periode 2011-2016 yang pernah menjabat pada   MRP Jilid I karena secara terang terangan sengaja menggagalkan program Otsus  dan  menyebabkan kinerja MRP tak maksimal.

    Kedua, MRP Jilid I dalam kepemimpinannya Ketua dam Wakil Ketua yang mana telah menyatakan sikap menolak Otsus dan   bahkan pernah mengembalikan Otsus ke pusat.
    “Pada  hari ini 18 Maret 2011 kita  bisa menyaksikan mengapa anggota MRP Jilid II belum dilantik,” katanya disambut tepuktangan dari  massa pengunjukrasa.

    Ketiga, LMA Provinsi Papua menghimbau dengan tegas kepada pemerintah pusat agar memberhentikan para anggota MRP Jilid I sebagaimana dalam poin I dalam siaran pers ini agar dapat digugurkan demi hukum calon berikut yang memenuhi syarat sebagai pengganti.
    Keempat, LMA Provinsi Papua  dapat menyampaikan calon anggota MRP Jilid II  yang terindikasi Pegawai Negeri Sipil (PNS)  sesuai dengan Perdasus No 4 Tahun 2010 Bab III, Pasal 4 Ayat 1, huruf (m) dapat digugurkan dan tak  dilantik  sebagai anggota MRP Jilid II.

    Kelima, proses perekrutan anggota MRP Jilid II tak sesuai dengan mekenisme yang  dilakukan oleh Kesbangpol dan Linmas Provinsi Papua dan Kabupaten/Kota Se Tanah Papua dalam hal ini Panitia Pemilihan (Panpil). Sebagai tanda bukti  Pemilihan Daerah Pemilihan  (Dapil) X dan Dapil  VI yang perekrutannya dalam tahapan, tahapan I yang tak mendapat suara untuk maju dalan tahapan ke-II namun ditetapkan sebagai calon perwakilan Dapil yang bersangkutan  dan pada Dapil VI persyaratan calon anggota MRP tak mengikuti prosedur persyaratan tersebut namun  oleh Panitia Perekrutan MRP Jilid II langsung ditetapkan.

    Keenam, LMA Provinsi Papua dengan tegas kepada pemerintah daerah Provinsi Papua dan pemerintah pusat dapat memperhatiakan point 1 sampai 6  dalam pernyataan ini untuk selanjutnya MRP Jilid II dapat  dilantik dalam waktu dekat.

    Sebelumnya,  Pemuda Peduli Rakyat (PEPERA) Papua dalam aksi unjukrasa tersebut menuntut agar pemerintah pusat mempercepat pelantikan anggota MRP periode 2011-2016 agar dapat segera melaksanakan tugas demi rakyat Papua.

    Saat  tiba di Halaman Kantor DPRP para pengujukrasa membentangkan sejumlah spanduk yang antara lain bertuliskan, calon anggota MRP yang  tolak Otsus tak boleh dilantik. Calon anggota MRP harus menghormati merah putih. Bersihkan MRP jilid II dari koruptor. MRP yes, separatis no. MRP yes, Koruptor no. MRP must be free from corruptor. MRP must be free from opportunist.
    Koordinator aksi unjukrasa Michael Kaleb Woisiri ketika menyampaikan pernyataan sikap menyatakan.  Pertama, percepat pelantikan anggota MRP periode 2011-2016 agar dapat segera melaksanakan tugas demi rakyat Papua.

    Kedua, pimpinan MRP tak boleh berasal dari unsur partai politik karena nantinya akan menyuarakan kepentingan partai bukan kepentingan rakyat. Mereka mereka yang telah menjadi calon legislatif kemarin dan gagal agar sadar diri. Jangan seraka dan egois menutup ruang orang lain. Memang menjadi anggota MRP adalah hak setiap warga negara Indonesia di Papua, tapi etika moral harus tetap dikedepankan.

    Ketiga, pimpinan MRP tak boleh dari wakil perempuan karena ini  lembaga kultur. Secara antropologi di Papua kaum perempuan tak memiliki temoat di para para adat ketika  para pimpinan masyarakat adat berkumpul untuk memecahkan persoalan persoalan adat. Ini berarti kita tak menghormati perempuan. Tak boleh pula adat tak memahami pengarusutamahan gender. Sebab ada tugas dan pembagian peran dalam masyarakat adat, tapi di tempat  ini yang sama pentingnya demi eksitensi masyarakat adat.

    Keempat, pimpinan MRP tak boleh berasal dari anggota MRP sebelumnya. Jelas bahwa mereka merka yang duduk sebelumnya di MRP dianggap tak mampu memainkan perannya secara baik. Mereka dinilai pemicu konflik di Papua. Masyarakat Papua pasti kesal ketika melihat wakilnya yang ada di MRP belum mampu mengakomodirt kepentingan mereka. Kritik kritik yang  bermunculan terhadap MRP, kami nilai sebagai bentuk  kekecewaan terhadap kinerja anggota MRP sebelumnya.

    Kelima, kami minta agar proses pemilihan pimpinan MRP mendatang harus bebas dari politik uang (money politic). Sebab kalau pimpinan MRP yang terpilih adalah hanya karena politik uang, maka dia tak akan mengurusi rakyat dengan sungguh sungguh tapi menjadi hamba uang. Menjelang Pilkada Gubernur Provinsi Papua dan Papua Barat bukan lagi rahasia umum terdapat kandidat kandidat titipan. Hal ini rentan terhadap politik uang yang ujung ujungnya menjual suara  rakyat.

    Ketua DPRP Drs John Ibo MM menyampaikan, pihaknya menerima aspirasi yang disampaikan LMA Provinsi Papua dan PEPERA serta akan mengundang perwakilan pengunjukrasa untuk bersama DPRP merumuskan masalah yang dihadapi rakyat Papua. (mdc/don/03)

    Sabtu, 19 Maret 2011 00:19

    , ,

     
  • Papua Post 5:20 pm on March 14, 2011 Permalink | Balas  

    Tsunami Rusak Seluruh Rumah Warga Pantai Holtekamp 

    AMBRUK : Salah satu jembatan Kali Buaya kota Jayapura yang menghubungkan pantai wisata Hote Kamp dengan daerah Perbatasan ambruk diterjang TsunamiJAYAPURA [PAPOS]- Gelombang Tsunami kiriman akibat gempa di Jepang yang sampai di Jayapura, merusak seluruh bangunan rumah dan honai warga yang bermukim di pesisir pantai wisata Holtekamp, distrik Muara Tami, yang berjarak sekitar 75 kilo meter dari pusat kota Jayapura.

    Dari pantauan di Holtekamp, Sabtu, selain rumah, puluhan perahu dan jaring milik nelayan ikut terseret gelombang tsunami sejauh radius 50 meter dari bibir pantai Holtekamp. Beruntung jaring dan perahu serta rumah milik warga itu tersangkut batang pohon besar di hutan sekitar pantai holtekamp.

    Godlief Samallo, warga setempat mengatakan, pada malam kejadian, gelombang tsunami setinggi kurang lebih dua meter tiba-tiba menerjang dan menghantam semua yang dilaluinya.

    Akibatnya 19 kepala keluarga yang tinggal didaerah itu kehilangan tempat tinggalnya.”Gelombang bahkan mencapai radius 200 meter dari bibir pantai. Beruntung masyarakat sudah mengungsi terlebih dahulu,” terangnya.

    Menurut dia, hantaman gelombang tsunami itu terjadi mulai sekitar pukul 23.00 WIT sampai 24.00 WIT, ketika peringatan bahaya tsunami dari BMKG sudah dicabut.

    Saat ini warga Holtekamp hanya bisa memungut sisa barang dan melihat saja bangunan rumahnya yang sudah rusak total dan berpindah dari tempatnya.”Kami harapkan bantuan pemerintah daerah untuk meringankan beban kami,” kata Godlief Samallo.

    Sebelumnya diberitakan, gelombang tsunami di Holtekamp juga menewaskan seorang warga bernama Darwanto Odang (35) tahun, yang sehari-harinya bekerja sebagai pengusaha tambak.

    Dia dilaporkan terseret gelombang tsunami saat sedang mengevakuasi keluarganya, dan mengecek pergerakan tsunami, namun naas saat datang gelombang dia terjatuh dari motornya dan terseret sejauh 50 meter sebelum ditemukan.

    Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana kota Jayapura, Yohanis Wemben yang ditemui ketika sedang meninjau lokasi bencana di Holtekamp mengatakan, korban baru ditemukan sekitar pukul 14.30 WIT.

    “Korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal dia terseret ombak, sedang terhimpit sampah-sampah dan kayu yang ikut terseret tsunami,” jelasnya.

    Satu Warga Holtekamp

    Gelombang tsunami yang menghantam wilayah perairan utara Papua, khususnya di kota Jayapura menewaskan seorang warga Holtekamp,Darwanto Odang (35) di Distrik Muara Tami, kota itu.

    Korban yang sehari-harinya bekerja sebagai pengusaha tambak dilaporkan terseret gelombang Tsunami saat sedang mengevakuasi keluarganya.”Anto terjatuh dari motornya saat mengevakuasi keluarganya. Dan langsung terseret gelombang yang memang sedang naik,” kata tetangga korban Ferry Mansi di Holtekamp.

    Menurut Fery Mansi, saat kejadian mereka sedang bersama-sama mengevakuasi keluarga ke tempat aman. Lalu korban dengan menggunakan sepeda motor terus memantau pergerakan ombak tsunami.

    Sementara Sekretaris Badan Nasional Penanggulangan Bencana kota Jayapura, Yohanis Wemben yang ditemui ketika sedang meninjau lokasi bencana mengatakan, korban baru ditemukan sekitar pukul 14.30 WIT.”Korban ditemukan sekitar 50 meter dari lokasi awal dia terseret ombak, sedang terhimpit sampah-sampah dan kayu yang ikut terseret tsunami,” jelasnya.

    Kejadian tersebut menurut keterangan warga setempat Ferry Mansi terjadi sekitar pukul 23.00 WIT, padahal pihak BMKG sudah mencabut peringatan bahaya tsunami pada pikul 21.30 WIT.”Kejadian itu terjadi sekitar pukul 23.00 sampai 24.00 WIT, padahal kami sudah mendapat informasi kalau peringatan tsunami itu sudah dicabut BMKG,” ujarnya kecewa.

    Dari pantauan Jayapura dari rumah duka, tampak keluarga korban begitu terpukul dengan kepergian korban. Sementara aparat kepolisian masih melakukan penyelidikan.

    Sebelumnya pihak Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika wilayah V Jayapura, Papua, mengeluarkan peringatan akan terjadi tsunami di wilayah perairan Papua bagian utara.”Yang termasuk Perairan Papua Bagian Utara yakni, Jayapura, Sarmi, Biak, Serui dan daerah sekitarnya,” kata Kepala BMKG Wilayah V Jayapura, Papua, Sudaryono di Jayapura, Jumat.

    Menurut dia, Kemungkinan Tsunami akan sampai di perairan Papua bagian utara pada pukul 20.00 WIT. Peringatan itu kemudian dicabut lagi pukul 21.30 WIT.”Tsunami dikarenakan gempa bumi yang sedang terjadi di Jepang yang berkekuatan 8,9 skala richter,” terangnya.

    Akibatnya seluruh warga kota Jayapura yang bermukim di daerah pesisir pantai memilih mengungsi ke daerah yang lebih aman.[anyong/ant]

    Written by Anyong/Ant/Papos  
    Monday, 14 March 2011 00:00

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal