Kebanyakan Perbatasan di Indonesia Bermasalah, Termasuk di Papua
Wawancara Inisiator Perbatasan dari DPD, Paulus Sumino
Kebanyakan perbatasan dengan wilayah luar negeri yang ada di Indonesia sering memiliki masalah. Seperti contohnya di Timor Leste, Kalimantan, bahkan di Papua yaitu perbatasan antara RI dengan wilayah PNG (Papua New Guinea).
Dian Kandipi, Bintang Papua Hal tersebut diungkapkan Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM Anggota DPD RI Perwakilan Papua kepada Bintang Papua belum lama ini di Balai Kota dalam suatu kesempatan. “Sebenarnya untuk permasalahan di perbatasan ini di pusat telah dibuat pansus perbatasan dimana berfungsi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan,” ujarnya. Dikatakannya, Sumino yang merupakan salah satu inisiator perbatasan dalam tubuh DPD RI, masing-masing perbatasan memiliki permasalahan. Namun, tiap perbatasan memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lain. “Khususnya untuk di Papua, perbatasan RI-PNG yang ada memiliki permasalahannya tersendiri seperti penentuan batas wilayah dan batas adat,” urainya. Lanjutnya, masing-masing wilayah pasti memiliki batasnya sendiri. Demikian juga dengan RI dan PNG. Batasnya telah jelas, namun yang menjadi permasalahannya ternyata masih ada batas adat yang masuk dalam batas wilayah secara hukum. “Jadi batas wilayah secara hukum jelas antara RI dan PNG, tetapi ketika ditelusuri lagi ternyata masih terdapat batas adat dari warga PNG yang berada di dalam batas wilayah RI,” pungkasnya. Ditambahkannya, hal tersebut harus segera diselesaikan dan disinilah pansus perbatasan tersebut akan berfungsi. Dimana untuk masalah perbatasan di RI-PNG ini, saat ini tengah dikaji untuk dapat menemukan hasil akhir yang tidak akan merugikan kedua belah pihak.
Dian Kandipi, Bintang Papua Hal tersebut diungkapkan Drs. Paulus Yohanes Sumino, MM Anggota DPD RI Perwakilan Papua kepada Bintang Papua belum lama ini di Balai Kota dalam suatu kesempatan. “Sebenarnya untuk permasalahan di perbatasan ini di pusat telah dibuat pansus perbatasan dimana berfungsi untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang timbul di wilayah perbatasan,” ujarnya. Dikatakannya, Sumino yang merupakan salah satu inisiator perbatasan dalam tubuh DPD RI, masing-masing perbatasan memiliki permasalahan. Namun, tiap perbatasan memiliki permasalahan yang berbeda satu sama lain. “Khususnya untuk di Papua, perbatasan RI-PNG yang ada memiliki permasalahannya tersendiri seperti penentuan batas wilayah dan batas adat,” urainya. Lanjutnya, masing-masing wilayah pasti memiliki batasnya sendiri. Demikian juga dengan RI dan PNG. Batasnya telah jelas, namun yang menjadi permasalahannya ternyata masih ada batas adat yang masuk dalam batas wilayah secara hukum. “Jadi batas wilayah secara hukum jelas antara RI dan PNG, tetapi ketika ditelusuri lagi ternyata masih terdapat batas adat dari warga PNG yang berada di dalam batas wilayah RI,” pungkasnya. Ditambahkannya, hal tersebut harus segera diselesaikan dan disinilah pansus perbatasan tersebut akan berfungsi. Dimana untuk masalah perbatasan di RI-PNG ini, saat ini tengah dikaji untuk dapat menemukan hasil akhir yang tidak akan merugikan kedua belah pihak.
via ScribeFire
Papua - Indonesia (Papindo) 
Balas