SBY:Pelaku Kekerasan di Papua Segera Diadili

Presiden RI Susilo Bambang YudhoyonoJAKARTA—Aksi kekerasan warga sipil di Papua seperti yang marak beredar di dunia maya, mulai mendapat reaksi dari  Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

Terkait dengan aksi kekerasan yang diduga dilakukan anggota TNI tersebut, SBY mengatakan pelakunya tetap akan ditindak sesuai hukum yang berlaku. Bahkan pelakunya yang diduga perwira TNI itu dalam waktu dekat akan diadili.

Seperti diwartakan, video tindak kekerasan oleh perwira TNI terhadap warga Papua beredar di YouTube. “Pengadilan militer digelar secara profesional. Pengadilan harus adil, sanksi harus sesuai dengan tingkat kesalahan. Tidak boleh ada tekanan dari mana pun. Tidak boleh ada istilah korban mengorbankan. Keadilan sangat penting,” kata Presiden ketika membuka sidang kabinet paripurna di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (1/11/2010) sebagaimana dilansir media on line Kompas.com.
Sebelumnya, Presiden pada 23 Oktober silam meminta Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Djoko Suyanto, Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro, dan Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono menggelar penyelidikan terkait tindak kekerasan tersebut.

Pada kesempatan tersebut, Presiden menekankan bahwa pemerintah telah melakukan pendekatan dari sisi kesejahteraan terhadap masyarakat Papua sejak 2004. Sejak saat ini, pemerintah meninggalkan tindakan-tindakan represif yang melanggar hukum.

Kendati demikian, Presiden mengatakan, hingga saat ini masih ada separatisme di Papua. Diduga, warga Papua yang mengalami tindak kekerasan oleh aparat TNI pada tayangan video YouTube masih terkait separatisme.”Faktanya, dan ini yang sering tidak dimengerti dunia, ada gerakan separatism di Papua, apakah politik dan bersenjata. Dengan demikian, sah bagi Indonesia untuk menegakkan NKRI, termasuk menugaskan prajurit kita di Papua. Insiden jelas bukan policy negara,” katanya.

Terkait tekanan Asia Human Rights Watch agar Perdana Menteri Australia Julia Gillard menekan Indonesia agar melakukan investigasi atas kasus tersebut, Presiden menegaskan, hal tersebut tak perlu. Pemerintah telah konsisten menegakkan hak asasi manusia di Indonesia.

“Tidak perlu ada penekanan dari negara mana pun, NGO mana pun. Pesan saya, TNI jalankan apa yang mesti kita jalankan,” katanya. (binpa/don)