Papua Barat Ingin Bentuk MRP

Ditulis oleh Bela/Papos  
Rabu, 08 September 2010 00:00

JAYAPURA [PAPOS]- Keinginan provinsi Papua Barat untuk membentuk Majelis Rakyat Papua [MRP] sendiri nampaknya untuk sementara waktu ini belum bisa terealisasi. Lantaran sampai sekarang belum ada UU yang mengatur tentang pembentukan MRP di Papua Barat.

Demikian disampaikan Wakil Ketua Badan Khusus [Bansus] DPR Papua Albert Bolang, SH. M.H kepada wartawan usai rapat pembahasan raperdasus pemulihan hak perempuan Papua korban kekerasan dan pelanggaran HAM di ruang Badan Legislasi [Banleg] DPRP, Senin [6/9].

”Satu atau dua MRP harus tetap ada Peraturan Daerah Khususnya [Perdasus]. Ini sudah baku, apalagi saat ini kewenangan hak legislasi ada di DPRP,” kata Albert.

Meskipun provinsi Papua sudah terbentuk tetapi hingga kini DPRP belum terbentuk. Lantaran payung hukumnya tidak ada. Oleh sebab itu, secara legal formil, maka provinsi Papua Barat harus tetap tunduk pada UU Nomor 21 tahun 2001. Kedudukan DPRP dalam UU kuat dan mengandung kekhususan sebagai reprsentatif rakyat Papua.

Untuk itu, kata Albert pihaknya sudah membentuk dua tim. Tim pertama telah bertolak ke Jakarta untuk bertemu dengan Depdagri guna mengkonsultasikan landasan formil tentang pembentukan Perdasus terkait dengan regulasi 2 provinsi. Sedangkan tim kedua mengkonsultasikan pra pembahasan Perdasus tentang pemilihan anggota MRP.’’ Tim ini baru berangkat hari ini, baca Senin [6/9] ke Jakarta,’’ imbuhnya.

Namun sebelum tim ini bertolak ke Jakarta. Tim yang sama juga sudah bertemu dengan pemerintah provinsi Papua Barat. Oleh karena itu, setelah tim terbentuk, pihaknya berharap ada kerjsama yang baik antara provinsi Papua dan provinsi Papua Barat. Dengan demikian nanti produk Perdasus yang ditetapkan tidak bermasalah.

“Kita mengharapkan ada satu bahasa dan kesepahaman dari provinsi Papua Barat terkait dengan produk Perdasus karena ini menyangkut landasan formil sehingga ada nanti petunjuk yang dikeluarkan Mendagri terkait dengan landasan formal,” katanya.

Ketika disinggung Perdasus tentang pemilihan MRP ?. Mantan Praktisi Hukum ini mengatakan itu tergantung dinamika hukum dan politik karena system yang kita pakai adalah system perlindungan kepada orang Papua. [bela]