Pembagian Dana Otsus Tidak Adil

JAYAPURA [PAPOS] – Lagi-lagi DPRP mengkritisi soal pembagian atau perimbangan dana otonomi khusus [Otsus] provinsi Papua yang dinilai tidak proporsional. Pasalnya, Dinas Pekerjaan Umum Papua dalam RAPBD 2011 mengalokasikan anggaran untuk pembangunan jalan dan jembatan di Papua Rp 470 Miliar. Sayangnya alokasi pembangunan jalan di kabupaten Mappi hanya 3 Miliar saja.

Beda halnya dengan Jayapura yang nota bene berada di kota dan aksesnya cukup mudah dijangkau baik melalui udara maupun laut.

Alokasi anggaran untuk pembangunan jalan nilainya puluhan Miliar, sehingga dinilai perimbangan dana otsus tidak adil dan menganaktirikan daerah-daerah Pegunungan.

Dalam laporannya Badan Anggaran DPR Papua yang disampaikan Arnold Walilo, S.Pd, M.Si pada saat sidang Paripurna DPRP meminta perimbangan alokasi anggaran yang proporsional ditiap kabupaten, baik di pesisir, Pegunungan Tengah dan pesisir Selatan. Karena kata Arnold selama ini ada beberapa kabupaten yang mendapatkan alokasi anggaran yang cukup besar, tetapi ada juga kabupaten yang mendapat alokasi dana yang sangat minim, misalnya alokasi anggaran pembangunan jalan di kabupaten Mappi hanya sebesar Rp 3 Miliar.

Dewan juga mempertanyakan bagaimana formula pembagian dana Otsus ke dalerah yang dipakai sehingga dapat menjamin pengalokasian dana yang merata ditiap kabupaten dan kota. Hal itu sesuai dengan kondisi geografis dan tingkat kesulitan serta tingkat kemahalan pada masing-masing wilayah yang berbeda satu sama lain. Untuk iti Dewan meminta ada criteria yang jelas dalam pembagian dana Otsus ke masing-masing daerah, sehingga pemerataan pembagaian dana itu berjalan dengan baik.

Pada kesempatan itu DPRP juga meminta keseriusan Gubernur untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi terhadap fasilitas-fasilitas public akibat gempa bumi yang melanda kabupaten kepulauan Yapen dan kabupaten Waropen, serta beberapa sarana dan prasarana yang memerlukan perhatian untuk perbaikan dan pembangunannya.

Rapat Kordinasi

Pada kesempatan tersebut, dewan juga meminta kepada Gubernur untuk mengijinkan para pimpinan SKPD terkait dilingkungan pemprov Papua untuk melakukan rapat koordinasi dengan DPRP sebelum Rancangan Peraturan Daerah APBD 2011 ditetapkan guna membahas terlebih dahulu beberapa rencana pembangunan proyek yang dipandang dewan masih bermasalah.

Misalnya, pembangunan jalan lingkar Jayapura-Sentani, pembangunan RSUD dok II Jayapura sampai saat ini masih tersendat serta pembahasan mengenai kebijakan pelayanan kesehatan secara menyeluruh. Demikian juga rencana pembelian pesawat udara untuk melayani wilayah terpencil dikawasan Pegunungan Tengan dan wilayah pesisir provinsi Papua yang tidak dapat dijangkau oleh transportasi laut dan darat.

‘’Kami minta juga Gubernur menjelaskan tentang proyek-proyek pembangunan mana saja yang tergolong sebagai proyek berkelanjutan atau proyek multi years karena tidak tercermin secara jelas dalam RAPBD 2011,’’ katanya. [bela]

Ditulis oleh Bela/Papos   
Rabu, 25 Agustus 2010 00:00