Updates from Agustus, 2010 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 1:35 pm on August 13, 2010 Permalink | Balas  

    Audit Dana Otsus, Posisi BPK Papua Dimana? 

    Adanya gagasan Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono agar segera dilakukan audit terhadap penggunaan dana Otonomi Khusus Papua, rupanya menarik untuk dicermati. Pasalnya pernyataan SBY ini setidaknya telah mengindikasikan bahwa BPK Perwakilan Papua selama ini tidak bekerja.

    OLeh : Handrik Hay

    Ilustrasi“Beberapa waktu lalu Presiden mendesak agar dilakukan audit atas penggunaan dana Otsus, nah yang ingin saya katakan bahwa gagasan presiden ini sangat baik dilakukan, tetapi supaya tidak mulai dari nol, coba dimulai dulu dari laporan-laporan BPK, karena BPK ini dalam UUD 1945 posisinya adalah auditor negara, dan BPK juga ada di Jayapura dan telah melakukan audit terhadap dana Otsus,”  jelas Dr Agus Sumule, belum lama di Gedung Negara.

    Dosen pengajar di Univeristas Negeri Papua (UNIPA) Manokwari ini mengatakan, sebaiknya yang dilakukan pemerintah terhadap Papua adalah melakukan evaluasi menyeluruh tentang kewenangan-kewenangan Otsus yang telah diberikan kepada Orang Papua dalam Undang-Undang No 21 tahun 2001 tentang Otsus Papua.

    “Masa jabatan Pak Gubernur dimulai tahun 2006 dan tahun 2007, Pak gubernur sudah meminta BPK untuk lakukan audit terhadap dana Otsus, jadi audit itu sudah dilakukan dan saat ini kita mendapatkan Opini BPK Wajar Dengan Pengecualian (WDP), tinggal satu tahap lagi kita sudah bisa masuk pada opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP),” terang salah satu staf khusus gubernur Barnabas Suebu ini .

    Namun disisi lain, kata Sumule, efaluasi yang dilakukan tersebut juga akan sangat baik, tetapi kalau yang dimaksud sebenarnya adalah evaluasi yang didalamnya juga ada audit, mungkin itu yang lebih tepat, jadi saran stad ahli Gubernur ini, yang dilakukan adalah kurang lebih seperti yang dilakukan oleh Uncen tetapi mungkin dibuat lebih mendalam.

    “Jadi kita evaluasi pasal per pasal dari UU Otsus itu,” sebutnya.

    Kita mulai dengan misalnya lambang-lambang daerah karena itu mandat UU Otsus, kita boleh punya lambang daerah, boleh punya lagu dan bendera, itu yang harus kita lihat, nah apakah selama amanat Undang-Undang Otsus itu sudah dilakuka atau belum atau tidak.

    “Kalau belum sampai sekarang, siapa yang bertanggungjawab untuk melakukan, bagaimana kosekuensinya, kehadiran PP Nomor 77 tahun 2007 yang dianggap oleh pemerintah pusat sebagai satu PP yang sudah dikeluarkan untuk menerapkan UU Otsus,” terangnya.

    Jadi klaim Pemerintah Pusat bahwa ada dua Peraturan Pemerintah (PP) yang sudah dikeluarkan, yakni PP 54 tahun 2004 tentang MRP serta PP 77 tahun 2007 tentang lambang-lambang daerah.
    Itu yang perlu dievaluasi, sambungnya, atau misalnya bidang ketenagakerjaan, Undang-Undang mengatakan bahwa orang asli Papua itu diutamakan untuk mendapatkan pekerjaan di Provinsi Papua, ini yang dievaluasi, apakah sudah terjadi atau belum.

    “Dalam sektor dunia usaha, proyek-proyek pemerintah siapa yang mengerjakan, ini yang harus dilakukan evaluasi, dan ini mungkin yang lebih relefan dari pada melakukan audit karena audit hanya terbatas pada keuangan dan sudah ada opini BPK,” tandasnya.(hen)

    Iklan
     
  • Papua Post 1:24 pm on August 13, 2010 Permalink | Balas  

    Polda Diminta Stop Panggil Sokrates 

    Gereja di Tanah Papua Serukan Dialog Nasional

    Benny GiayJAYAPURA—Pemanggilan Pdt Duma Sokrates Sofyan Yoman Oleh Polda Papua, terkait pernyataan tentang berlarut-larutnya penyelesaian konflik di Puncak Jaya yang dinilai memojokkan TNI/Polri, menyulut keprihatinan Gereja. Sebagai bentuk keprihatinan itu, gereja akhirnya menyerukan dialog nasional menjadi pilihan satu-satunya penyelesaian konflik berkepanjangan tersebut.

    Pernyataan gereja ini menyusul keresahan serta keprihatian gereja-ger eja di Tanah Papua terhadap kondisi umat dan masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya serta Tanah Papua secara keseluruhan.

    Rapat yang dihadiri peting­gi Gereja di Tanah Papua yakni Ketua Sinode GKI di Tanah Papua Pdt Jemima J Mirino-Krey Sth, Ketua Sinode Gereja Injili di Indonesia Pdt Lipius Biniluk STh, Ketua Sinode Kingmi di Tanah Papua Pdt DR Benny Giay, Persekutuan Gereja-Gejera Baptis di Tanah Papua Pdt Andreas Kogoya SMth, dan Keuskupan Jayapura Leo Laba Lajar OFM, di Kantor Sinode GKI di Tanah Papua di Jayapura, Kamis (12/8) kemarin.

    Berhasil merumuskan pernyataan-pernyataan moral serta keprihatinan gereja-gereja di Tanah Papua terha­dap kasus-kasus di Tanah Papua serta Kabupaten Puncak Jaya secara khusus. Petinggi gereja di Tanah Papua menyerukan untuk segera dilakukan dialog nasional dalam rangka mencari solusi penyelesaian masalah-masalah di Tanah Papua secara adil, bermartabat dan manusiawi yang dimediasi pihak ketiga yang lebih netral. Gereja-gereja di Tanah Papua akan tetap konsisten dan teguh dalam memperjuangkan hak-hak umat Tuhan sesuai injil Yesus Kristus.

    Gereja juga menyerukan kepada Gubernur Provinsi Papua, para pemimpin gereja dan agama di seluruh Tanah Papua, Dewan Adat Papua, Majelis Rakyat Papua (MRP), DPR Papua, Pangdam XVII Cenderawasih, Kapolda Papua untuk berdialog dan dialog ini difasilitasi oleh pihak gereja.
    Tanpa melupakan pemanggilan Polda Papua terhadap salah satu pemimpin gereja, maka gereja pun meminta kepada Kapolda Papua untuk segera menghentikan pemanggilan terhadap Ketua Umum Badan Pelayanan Pusat Gereja-Gereja Baptis Papua atas nama Pendeta Duma Sokratez Sofyan Yoman.

    Khusus untuk masyarakat di Kabupaten Puncak Jaya dan Tanah Papua secara umum, gereja memohon agar tetap tenang dalam menghadapi tragedi menyedihkan yang masih terus berlangsung di Tanah Papua hingga saat ini.

    DPRP dan MRP juga diminta untuk membuka mata dan telinga terkait rentetan persitiwa penembakan di Kabupaten Puncak Jaya dengan segera memanggil Gubernur Provinsi Papua selaku penguasa sipil di Papua, Kapolda Papua dan Pangdam XVII Cenderawasih pejabat negata yang bertanggungjawab akan keamanan wilayah di Tanah Papua untuk memberikan kejelasan terkait sejumlah kasus kekerasan yang terjadi di Kabupaten Puncak Jaya selama ini.

    Lebih khusus kepada Kapolda Papua, Gereja mengharapkan, pengungkapan terhadap para pelaku teror penembakan di wilayah tersebut segera diungkapkan kepada publik.

    Dan kepada Komisi Hak Asasi Nasional (KOMNAS HAM) dan KOMNAS HAM Perwakilan Papua untuk segera membentuk Tim Independent dalam rangka mencari pelaku dibalik seluruh kekerasan yang terjadi di Puncak Jaya untuk memperoleh data dan fakta yang akurat demi penegakan hkum, keadilan dan kebenaran.

    Dalam berbagai persoalan dan realita kekerasan terhadap masyarakat asli Papua di seluruh Tanah Papua, gereja-gereja di Tanah Papua terus mendoakan Pemerintah, TNI da POLRI agar dikuatkan dan diberi hikmat oleh Tuhan Allah untuk menghadirkan keamanan yang sepenuhnya bagi masyarakat di Papua dalam takut akan Tuhan dan mengasihi sesama manusia. (hen)

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal