Penyelesaian KDRT di Papua Sering Terkendala Adat

JAYAPURA–MI: Upaya penyelesaian berbagai kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) yang dialami kaum perempuan di Provinsi Papua sering terkendala faktor budaya atau adat daerah. “Ada budaya Papua yang menganggap suami adalah pencari nafkah dalam keluarga yang berkuasa atas isteri, sehingga masalah KDRT sulit diselesaikan secara hukum positif,” kata pengamat masalah perempuan dan anak di Jayapura, Juliana Langowuyo, Kamis (5/8). Salah seorang pegiat (aktivis) perempuan pada Forum Kerja Sama LSM Papua itu menjelaskan kasus KDRT di Papua selama ini hanya sebagian kecil yang akhirnya bisa diselesaikan melalui jalur hukum. “Karena biasanya korban (pihak perempuan atau isteri) sering mencabut kembali laporannya di kepolisian dengan alasan sudah diselesaikan secara kekeluargaan,” ujarnya. Selain itu, katanya, adanya adat-istiadat di sebagian daerah di Papua, Maluku, dan sekitarnya, yakni sistem “Hak Paman.” Hak Paman adalah seorang paman berhak menikahkan anak perempuan tanpa persetujuan dari si anak tersebut, sehingga membuat hal itu dianggap wajar. “Memang menurut hukum positif hal itu salah, tetapi budayanya menganggap hal itu wajar,” katanya. Ia mengemukakan salah satu cara yang harus ditempuh adalah bagaimana memberikan pemahaman yang secara berkesinambungan kepada kaum perempuan di Papua untuk secara berani melaporkan KDRT yang menimpa mereka. “Kendalanya, saat ini sangat kurang sekali tenaga konselor yang bertugas memberikan sosialisasi kepada kaum perempuan tersebut,” paparnya. Ia mengharapkan kerja sama semua pihak guna memberikan advokasi kepada korban KDRT di Papua. “Jangan menganggap masalah KDRT hanyalah hal sepele,” lanjutnya. (Ant/sa/OL-04)