Kasus Napi Kabur, Buntut dari Peralihan Kepemimpinan

Praktisi Hukum Kritisi Pembinaan di Lapas

JAYAPURA – Buntut kaburnya 26 orang narapida dan tahanan dari LP Kelas IIA Abepura beberapa waktu lalu dinilai oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Nazarudin Bunas, SH, MH bahwa peristiwa tersebut adalah dampak dari peralihan pergantian kepemimpinan di Lapas Abepura.

”Peristiwa yang terjadi di Lapas itu sebetulnya dampak dari peralihan pergantian kepemimpinan di Lapas Abepura. Dari situ ada pegawai-pegawai yang mendukung bahkan ada yang tidak sama sekali,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos saat ditemui usai mengikuti Muswil PPRN di Hotel Matoa, Sabtu (19/6).

Dikatakan, dengan adanya peristiwa itu, pihaknya sangat menyesalkan dan berharap supaya tidak terulang kembali karena pihaknya sudah melaporkan hasil-hasil pemeriksaan baik yang dilakukan Inspektorat Jenderal maupun Direktur Kamtib Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

” Kami bertugas sudah melapor ke Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jendral Pemasyarakatan dan Sektretaris Jenderal terkait apa langkah-langkah yang harus dilakukan di LP Abepura,”ujarnya lagi.
Dijelaskannya, langkah-langkah yang ditempuh memang langsung melaporkan ke Menteri yang dimintakan oleh Inspektur Pemasyarakatan karena rekomendasi itu dari Inpektur Pemasyarakatan ke Kanwil. Sebab yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh adalah mereka. Sementara pihaknya tidak mau ikut campur dalam urusan rekomendasi dari Inpektur Pemasyarakat adanya pergantian pejabat-pejabat dan mutasi 11 pegawai, pemasangan pagar ornames di dalam penjara sehingga ada daerah steril antara blok tahanan dan dinding.

Menurutnya, seharusnya ada daerah steril di LP Abepura sedangkan pagar berdurinya sudah rusak sehingga itu yang disampaikan dari para pemeriksa yang berkunjung di Lapas Abepura. Saat disinggung soal apa ada unsur kesengajaan dalam kasus ini, Kakanwil menegaskan, Inspektur Pemasyarakatan telah bekerja sama dengan Polda Papua dan Polda sudah memanggil beberapa pihak, hanya saja pihaknya belum mengetahui hasilnya.

Kakanwil menambahkan, sejauh ini dari 26 narapidana dan tahanan yang kabur belum satupun tertangkap sementara dari 18 narapidana dan tahanan yang kabur sebelumnya sudah 3 orang yang tertangkap. ”Jadi kita bandingkan peristiwa yang terjadi di Abepura dan Serui, kalau di Serui yang keluar sekitar 50 orang namun dari informasi Kalapas hanya 1 yang belum kembali dan satupun itu akan dicari melalui pihak keluarga karena selama ini dari 17 napi yang keluar diketahui mereka tengah membantu korbannya yang kena gempa dan kini sudah kembali,”imbuhnya.

Untuk itu, lanjutnya, Menteri meminta kepada Kapolda Papua agar menseriusi membantu pencarian terhadap para napi ini. ”Kalo mereka dapat, tentunya akan terapkan peratuan-peratuan yang berlaku dan mungkin hak-haknya akan dibatasi, termasuk ditinjau hak remisinya,”tandasnya.

Ditempat terpisah, praktisi hukum Gustaf Kawer,SH menilai, kasus sering keluarnya penghuni Lapas Kelas II A Abepura lebih dikarenakan Penghuni lapas merasa tidak mendapat kepastian hukum yang adil.

Menurutnya, pergantian pegawai bukan solusi yang tepat, untuk menyelesaikan persoalan di Lapas kelas II A Abepura, persoalan mendasar yang menyebabkan hingga para penghuni Lapas tersebut melarikan diri adalah lebih kepada system hukum yang tidak didapatkan dengan baik oleh para penguni lapas tersebut.

“Jika kita tanyakan sama mereka yang melarikan diri, atau mereka yang sementara menjalani masa hukumannya di Lapas, pasti semua akan mengatakan bahwa pelanyanan hukum yang mereka jalani tidak seperti yang mereka lakukan, dampak phisikologis tersebut yang membuat hingga mereka pun merasa tidak betah dalam Lapas, lalu mencari jalan untuk keluar dari Lapas,”tukasnya kepada Cenderawasih Pos di Abepura dua hari lalu.

Kata Gustaf, ada juga dari penghuni Lapas yang menjadi korban dari konspirasi oknum-oknum tertentu yang hanya ingin mencari popularitas atau jabatan, misalnya seperti penangkapan kasus pengedar ganja, mereka sering dijadikan objek oleh oknum aparat, yang akhirnya membuat mereka dihukum, padahal dalam kenyataan mereka hanya dijebak.

Kasus-kasus seperti inilah yang menyebabkan hingga tahanan tersebut ingin untuk keluar dari tahanan karena perlakuan hukum tidak adil.

Selain itu menurut Gustaf, satu hal yang harus juga dibenahi sistem pembinaan di dalam Lapas, mulai dari SDM pegawai dan kondisi sarana-prasarana di dalam Lapas, yang hingga saat ini masih semraut tidak sesuai dengan standar Lapas, artinya sampai saat ini masih saja digabungkannya narapidana dan tahanan serta terdakwa, yang merupakan titipan dari Polisi dan Kejaksaan dan hakim, menyebabkan hingga terjadi over kapasitas didalam Lapas.

Untuk itulah Kanwil hukum dan HAM Papua sudah harus memikirkan untuk membentuk satu rumah tahanan (rutan), yang terlepas dari Lapas Kelas II A Abepura.

Sementara itu praktisi hukum Harry Maturbong dari Kontras Papua menjelaskan bahwa hal yang membuat hingga para penghuni Lapas tersebut ingin keluar dari lapas menggunakan jalur tembok, lebih dikarenan criminal justice system yang dibangun oleh penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga ke hakim sampai ke Lapas, yang tidak berjalan dengan baik, dampaknya model pembinaan apa saja yang ditawarkan didalam Lapas kepada para tahanan, tidak akan diikuti dengan baik oleh para tahanan tersebut.

“Orang mengikuti pembinaan di dalam lapas jika mereka merasa bersalah, jika mereka tidak bersalah trus dihukum, maka apa saja model pembinaan yang ditawarkan kepada narapidana tidak akan diikuti dengan baik oleh narapidana tersebut, yang ada dipikirannya adalah bagaimana bisa keluar,”katanya.

Hal lain yang menurut Harry menyebabkan tahanan lari, adalah sistem peradilan hukum yang terkesan diskriminasi, contihnya seperti kasus pencuri ayam atau judi, ternyata proses hukumnya sampai ke Pengadilan, bahkan divonis, meskipun sempat sudah ada penyelesaikan secara adat, berbeda dengan kasus korupsi, meskipun pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata mereka tetap saja bebas melaksanakan aktivitasnya seperti biasa.

“Terjadi banyak diskriminasi dalam pemberlakukan hukum di Papua ini,kasus kecil saja yang bisa diproses hingga ke pengadilan, sementara yang berdasi seperti korupsi sering diperlakukan berbeda, hal inilah yang menyebabkan hingga para tahanan tersebut berusaha melarikan diri,”pukasnya. (nal/ cak)