Roembiak: Jangan Permasalahkan Papua atau Non Papua

JAYAPURA-Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Papua JKH Roembiak,SH,MM mengatakan, jangan permasalahkan orang Papua maupun non Papua, yang terpenting apakah orang tersebut mau membangun Papua atau tidak.

Hal ini diungkapkannya lantaran banyaknya desakan agar bakal calon bupati/wakil bupati maupun walikota/wakil walikota harus orang asli Papua. “Jika ada Perda yang mengatur harus orang asli Papua, maka itu bertentangan dengan Hak Asasi Manusia dan diskriminasi. Yang terpenting menurut saya adalah orang nomor satunya adalah orang asli Papua, sebab orang nomor satu merupakan penentu segala-galanya,” ujarnya saat ditanya wartawan usai menjadi pemateri dalam seminar sehari tentang SK MRP No 14/2009 di Swiss Belhotel, Rabu (9/6).

Menurutnya, jangan memaksakan agar SK MRP No. 14 itu diberlakukan, sebab itu bukan aturan hukum dan tidak adanya dukungan dari lembaga yang berwenang. “Yang terpenting komitmen (calon bupati/wakil bupati atau walikota/wakil walikota) apa yang akan dibuat untuk masyarakat Papua,” tegasnya.

“Terkait SK MRP No. 14/2009 itu, telah dibicarakan bersama-sama di DPR dan telah disampaikan kepada gubernur bahwa kita ini tidak hidup sendiri di negeri ini, tetapi hidup bersama. Dengan demikian perlu diatur ke dalam dengan pelaksanaannya, dikarenakan semua itu baik,” sambungnya.

Roembiak kembali menegaskan, apakah kalau semua orang Papua memimpin daerah, apakah menjamin mereka akan membangun orang Papua, sehingga perlu dilihat kasus yang nyata, dimana banyak orang pendatang yang membangun Papua. “Dengan begitu, orang pendatang juga mampu membangun Papua. Jika ada yang mengatakan orang pendatang tidak membangun, dimana letak ukurannya. Sebab mereka juga berpihak kepada daerah ini,” terangnya.

Kepala Biro Hukum ini mengharapkan agar jangan ada diskriminasi untuk pemimpin Papua, tetapi perlu adanya kombinasi antar orang asli Papua dengan pendatang sehingga sama-sama bisa membawa Papua ke arah yang lebih baik dalam hal pembangunan. (cr-161/fud)

(scorpions)