Pansus DPRP Jangan Membingungkan Masyarakat

JAYAPURA-Statemen dari para anggota Tim Pansus DPRP yang ada menyatakan bahwa Pemerintah Pusat menolak SK MRP No. 14 Tahun 2009, namun ada pula statemen dari Ketua Tim Pansus DPRP Ruben Magai bahwa belum ada bukti penolakan dari Pusat.

Terkait hal itu, Direktur Institute for Civil Strengthening (ICS) atau Lembaga Penguatan Masyarakat Sipil Papua, Budi Setyanto,SH, mengatakan, seharusnya DPRP maupun MRP itu harus memberikan penjelasan yang clear dan benar kepada masyarakat, tentang kondisi riil terhadap SK MRP No 14 Tahun 2009 itu. Apakah SK MRP itu diterima atau ditolak.

“Hal ini supaya informasi yang diterima masyarakat merupakan informasi yang tidak kabur, sebab di satu sisi dinyatakan SK MRP itu di tolak, tapi di sisi yang lainnya menyatakan belum ditolak,” ujarnya.
Sikap atas statemen seperti itu sangat jelas membingungkan masyarakat, sehingga masyarakat bertanya-tanya terus, dan itu juga membingunkan para penyelenggara Pemilukada, dalam hal ini KPU kabupaten/kota.

"Yang namanya perjuangan terkait dengan itu mungkin sekarang belum berhasil, tapi mungkin pada berikutnya diperjuangkan dengan alasan-alasan yang logis, alasan hukum dan tidak mendadak, seperti sekarang ini, yang pada akhirnya menjadi permasalahan di Pemerintah Pusat," sambungnya.

Menurutnya, yang terpenting di sini MRP dan DPRP menjelaskan tentang kondisi riil, sebab masyarakat sudah tahu bahwa MRP dan DPRP sudah berjuangan, tapi belum disetujui pusat karena alasan-alasannya tersendiri. "Supaya masyarakat bisa tenang dan mendudukkan masalah yang sebenarnya, serta tidak diombang- ambingkan dengan ketidakpastian,” ujarnya lagi.

Sementara itu, Praktisi Hukum dan Pengamat Hukum Tata Negara di Papua, Anthon Raharusun, SH,MH, berpendapat, bahwa Pemilukada secara langsung oleh rakyat merupakan sarana perwujudan kedaulatan rakyat guna menghasilkan pemerintahan negara yang demokratis dan kuat berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam kaitan ini, maka tentunya tidak boleh terjadi kekosongan (kevakuman) dalam pemerintahan, sebab apabila terjadi kekosongan pemerintahan di suatu daerah (kabupaten/kota) maka dikhawatirkan terjadi rongrongan terhadap wibawa pemerintahan yang sah.

Oleh karena, menurutnya bahwa apa yang sedang dilakukan oleh KPU Papua yang mengulur-ulur batas waktu penyelenggaraan Pemilukada dapat dikualifisir ke arah itu, bahkan ada keinginan menjadikan kekosongan dalam pemerintahan, dan ini sangat berbahaya karena menyangkut integritas bangsa dan negara.

“Sikap ambivalen yang ditunjukkan KPU ini sangat jelas sekali menghambat penyelenggaraan pemerintahan, bahkan memberikan ketidak pastian hukum yang bisa mengakibatkan penyelenggaraan pemerintahan berhenti (vakum),” ujarnya.

Terkait dengan hal-hal tersebut, maka sebaiknya KPU Pusat segera mengambil tindakan sanksi yang tegas terhadap Para Anggota KPU Papua dengan menon-aktifkan atau memberhentikan para anggota KPU Papua, karena telah bertindak secara sewenang-wenang bahkan telah bertindak melampaui batas tugas dan kewenangan konstitusional yang diberikan kepada lembaga tersebut, sehingga sangat beralasan hukum apabila KPU Pusat memberhentikan para Anggota KPU Papua tersebut.

“Dasar pemberhentiannya sangat jelas, dimana sesuai ketentuan Pasal 8 ayat (3) huruf (a) dan huruf (e) UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu (termasuk Pemilukada) yang salah satunya antara lain disebutkan bahwa tugas dan wewenang KPU dalam penyelenggaraan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah meliputi: menyusun dan menetapkan pedoman tata cara penyelenggaraan sesuai dengan tahapan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan dan dapat menonaktifkan sementara dan/atau mengenakan sanksi administratif kepada anggota KPU Provinsi yang terbukti melakukan tindakan yang mengakibatkan terganggunya tahapan penyelenggaraan Pemilu yang sedang berlangsung berdasarkan rekomendasi Bawaslu dan ketentuan peraturan perundang-undangan,” paparnya. (nls/fud)