Ketua MRP : Belum Ada Penolakan SK MR

JAYAPURA [PAPOS]- Adanya desas-desus bahwa Menteri Dalam Negeri [Mendagri] telah menolak SK MRP Nomor 14 tahun 2009 tentang Kepala Daerah di Papua beserta wakilnya harus asli Papua. Namun hal itu dibantah Ketua MRP, karena sampai saat ini belum ada jawaban dari Mendagri.

Ketua MRP, Drs. Agus Alue Alua,M.Th yang ditemui Papua Pos, usai coffee morning dengan Kapolda Papua mengaku belum ada wacana soal penolakan SK MRP sejak disampikan kepada Mendagri.

“Kalau memang ditolak ya apa boleh buat, tapi sampai saat ini belum ada wacana penolakan. Jadi itu sudah merupakan kewenangan negara, dan apabila negara menganggap begini, itu sama dengan berbicara pemekaran provinsi Papua dan Papua Barat, karena belum semua aturan dibuat pemekaran dilaksanakan. Jadi apa yang dilakukan bertentangan dengan aturan,” tegas Agus Alua kepada wartawan usai Coffe Morning dengan Kapolda Papua di Aula Rupatama Polda, Rabu (2/6) kemarin.

Menurut Agus Alua, bahwa SK MRP masih tahap proses pembuatan PP oleh Mendagri dan Menko Polhukam, hanya saja waktu yang ditentukan oleh KPU sulit untuk disanggupi oleh Kemendagri.

“ Karena kami [ MRP-red] tidak bisa menginterfensi sampai ke KPU-KPU dan gubernur, sehingga kami meminta kepada Mendagri untuk mengatur ulang skep untuk Pemilukada di Papua,”terangnya.

Hanya saja tambah Agus, untuk kepastian pelaksanaan Pemilukada di Papua masih belum diketahui, meskipun sudah menjadi kewenangan KPUD tetapi karena masih menunggu Perdasi, sehingga belum dapat ditetapkan kapan akan dilaksanakan. “Ini juga tidak tahu, apakah Mendagri setuju atau tidak. Kalau hal lain bisa dibuat menerima apa yang diputuskan oleh Yang Maha Kuasa, maka itulah yang akan dilakukan,” tandasnya. [loy]

Ditulis oleh loy/Papos
Kamis, 03 Juni 2010 00:00