DPRD Terus Perjuangkan

JAYAPURA [PAPOS]- Kendati Mendagri dan Menko Polhukam tidak mau bertemu dengan Pansus Pilkada DPRP terkait SK MRP nomor 14 tahun 2009, namun Pansus Pilkada DPRP terus berupaya dengan berbagai cara sampai Mendagri mengeluarkan Perpu soal SK MRP tersebut.

Sekitar 16 anggota Pansus Pilkada DPRP terus berjuang di Jakarta agar pusat mengeluarkan Perpu sebagai landasan pelaksanaan Pemilukada di Papua. Ke 16 anggota sudah mewakili rakyat Papua.

“ Tidak mesti semua rakyat Papua demo, tetapi anggota dewan ini sudah mewakili rakyat Papua karena kami dipilih secara langsug oleh rakyat,” ujar sekretaris komisi A DPRP, Yulius Miagomi, SH saat berbincang-bincang dengan Papua Pos diruang kerjanya, Jumat [4/6].

Sebagai wakil rakyat Pansus Pilkada DPRP akan terus berjuangan hingga pusat mengeluarkan Perpu. ”Sampai kapanpun kita tidak akan pernah berhenti untuk memperjuangkan SK MRP tersebut,” imbuhnya.

Sebenarnya sebagai pejabat negara, Mendagri tidak boleh takut terhadap aspirasi masyarakat Papua. DPRP sebagai wakil rakyat Papua punya tugas menyampaikan aspirasi rakyat ke pemerintah pusat.

“ Jadi bukan semata-mata anggota dewan demo di Jakarta, ada kepentingan dewan sendiri, tetapi anggota dewan ingin menyampaikan aspirasi masyarakat. Ini sudah menjadi tugas dewan untuk menyalurkan kepihak yang berkompoten,” kata politisi Politisi Partai Kasih Demokrasi Indonesia.

Dia sangat menyayangkan sikap pemerintah pusat yang tidak mau menerima aspirasi rakyat ini. Jika sesuatu terjadi di daerah ini, maka DPRP tidak bertanggungjawab. Biar saja pemerintah pusat yang bertanggunggungjawab dan turun ke Papua untuk mengatasinya.

Sebagai orang tua, dia pasti tahu jika sampai anaknya menangis. Pusat harusnya bertanya, kenapa anggota dewan sampai nekad melakukan demo. Anehnya, pusat justru mungkin menilai anggota dewan mengada-mengada sehingga mereka tidak mau bertemu dengan pansus Pilkada DPRP.

Oleh karena Mendagri tidak mau menerima pansus Pilkada, maka hal ini kata dia membuat Pansus Pilkada kebingungan dan ngotot untuk memperjuangkan pemerintah pusat segera mengeluarkan Perpu. Jika sampai Mendagri tidak mau menerima Pansus Pilkada. Maka Pilkada tetap ditunda sampai SK MRP diakomodir. Dengan demikian orang pusat turun ke Papua untuk menyelesaikan masalah penundaan Pilkada. ‘’kalau Pilkada di Papua ditunda, ini khan sudah masalah. Untuk menyelesaikan masalah ini, maka kita minta pusat yang turun menyelesaikan persoalan ini,’’ katanya.

‘’Kita mengerti posisi Mendagri apalagi dia orang baru, pemahaman Mendagri tentang Papua masih kurang. Sebenarnya yang tahu persoalan adalah dirjen-dirjen, seperti Dirjen Otonomi Daerah. Mereka orang-orang lama dan perkembangan setiap daerah mereka ketahui,’’ katanya.

Jadi begitu muncul tuntutan yang melawan UU, Mendagri kelabakan ini dianggap sesuatu baru sehingga Mendagri mengelak. Padahal UU Otsus adalah memproteksi orang asli Papua. Memang jika dikatakan diskriminasi, ya memang kondisinya demikian karena isinya memproteksi orang asli Papua. Ketika ia memproteksi orang Papua, maka UU otsus itu sebenarnya sudah diskriminasi. “Jadi kalau UU Otsus dijabarkan secara baik, maka diskriminasi memang lebih menonjol,” katanya.[bela]

Ditulis oleh Bela/Papos
Sabtu, 05 Juni 2010 00:00