Updates from Juni, 2010 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 9:57 am on June 24, 2010 Permalink | Balas
    Tags: ,   

    Bebaskan Tapol Papua Seperti Aceh 

    pieter ell sh  ok copy Pieter Ell SHJAYAPURA—Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) didesak untuk segera membebaskan Tahanan Politik (Tapol) dan Narapidana Politik (Napol) di seluruh  Tanah Papua. Pasalnya, sesuai perjanjian Hensilki tahun 2006, pemerintah pusat telah membebaskan Tapol dan Napol yang terlibat Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Tapi  Tapol dan Napol di Tanah Papua masih terus menjalankan hukuman di penjara, baik di Jayapura maupun pada  penjara pada  beberapa kota di Pulau Jawa.

    “Kalau Tapol dan Napol di Aceh telah dibebaskan, tapi  Tapol dan Napol masih ada di Tanah Papua.  Saya minta Presiden SBY  saat ini juga  segera bebaskan Tapol dan Napol di Tanah Papua tanpa syarat, “ tukas  Pieter Ell SH, pengacara hukum tersangka kasus makar saat dikonfirmasi Bintang Papua di Jayapura, Selasa (22/6) siang terkait  pernyataan pollitik dari Ketua Komite  Nasional Papua Barat (KNPB) Buchtar Tabuni mendesak aparat keamanan segera menangkap dan memproses hukum  massa MRP yang menuntut referendum saat   menyerahkan 11 poin tuntutan dari hasil Musyawarah Besar (Mubes) MRP  pada Jumat(18/6) siang di Gedung DPRP, Jayapura. Menurut Pieter Ell, penyidik polisi pada saat  KNPB melakukan aksi unjukrasa  langsung menjerat Buchtar Tabuni dan kawan kawan melakukan makar dan penghasutan serta  menuntut kemerdekaan bagi  bangsa  Papua Barat. Tapi kini penyidik polisi berbeda saat massa MRP melakukan hal yang sama seperti yang dilakukan Buchtar Tabuni dan kawan kawan yakni  menuntut referendum.   “Penyidik polisi dulu dan kini berbeda, padahal aturannya sama,” tuturnya.  Dia menegaskan, kedepan siapapun yang mendengungkan orasi bernuasa politik tak perlu ditangkap, karena unsur membentuk negara  dan memisahkan diri dari NKRI  mesti memenuhi 3 unsur unsur penting,  yakni  ada pengakuan dari negara lain, ada rakyat serta wilayah. “Kalau tidak memenuhi unsur unsur penting tersebut maka apapun yang dilakukan seseorang  tak bisa dikategorikan makar,” tukasnya.

    Dia menambahkan, Buchtar Tabuni dan kawan kawan adalah korban ketidakprofesionalan aparat keamanan seiring dengan kebijakan Presiden SBY  yang dinilai diskriminatif dalam penegakan hukum dan HAM di Tanah Papua.   Karena itu, lanjutnya, aparat keamanan dalam hal ini Polda Papua mesti profesional dan proporsional. Pasalnya, apapun tindakan  yang dilakukan aparat keamanan dalam mengamankan kasus- kasus yang bernuansa politik di Tanah Papua tak terlepas dari kebijakan Presiden SBY yang belum memberikan grasi bagi Tapol dan Napol diseluruh Tanah Papua.  (mdc)

    Iklan
     
  • Papua Post 8:41 am on June 22, 2010 Permalink | Balas
    Tags: ,   

    Kasus Napi Kabur, Buntut dari Peralihan Kepemimpinan 

    Praktisi Hukum Kritisi Pembinaan di Lapas

    JAYAPURA – Buntut kaburnya 26 orang narapida dan tahanan dari LP Kelas IIA Abepura beberapa waktu lalu dinilai oleh Kepala Kantor Wilayah (Kakanwil) Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Papua, Nazarudin Bunas, SH, MH bahwa peristiwa tersebut adalah dampak dari peralihan pergantian kepemimpinan di Lapas Abepura.

    ”Peristiwa yang terjadi di Lapas itu sebetulnya dampak dari peralihan pergantian kepemimpinan di Lapas Abepura. Dari situ ada pegawai-pegawai yang mendukung bahkan ada yang tidak sama sekali,”ungkapnya kepada Cenderawasih Pos saat ditemui usai mengikuti Muswil PPRN di Hotel Matoa, Sabtu (19/6).

    Dikatakan, dengan adanya peristiwa itu, pihaknya sangat menyesalkan dan berharap supaya tidak terulang kembali karena pihaknya sudah melaporkan hasil-hasil pemeriksaan baik yang dilakukan Inspektorat Jenderal maupun Direktur Kamtib Direktorat Jenderal Pemasyarakatan.

    ” Kami bertugas sudah melapor ke Menteri Hukum dan HAM, Direktur Jendral Pemasyarakatan dan Sektretaris Jenderal terkait apa langkah-langkah yang harus dilakukan di LP Abepura,”ujarnya lagi.
    Dijelaskannya, langkah-langkah yang ditempuh memang langsung melaporkan ke Menteri yang dimintakan oleh Inspektur Pemasyarakatan karena rekomendasi itu dari Inpektur Pemasyarakatan ke Kanwil. Sebab yang melakukan pemeriksaan dan evaluasi secara menyeluruh adalah mereka. Sementara pihaknya tidak mau ikut campur dalam urusan rekomendasi dari Inpektur Pemasyarakat adanya pergantian pejabat-pejabat dan mutasi 11 pegawai, pemasangan pagar ornames di dalam penjara sehingga ada daerah steril antara blok tahanan dan dinding.

    Menurutnya, seharusnya ada daerah steril di LP Abepura sedangkan pagar berdurinya sudah rusak sehingga itu yang disampaikan dari para pemeriksa yang berkunjung di Lapas Abepura. Saat disinggung soal apa ada unsur kesengajaan dalam kasus ini, Kakanwil menegaskan, Inspektur Pemasyarakatan telah bekerja sama dengan Polda Papua dan Polda sudah memanggil beberapa pihak, hanya saja pihaknya belum mengetahui hasilnya.

    Kakanwil menambahkan, sejauh ini dari 26 narapidana dan tahanan yang kabur belum satupun tertangkap sementara dari 18 narapidana dan tahanan yang kabur sebelumnya sudah 3 orang yang tertangkap. ”Jadi kita bandingkan peristiwa yang terjadi di Abepura dan Serui, kalau di Serui yang keluar sekitar 50 orang namun dari informasi Kalapas hanya 1 yang belum kembali dan satupun itu akan dicari melalui pihak keluarga karena selama ini dari 17 napi yang keluar diketahui mereka tengah membantu korbannya yang kena gempa dan kini sudah kembali,”imbuhnya.

    Untuk itu, lanjutnya, Menteri meminta kepada Kapolda Papua agar menseriusi membantu pencarian terhadap para napi ini. ”Kalo mereka dapat, tentunya akan terapkan peratuan-peratuan yang berlaku dan mungkin hak-haknya akan dibatasi, termasuk ditinjau hak remisinya,”tandasnya.

    Ditempat terpisah, praktisi hukum Gustaf Kawer,SH menilai, kasus sering keluarnya penghuni Lapas Kelas II A Abepura lebih dikarenakan Penghuni lapas merasa tidak mendapat kepastian hukum yang adil.

    Menurutnya, pergantian pegawai bukan solusi yang tepat, untuk menyelesaikan persoalan di Lapas kelas II A Abepura, persoalan mendasar yang menyebabkan hingga para penghuni Lapas tersebut melarikan diri adalah lebih kepada system hukum yang tidak didapatkan dengan baik oleh para penguni lapas tersebut.

    “Jika kita tanyakan sama mereka yang melarikan diri, atau mereka yang sementara menjalani masa hukumannya di Lapas, pasti semua akan mengatakan bahwa pelanyanan hukum yang mereka jalani tidak seperti yang mereka lakukan, dampak phisikologis tersebut yang membuat hingga mereka pun merasa tidak betah dalam Lapas, lalu mencari jalan untuk keluar dari Lapas,”tukasnya kepada Cenderawasih Pos di Abepura dua hari lalu.

    Kata Gustaf, ada juga dari penghuni Lapas yang menjadi korban dari konspirasi oknum-oknum tertentu yang hanya ingin mencari popularitas atau jabatan, misalnya seperti penangkapan kasus pengedar ganja, mereka sering dijadikan objek oleh oknum aparat, yang akhirnya membuat mereka dihukum, padahal dalam kenyataan mereka hanya dijebak.

    Kasus-kasus seperti inilah yang menyebabkan hingga tahanan tersebut ingin untuk keluar dari tahanan karena perlakuan hukum tidak adil.

    Selain itu menurut Gustaf, satu hal yang harus juga dibenahi sistem pembinaan di dalam Lapas, mulai dari SDM pegawai dan kondisi sarana-prasarana di dalam Lapas, yang hingga saat ini masih semraut tidak sesuai dengan standar Lapas, artinya sampai saat ini masih saja digabungkannya narapidana dan tahanan serta terdakwa, yang merupakan titipan dari Polisi dan Kejaksaan dan hakim, menyebabkan hingga terjadi over kapasitas didalam Lapas.

    Untuk itulah Kanwil hukum dan HAM Papua sudah harus memikirkan untuk membentuk satu rumah tahanan (rutan), yang terlepas dari Lapas Kelas II A Abepura.

    Sementara itu praktisi hukum Harry Maturbong dari Kontras Papua menjelaskan bahwa hal yang membuat hingga para penghuni Lapas tersebut ingin keluar dari lapas menggunakan jalur tembok, lebih dikarenan criminal justice system yang dibangun oleh penegak hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan hingga ke hakim sampai ke Lapas, yang tidak berjalan dengan baik, dampaknya model pembinaan apa saja yang ditawarkan didalam Lapas kepada para tahanan, tidak akan diikuti dengan baik oleh para tahanan tersebut.

    “Orang mengikuti pembinaan di dalam lapas jika mereka merasa bersalah, jika mereka tidak bersalah trus dihukum, maka apa saja model pembinaan yang ditawarkan kepada narapidana tidak akan diikuti dengan baik oleh narapidana tersebut, yang ada dipikirannya adalah bagaimana bisa keluar,”katanya.

    Hal lain yang menurut Harry menyebabkan tahanan lari, adalah sistem peradilan hukum yang terkesan diskriminasi, contihnya seperti kasus pencuri ayam atau judi, ternyata proses hukumnya sampai ke Pengadilan, bahkan divonis, meskipun sempat sudah ada penyelesaikan secara adat, berbeda dengan kasus korupsi, meskipun pelakunya sudah ditetapkan sebagai tersangka, ternyata mereka tetap saja bebas melaksanakan aktivitasnya seperti biasa.

    “Terjadi banyak diskriminasi dalam pemberlakukan hukum di Papua ini,kasus kecil saja yang bisa diproses hingga ke pengadilan, sementara yang berdasi seperti korupsi sering diperlakukan berbeda, hal inilah yang menyebabkan hingga para tahanan tersebut berusaha melarikan diri,”pukasnya. (nal/ cak)

     
  • Papua Post 8:38 am on June 22, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , penghianat   

    KNPB: Jangan Jadi Alat Kompromi Politik 

    Ramses Ohee: Pikir Dulu Persoalan yang Kecil

    JAYAPURA- Komite Nasional Papua Barat (KNPB) mengkhawatirkan Hasil Mubes MRP dan Rakyat Papua yang telah disampaikan ke tangan DPRP (18/6), akan dijadikan sebagai alat kompromi politik antara Papua dan pusat untuk meloloskan keinginan elit-elit politik.

    Arah Bargaining politik seperti itu telah tercium KNPB sebab hingga rekomendasi hasil Mubes itu diserhakan ke DPRP, KNPB tidak mendapatkan salinannya. Demikian dikatakan juru bicara KNPB Mako Tabuni kepada sejumlah wartawan Sabtu (19/6).

    Bentuk Kompromi Politik tersebut menurut Maco Tabuni akan mengarah pada Pelolosan SK MRP No. 14 dan atau Revisi Undang-undang Otsus, padahal menurutnya dari hasil musyawarah di MRP jelas disepakati ‘Tolak Otsus, Referendum Solusi terbaik.

    Hal tersebut merupakan dugaan awalnya bahwa tidak akan ada keseriusan pemimpin-pemimpin Papua untuk membicarakan referendum, apalagi dikatakannya soal tenggang waktu 3 minggu cukup panjang untuk berkompromi dengan pusat “ Tenggang waktu yang panjang ini mereka bikin apa?” tukasnya.

    “Kalau memang ini terjadi, KNPB dan seluruh komponen masyarakat akan mengkudeta elit polit Politik Papua, karena sudah cukup lama mereka menjual aspirasi murni rakyat untuk kepentingan pridabadi atau kelompok,” ujarya.

    KNPB juga menilai bahwa dengan adanya tuntutan rakyat Papua Barat yang menuntut referendum merupakan solusi terbaik dalam penyelesaian status sosial dan politik bangsa Papua Barat melalui prinsip-prinsip dan ketentuan, standar hukum dan HAM internasional yang kini sedang ditanggapi serius oleh masyarakat Internasional melalui dua lembaga (media) rakyat Papua yakni IPWP dan ILWP.

    Dalam kesempatan ini, KNPB juga menghimbau kepada seluruh komponen rakyat Papua Barat, termasuk MRP dan DPRP agar segera merapatkan barisan dan memupuk persatuan semesta rakyat Papua untuk mendukung IPWP dan ILWP dalam gugatan proses rekayasa Pepera 1969 di Mahkamah Internasional.

    Di samping itu, lanjut Mako Tabuni, KNPB akan terus mengawal dan memediasi keinginan murni rakyat Papua Barat yang berada di balik gunung, hutan rimba, pesisir dan di dalam penjara, di kamp-kamp pengusian dan suaka politik di luar negeri untuk mewuujudkan kedaulatan penuh bagi Bangsa Papua Barat.

    "Dengan cara memediasi dan mendorong secara menyeluruh akar masalah status politik Papua Barat melalui mekanisme hukum dan HAM internasional yang dimediasi oleh Media internasionla rakyat Papua Barat, yakni ILWP dan IPWP," ujar Mako Tabuni.

    Suara berbeda, datang dari Ketua Umum Barisan Merah Putih Ramses Ohee. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan ribuan massa dalam Demo ke DPRP tentang menolak Otsus dan minta Referendum pada Jumat (18/6) merupakan hal yang terlalu luas, alangkah baiknya masyarakat Papua berpikir dulu untuk persoalan yang kecil, seperti memperjuangkan agar Otsus benar-benar dilaksanakan secara baik dulu di Papua, misalnya seperti memperjuangkan agar 11 kursi, dimana sudah harus dibekap tahun ini agar bisa terealisasi pada tahun-tahun mendatang.

    “Kita pikir dulu persoalan yang kecil, jangan berpikir dulu tentang persoalan yang besar,”ungkapnya, saat ditemui di kediamannya, akhir pekan kemarin.

    Dijelaskan oleh Ramses, bahwa otonomi khusus yang dilaksanakan di Papua selama kurung waktu 8 tahun ini, sebenarnya sudah mengutungkan masyarakat Papua, hanya saja orang-orang yang ditunjuk untuk melaksanakan otonomi khusus tersebut yang kurang bekerja dengan baik, seperti MRP, DPRP, dan Gubernur Papua, serta para pejabat Papua sendiri. Kondisi ini menyebabkan masyarakat Papua berpikir bahwa otonomi khusus tidak terlaksana dengan baik, padahal dalam kenyataan pelaksanan Osudah memberikan kesempatan yang baik buat masyarakat Papua.

    “Saya mengambil contoh seperti 11 kursi yang sudah disetujui oleh pusat melalui keputusan MK, ternyata sampai di daerah tidak dilaksanakan oleh orang di Papua sendiri, jadi kesalahan sebenarnya dimana, Otonomi khusus ini merupakan solusi yang tepat untuk memberikan kesempatan yang baik buat masyarakat Papua, jika kami menolak kesempatan tersebut, kapan lagi orang Papua bisa menjadi tuan di negerinya sendiri,”tuturnya.

    Untuk itu kepada pihak-pihak yang terkait dalam hal ini, Gubernur, DPRP, MRP, serta LSM dan adat serta agama, serta masyarakat Papua sendiri dan para pejabat yang berwenang mengurus Otsus, selaku orang tua, Ramses mengharapkan agar ke depan perlu duduk bersama untuk berbicara soal persoalan pelaksanaan Otsus di Papua, hal-hal mana saja yang tidak berjalan secara maksimal membuat hingga pelaksanaan Otsus tersebut gagal, selanjutnya dicari soluasi yang tepat untuk menyelesaikan persoalan tersebut, sehingga hak kekhususan yang telah diberikan oleh pusat ke Papua ini tidak dicabut lagi.

    Pendapat lainnya, datang dari anggota DPRP Yunus Wonda. Menurutnya, aksi demo damai di kantor DPRP, Jumat (18/6) yang dilakukan komponen masyarakat Papua yang menolak Otsus kemudian meminta referendum, dinilainya sebagai pukulan telak bagi seluruh pejabat di Provinsi Papua baik itu legislatif maupun eksekutif. ” Sebetulnya itu suatu teguran bagi kita di legislatif dan eksekutif Provinsi Papua, artinya ini suatu jejak rekam dari perjalanan sekian tahun, masyarakat melihat ada kepincangan-kepincangan. Ini sebenarnya akumulasi kekecewaan masyarakat yang cukup jenuh, kita buat program dan lain sebagainya namun rakyat membutuhkan sesuatu yang nyata sehingga membuat rakyat meminta Otsus dikembalikan,”ungkapnya kepada wartawan saat ditemui di ruang kerjanya, Sabtu (19/6) kemarin.

    Dikatakan, sebenarnya kalau mau menerjemahkan secara obyektif, kewenangan sudah diberikan oleh pusat bahkan dana sudah cukup besar namun pengelolaan harus kembali dipilah yang mana untuk kepentingan rakyat. Sehingga kalau ini memang kegagalan Otsus berarti semua pemimpin di Papua ini gagal, baik ekskutif maupun legislatif.

    ” Kalau bicara Otsus gagal berarti itu koreksi besar kepada pemerintah dan harus diterjemahkan isi UU No 21 Tahun 2001 kepada rakyat. Kita harus mengakui itu gagal dan itu penting. Ini korektifitas rakyat dari 9 tahun,”ujarnya lagi.

    Disinggung soal tindaklanjut ke depan soal rekomendasi waktu yang diberikan komponen masyarakat yang melakukan demo, Yunus Wonda mengungkapkan, pihaknya akan menunggu seluruh unsur pimpinan lengkap untuk membicarakan terkait tuntutan para pendemo. Karena ini bukan membicarakan masalah HAM atau Pemekaran, melainkan Otsus dan masih berhubungan dengan pusat. Ini tidak bisa semena-mena diputuskan dan tetap harus koordinasikan melalui beberapa tahapan. Bahkan yang penting adalah aspirasi ini bisa sampai ke Komisi II DPR RI untuk selanjutnya dibahas, karena tidak mungkin bisa cepat ketemu Menteri.

    ”Ya paling tidak waktu 3 minggu dari pendemo, aspirasi ini sudah sampai di Jakarta sebab disamping itu hal ini juga akan dibicarakan dengan Papua Barat karena bila pincang tentunya tidak lucu. Karena otsus itu juga digunakan Provinsi Papua Barat,”tandasnya. (bat/cak/nal)

     
    • Minsar Hutabalian,SH 9:11 am on Juni 22, 2010 Permalink | Balas

      Referendum bukan solusi terbaik untuk menyelesaikan masalah papua, tetapi yang perlu diperbaiki adalah Integritas dan Jati diri lembaga Penyelenggara Pemerintahan di Papua harus diperbaiki yg selama ini tidak jujjur mengelola dana otonomi sehingga masyarakar tdk menikmatinya. Ingat bahwa jgn sampai uang membutakan mata Pejabat yg akhirnya jatuh kedalam dosa yang tdk akan pernah bangkit.

    • nikos 7:52 pm on November 1, 2010 Permalink | Balas

      MEMANG PROVINSI PAPUA BERMAINKAN MACAM ALAT???????

    • heluka 8:03 pm on Juni 12, 2011 Permalink | Balas

      anda pepmimpin papua tapi anda junga mengkorbankan rakyat papua baik DPR maupun bupati pemimpin pemimpin yang lain juga merungikan rakyat papua bukan memberbaikai nilai -nilai masyarakat dan khusus pribumi papua anda pemimpin tapi menjatukan masyarakat anda duduk denan kantor bukan benda mati nama masyrakat papua maka anda duduk di kontor otak goblok yang tidak dipake tapi anda kerja bermacam macam diatas masyarakat diatas tanah papua akan me gutuk anda .

    • daf 1:47 pm on Juli 12, 2011 Permalink | Balas

      Bikib pusing ajha…..MERDEKA

    • heluka 4:08 pm on Agustus 28, 2011 Permalink | Balas

      siapa berani mengugarkan KNPB itu adalah hak dan kewajiban kami siapa berani gugatkan KNPB pemerinta papua semakin megurugikan rakyat papua pemerinta papua harus berpiki 10 kali 100 kali karena rakyap papua suda korban diatas korban maka KNPB merugikan rakyat papua tidak kecuali pemerinta papua dan melitery indonesia akan lakukan terhadap masyarakat papua salam repolusi untuk papua barat akan terlepas tidak lama lagi pemerinta papua akan dapat resikao karena maslah itu mempermalukan di mata dunia slam repolusi merdeka adalah harga mari untuk orang papua

    • maikel korwa 9:48 pm on September 8, 2011 Permalink | Balas

      pak ramses ohee kamu itu sudah dapat suap dari orang indonesia jadi pantas aja kalau kamu takut menyatakan kemerdekaan…. kamu orang sentani itu macam perempuan juga jadi…kamu adalah orang yang di kutuk diatas tanah ini…. jadi kami orang papua butuh itu kemerdekaan bukan otsus….HARUS DIMENGERTI……!!!!!!!

    • heluka 5:57 pm on Januari 2, 2012 Permalink | Balas

      mari teman teman KNPB mejadikan satu untuk menujukan dan melepaskan dari NKRI karena kami korban diatas korban tidak adilaan terhadap rakyat papau kenapa da bangimana terjadi seperti begitu dan begini

  • Papua Post 7:04 am on June 20, 2010 Permalink | Balas
    Tags: ,   

    Biak Diperjuangkan Ibukota Provinsi Papua Tengah 

    [PAPOS]- Kabupaten Biak Numfor dinilai layak diperjuangkan menjadi ibukota Provinsi Papua Tengah yang terus diperjuangkan, mengingat daerah ini kondusif dan letaknya cukup strtaegis sebagai pintu masuk kawasan Timur Indonesia, kata tokoh pemekaran daerah setempat.

    Koordinator pemekaran Provinsi Papua Tengah Biak JM Mandibodibo di Biak, Jumat mengatakan, harapan masyarakat Biak menginginkan ibukota Provinsi Papua Tengah itu sudah disampaikan kepada Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan juga DPR RI di Jakarta beberapa hari lalu.

    "Masyarakat Biak yang tergabung dalam Tim 502 pemekaran Papua Tengah mendesak pemerintah pusat mengeluarkan Keputusan Presiden (Keppres) mengangkat putra asli Papua Laksamana Pertama TNI (Purn) Dick Henk Wabiser sebagai `caretaker` Gubernur Papua Tengah," kata J.Mandibodibo pascadeklarasi pendirian Provinsi Papua Tengah.

    Ia berharap, aspirasi masyarakat Biak yang menghendaki penetapan sebagai ibukota provinsi segera ditindaklanjuti pemerintah pusat mengingat tuntutan pemekaran Papua Tengah telah sesuai UU Pemekaran Papua No. 45/1999

    Dia mengakui, melalui pemekaran Provinsi Papua Tengah diharapkan masyarakat bisa menikmati kehidupan yang lebih sejahtera serta lebih mendekatkan pelayananan pemerintahan kepada masyarakat.

    "Rakyat bisa menikmati kemajuan pembangunan jika pemerintah mengaktifkan kembali pendirian Provinsi Papua Tengah sebagai kado ulang tahun menyambut peringatan kemerdekaan RI ke-61 pada 17 Agustus 2010," kata Mandibodibo melalui Humas C Masing kepada ANTARA.

    Menyinggung kesiapan sarana pendukung Biak sebagai ibukota Provinsi Papua Tengah, menurut Mandibodibo, tidak ada masalah sebab masyarakat adat telah menyiapkan puluhan hektare lahan di kampung Sepse untuk dijadikan pusat lokasi pemerintahan Papua Tengah.

    "Saya harapkan dalam waktu dekat pemerintah pusat melalui Presiden segera mengeluarkan Keppres tentang pengoperasian kembali Papua Tengah," katanya.

    Sebelumnya, pada 16 Juni 2010, berbagai elemen masyarakat Papua dari Jakarta, Malang, Surabaya, Makassar di Jakarta telah mendeklarasikan pengoperasian Provinsi Papua Tengah.

    [ant/agi]

    Ditulis oleh Ant/Wilpret/Papos  
    Sabtu, 19 Juni 2010 00:00

     
    • heluka 5:53 pm on Januari 2, 2012 Permalink | Balas

      pemerinta papua kerja hati hati jagan jual rakyat papua frogaram otonomi pembagunan apa yang keluarkan dari emerinta pusat jalankan dengan baika baik terhadap rakyat papua suara rakyat papuaa dan alam papua adat papuabumi papua hanya silit tanyam waspada pemerinta papua sediri terhadap rayakyat papua

  • Papua Post 9:59 am on June 12, 2010 Permalink | Balas
    Tags:   

    Pansus Desak KPU Tunda Pemilukada 

    JAYAPURA [PAPOS]- Panitia khusus [Pansus] pemilukada Papua meminta KPU untuk segera menunda proses Pemilukada di Papua, hingga Perdasi-Perdasus yang mengakomodir SK MRP nomor 14 tahun 2009 itu diterbitkan.

    Meski sudah diterbitkannya, SK Mendagri yang menolak SK MRP nomor 14 tahun 2009 diakomodir dalam Pemilukada di Papua beberapa waktu lalu, KPU harus menunda Pemilukada di Papua guna mencegah konflik yang akan terjadi.

    Dan Perdasi – Perdasus harus dikeluarkan pemerintah daerah dalam kurun waktu tahun ini, serta segera membuat SK akademik Perdasi –Perdasus tersebut.

    Salah satu anggota Pansus Pemilukada, Yan P Mandenas saat ditemui wartawan di ruang rapat Humas DPR Papua, Jumat (11/6) mengatakan, KPU harus jeli melihat situasi di Papua dengan tidak diakomodirnya SK MRP nomor 14 tahun 2009.

    “Dengan dijalankannya Pemilukada, tanpa SK MRP maka hanya akan menimbulkan konflik dari ketidak pastian UU,” kata Yan.

    Dirinya merasa ragu, jika sewaktu-waktu muncul konflik yang berkepanjangan akibat tidak terakomodirnya SK MRP tersebut, maka KPU Papua dan KPU pusat harus bertanggung jawab atas konflik tersebut tanpa harus menyalahkan pihak lain.

    “Maka itu mari kita duduk beersama-sama untuk membicarakan hal ini kembali,” ajak Yan.

    Perlunya SK MRP diakomodir, kata Yan, adalah untuk memberikan kesempatan bagi orang Papua untuk memimpin daerahnya, hal ini supaya kedepan ada regenerasi orang Papua sebagai penerus pembangunan di Papua.

    Dimana SK MRP tersebut, dikatakan tidak ada unsure diskriminatif negative yang ada adalah unsure diskriminatif positif yang memberikan kesempatan bagi putra-putri Papua.[lina]

    Ditulis oleh Lina/Papos  
    Sabtu, 12 Juni 2010 00:00

     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal