Gubernur Akan “Dipilih” DPRP

JAYAPURA [PAPOS]- Wacana pemilihan Kepala Daerah, Gubernur
dan Wakil Gubernur Papua akan didasarkan pada UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, Pasal 7 ayat a, yakni dipilih oleh Dewan Perwakilan Rakyat Papua [DPRP] mulai diperbincangkan.

Bahkan saat ini Komisi A DPRP terus mendorong ke pusat agar pemilihan Gubernur dan Wagub Papua periode 2012-2017 dipilih langsung oleh DPRP sesuai dengan UU Nomor 21 tahun 2001 pasal 7 ayat a tersebut.

Ketua Komisi A DPR Papua Ruben Magay,S.IP menegaskan dasar pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur Papua sudah jelas yakni UU Otsus tahun 2001 pada pasal 7 ayat a, menyebutkan Gubernur dan Wagub dipilih oleh DPRP. Hanya saja kata Ruben UU Otsus tersebut tidak dilaksanakan oleh DPRP periode 2004-2009 lalu.

Apalagi dengan adanya perubahan UU Nomor 35 tahun 2008 tentang perubahan atau revisi UU Otsus, dimana pasal 7 dihapus atau dihilangkan. Penghapusan dinilai sepihak dan tidak tahu untuk kepentingan siapa.

Penghapusan pasal ini sangat melemahkan DPRP dalam melaksanakan fungsi pengawasan yakni hak buggeting. Untuk itu, DPRP periode 2009-2014 yang baru menurut politikus ulung partai Demokrat ini kembali mengusulkan agar pemilihan Gubernur dan Wagub Papua dipilih secara langsung oleh DPRP. Bahkan cost yang dikeluarkan pun nilainya kecil, bila dibandingkan dengan pemilihan umum oleh rakyat. Sedangkan alasan lain jabatan Gubernur adalah perpanjangtanganan pemerintah pusat di daerah dan mengkordinasikan dengan pemerintahan kabupaten dan kota.

Dengan alasan demikian DPRP berharap Gubernur dan Wagub dipilih oleh DPR Papua. Apalagi DPRP adalah refresentasi dari rakyat sehingga dalam proses pengawasan penyelenggaraan pembangunan di Papua atau dimana saja dapat berjalan sesuai dengan mekanisme, dimana selama lima tahun lebih mekanisme pertanggungjawaban Gubernur tidak maksimal karena pihak Gubernur selalu memberi alasan bahwa ia dipilih oleh rakyat, demikian juga posisi DPRP dipilih oleh rakyat sehingga jangan heran bila fungsi pengawasan [budgeting] DPRP selama lima tahun lebih tidak berjalan baik.

Demikian pula pasal 18 poin B yang mengatur tentang Laporan Keterangan Pertanggungjawaban [LKPJ] Gubernur. Ini mengakibatkan pengawasan tidak maksimal. Untuk itu, DPRP akan terus mendorong agar pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur dikembalikan ke UU Otsus tahun 2001 pasal 7 yakni pemilihan Gubernur dan wakil dipilih DPRP. Dengan demikian pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan bisa lebih maksimal.

”Kita sudah lakukan konsultasi dengan para petinggi di pusat, bahkan secara khusus kita sudah pernah bertemu dengan Menkpolhukam. Pada saat pertemuan tersebut kita sudah beberkan kepada Menkopolhukam tentang kondisi riel dimasyarakat. Jika tetap memakai UU Nomor 35 tahun 2008 tentang penghapusan pasal 7 tersebut, maka jangan pernah berharap pembangunan menyentuh masyarakat. Jangan salahkan bila otsus dikatakan masyarakat gagal,” kata Ruben seraya menambahkan bahwa kedepan pihaknya tidak mau lagi diterima dirjen atau staf lain dibawah Menteri karena mereka bukan pengambil kebijakan.[bela]

Ditulis oleh Bela/Papos
Kamis, 06 Mei 2010 00:00