Updates from April, 2010 Toggle Comment Threads | Pintasan Keyboard

  • Papua Post 8:01 pm on April 29, 2010 Permalink | Balas
    Tags: Free[prt McMoRan,   

    Warga Kwamki Lama Kembali Bentrok 

    TIMIKA (Papos) – Dua kelompok warga di Kwamki Lama Timika, Rabu (28/4) sekitar pukul 05.30 WIT kembali bentrok dengan saling serang menggunakan panah.

    Akibat dari bentrok tersebut dua orang terluka masing-masing dari warga kelompok atas atau Mambruk Dua atas nama Er Alom terkena panah dibagian leher dan Eli Kulla warga kelompok bawah atau Tunikama Kios panjang yang terkena panah di paha kanan yang langsung dilarikan ke Rumah Sakit Mitra Masyarakat dan Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Mimika untuk mendapat perawatan lebih lanjut.

    Aksi saling serang ini merupakan rentetan kasus perang yang belum terselesaikan pada awal Januari lalu dan aksi hendak balas dendam dari warga mambruk dua atas meninggalnya Agus Kinal 21 April lalu di Jayapura saat berobat akibat infeksi pada luka kena panah dibagian perut.

    Pertikaian ini dimulai warga kelompok atas yang menyerang warga kelompok bawah atau Tunikama Kios Panjang dari dua sisi depan dan samping kiri sehingga warga kelompok bawah terkepung.

    Aksi saling serang ini tidak berlangsung lama karena Aparat Kepolisian dari Satuan Brimob Detasemen B Timika dan Satuan Pengendali Massa atau Dalmas Polres Mimika langsung membubarkan warga. Warga kedua kubu langsung melarikan diri menuju hutan-hutan sekitar lokasi sehingga aparat tidak berhasil menangkap satupun pelaku pertikaian.

    Kepala Kepolisian Mimika AKBP. Moch. Sagi mengatakan, pertikaian ini tidak akan pernah berhenti selama pembayaran denda adat belum juga di lakukan.

    “ Warga kelompok atas menginginkan adanya pembayaran denda adat, apabila tidak terpenuhi, maka mereka akan terus berusaha menyerang kelompok bawah untuk menyeimbangkan korban meninggal sebagai pengganti pembayaran denda, karena itu merupakan adat sehingga tidak bisa diselesaikan dengan hukum positif,” ujarnya.

    Menurut Sagi, tindakan polisi hanya sampai pada menangkap para pelaku yang terbukti melakukan tindakan kriminal dan berusaha untuk pertikaian tidak terjadi ”masalah pembayaran denda bukan menjadi tugas kami sebagai polisi, kami hanya berusaha agar hukum positif itu ditegakkan” ungkap sagi.

    Lanjut Sagi, penyelesaian masalah ini polisi tidak bisa bekerja sendiri, untuk itu, dirinya sedang berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk ikut menyelesaian pertikaian ini. “Saat ini kami sedang menunggu proses pembicaraan dengan pemerintah daerah untuk mencari jalan penyelesaian masalah,” kata Sagi.

    Selain mengakibatkan satu warga kena panah, dalam peristiwa saling serang ini juga satu rumah warga kelompok bawah di bakar oleh warga kelompok atas. [cr-56]

    Ditulis oleh Cr-56/Papos
    Kamis, 29 April 2010 00:00

    Iklan
     
  • Papua Post 7:56 pm on April 29, 2010 Permalink | Balas
    Tags: Dana Otsus   

    Dana Otsus Tahap I Ditransfer ke Kabupaten 

    Ditulis oleh Anyong/Papos
    Kamis, 29 April 2010 00:00
    JAYAPURA [PAPOS] – Setelah mendapatkan kucuran dana Otonomi Khusus dari pemerintah pusat sebesar 15 persen untuk tahap pertama beberapa waktu lalu, pemerintah provinsi Papua langsung melakukan transfer sebesar 15 persen dari dana tahap awal dana Otsus ke kabupaten/kota melalui Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua (Bank Papua-red).

    Menurut Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Asset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua, Dr. Achmad Hatari, SE, M.Si, sebanyak 15 persen fresh money Otsus tersebut sudah didroping ke Kantor Pusat BPD Papua yang akan ditransfer hari ini, Kamis (29/4), ke masing-masing kas daerah kabupaten/kota melalui kantor BPD di kabupaten/kota masing-masing.

    “ 15 persen dana Otsus sudah kita drop ke kantor pusat Bank Papua. Paling lambat, besok sudah diteruskan ke BPD kabupaten,” ujar Hatari kepada wartawan di kantor Gubernur, Rabu (28/4) kemarin.

    Meski begitu, Hatari mengatakan pemerintah Provinsi Papua masih akan menunda proses transfer kepada 8 kabupaten yang belum menyampaikan usulan rencana devinitif Otsus Tahun Anggaran 2010.

    Kedelapan kabupaten itu, yakni Kabupaten Keerom, Jayapura, Mamberamo Raya, Lani Jaya, Nduga, Puncak Jaya, Puncak dan Mamberamo Tengah. “Jadi, khusus untuk 8 kabupaten ini kita belum transferkan dana Otsusnya. Sebab mereka belum sampaikan usulan rencana devinitif. Tapi jika mereka sudah mengajukan besok, maka akan segera kita salurkan tentunya,” paparnya.

    Sementara itu, Achmad Hatari mengaku, pembagian dana Otsus untuk seluruh kabupaten pada tahun 2010 ini, masih mengacu kepada plafon anggaran tahun 2009. Kabupaten terbesar yang mendapat transfer 15 persen dana Otsus, yakni Yahukimo dan Pegunungan Bintang yang mendapat fresh money sekitar Rp. 8.962.207.800.

    Sedangkan transfer terkecil masih tetap diberikan bagi seluruh kabupaten pemekaran terbaru, antara lain Kabupaten Intan Jaya, Dogiyai dan Deyai yang mendapat transfer Rp.1.910.887.950.[anyong]

     
  • Papua Post 7:59 am on April 27, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , , senasib   

    Parlemen Dukung Perjuangan Hamas di Palestina 

    Aprizal Rahmatullah – detikNews

    Jakarta – Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI mendukung langkah Hamas dalam memperjuangkan hak-hak warga Palestina melalui lobi internasional. Hal tersebut disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Anis Matta dan Pimpinan Badan Kerjasama Antar Parlemen (BKSAP) DPR  saat menerima delegasi Hamas di ruang kerja Anis matta, Senin (26/4).

    Selain Anis Matta, sejumlah pimpinan BKSAP ikut menjadi tuan rumah, antara lain Ketua BKSAP, M. Hidayat Nur Wahid,  beserta dua Wakil Ketua yaitu Muhammad Najib dan Nurhayati Ali Assegaf. Hadir pula Ketua Kaukus Anggota DPR untuk Palestina, Al Muzammil Yusuf dan anggotanya, Ma’mur Hasanuddin.

    Dalam kesempatan itu, delegasi Hamas diwakili oleh tiga pejabat biro politik, yaitu Muhamed Naser, Munir Said, dan Khaled Ahmad. Naser menyatakan rasa terima kasih dan penghargaan kepada Rakyat Indonesia yang tak henti-hentinya memberi dukungan untuk kemerdekaan rakyat Palestina.

    “Kami sangat menghargai pengakuan Indonesia terhadap eksistensi Hamas, tetapi kami jauh lebih menghargai pengakuan terhadap bangsa Palestina,” kata Naser.

    Ia menyatakan bahwa kunjungan tersebut adalah bagian dari road show Hamas ke sejumlah negara untuk mendapat dukungan politik secara internasional.  Sebelumnya Hamas telah melakukan kunjungan serupa ke sejumlah negara sahabat, dan berhasil mendapat dukungan politik antara lain dari Rusia, sejumlah negara Eropa, dan Asia, bahkan dukungan datang dari mantan Presiden Amerika Serikat, Jimmy Carter.

    “Meski tak dipungkiri ada intervensi pemerintah Amerika untuk menghalangi Hamas,” ujarnya.

    Seperti diketahui, Hamas merupakan pemenang pemilu paling demokratis di Palestina pada 2006, namun kemenangan ini disangkal AS, bahkan mencap Hamas sebagai ‘teroris’. Tak hanya itu, AS juga membantu faksi yang kalah pemilu untuk memerangi Hamas dengan menangkapi anggota parlemen dan menteri-menteri
    Hamas.

    “AS mengkhianati sendiri demokrasi yang mereka agungkan, namun bukan Hamas yang merasa dihianati, tapi penghianatan terhadap pilihan rakyat Palestina” kata Naser.

    Ia menambahkan bahwa tidak ada alasan untuk tidak mendukung Hamas. “Karena gerakan ini adalah gerakan dan kekuatan politik yang mendapatkan dukungan suara mayoritas masyarakat Palestina, seperti pemilu lalu,” ujarnya.

    Bahkan Presiden Amerika Barack Obama secara terbuka dalam pidatonya mengatakan bahwa Hamas adalah partai politik yang harus diakui eksistensinya. Para anggota DPR yang hadir pun lantas mendukung dan mendorong Hamas agar membuka kantor perwakilannya di Indonesia.

    “Pada dasarnya Hamas dapat membuka perwakilan di negara sahabat di luar kedutaan besarnya,” kata Anis Matta.

    Ia menyontohkan, beberapa negara seperti Malaysia yang sudah memberlakukan hal tersebut. Di akhir pertemuan, Naser menambahkan, bahwa tujuan road show Hamas ini adalah untuk memperjuangkan pengakuan dunia internasional terhadap kedaulatan Palestina.

    (ape/ape)

     
    • endy21 8:22 am on April 27, 2010 Permalink | Balas

      Ohoi ^_^
      harus tetep berjuang ^_^

  • Papua Post 5:46 am on April 27, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , ,   

    Masyarakat Adat Swapodibo Minta Konfensasi 

    BIAK [PAPOS] – Masyarakat adat Swapodibo minta konfensasi atas pembangunan pagar bandara Frans Kaisiefo (FK) yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2010 ini oleh PT. Angkasa Pura.

    Pernyataan ini disampaikan kepala Kampung Swapodibo, Frans Ronsumre, didampingi kepala kampung persiapan Kariendi, Simon P Ronsumbre,SE saat bincang bincang dengan Papua Pos di Swapodibo (25/4) kemarin.

    Frans mengatakan, masyarakat adat Swapodibo adalah pemilik hak ulayat di sekitar Bandara Frans Kaisiefo yang terdiri dari 4 kampung, dan 1 kelurahan yakni kampung Swapodibo, Ambroben, Manswam, dan kampung persiapan Kariendi, ditambah satu kelurahan Mandala.

    “Kami masyarakat Swapodibo pada intinya mendukung rencana pembangunan bandara, karena ini merupakan Salah satu aset besar pemerintah dan juga aset seluruh masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat Swapodibo, dimana perusahaan itu adalah salah satu penyumbang PAD terbesar di Biak ini,” tegas Frans Ronsumbre yang selalu memperhatikan masyarakatnya dan selalu ikut memfasilitasi masyarakat adat Swapodibo menyampaikan aspirasinya kepada PT Angkasa Pura, dan juga terhadap Pemerintah daerah.

    Disampaikannya pula, sejak adanya rencana pembangunan pagar Bandara tersebut, Masyarakat adat Swapodibo telah mengadakan pertemuan dengan PT Angkasa Pura, dan menghasilkan sebuah MoU. “ Pada Desember 2009 lalu, Masyarakat adat Swapodibo minta agar PT. Angkasa Pura mengakomodir anak anak pemilik hak ulayat agar diterima sebagai karyawan Organik di PT. Angkasa Pura, dan mereka telah menjawab itu melalui MoU yang ditandatangani bersama saat itu. Jadi tahun ini sebanyak 50 anak anak adat di sekitar bandara ini akan diterima sebagai karyawan Organik,’’ katanya.

    MoU itu diakui Frans akan berlaku sampai 2 tahun kedepan, dan setelah masa MoU itu berakhir, maka akan ditinjau kembali. Dia juga mengharapkan, agar kontribusi yang selama ini telah diberikan oleh PT Angkasa Pura antara lain, sarana hibah bagi lingkungan, agar tetap berlanjut sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini.

    Pada kesempatan itu, Frans turut mengingatkan kepada seluruh

    masyarakat adat Swapodibo, agar mendukung pelaksanaan pembangunan pagar bandara FK ini, mengingat tingginya resiko kecelakaan penerbangan karena Bandara ini masih bebas digunakan masyarakat sebagai jalan lintas.

    Dia juga menghimbau kepada mayarakat pemilik hak ulayat, agar setiap permasalahan supaya diselesaikan sesuai koridor dan penempatannya masing masing. “Pembangunan pagar jalan saja, karena PT. angkasa Pura itu kan pengelola saja, jadi kami juga sudah sepakat dengan pemilik hak ulayat agar penyelesaian masalah hak ulayat, nanti diselesaikan pemerintah saja,” ungkapnya.

    Frans mengakui, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada

    pemerintah daerah melalui pertemuannya dengan Assisten I dan Setda Kabupaten Biak Numfor Drs. Johanis Than MM di Ruang kerja Assisten I pada Kamis 22 April 2010 lalu.

    Dalam pertemuan itu, lanjut Frans, Pemda pada intinya cukup tanggap dan sigap mengakomodir aspirasi masyarakat pemilik hak ulayat di sekitar bandara FK. “ Setda menyarankan, agar hal ini dibicarakan terlebihdahulu antara pemilik hak ulayat, dan segera sampaikan secara tertulis kepada Pemda, agar dapat bicarakan lebih lanjut. Jadi, kami sekarang sedang menyiapkan rincian kami secara tertulis tentang hak ulayat di sepanjang pagar yang akan di bangun 1250 itu,” tukasnya.

    Pembangunan pagar sepanjang 1250 meter disebelah Utara Bandara ini, menurut Plt.GM. Bandara FK Biak, Nico Than,S.Sos telah dianggarkan sebanyak Rp.1,8 Milyar, dan di targetkan akan rampung pada tahun 2010 ini. [cr-54]

    Ditulis oleh Cr-54/Papos   
    Senin, 26 April 2010 00:00

    del.icio.us Tags: ,,
     
  • Papua Post 5:37 am on April 27, 2010 Permalink | Balas
    Tags: , ,   

    Masyarakat Adat Swapodibo Minta Konfensasi 

    BIAK [PAPOS] – Masyarakat adat Swapodibo minta konfensasi atas pembangunan pagar bandara Frans Kaisiefo (FK) yang direncanakan akan dibangun pada tahun 2010 ini oleh PT. Angkasa Pura.

    Pernyataan ini disampaikan kepala Kampung Swapodibo, Frans Ronsumre, didampingi kepala kampung persiapan Kariendi, Simon P Ronsumbre,SE saat bincang bincang dengan Papua Pos di Swapodibo (25/4) kemarin.

    Frans mengatakan, masyarakat adat Swapodibo adalah pemilik hak ulayat di sekitar Bandara Frans Kaisiefo yang terdiri dari 4 kampung, dan 1 kelurahan yakni kampung Swapodibo, Ambroben, Manswam, dan kampung persiapan Kariendi, ditambah satu kelurahan Mandala.

    “Kami masyarakat Swapodibo pada intinya mendukung rencana pembangunan bandara, karena ini merupakan Salah satu aset besar pemerintah dan juga aset seluruh masyarakat terlebih lagi bagi masyarakat Swapodibo, dimana perusahaan itu adalah salah satu penyumbang PAD terbesar di Biak ini,” tegas Frans Ronsumbre yang selalu memperhatikan masyarakatnya dan selalu ikut memfasilitasi masyarakat adat Swapodibo menyampaikan aspirasinya kepada PT Angkasa Pura, dan juga terhadap Pemerintah daerah.

    Disampaikannya pula, sejak adanya rencana pembangunan pagar Bandara tersebut, Masyarakat adat Swapodibo telah mengadakan pertemuan dengan PT Angkasa Pura, dan menghasilkan sebuah MoU. “ Pada Desember 2009 lalu, Masyarakat adat Swapodibo minta agar PT. Angkasa Pura mengakomodir anak anak pemilik hak ulayat agar diterima sebagai karyawan Organik di PT. Angkasa Pura, dan mereka telah menjawab itu melalui MoU yang ditandatangani bersama saat itu. Jadi tahun ini sebanyak 50 anak anak adat di sekitar bandara ini akan diterima sebagai karyawan Organik,’’ katanya.

    MoU itu diakui Frans akan berlaku sampai 2 tahun kedepan, dan setelah masa MoU itu berakhir, maka akan ditinjau kembali. Dia juga mengharapkan, agar kontribusi yang selama ini telah diberikan oleh PT Angkasa Pura antara lain, sarana hibah bagi lingkungan, agar tetap berlanjut sebagaimana yang sudah berlangsung selama ini.

    Pada kesempatan itu, Frans turut mengingatkan kepada seluruh

    masyarakat adat Swapodibo, agar mendukung pelaksanaan pembangunan pagar bandara FK ini, mengingat tingginya resiko kecelakaan penerbangan karena Bandara ini masih bebas digunakan masyarakat sebagai jalan lintas.

    Dia juga menghimbau kepada mayarakat pemilik hak ulayat, agar setiap permasalahan supaya diselesaikan sesuai koridor dan penempatannya masing masing. “Pembangunan pagar jalan saja, karena PT. angkasa Pura itu kan pengelola saja, jadi kami juga sudah sepakat dengan pemilik hak ulayat agar penyelesaian masalah hak ulayat, nanti diselesaikan pemerintah saja,” ungkapnya.

    Frans mengakui, pihaknya telah menyampaikan hal tersebut kepada

    pemerintah daerah melalui pertemuannya dengan Assisten I dan Setda Kabupaten Biak Numfor Drs. Johanis Than MM di Ruang kerja Assisten I pada Kamis 22 April 2010 lalu.

    Dalam pertemuan itu, lanjut Frans, Pemda pada intinya cukup tanggap dan sigap mengakomodir aspirasi masyarakat pemilik hak ulayat di sekitar bandara FK. “ Setda menyarankan, agar hal ini dibicarakan terlebihdahulu antara pemilik hak ulayat, dan segera sampaikan secara tertulis kepada Pemda, agar dapat bicarakan lebih lanjut. Jadi, kami sekarang sedang menyiapkan rincian kami secara tertulis tentang hak ulayat di sepanjang pagar yang akan di bangun 1250 itu,” tukasnya.

    Pembangunan pagar sepanjang 1250 meter disebelah Utara Bandara ini, menurut Plt.GM. Bandara FK Biak, Nico Than,S.Sos telah dianggarkan sebanyak Rp.1,8 Milyar, dan di targetkan akan rampung pada tahun 2010 ini. [cr-54]

    Ditulis oleh Cr-54/Papos   
    Senin, 26 April 2010 00:00

    del.icio.us Tags: ,,
     
c
Compose new post
j
Next post/Next comment
k
Previous post/Previous comment
r
Balas
e
Sunting
o
Show/Hide comments
t
Pergi ke atas
l
Go to login
h
Show/Hide help
shift + esc
Batal