Tuntas Bukti Bahwa Konflik Sengaja Dipelihara”

Masyarakat Sipil Papua Desak Pemerintah Pusat Evaluasi Kinerja Aparat Keamanan “Jika Tidak Diungkap Tuntas Bukti Bahwa Konflik Sengaja Dipelihara”

JAYAPURA – Masyarakat Sipil Papua yang merupakan gabungan berbagai lembaga swadaya masyarakat dan komponen masyarakat di Papua, meminta kepada pemerintah Daerah Propinsi, Pemerintah Pusat untuk segera mengambil langkah konkret dalam menyelesaikan kasus kekerasan yang terjadi ditanah Papua selama ini secara professional dan dapat diterapkan sehingga tidak terulang lagi, yang dapat mengorbankan masyarakat sipil di tanah papua.Demikian ditegaskan Ketua Umum Kerukunan Keluarga Besar Pejuang Pembebasan Irian Barat (KKBPPIB) Eni. H. Tan kepada Ferdius Itlay dari Bintang Papua di Café Prima Garden Abepura Senin (24/8) kemarin.

“jika tidak diungkap tuntas bukti bahwa konflik di Papua sengaja di pelihara”, tegasnya. Menurutnya, Masyarakat Sipil yang merupakan gabungan lembaga masyarakat adat, Tokoh Gereja, Tokoh Masyarakat, LSM, meminta agar pemerintah daerah segera mengevaluasi kinerja pemberlakukaan tindakan aparat kemanana di Papua baik itu TNI, POLRI, BIN terkait dengan pengawasan dan pengamanan keamanan selama ini Termasuk mengungkapkan pelaku aksi kekerasan yang sering terjadi akhir-akhir ini di Papua.

Persoalan Tanah Papua, sebenarnya sudah lama terjadi. Namun yang disayangkan ialah kurang profesionalnya penanganan kasus kekerasan dipapua sehingga masyarakat sipil yang menjadi korban. Polisi dalam hal ini sebagai institusi yang berwenang mendorong untuk mengungkap tuntas kasus kekerasan dan penembakan apa pun yang terjadi di wilayah tanah Papua akhir-akhir ini. Kasus kekerasan yang terjadi beberapa kali belakangan ini, merupakan buntut ketidak berdayakan terhadap orang asli Papua secara clear dan tidak menuntaskan penyelidikan dan investigasi yang dilakukan oleh pihak kepolisian.” ujarnya. Oleh karena itu, Eni Tan mendorong agar pihak pemerintah pusat segera mengevaluasi terhadap pemberlakuan terhadap pihak kemanan di Papua

Selain itu, tidak transparannya penegakan hukum kasus kekerasan, pada akhirnya laporan rekayasa untuk asal bapak senang, untuk meningkatan anggaran pengamanan di dpapua. Besarnya biaya pengamanan ini dapat memicu timbulnya konflik diantara pihak-pihak yan g berkepentingan dengan penanganan keamanan. “Seharusnya pemerintah pusat, pemerintah daerah bisa mengetahui berapa persen yang harus diberikan”. Eni tan mengkhawatirkan masyarakat lokal menjadi korban konflik pihak-pihak yang berkepentingan, hal ini kerap terjadi seperti kasus penembakan mile 62-63, yang terjadi beberapa tahun lalu. Pelaku penembakan tidak terungkap tapi Antonius Wanmang diproses hukum dan dijatuhi hukuman penjara di Jakarta. “Kita punya sejarah yang panjang konflik-konflik di Papua yang tidak terungkap. Masyarakat yang jadi korban. Karena itu kita dorong polisi supaya lebih berani mengungkapkan dengan melihat fakta-fakta dan bukti-buktiagar penyelidikan hukum lebih mengedepankan bukti-bukti yang ditemukan, jangan asal laporan. Kami khawatir ada banyak korban akhirnya yang ditangkap masyarakat. Jika tidak diungkap, menggambarkan bahwa konflik ini dipelihara semau-maunya saja. (ery)