Kasus Yayasan Supersemar: Aneh, Soeharto Tak Bersalah

[JAKARTA] Putusan majelis hakim yang menolak gugatan Kejaksaan Agung (Kejagung) terhadap mantan Presiden Soeharto secara perdata terkait penyelewengan dana pada yayasan yang dipimpin (Ketua) Soeharto, merupakan putusan yang aneh. “Secara logika sederhana saja, putusan itu aneh,” kata Ketua Badan Pengurus Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), Patra M Zen, kepada SP, di Jakarta, Jumat (28/3) pagi.

Menurut Patra, semua hal yang dilakukan pengurus Yayasan Supersemar, terutama meminjamkan uang kepada sejumlah perusahaan, pasti dilaporkan terlebih dahulu kepada Soeharto sebagai ketua yayasan atau pembina yayasan. “Jadi kalau pihak yayasan terbukti melawan hukum, maka Soeharto juga terbukti melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Patra.

Untuk itu, Patra meminta Kejagung agar mengajukan banding atas putusan majelis hakim yang aneh itu. “Saya minta Komisi Yudisial (KY) agar periksa majelis hakim kasus ini,” kata Patra.

Majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang diketuai Wahjono, memutuskan menolak gugatan Kejagung terhadap mantan Presiden Soeharto secara perdata terkait penyelewengan dana pada yayasan yang dipimpin mantan penguasa Orde Baru itu. Menurut majelis hakim, Soeharto tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum.

“Tergugat I (Soeharto, Red) tidak terbukti melakukan perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, para ahli warisnya juga tidak melakukan perbuatan melawan hukum,” kata Wahjono dalam putusannya di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Kamis (27/3).

Majelis hakim menilai, Soeharto sebagai pendiri dan ketua yayasan telah mempertanggungjawabkan perbuatannya kepada seluruh pengurus yayasan dan pertanggungjawaban itu diterima. “Jika sudah dilaporkan, maka dia bebas karena telah mempertanggungjawabkan,” kata Wahjono.

Sebagaimana diberitakan, Kejagung menggugat Soeharto (tergugat I) dan Yayasan Beasiswa Supersemar (tergugat II) secara perdata terkait penyelewengan dana pada yayasan itu.

Kejagung sebagai penggugat menuntut agar tertuntut mengembalikan dana yang diselewengkan senilai US$ 420 juta dan Rp 185,92 miliar. Selain itu, tergugat juga harus mengganti kerugian imateriil Rp 10 triliun.

Sementara tergugat II, kata majelis hakim, yakni Yayasan Supersemar terbukti bersalah melakukan perbuatan melawan hukum, yakni menyalahgunakan dana dengan cara memberi pinjaman dan menyertakan modal ke berbagai perusahaan. Oleh karena itu tergugat II, harus membayar ganti rugi kepada pemerintah sebesar 25 persen dari tuntutan ganti rugi yang diajukan pemerintah, yakni US$ 420 juta dan Rp 185 miliar.

Puas

Menurut majelis hakim, yayasan tidak membantah telah memberikan sejumlah dana kepada beberapa perusahaan untuk dipinjamkan dan penyertaan modal. Atas putusan tersebut, yayasan supersemar melalui kuasa hukumnya, Juan Felix Tampubolon menyatakan banding. Sementara jaksa pengacara negara (JPN), Dachamer Munthe, menyatakan pikir-pikir.

Seusai sidang, Dachamer mengatakan, pihaknya cukup puas dengan putusan tersebut. “Kita cukup puas, karena yang kita nyatakan dalam gugatan kita terbukti,” kata dia.

Dachamer mengaku tidak mengerti putusan majelis hakim yang mewajibkan tergugat II cuma membayar 25 persen dari yang dituntut. Kejagung dalam gugatannya, menyatakan, Soeharto dan Yayasan Supersemar terbukti melakukan pembiaran atas dana yayasan yang tidak digunakan untuk kegiatan sosial. Tindakan pembiaran itu seperti pinjaman uang Rp 150 miliar kepada PT Kiani Lestari tanpa jaminan dan Kiani hanya mengembalikan Rp 37,5 miliar.

Yayasan Supersemar juga menyertakan modal kepada PT Sempati Air. Selain Kiani dan Sempati, kata Dachamer, dana Yayasan Supersemar juga mengalir ke Yayasan Kosgoro dan beberapa perusahaan lainnya, seperti Kalhold Utama, Nusamba Grup dan Kiani Sakti. [E-8]

SP Daily: Last modified: 28/3/08